11 Ribu ASN dan 5 Ribu TNI-Polri Siap Dipindahkan ke IKN

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Ketika Meninjau Progress Pembangunan Proyek di IKN Nusantara
Menpan RB Abdullah Azwar Anas Ketika Meninjau Progress Pembangunan Proyek di IKN Nusantara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dari 40 kementerian dan lembaga akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024. Selain itu, sebanyak 5.716 personel TNI dan Polri juga akan ikut pindah pada tahun yang sama. 

Menurut Anas, skema pemindahan ASN telah disiapkan dengan sebaik mungkin oleh pemerintah, dan tahap pertama pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 16.990 orang. Dari jumlah tersebut, 11.274 ASN berasal dari 40 kementerian dan lembaga, sedangkan sisanya sebanyak 5.716 personel merupakan anggota TNI dan Polri.

Pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan ke IKN dan melihat kemajuan pembangunan di lapangan yang berjalan dengan baik. Menurut Anas, perkembangan ini diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah dalam pemindahan ibu kota dan perpindahan ASN, TNI, dan Polri pada tahap awal tahun 2024. 

Sebagai bagian dari rencana, pemerintah akan membangun sarana olahraga, area hijau, apartemen, danau, serta fasilitas sekolah dan rumah sakit yang berkualitas di IKN. Tujuan utamanya adalah agar semua orang yang berada di IKN, termasuk ASN, dapat bekerja dengan nyaman dan efisien.

Di samping itu, Menpan-RB Anas juga menggalakkan upaya untuk mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN. Tujuan pembentukan MPP adalah untuk memfasilitasi pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat. Menurut Anas, Kementerian PANRB terus berupaya dan siap memberikan bantuan agar pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien melalui integrasi layanan publik melalui MPP. 

Anas berharap MPP, terutama MPP Digital, dapat hadir secepat mungkin di IKN. IKN diharapkan menjadi contoh bagaimana semua layanan dapat terdigitalisasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27%. Proses pembentukan IKN melibatkan empat tahap, yakni tahap persiapan, tahap pembangunan, tahap pemindahan, dan tahap penyelenggaraan pemerintahan. 

Thomas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan tahun depan setelah ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keputusan Presiden (Keppres). Saat ini, pihaknya sedang menggagas pembagian wilayah untuk pemerintahan dan memperkuat peran otorita di IKN.

Rencananya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sedang mempersiapkan perpindahan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan ke IKN pada tahun 2024. Meskipun jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang akan dipindahkan ke ibu kota baru tersebut tidak dijelaskan secara rinci, mengingat proses ini membutuhkan dukungan anggaran. Sri Mulyani menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 12 Juni 2023.

Tidak hanya itu, pada tahun depan, Kementerian Keuangan juga berencana untuk menciptakan posisi fungsional baru yang bertujuan untuk mendukung tugas-tugas perbendaharaan negara. Rincian mengenai jabatan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Kedua kebijakan ini termasuk dalam kebutuhan strategis baru Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran yang lebih besar akan diperlukan pada tahun depan.

Kementerian Keuangan mengajukan anggaran sebesar Rp48,35 triliun untuk tahun 2024. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp38,9 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp21,76 miliar, hibah sebesar Rp1,12 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp9,42 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program dan fungsi yang telah disusun, di antaranya pelayanan, ekonomi, dan pendidikan.

Fasilitas Pendukung

Pemerintah telah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi ASN yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Fasilitas ini meliputi sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan berbagai fasilitas lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan sekolah dan fasilitas rumah sakit yang berkualitas. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan produktivitas bagi semua individu yang berada di IKN, termasuk ASN.

Pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik Digital, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan efisien dalam mendapatkan layanan dari berbagai instansi pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat.

Pembangunan IKN sebagai ibu kota baru juga merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan di luar Pulau Jawa. Selain itu, pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah mengalami masalah kepadatan penduduk dan lalu lintas yang parah.

Dengan berbagai fasilitas pendukung yang disiapkan oleh pemerintah, diharapkan pemindahan ASN ke IKN pada tahun 2024 akan berjalan dengan lancar dan memberikan suasana kerja yang lebih baik bagi para pegawai negeri. IKN diharapkan menjadi contoh bagi ibu kota lainnya dalam hal pelayanan publik yang mudah, efisien, dan terdigitalisasi.

Dukungan Pemda

Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam persiapan menyambut pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Kabupaten tersebut berkomitmen untuk mendukung segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemindahan ASN ke IKN.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh Kabupaten Penajam. 

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah yang akan menjadi tuan rumah bagi IKN. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN. 

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, sekolah, dan fasilitas rumah sakit yang baik, untuk memastikan kenyamanan dan optimalitas kerja bagi semua orang yang tinggal dan bekerja di IKN.

Dengan adanya dukungan dari Kabupaten Penajam dan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diharapkan pemindahan ASN ke IKN dapat berjalan sukses. Pemindahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa dan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.

Status ASN IKN

Status ASN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang berada di wilayah IKN, masih belum jelas. Setelah Sepaku menjadi bagian dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempertanyakan status para ASN yang bertugas di wilayah tersebut. 

Kepastian mengenai status ASN di Sepaku menjadi penting karena jumlah ASN di sana cukup banyak, termasuk yang bekerja di kelurahan, desa, kecamatan, pendidikan, dan sektor kesehatan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap untuk mendapatkan kejelasan mengenai status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sepaku, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengakui bahwa belum ada keputusan yang diambil terkait status ASN di Sepaku, apakah akan dikembalikan ke daerah atau tetap menjadi ASN di bawah kewenangan Otorita IKN.

Menurut Menpan RB, pembahasan mengenai hal ini masih berlangsung karena melibatkan aspek teknis yang memerlukan waktu dan pembahasan yang mendalam dengan pihak terkait di kementerian. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengkomunikasikan kekhawatiran ini kepada pemerintah pusat. Jika ASN dikembalikan ke daerah, pemerintah daerah akan segera menyesuaikan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Menpan RB menekankan perlunya perubahan dalam program ASN di Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurut Azwar Anas, selama ini ASN hanya terfokus pada rapat dan perjalanan dinas, yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dan kemajuan daerah. 

Ia mengharapkan ASN di daerah, terutama di Penajam Paser Utara, dapat lebih aktif dalam menciptakan program yang melibatkan mereka langsung, seperti penyelenggaraan event atau festival budaya secara rutin yang melibatkan masyarakat.

Pada kunjungannya ke Penajam Paser Utara, Azwar Anas juga mengungkapkan rencana pemindahan ASN ke IKN Nusantara yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2024. Menurutnya, skenario dan tahapan pemindahan ASN sudah disiapkan. Pemindahan ASN tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Ibu Kota Nusantara dan pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan sumber daya aparatur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di IKN.

Status ASN di Sepaku yang belum jelas menjadi perhatian penting dalam persiapan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. Kejelasan mengenai status tersebut akan mempengaruhi regulasi yang berlaku dan peran ASN dalam pembangunan daerah. Pemerintah terus melakukan pembahasan teknis untuk memastikan pemindahan ASN ke IKN berjalan dengan baik, sambil mendorong perubahan program ASN yang lebih aktif dan berdampak positif bagi daerah.