google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Banyak Kata Atas Upaya Pelemahan KPK, Mahfud MD Justru Dianggap Tak Berdaya

Mahfud MD Jadi Pembicara di Acara Dialog UGM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam sebuah acara yang disiarkan oleh akun Youtube Universitas Gajah Mada, hari Sabtu 5 Juni pekan lalu. Acara tersebut bertajuk “Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum dan Keamanan”, di mana dalam pidato yang disampaikan lebih banyak membahas mengenai situasi politik Tanah Air yang sangat dipengaruhi soal isu pelemahan KPK. 

Mahfud membahas mengenai masalah korupsi yang terjadi di Indonesia, yang menurutnya lebih gila dibandingkan kasus korupsi yang terjadi di era Orde Baru. 

“Beberapa waktu yang lalu pernyataan saya viral yang menyebutkan bahwa di era reformasi ini, tindakan korupsi makin merajalela. Itu sebenarnya adalah pernyataan saya pada tahun 2017 silam, jauh sebelum saya menjadi menteri seperti sekarang ini. Itu jadi viral lagi, dan ada yang bertanya apakah saya saat sudah jadi pejabat akan meralat pernyataan itu atau tidak. Apa tidak malu ada di era sekarang, katanya korupsi semakin meluas, lebih dari zaman Orde Baru?” kata Mahfud MD saat membuka pidatonya.

Mahfud kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya tidak akan meralat pernyataan yang pernah dia lontarkan itu. Pasalnya, menurut Mahfud kenyataan yang ada sekarang ini, memang korupsi jadi lebih gila dibandingkan era Orde Baru. 

Namun dirinya mengatakan bahwa pemerintahan yang dijalankan Jokowi dan juga dirinya saat ini, mendapatkan warisan korupsi dari masa lalu. Dia mencontohkan seperti kasus BLBI yang menurutnya jadi limbah masa lalu yang wajib untuk segera diselesaikan.

“Mari kita lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan, pemerintah kok diam saja, kemarin itu goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden enam tahun, saya baru jadi menteri satu tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi oleh limbah korupsi yang harus bisa segera diselesaikan,” tambahnya. 

Mahfud menjelaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi di masa Orde Baru, jauh lebih terkoordinasi, karena yang mengatur adalah Presiden Soeharto itu sendiri. 

“Dulu korupsi itu diatur oleh Pak Harto. Memang korupsi betul Pak Harto itu KKN. Maka ada di tap MPR Pak Harto itu pemimpin KKN, ada di UU KPK pemerintahan lama itu pemerintahan KKN, jadi bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN,” tambahnya. 

Ingin Jadikan Novel Baswedan Jaksa Agung

Pembahasan dalam acara itu kemudian bergeser ke masa pemerintahan sekarang, di mana masalah korupsi kini justru menyerang KPK. Pembahasan ini diawali oleh sejumlah pertanyaan dari para peserta yang menyoroti mengenai kondisi KPK yang tengah dilanda isu alih status pegawai ASN yang berujung pada pemecatan sejumlah pegawai KPK, dan salah satunya adalah penyidik senior Novel Baswedan.

Mahfud menjawab dengan menceritakan bahwa dirinya dulu pernah diperiksa oleh Novel, namun dia tidak memberitahu tentang kasus yang melibatkan dirinya kala itu. Sebagai informasi, dulu Mahfud pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat Akil Mochtar di tahun 2014 silam. 

“Saya dengan Novel baik. Waktu saya Ketua MK, saya datang periksa. Saya diperiksa tidak lebih dari 15 menit. Kemudian Novel ini berdiri dan mengatakan ‘Pak kalau pemimpin negara seperti bapak semua, beres negara ini’, dia bilang begitu. Kemudian saya bilang, kalau saya jadi presiden maka anda Jaksa Agung,” ucap Mahfud.

Isu Novel Bermain Politik

Meski demikian, dirinya tidak menampik jika ada beberapa pihak yang mengatakan hal buruk mengenai Novel. Isu-isu tersebut mengatakan jika Novel melakukan permainan politis tertentu, di mana dia hanya menembak partai-partai tertentu saja ketika tersangkut masalah korupsi. Namun kemudian membiarkan partai lainnya, kasusnya dibiarkan begitu saja. 

Selama ini memang nama Novel kerap disorot di kasus-kasus korupsi tertentu, yang oleh sejumlah pihak dia sedang bermain politik kotor. Hal inilah yang kemudian disangkut pautkan dengan peristiwa saat dirinya disiram air keras di wajah. 

Terlepas dari segala omongan di sekitar sosok Novel, Mahfud mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang sangat baik. Tercatat Mahfud bahkan pernah mengunjungi Novel ketika tragedi penyiraman air keras itu. 

“Saya kenal baik dengan Pak Novel Baswedan. Beberapa kali ke rumah dan beberapa kali ke kantor saya. Saya nengok dia ketika diserang air keras, saya nengok ke rumah sakit. Ketika orang banyak tidak nengok karena takut dan segan, saya tetap nengok,” ungkap Mahfud.

Koruptor Jadi Dalang Pelemahan KPK

Di sisi lain, Mahfud juga menyoroti mengenai adanya upaya untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu, yang selama ini terus dilancarkan oleh para koruptor yang memiliki dendam karena pernah ditangkap KPK sampai dijebloskan ke penjara. 

Akan tetapi, menurut Mahfud bahwa upaya pelemahan KPK itu bisa juga dilakukan oleh para koruptor yang saat ini masih bebas, namun terancam ditangkap oleh KPK. 

“Mungkin koruptor benar yang dendam, yang belum ketahuan tapi takut ketahuan, ini sekarang bersatu untuk hantam itu KPK,” katanya. 

Dirinya mengaku bahwa tidak pernah terbesit suatu pemikiran pun yang ingin berada di jalur yang melawan KPK atau turut dalam gerbong pelemahan KPK bersama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dia mengaku bahwa sejak dulu adalah sosok yang pro dan sangat mendukung keberadaan KPK. 

Mahfud kemudian menceritakan ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dia menemukan banyak sekali upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Karena kewenangannya sebagai Ketua MK, dia berupaya untuk menggagalkannya. 

“Saya sudah dari dulu mendukung KPK. Sejak dulu. Saya Ketua MK, berapa kali ya, ada 12 kali itu, mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya terus berupaya memenangkan KPK,” ujarnya. 

Jokowi Saat Berencana Terbitkan Perppu Baru Atasi Polemik Revisi UU KPK

Ada Tantangan Dari DPR dan Parpol

Lebih lanjut, Mahfud menceritakan mengenai nasib KPK selama ini yang rupanya tak hanya berada di tangan pemerintah, namun juga ada di tangan DPR, partai politik dan masyarakat umum. Dia pun kemudian mengungkap langkah pemerintah yang mencoba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunjukkan sikap terkait permasalahan yang dihadapi oleh KPK.

Sayangnya Perppu tersebut pada akhirnya batal untuk diterbitkan, karena mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, dari DPR dan parpol.

“Itu kan sudah mengeluarkan, dihantam kanan kiri. DPR-nya tidak setuju, partainya tidak setuju. Gimana, kalau mengeluarkan Perppu tapi kemudian ditolak? Artinya permainan itu tidak mudah,” ungkap Mahfud. 

Terkait Perppu yang akan diterbitkan oleh pemerintah, catatan baruaja.net hal itu terjadi ketika tahun 2019 lalu. Saat itu Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh di Istana Kepresidenan, dan Mahfud mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. 

Saat itu rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi polemik Revisi UU KPK. Rekomendasi pertama adalah melalui Judicial Review, Legislative Review dan juga Penerbitan Perppu. 

Mahfud menjelaskan kala itu bahwa pemerintah tidak perlu harus menunggu kegentingan yang memaksa agar Presiden bisa menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK. Bagi Mahfud, penerbitan suatu Perppu adalah hasil penilaian subjektif seorang presiden. 

Dianggap Sebuah Pembenaran

Penjelasan Mahfud itu rupanya tidak serta merta diterima sejumlah kalangan. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin justru menilai bahwa hal itu hanya sebatas pembenaran oleh pemerintah, agar tidak menjadi pihak yang disalahkan oleh publik terkait masalah yang saat ini sedang dihadapi KPK.

“Itu alasan pembenaran pemerintah saja, supaya tidak disalahkan oleh masyarakat. Katanya Jokowi tidak ada beban, harusnya kan tidak ada beban juga untuk bisa keluarkan Perppu. Itu cuman alasan berkelit dari pemerintah, agar sejarah tidak mencatat buruk mereka. Padahal rakyat sudah tahu persis, itu hanya persekongkolan antara pemerintah dengan DPR,” kata Ujang. 

Menurut Ujang, niat Jokowi dalam menerbitkan Perppu yang kemudian digagalkan oleh DPR dan parpol hanyalah sebuah omong kosong belaka. Sebab jika memang memiliki niat dari awal untuk menyelamatkan KPK, sudah sejak awal tidak melakukan revisi terhadap UU KPK. 

“Omong kosong saja mau menyelamatkan KPK. Semua itu sandiwara saja dan rakyat sudah paham benar. Mestinya dulu pemerintah itu tidak merevisi UU KPK. Kalau sekarang yang sudah terlanjur rusak semuanya. KPK-nya sudah rusak, dilemahkan, dan dibunuh,” tambahnya. 

Ujang kemudian menjelaskan saat ini masih tidak terlambat sebenarnya untuk mau mengeluarkan Perppu. Namun dirinya menganggap pemerintah sudah tidak mau lagi, karena memang niat dari awal untuk menyelamatkan KPK tidak ada. 

Mahfud MD Saat Hadiri Acara Dialog di UGM

Pro KPK Tapi Tidak Berdaya

Kritikan juga muncul dari politisi Partai Demokrat Andi Arief. Dari apa yang disampaikan Mahfud sebelumnya, Andie tidak menampik jika Menkopolhukam itu memang memberikan dukungan kepada KPK, namun kenyataannya meskipun sebagai menteri Mahfud dinilai tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apapun. 

Padahal menurut Andi, Mahfud sebenarnya masih memiliki peluang dan kewenangan besar untuk bisa membantu menyelamatkan KPK, khususnya soal TWK yang berujung pada pemecatan 51 pegawai KPK. 

“Pernyataan Mahfud MD bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, adalah hal yang sangat tidak mungkin. Karena kewenangannya sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi kalau memang mau,” ungkap Andi. 

Apalagi, di akhir masa kepemimpinannya, Jokowi harusnya bisa lebih membuka diri terkait banyaknya argumen demi kebaikan bersama.

“Di akhir kekuasaan, Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu. Mereka seperti merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri, sehingga masyarakat pada akhirnya memberikan pandangan yang negatif,” pungkasnya.