google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Berbicara Koalisi PDIP – Gerindra, dan Perjanjian Batu Tulis 2009

Koalisi PDIP dan Gerindra di Pilpres 2024

Dinamika politik di Tanah Air terlihat sudah mulai terasa pergerakannya, meski Pemilihan Presiden masih kurang tiga tahun lagi. Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang cukup banyak mendapat sorotan beberapa hari terakhir, karena ada masalah yang tengah dihadapi. 

Setelah namanya begitu ramai diperbincangkan banyak pihak karena perseteruan yang terjadi antara Ganjar dengan Puan Maharani dan sejumlah kader lainnya, kini mulai muncul pernyataan dari para petinggi partai, yang secara khusus menanggapi peluang untuk berkoalisi, utamanya dengan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

Pada awalnya, ada Partai Gerindra yang dengan terang-terangan mengutarakan peluang koalisi dengan PDIP dalam mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa sangat mungkin bagi PDIP dan Gerindra untuk melakukan koalisi di Pilpres 2024, sebab adanya hubungan baik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. 

“Hubungan kita yang baik dengan PDIP, hubungan Pak Prabowo yang baik dengan Ibu Mega. Saya kira saudara semua sudah tahu sejak beliau belum ditetapkan sebagai Menteri Pertahanan dan sampai sekarang hubungan itu masih terjalin dengan baik,” kata Muzani kepada awak media.

Pernyataan itu pun kemudian mendapatkan tanggapan dari pihak PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa selama ini hubungan antara Ketua Umum kedua partai yakni Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto terjalin dengan sangat baik. Selain karena adanya persamaan ideologi, juga karena adanya faktor kedekatan antara basis massa masing-masing partai serta persamaan kultural antar keduanya. 

Hal inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan PDIP apakah benar-benar memutuskan untuk menjalin koalisi dengan Gerindra. 

“Karena selain adanya aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, organisasi, basis massa, dan kedekatan dari aspek strategi untuk memperluasnya itu juga akan jadi pertimbangan,” ungkap Hasto. 

Sekjen PDIP itu tidak hanya membicarakan soal peluang berkoalisi dengan Gerindra, tetapi juga kemungkinan bekerja sama dengan partai politik lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan pihaknya adalah peluang berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Kemungkinan tersebut dinilai sedang terbuka lebar, terlebih karena saat ini Amien Rais telah keluar dari partai tersebut dan membentuk Partai Ummat yang baru. 

Sudah jamak diketahui bahwa selama ini sosok Amien Rais begitu vokal dalam mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga PDIP. 

“Kami dengan PAN sangat cocok untuk membangun sebuah kerjasama politik. Terlebih setelah saya mendapatkan info dari rekan-rekan pasca Pak Amien tidak ada di PAN. Hal itu semakin mudah lagi untuk membangun kerja sama itu,” tambah Hasto. 

Secara khusus, Hasto juga mengomentari pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dinilai memiliki komitmen begitu tinggi pada keutuhan NKRI. Sebelumnya, Zulkifli secara tegas menolak adanya wacana koalisi poros Islam, yang menurutnya justru akan semakin memperuncing terjadinya polarisasi di masyarakat. 

“Saat ditawari oleh koalisi partai dengan dasar agama, beliau menegaskan bahwa hal itu akan semakin menambah pembelahan yang terjadi. Kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, itu kita jaga marwahnya,” kata Hasto mengutip pernyataan Zulkifli Hasan. 

Tak hanya Gerindra dan PAN, Hasto juga membicarakan mengenai peluang koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Secara terbuka, PDIP mengaku bahwa pihaknya ingin terus melanjutkan koalisi bersama PKB dan PPP, seperti yang telah terjalin selama ini. 

“Dengan PPP kami tidak hanya bertetangga dekat, kami begitu mudah berkoalisi karena faktor sejarah, punya perasaan senasib saat Orde Baru,” tandasnya. 

Namun, Hasto juga menggaris bawahi bahwa PDIP akan sangat sulit sekali untuk bisa berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Baginya, PDIP memiliki ideologi yang kurang cocok dengan PKS, sehingga cukup sulit untuk membangun koalisi. 

Begitu juga dengan Partai Demokrat, PDIP memiliki perbedaan pada basis, di mana PDIP bertumpu pada ideologi, sementara Demokrat pada elektoral. Hasto mengungkapkan hal ini secara terang-terangan, agar nantinya tidak ada pihak yang mencoba untuk menyarankan terjadinya koalisi PDIP dengan dua partai itu. 

PDIP Gerindra Usung Prabowo – Puan

PDIP Bakal Usung Prabowo Sebagai Capres?

Meskipun baik pihak PDIP maupun Gerindra saling mengungkapkan adanya kemungkinan untuk membentuk koalisi, namun sejauh ini belum ada tindak lanjut dari pernyataan tersebut. Kedua partai belum memiliki rencana untuk membahas bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan berkoalisi itu, termasuk mengusung siapa sosok yang paling pas untuk diusung sebagai Calon Presiden.

Selama ini di Gerindra juga belum mengeluarkan keputusan mengenai siapa yang akan diusung menjadi Capres. Prabowo yang juga cukup apik elektabilitasnya dalam sejumlah survei yang telah digelar, juga belum mengeluarkan keputusan apakah mau kembali mencalonkan diri sebagai Capres untuk ketiga kalinya. Meskipun keinginan sangat besar kerap didengungkan oleh kader Gerindra hingga ke akar rumput. 

“Pak Prabowo juga meminta agar para kader bisa sabar, jangan grasa-grusu. Pak Prabowo minta diberi kesempatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu tugas yang diberikan Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian kalau sudah pada waktunya, akan menjawab suara para kader,” ungkap Muzani seraya menirukan apa yang disampaikan Prabowo. 

Koalisi yang hendak dibangun antara PDIP dengan Gerindra dinilai bisa saja terwujud nantinya. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai koalisi itu tidak mustahil bisa terjadi, apabila PDIP bisa berlapang dada, yakni dengan merelakan Prabowo sebagai Capres, dan kadernya sebagai Cawapres. 

“Saya yakin akan bisa bersatu bila PDIP rela nomor dua dan Gerindra nomor satu,” kata Hendri. 

Ungkit Perjanjian Batu Tulis

Pihak Gerindra sendiri dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkoalisi dengan PDIP. Namun hubungan keduanya juga memiliki sejarah yang kurang baik di masa lalu. Ini adalah ketika keduanya berkoalisi pada Pemilu tahun 2009 untuk mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri sebagai Capres, dan Prabowo Subianto sebagai Cawapresnya.

Pengusungan pasangan Megawati dan Prabowo oleh kedua partai tersebut dikuatkan dengan perjanjian Batu Tulis yang dibuat pada 16 Mei 2009. Perjanjian tersebut berisi 7 pasal yang ditandatangani di Batu Tulis, Bogor oleh Megawati dan Prabowo.

Perjanjian tersebut dibahas begitu alot di Batu Tulis, namun pada akhirnya kesepakatan dicapai dan perjanjian ditandatangani di rumah Megawati yang berada di Jl Teuku Umar, Menteng. 

Pada awalnya, perjanjian itu sama sekali tidak diketahui oleh publik. Perjanjian Batu Tulis baru diungkap oleh Gerindra saat menjelang Pemilu 2014. Pihak Gerindra mengungkit perjanjian itu dengan mempermasalahkan komitmen dari PDIP yang dianggap telah mengingkari perjanjian. Pada saat itu, PDIP memutuskan untuk mengusung pasangan Jokowi-JK, bukannya berkoalisi dengan Gerindra dan mendukung Prabowo. 

Saat itu Prabowo terlihat begitu kecewa, karena PDIP dianggap mengingkari perjanjian yang telah dibuat. 

“Saya bersedia menjadi wakil beliau, dengan catatan pada 2014 beliau mendukung saya, PDIP mendukung saya. Kok saya disepelekan, seperti dianggap tidak ada” kata Prabowo kala itu. 

Pengingkaran perjanjian itu menjadi awal kekecewaan Prabowo dan menimbulkan jarak antara PDIP dengan Gerindra, di mana kemudian Gerindra membentuk koalisi baru dan menyatakan menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi. 

Perjanjian Batu Tulis 2009

Berikut 7 poin penting yang ditulis dalam Perjanjian Batu Tulis tersebut:

  1. PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Capres dan Prabowo Subianto sebagai Cawapres di Pemilu 2009.
  2. Prabowo sebagai Wakil Presiden, jika terpilih akan ditugaskan untuk mengendalikan sejumlah program dan kebijakan untuk kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdikari, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Pengumuman mengenai pencalonan Capres dan Cawapres akan dituangkan dalam produk hukum sesuai UU yang berlaku.
  3. Megawati dan Prabowo bersama-sama akan membentuk kabinet yang berdasarkan penugasan butir 2 di atas. Prabowo akan memiliki wewenang menentukan nama menteri terkait.
  4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program PDIP dan Gerindra.
  5. Pendanaan pemenangan Pemilu 2009 akan ditanggung secara bersama-sama, dengan persentase masing-masing 50 persen.
  6. Tim sukses akan melibatkan kader PDIP dan Gerindra serta unsur masyarakat.
  7. Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres di Pemilu 2014. 

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa Perjanjian Batu Tulis yang disepakati kedua partai itu mengalami penundaan dua kali pemilu, dan mungkin pada Pemilu 2024 nanti, perjanjian tersebut bisa diwujudkan kembali. 

Oleh karena itu dirinya sangat yakin apabila potensi koalisi antara PDIP dengan Gerindra besar sekali kemungkinannya. Apalagi keduanya juga memiliki chemistry yang telah terbentuk, di mana sebelumnya Gerindra memutuskan untuk masuk dalam koalisi pemerintah dan sama-sama memiliki wakil menteri dan merupakan partai dengan massa yang besar. 

Sementara itu, pihak PDIP sendiri mengatakan bahwa Perjanjian Batu Tulis yang telah disepakati 12 tahun yang lalu itu sudah tidak lagi berlaku. Sehingga keterikatan masing-masing pihak dalam perjanjian sudah tidak ada lagi. Karena koalisi itu sendiri nyatanya mengalami kekalahan dalam pemilu, dan menggugurkan perjanjian yang dibuat.

“Prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik Pak Prabowo dan Bu Mega ya sudah selesai. Sehingga syarat-syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu itu terbukti saat itu kita kalah,” kata Hasto menerangkan.

Pihak Gerindra pun memiliki pandangan yang sama dengan PDIP, di mana pihaknya tidak memiliki niatan untuk kembali mengungkit Perjanjian Batu Tulis yang pernah ditandatangani bersama. Bagi Gerindra, perjanjian itu hanyalah masa lalu yang sudah lewat.

“Ya momentumnya sudah lewat. Kita tidak ingin mengungkit, mengungkap atau mempermasalahkan karena sebagai sebuah momentum, itu sudah lewat dan kita sekarang memandang bangsa ke depan, dengan lebih maju tanpa perlu melihat ke belakang,” terang Muzani.