google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

97 Ribu Data PNS Fiktif, Ada Potensi Kerugian Negara Triliunan Rupiah

97 Ribu Data Pegawai ASN Misterius

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan sebuah fakta mengejutkan mengenai kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). BKN mengungkap bahwa ada sebanyak 97 ribu pegawai ASN yang tidak jelas asal-usulnya, mendapatkan gaji dan juga dana pensiun sampai 12 tahun lamanya. Pegawai ASN yang misterius itu terdaftar sejak dari tahun 2002 sampai dengan 2014. 

“Ternyata hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data ASN yang misterius itu dibayarkan gajinya, dibayar iuran pensiun tapi orangnya tidak ada,” kata Bima Haria Wibisana selaku Kepala BKN.

Lebih lanjut Bima menjelaskan bahwa hal ini kemungkinan dikarenakan proses pemutakhiran data para pegawai ASN di tahun 2002 yang masih dilakukan secara manual, dan membutuhkan waktu lama serta biaya yang besar. 

“Proses pemutakhiran data yang lama dan mahal itu rupanya tidak menghasilkan data yang sempurna dan masih banyak yang perlu dimutakhirkan kembali, dilengkapi, bahkan ternyata banyak juga data-data yang palsu,” tambah Bima. 

Sebagai langkah tindak lanjut atas masalah ini, pihak BKN akan meminta semua pegawai ASN termasuk para Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadi mulai bulan Juli mendatang. 

Potensi Kerugian Negara

Adapun terkuaknya 97 ribu data ASN misterius itu setelah pihak BKN melakukan pendataan ulang pada tahun 2014 dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. 

“Tahun 2014 kita telah melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu sudah menggunakan teknologi elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Hasilnya, ternyata ada 97 ribu data itu misterius,” jelas Bima.

Dijelaskan di tempat terpisah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono bahwa munculnya masalah ini diduga karena saat pendataan ulang itu banyak ASN yang tidak ikut. 

“Pada saat pendataan ulang ASN, banyak yang tidak ikut karena banyak sebab. Ada yang kurang informasi, sakit, ada yang sedang terlibat kasus pidana,” tutur Paryono kepada awak media.

Pihaknya pun akan terus melakukan penelusuran mengenai data misterius tersebut, untuk menemukan fakta apakah ASN yang diduga fiktif itu memang benar ada, tetap bekerja atau tidak. Jika nantinya memang benar ada, maka mereka diminta untuk melakukan pengaktifan status kepegawaiannya lewat Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

Aplikasi Pemutakhiran Data ASN Mandiri

Paryono sendiri mengakui bahwa tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah ASN yang belum melakukan pendataan ulang. Namun pihaknya memastikan bahwa jumlahnya kemungkinan telah berkurang dari jumlah yang disebutkan sebelumnya.

“Jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi sudah berkurang dari sebelumnya. Mungkin ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” kata Paryono. 

Adanya 97 ribu pegawai misterius yang tetap mendapatkan gaji sampai dengan 12 tahun itu tentunya menimbulkan kerugian bagi negara. Sebab untuk membayarkan gaji puluhan ribu ASN selama belasan tahun tersebut, diambilkan dari kas keuangan negara. 

Sebagai informasi, para pegawai PNS selama ini diketahui mendapatkan beberapa jenis gaji mulai dari gaji pokok, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan melekat seperti tunjangan untuk keluarga, pangan dan jabatan atau tunjangan umum. 

Sesuai dengan PP Nomor 15 mengenai Gaji PNS, tertulis bahwa gaji terendah seorang pegawai PNS di golongan I/a dengan masa kerja kurang dari 1 tahun adalah sebesar Rp1.560.800. 

Jika jumlah tersebut dikalikan dengan banyaknya pegawai ASN yang dianggap misterius itu, maka potensi kerugian negara itu terhitung bisa mencapai Rp151,39 miliar untuk setiap bulannya. 

Pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa jumlah ASN yang misterius itu telah berkurang. Ini berarti bahwa belum diketahui dengan pasti berapa banyak lagi jumlah ASN misterius yang masih ada, dan tentunya apakah ASN misterius ini masih tetap mendapatkan gaji sampai sekarang.

Jika memang dari tahun 2014 yang terungkap ribuan pegawai ASN yang misterius, dan masih ada sampai sekarang, maka potensi kerugian negara terhitung hingga detik ini bisa mencapai Rp13,62 triliun. Jumlah ini dari hasil perhitungan kerugian bulanan Rp151,39 miliar dikalikan 90 bulan dari tahun 2014 sampai 2021 ini. 

Angka itu pun menggunakan besaran gaji paling rendah dari pegawai PNS dengan golongan I/a dan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi angka pasti dari kerugian negara sampai saat ini bisa lebih dari Rp13,62 triliun, bahkan bisa beberapa kali lipat. Hal ini juga belum terhitung dengan besaran tunjangan-tunjangan yang telah diberikan.

Telusuri Potensi Kolusi

Meski telah mengklaim bahwa masalah data pegawai yang misterius itu telah selesai, namun pihak BKN tetap akan melakukan penelusuran kemungkinan terjadinya maladministrasi atau kerugian negara, sebagai dampak dari adanya masalah tersebut. 

Saat ini yang dilakukan oleh BKN adalah akan meminta pegawai ASN secara rutin melakukan verifikasi data. Apabila tidak dilakukan segera, maka pihak BKN akan memberikan sanksi kepada pegawai yang bersangkutan untuk tidak bisa melakukan mutasi, seperti kenaikan pangkat, pindah wilayah kerja atau bahkan pensiun. 

Penelusuran yang akan dilakukan pihak BKN ini juga menjadi respon atas permintaan anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus yang mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan penelusuran atas potensi kerugian negara dari pemberian gaji dan pensiun ke puluhan ribu PNS misterius itu. 

Jika nantinya ditemukan ada pegawai PNS yang mendapatkan gaji dan pensiun namun ternyata bukan benar-benar PNS, maka pemerintah harus bisa memberikan tindakan tegas. Guspardi juga mengutarakan dugaannya bahwa masalah ini terjadi karena adanya persekongkolan tersembunyi. 

“Tidak bisa sendiri itu, yang mengalir dana terus menerus, tiap bulan menerima gaji. Bisa saja dia oknum PNS fiktif berkolusi dengan institusi atau atasannya yang bersangkutan,” tegas Guspardi. 

Gedung Badan Kepegawaian Negara BKN

Semua Transaksi Tercatat

Di tempat berbeda, Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan bahwa masalah soal 97 ribu pegawai ASN yang misterius itu bukanlah sebuah masalah yang rumit. Pasalnya, pihak BPKP mengklaim bahwa semua transaksi, khususnya pembayaran gaji dan pensiun itu telah tercatat dan sangat mudah untuk dilakukan pelacakan.

Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP menjelaskan bahwa Tim Investigator nantinya akan meminta data kepada pihak BKN dan kemudian melakukan investigasi mendalam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya potensi kerugian negara. 

“Masalah gampang itu periksa data fiktif seperti itu. Tenang saja. Makanya besok kami akan cari tahu benar atau tidaknya. Akan kami kerahkan tim ke BKN minta datanya, daerah mana saja, nanti akan kami turunkan di seluruh Indonesia untuk cari tahu kebenarannya. Tunggu tanggal laporannya saja.

Sejauh ini kami belum melihat masa iya ada orang bayar gaji bisa fiktif, kan yang mengambil gaji itu ada tanda tangannya, tidak mungkin fiktif begitu,” tutur Ateh kepada awak media yang meliput. 

Ateh kemudian memberikan penjelasan apabila hasil investigasi yang dilakukan nanti memang mencatat ada alokasi anggaran untuk pegawai PNS yang misterius itu, maka itu berarti ada kesalahan dalam manajemen. 

“Memang yang benar seperti itu kan, kesalahan bukan orang yang menerima duitnya kan. Yang ngurusnya bisa saja salah kan, tidak ngomong jagain uang negara petugasnya,” tambahnya. 

Namun meski demikian, pihaknya masih belum bisa memberikan kepastian mengenai berapa lama proses investigasi itu bisa dilakukan untuk berhasil menemukan hasil yang benar-benar valid. 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa kasus data pegawai ASN yang misterius itu memang benar-benar terjadi. Pasalnya, informasi yang kini ramai diperbincangkan itu keluar dari pihak BKN itu sendiri yang selama ini menjadi lembaga negara yang menyusun dan menetapkan kebijakan teknis terkait pengelolaan kepegawaian.

Oleh karenanya, masalah ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan gaji yang dibayarkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah terpaksa mengalokasikan dana dari APBN setiap bulan kepada pihak yang dinilai fiktif. 

“Pemborosan uang negara, kan gaji dibayar per bulan itu berapa triliun. Sekarang yang menjadi pertanyaan itu siapa yang menerima gajinya? Kalau memang fiktif itu berarti orangnya tidak ada,” ungkap Trubus.

Soal data pegawai PNS yang fiktif itu tidak bisa dianggap masalah yang sepele, karena menjadi persoalan hukum yang harus bisa dengan segera diselesaikan oleh pemerintah. Penegak hukum harus melakukan pengusutan atas kasus data PNS misterius itu. 

Klarifikasi BKN: Masalah Clear

Paryono juga memberikan klarifikasi atas pernyataan Kepala BKN Bima Haria sebelumnya yang menyebut bahwa ada puluhan ribu ASN yang dianggap misterius itu tetap digaji oleh negara, namun sebenarnya tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan. 

“Ini sebenarnya bukan data fiktif, mereka adalah PNS aktif tetap digaji cuman hanya lalai PUPNS. Jadi 97 orang itu sebenarnya latar belakang saja, biar tidak ada yang seperti itu. Oleh karenanya kami lakukan pemutakhiran data mandiri agar yang ada di BKN bisa diperbarui. Sebenarnya kabar ini juga sudah ramai sejak 2014 yang lalu. Kemarin Pak Kepala menyampaikan bahwa 97 ribu itu memang tidak ada penjelasannya lebih lanjut lagi,” tandasnya.

Pihaknya pun telah mengklaim bahwa untuk sekarang ini data PNS yang fiktif seperti yang diberitakan sebelumnya itu sudah tidak ada, karena telah dilakukan verifikasi. Pihak BKN juga memastikan bahwa saat ini tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. 

Kedepannya, akan dibuatkan sebuah sistem aplikasi data kepegawaian yang lebih modern dan canggih lagi, agar bisa digunakan oleh semua instansi yang ada di seluruh wilayah di Indonesia.

“Tidak ada kerugian negara, karena semua sudah clear. Sekarang mereka semua sudah aktif lagi datanya. Jadi nanti akan dibuat sistem yang baru sehingga apapun yang berkaitan dengan mutasi bisa tercatat di data BKN. Kalau nanti data yang ada di BKN sudah sesuai dengan di lapangan, maka pemutakhiran data bisa dilakukan kapan pun,” jelas Paryono.