google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

44 Mantan Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, 8 Menolak

Mantan Pegawai KPK Yang Hadiri Acara Pengangkatan ASN Polri

Setelah sekian lama masalah alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bergulir, kini polemik ini memasuki babak baru. Hari Senin 6 Desember kemarin, Polri mengundang sebanyak 57 mantan pegawai KPK dalam acara sosialisasi dan diskusi Perpol Nomor 15 Tahun 2021, yang mengatur mengenai pengangkatan mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri. 

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa tidak semua dari sebanyak 57 mantan pegawai KPK yang diundang bisa menghadiri cara tersebut. Tiga orang disebutkan berhalangan hadir dengan alasan yang beragam. Mereka adalah Nanang Prayitno, mantan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia KPK, yang telah meninggal dunia pada bulan November kemarin. Kemudian ada Ita Khoiriyah dan Novariza yang berhalangan hadir karena sedang mempersiapkan acara pernikahan dan sedang menjalani pendidikan S-2. Ita diketahui sebelumnya merupakan Biro Humas KPK, dan Novarisa adalah Fungsional Pembinaan Kerja Antar Instansi (PJAKAKI).

Sementara itu mantan pegawai KPK yang memenuhi undangan tersebut di antaranya ada Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Rasamala Aritonang dan juga Giri Suprapdiono. Sedangkan dari pihak Polri yang hadir dalam acara tersebut adalah Karodalpers SSDM Polri, Kabag Kompeten SSDM Polri, Kabaggasus Robinkar SSDM Polri dan juga Kabarimdik Rodalpers SSDM Polri.

Dijelaskan dalam pertemuan itu pada intinya adalah menyampaikan maksud dan juga tujuan, serta penjelasan atas Perpol Nomor 15 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum permanin ahli fungsi 57 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri. Pertemuan itu juga sekaligus menyerahkan dokumen dan surat pernyataan yang kemudian ditandatangani sebagai persetujuan mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri. Polri menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan acara normatif semata. 

Mereka yang setuju dan menandatangani surat tersebut, selanjutnya akan diagendakan untuk ikut dalam pertemuan selanjutnya yang digelar hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Adapun pertemuan yang akan digelar selanjutnya itu guna melakukan uji kompetensi profesional. Ditegaskan oleh pihak Polri bahwa dalam uji kompetensi itu nantinya tidak akan menyinggung sejumlah soal yang ada di luar profesionalitas fungsi dan juga peran dari mantan pegawai KPK itu.

“Hanya dilakukan mapping atau pemetaan penempatan nantinya, sesuai dengan ruang jabatan yang disediakan,” jelas Kadiv Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo. 

Dipastikan juga nantinya bahwa hasil dari uji kompetensi akan diambil sebagai kesimpulan telah lulus semua, tidak ada yang tidak memenuhi syarat, karena ujian hanya sekedar pemetaan penempatan jabatan saja. 

Setelah uji kompetensi, tahap berikutnya adalah menggelar acara pelantikan serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerbitkan nomor induk pegawai di Mabes Polri. 

Rupanya, tidak semua dari 57 orang mantan pegawai KPK itu menerima tawaran untuk bergabung menjadi ASN. Setelah melakukan sosialisasi dan penyerahan dokumen itu, hanya 44 orang yang kemudian bersedia menandatangani pernyataan untuk diangkat jadi ASN. Dari jumlah itu, maka 8 orang yang menolak untuk diangkat menjadi ASN. 

Peran Baru

44 Mantan pegawai KPK yang menerima tawaran menjadi ASN Polri, akan ditempatkan pada sektor khusus pencegahan tindak korupsi. Adalah Novel Baswedan yang menjadi satu dari 44 mantan pegawai KPK yang memberikan tanda tangannya. 

Bagi Novel, meski dirinya memiliki latar belakang sebagai penyidik, namun jabatan baru di bidang pencegahan tindak korupsi yang akan dia emban di Mabes Polri dia anggap tidak kalah penting, walau menurutnya kurang ideal dengan kompetensi yang dia miliki. Sebelumnya Novel telah mengabdi 14 tahun lamanya di KPK sebagai penyidik kasus-kasur korupsi.

Novel Baswedan Terima Tawaran Menjadi ASN Polri

Saat ditanyai mengenai alasan mengapa Novel memilih untuk menerima tawaran menjadi ASN Polri, dia menyebut ada pengaruh dari sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, dia dan Jenderal Listyo memiliki misi yang sama, dalam upaya baru pemberantasan korupsi. Novel melihat adanya sebuah kesungguh-sungguhan dari hati Jenderal Listyo. 

Novel pun tidak mempermasalahkan peran barunya itu, walaupun dirinya tidak lagi terlibat dalam bidang penindakan kasus-kasus korupsi. Selain oleh alasan benturan dengan regulasi sebagai penyidik, penempatan posisi barunya itu sangat layak untuk diapresiasi.

“Satu yang kita sadari bahwa posisi kami sekarang adalah ASN, bukan lagi anggota Polri. Sehingga bukan lagi sebagai penyidik, karena di Polri jabatan penyidik adalah harus anggota Polri. Namun kontribusi di bidang pencegahan ini juga tidak kalah penting. Dan saya berharap besar kami bisa melakukan banyak hal di bidang pencegahan tindak korupsi ini,” terang Novel Baswedan.

Selain Novel, ada juga Yudi Purnomo Harahap, mantan Ketua Wadah KPK yang akhirnya mau bergabung menjadi ASN Polri dan bersedia menandatangani surat pernyataan yang diberikan. Senada dengan Novel, Yudi mengaku mau menerima tawaran tersebut karena melihat kesamaan misi dengan Kapolri Jenderal Listyo dalam urusan pemberantasan korupsi, yang dia nilai memiliki niatan yang sangat kuat. 

Namun jabatan yang akan ditempati Yudi akan berbeda dengan Novel. Yudi akan mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap dana Covid-19 dan juga proyek strategis nasional.

“Pertama saya akan ditugaskan mengawasi dana Covid, kedua mengawasi proyek strategis nasional dan ketiga juga akan berkontribusi dalam mengawasi segala kebijakan dan eksekusi terkait pemulihan ekonomi nasional,” terang Yudi. 

Yang Menolak Diangkat Jadi ASN Polri

Sementara dari 8 orang yang menolak tawaran untuk diangkat menjadi ASN Polri, salah satunya adalah Rasamala Aritonang. Dia dulunya merupakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum di Biro Hukum KPK. 

Selama bertugas di KPK, Rasamala dianggap telah banyak jasa dalam melahirkan sejumlah produk hukum lembaga tersebut. Bahkan dia pernah mendampingi pimpinan KPK ketika membahas RUU KUHP bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. 

Adapun alasan penolakan itu karena dirinya memilih untuk menjadi dosen di Universitas Parahyangan, mengajar di Fakultas Hukum. Menurutnya, menjadi dosen itu adalah sebuah komitmennya dari dulu dan merasa memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan.

Selain ingin menjadi dosen, Rasamala juga mengungkap cita-citanya untuk mendirikan sebuah partai politik. Karena menurutnya untuk bisa melakukan perubahan terhadap bangsa dan negara, peluang yang paling besar bisa dilakukan melalui partai politik.

Guru Honorer Sebut Pengangkatan Tidak Adil

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim memberikan tanggapannya, mengenai pengangkatan mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri. Menurutnya, kebijakan itu adalah sebuah contoh ketidakadilan, karena perlakuannya sangat jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh para guru honorer.

Sejumlah Guru Honorer Lakukan Aksi Demo

“Yang tidak lulus TWK malah difasilitasi untuk menjadi ASN PPPK. Ini koq jadi berbeda dengan perlakuan terhadap guru honorer ya,” kata Satriwan mempertanyakan kebijakan yang dia anggap tidak adil itu. 

Dia menambahkan bahwa saat ini banyak guru honorer yang sedang sedih dan sakit hati karena pemerintah dinilai telah mengabaikan keberadaan mereka. Ada puluhan ribu guru honorer yang telah lulus passing grade PPPK tahap I, tetapi tidak ada formasi di wilayahnya. Mereka yang sudah lulus malah harus mengikuti seleksi tahap 2. 

Dirinya pun berharap, pemerintah bisa memberikan perlakuan yang sama, karena pada dasarnya guru-guru honorer itu telah lulus tes PPPK, tetapi Pemerintah Daerah tidak membuka formasi untuk mereka.