google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

51 Pegawai KPK Dipastikan Dipecat, Ada Dugaan Intervensi Kasus Mega Korupsi

51 Pegawai KPK Diberhentikan
51 Pegawai KPK Diberhentikan

Setelah menimbulkan polemik dengan menyatakan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK dan terancam diberhentikan, nyatanya keputusan pemecatan itu masih dilakukan. Namun jumlahnya tidak lagi sebanyak 75 orang, melainkan 51 orang, sementara 24 pegawai lainnya akan kembali mengikuti seleksi dan tes. 

Kabar pemberhentian 51 pegawai KPK itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sebelumnya, petinggi KPK menggelar rapat bersama dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, Kemenkumham, KASN dan LAN. 

Keputusan memecat 51 pegawai KPK itu dijelaskan Alex telah sesuai dengan hasil pemaparan tim asesor TWK yang melakukan penilaian beberapa waktu yang lalu. Hasil dari penilaian itu menunjukkan bahwa sebanyak 51 pegawai KPK tersebut dianggap sudah tidak lagi bisa dibina. 

“Tadi sudah dijabarkan dan dipetakan atau dilakukan klasterisasi apakah dari 75 pegawai KPK itu masih ada yang berdasarkan kriteria asesor bisa dilakukan pembinaan lebih lanjut atau tidak. Sebelum yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat menjadi ASN, ada cukup diskusi antara yang hadir dengan pihak asesor,” ujar Alex saat menjelaskan hasil pemaparan tim asesor di kantor BKN. 

Alex menambahkan bahwa nilai dari 51 pegawai KPK yang kemudian diputuskan untuk diberhentikan itu sudah merah. 

“51 orang, kembali lagi dari asesor, warnanya sudah merah, tidak memungkinkan dilakukan pembinaan,” tambahnya. 

Sayangnya, Alex tidak menjelaskan siapa-siapa saja dari tim asesor yang dia maksud itu. Termasuk nama-nama 51 pegawai KPK yang akhirnya diberhentikan. Alex hanya mengatakan bahwa keputusan pemberhentian itu sudah merupakan hasil dari kesepakatan bersama. 

24 Pegawai KPK Lainnya Masih Bisa Jadi ASN

Selain menjelaskan kabar pemberhentian 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, Alex juga memaparkan 24 pegawai KPK lainnya yang juga tidak lulus TWK namun masih bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun bagi 24 pegawai KPK ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni, harus mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara. 

“Dari hasil pemetaan asesor, dihasilkan bahwa 24 pegawai dari 75 yang masih dimungkinkan untuk kemudian dilakukan pembinaan,” jelas Alex. 

Namun apabila mereka yang mengikuti pelatihan lanjutan itu tetap dinyatakan tidak lolos, maka mereka tidak akan bisa diangkat jadi ASN. Dan apabila berhasil lolos, mereka bisa diangkat menjadi ASN. Adapun pelaksanaan pelatihan tersebut akan dilakukan oleh LAN, BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Indikator Yang Digunakan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sebanyak 51 pegawai KPK yang akhirnya diberhentikan itu, dinyatakan memiliki nilai merah dan tidak bisa lagi dilakukan pembinaan. Pihak BKN pun menjelaskan sejumlah indikator untuk menentukan penilaian 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu. Kepala BKN Bima Haria mengatakan bahwa ada tiga poin utama yang dijadikan indikator. 

Poin pertama yakni mengenai kepribadian para pegawai KPK. Poin kedua yakni pengaruh, dalam hal ini aspek seberapa kuat dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Poin ketiga adalah mengenai PUMT, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945 dan turunan perundang-undangannya. 

“Jadi ada 3 aspek, dan total indikatornya ada 22. Aspek pribadi ada 6, aspek pengaruh ada 7 dan aspek PUMT ada 9,” ungkap Bima. 

Bima kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai indikator tersebut yang mengatakan bahwa untuk aspek nomor 3 merupakan harga mati. Apabila pegawai KPK itu tidak lulus dari penilaian aspek tersebut, maka pupus sudah harapan untuk diangkat menjadi ASN. Inilah yang kemudian terjadi pada 51 pegawai KPK yang dipecat itu. 

“Untuk aspek PUMT merupakan harga mati, tidak bisa dilakukan penyesuaian. Nah bagi mereka yang aspek PUMT-nya bersih walau aspek lainnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan melalui proses diklat. Jadi dari 75 orang itu, 51-nya menyangkut PUMT. Bukan hanya itu yang 51 ini ketiga aspeknya negatif,” tambah Bima menjelaskan. 

Lalu Bima beralih pembicaraan dengan membahas 24 orang yang dinyatakan bisa dibina kembali. Mereka ini diketahui nilai tesnya untuk aspek PUMT dinyatakan bersih. Mereka hanya gagal dalam aspek pribadi atau pengaruh. Dan hal ini dikatakan Bima masih bisa diperbaiki dengan diikutkan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. 

“24 orang itu masih bisa disertakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan yang tempatnya akan ditentukan kemudian. Belum ditetapkan sekarang ini. Jadi itu alasan mengapa yang 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat,” tuturnya. 

Pemecatan Pegawai KPK Bentuk Pembangkangan Terhadap Presiden

Sementara itu Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono melihat bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK yang tak lulus TWK itu sebagai bentuk dari tindakan pembangkangan atas arahan Presiden Jokowi yang telah disampaikan sebelumnya. 

Pasalnya, Jokowi telah menyatakan bahwa TWK tidak bisa dijadikan dasar begitu saja sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK. 

“Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga tidak harus keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi,” kata Giri. 

Giri pun mengungkapkan rasa kekecewaannya, karena pernyataan tegas yang dikeluarkan Presiden Jokowi tidak didengar dan pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu tetap dipecat. 

“Tentu kekecewaan ini kami tujukan mewakili rakyat Indonesia dan seluruh pegawai, bukan hanya 75 pegawai saja. Karena ini harapan agar Indonesia benar-benar bersih. Simbol-simbol kejujuran dan integritas yang diluluhlantakkan dengan cara-cara yang demikian,” ungkap Giri. 

Giri sendiri telah mengabdi di KPK selama kurang lebih 16 tahun. Dia rupanya juga termasuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Namun dia masih belum mengetahui apakah dia juga termasuk dari 51 pegawai yang diberhentikan, atau masuk dalam 24 pegawai yang akan dibina ulang. 

Dugaan Persekongkolan Pelemahan KPK

BKN Bantah Abaikan Himbauan Jokowi

Pihak BKN angkat suara setelah dianggap telah mengabaikan himbauan yang diberikan Presiden Jokowi sebelumnya soal TWK yang tidak bisa dijadikan dasar memecat pegawai KPK. BKN menegaskan bahwa keputusan yang telah diambil tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

“Tidak merugikan pegawai, tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja dan KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN sampai tanggal 1 November mendatang. Sesuai dengan undang-undangnya,” jelas Bima Haria. 

Bima pun memastikan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan apa yang menjadi himbauan Presiden Jokowi sebelumnya dan juga telah sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dia pun menegaskan bahwa keputusan itu tidak merugikan pegawai KPK. 

Kecurigaan Persekongkolan Jahat

Sejak awal, Novel Baswedan melihat langkah dan kebijakan pimpinan KPK itu merupakan bukti dari adanya persekongkolan jahat di dalam tubuh KPK dengan para koruptor. Dia pun menilai bahwa sejumlah peristiwa yang berujung pada pemberhentian pegawai KPK itu bagian dari persekongkolan itu.

“Yang menarik begini. Selama ini upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik di KPK itu sejatinya dilakukan oleh para koruptor. Namun kali ini malah pimpinan KPK yang melakukannya, jadi ini sangat menarik,” tutur Novel kepada awak media. 

Oleh karena itu pihaknya ingin menggali adanya keterkaitan serangkaian peristiwa beberapa waktu terakhir yang menghebohkan itu dengan hubungan antara koruptor dan pimpinan KPK. Novel pun mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga lain terkait untuk melakukan investigasi. Dirinya juga ingin memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan KPK dan pihak-pihak terkait selama ini memang dirancang para komisioner untuk menyingkirkan pegawai KPK yang baik-baik. 

“Itu yang ingin kami gali. Makanya kami ke beberapa lembaga negara lain untuk melakukan investigasi dalam rangka memastikan dugaan itu. Saya menduga ada, tapi sesuatu harus bisa dibuktikan,” tambah Novel. 

Jika dugaan dan nantinya ada bukti kuat yang ditemukan, menurut Novel hal itu merupakan sebuah kejahatan besar yang dilakukan oleh para komisioner KPK. Baginya peristiwa ini adalah upaya pamungkas untuk mematikan pemberantasan korupsi secara bertahap. Tentunya yang akan dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. 

Namun Novel mengaku tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dia memastikan akan terus memperjuangkan upaya pemberantasan korupsi hingga ke titik akhir bersama dengan pegiat anti korupsi lainnya. 

Ada Kasus Mega Korupsi Yang Ditutupi

Senin kemarin, sebanyak 73 guru besar dari beberapa universitas yang tergabung dalam Koalisi Guru Besar Antikorupsi mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Isi dari surat tersebut tidak lain adalah permintaan agar Jokowi bisa melakukan pengawasan ketat terhadap segala kebijakan dan tindakan Ketua KPK Firli Bahuri dan rekan-rekannya, karena telah memberhentikan pegawai KPK yang tak lulus TWK.

Upaya Novel Baswedan dan Pegawai KPK Yang Diberhentikan

Mereka juga menilai bahwa Surat Keputusan pemberhentian pegawai KPK yang dikeluarkan oleh Firli Bahuri itu termasuk dalam pelanggaran pidana. 

“Dalam pengamatan kami ada banyak permasalahan yang perlu dituntaskan. Mulai dari penanganan perkara yang tidak maksimal, dugaan pelanggaran kode etik, sampai dengan kekisruhan akibat kebijakan para komisioner. Akhirnya menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang cukup drastis sejak tahun 2020,” ungkap Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto. 

Keabsahan TWK itu selama ini juga telah dianalisa oleh para akademisi, masyarakat sipil dan sejumlah organisasi. Dari analisa itu, ditarik kesimpulan mengenai dua hal penting. 

Pertama adalah penyelenggaraan TWK tidak berdasarkan hukum yang ada dan berpotensi melanggar kode etik publik. Hal ini merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020. 

“Tidak ditemukan adanya kewajiban dari pegawai KPK untuk mengikuti TWK. Peralihan pegawai KPK menjadi ASN juga tidak boleh merugikan pegawai KPK. Maka dari itu, pelaksanaan TWK tidak bisa dibenarkan,” tutur Sigit. 

Yang kedua adalah adanya informasi bahwa pertanyaan yang diajukan dalam TWK terindikasi intoleran, rasis, melanggar HAM dan cenderung diskriminatif ke kelompok tertentu. Ini menjadi bukti kegagalan pihak penyelenggara dalam memahami konsep dan cara mengukur wawasan kebangsaan secara utuh. Prosesnya pun dilakukan tidak profesional dan cenderung tertutup dari publik. 

Sementara itu Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengungkap bahwa mayoritas pegawai KPK yang diberhentikan itu adalah mereka yang menyelidiki dugaan tindak korupsi tertentu. Perkara yang sedang ditangani itu sangat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. 

Misalnya, kasus dugaan suap pengadaan bansos di Kemensos, suap ekspor benih lobster, kasus pengadaan KTP elektronik dan banyak lagi lainnya. Dari situ besar kemungkinan memang ada pihak-pihak tertentu yang telah merancang dan berniat mengintervensi proses penindakan. Pasalnya, salah satu poin dari perintah yang diterbitkan Ketua KPK adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawab pegawai KPK kepada atasan.