google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Bupati Alor Marahi Kemensos dan Risma Terkait Penyaluran Bantuan

Video Bupati Alor Marahi Kemensos dan Risma

Sebuah video menjadi viral di dunia maya hingga ke pemberitaan di sejumlah media massa. Video tersebut menampilkan Bupati Alor Amon Djobo yang terlihat sedang memarahi staf dari Kementerian Sosial. Diduga, tempat peristiwa itu berlangsung berada di rumah dinas Bupati Alor. Video Bupati Alor yang marah-marah itu sepertinya direkam secara diam-diam oleh salah seorang yang hadir di pertemuan tersebut.

Tidak hanya memarahi staf Kemensos, dengan penuh emosi Amon Djobo juga menyebut nama Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dengan suara keras, Amon mengolok-olok nama Risma di depan sejumlah staf Kemensos. 

Kalimat makian dengan kesan tidak pantas itu sampai keluar dari mulut Amon.

“Kalau pejabat itu harus berpikir dulu baru ngomong. Makanya mulut jangan lebih cepat dari pikiran,” kata Amon dengan nada tinggi. 

Amon begitu marah dan menduga bahwa penyaluran bantuan PKH dari pemerintah pusat itu dinilai dipolitisir oleh Risma, karena justru diberikan kepada DPRD, bukan lewat Pemda. 

“Jangan hanya kepentingan politik, kita bekerja bukan untuk kepentingan politik. Ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik,” tegasnya. 

Selanjutnya, Amon terlihat membanding-bandingkan Menteri Risma dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kemudian dia mengusir staf Kemensos, dan mengancam akan mengadukan masalah ini kepada Presiden Jokowi. Saat meminta staf Kemensos untuk pergi, Amon bahkan mau melemparkan kursi ke staf Kementerian Sosial itu.

Diketahui, penyebab Bupati Alor itu marah-marah karena Risma menunjuk DPRD sebagai pihak penyalur bantuan PKH dari pemerintah pusat. Padahal menurutnya, yang paling berwenang sebagai penyalur bantuan itu adalah dirinya selaku Bupati Alor. Lebih lanjut bantuan yang dimaksud adalah yang diserahkan kepada warga di Kabupaten Alor yang menjadi korban Badai Seroja yang menerjang pada bulan April 2021 lalu.

Saat dikonfirmasi, Amon tidak menampik bahwa yang sedang marah-marah dalam video viral itu adalah dirinya. Namun dirinya lupa kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. 

“Itu betul video saya lagi marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal seharusnya Pemda yang bagi,” jelasnya. 

Amon sendiri mengaku tidak ambil pusing dengan viralnya video tersebut. Sebab menurutnya apa yang ada di video itu bagian dari sebuah fakta, bahwa selama ini terjadi politisasi terhadap bantuan kepada masyarakat. Meski demikian, Amon meminta agar pihak yang menyebarkan video itu bisa mempertanggung-jawabkan perbuatannya. 

Penjelasan Kemensos

Mokhamad Alfian mengaku bahwa salah satu sosok staf Kemensos yang sedang dimarahi oleh Bupati Alor dalam video yang viral itu adalah dirinya. Alfian menjelaskan bahwa keberadaanya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu karena sedang menjalankan tugas. Dia diamanahi Kemensos untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar para korban bencana alam di wilayah Kabupaten Alor telah terpenuhi. 

Lebih lanjut, tugas untuk menyelesaikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal akibat bencana alam tersebut, dia laksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 13 April 2021 lalu. Alfian mengaku bahkan dirinya harus bolak-balik ke Alor beberapa kali. Dirinya menjelaskan bahwa apapun kondisi yang terjadi di lapangan, tidak akan mempengaruhi tugas yang harus dia jalankan. 

“Kami sedang bekerja dengan fokus melayani dan meringankan beban masyarakat Alor yang terdampak bencana. Kami tidak terpengaruh oleh berbagai kondisi yang tidak menyenangkan di lapangan. Kami menyadari betul bahwa tugas kemanusiaan tidak dapat ditinggalkan dan tetap harus dilaksanakan meski di lapangan terjadi bermacam dinamika,” kata Alfian.

Sementara itu, pihak Kemensos menyampaikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Pihaknya juga telah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh para pegawai Kemensos itu merupakan kinerja yang baik dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pihak Kemensos pun kemudian mengajak seluruh pihak untuk bisa meningkatkan kerja sama, membangun komunikasi yang baik, dan juga koordinasi, khususnya di dalam kondisi negara saat ini yang tengah berupaya melayani masyarakat korban bencana. 

Pihak-pihak yang berada di daerah yang berwenang, diminta Kemensos untuk bisa dengan cepat melakukan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Kemensos meminta agar semua pihak bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan menghindari adanya informasi yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini Saat Melakukan Kunjungan ke Daerah

Komunikasi Buruk Jadi Akar Masalah

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menjadi sasaran kemarahan Bupati Alor akhirnya memberikan penjelasan. Menurut Risma keputusan untuk menunjuk DPRD sebagai pihak penyalur bantuan kepada masyarakat Alor itu karena pihaknya tidak bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat. Padahal, Risma berharap pemberian bantuan itu bisa dilakukan dengan segera, mengingat kondisi masyarakat Alor yang sedang membutuhkan uluran bantuan.

“Saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya itu bukan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan bantuan untuk bencana alam. Jadi kalau bantuan untuk bencana ya gimana kita saat itu, saya sendiri ngirimnya dari Jakarta jauh. Kita pinginnya dilakukan pengiriman yang cepat dari Surabaya, tapi kalau dari Surabaya tidak bisa menjangkau wilayah tersebut,” kata Risma kepada awak media yang meliput. 

Risma kemudian juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Kemensos sudah berupaya cukup keras untuk bisa berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang ada di NTT. Namun pada akhirnya, pihak yang bisa dihubungi adalah Ketua DPRD Alor yakni Enny Anggerk yang tak lain juga merupakan kader dari PDIP. 

“Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT terdampak. Saya hubungi Kepala Dinas, tidak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan sedang terputus. Kemudian saya tanya siapa saja yang bisa dihubungi, dan itu adalah Ketua DPRD yang menyampaikan bahwa masyarakat Alor sedah butuh bantuan tapi tidak bisa masuk,” tambah Risma menjelaskan. 

Risma mengaku jika komunikasi yang dia lakukan dengan Ketua DPRD Alor tersebut masih tersimpan di percakapan aplikasi Whatsapp. Dirinya pun juga menegaskan bahwa dalam penyaluran bantuan itu tidak ada kepentingan apapun di baliknya. 

“Saya masih ada WA-nya, saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun, terus begitu barang tidak bisa masuk. Lalu Ketua DPRD menawarkan adanya paket dari Dolog yang bisa dikirimkan lebih dulu karena lainnya tidak bisa masuk disebabkan cuaca buruk, kapal-kapal semua berhenti. Kemudian saya bilang, oke Bu tidak apa-apa dari Dolog nanti kami yang bayar,” tambah Risma. 

Setelahnya, disalurkan bantuan tersebut ke masyarakat Alor. Namun dirinya memastikan bahwa bantuan tersebut bukanlah bantuan PKH. 

PDIP Cabut Dukungan ke Bupati

Setelah menyebarnya video Bupati Alor yang marah-marah ke staf Kemensos dan juga Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tak lain merupakan kader PDIP, partai dengan logo kepala banteng bermoncong putih itu mengaku akan mencabut dukungannya yang selama ini diberikan kepada Amon Djobo. 

“Dia bukan anggota partai kami. Tapi karena perilakunya itu, kami akan mencabut dukungan,” terang Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP. 

Sebagai informasi, Amon Djobo berhasil memenangkan kontestasi Pilkada 2018 yang mengantarkan dirinya menduduki jabatan sebagai Bupati Alor. Saat itu Amon diusung oleh beberapa partai seperti Partai Nasdem, PAN, Partai Gerindra, PKS, PPP, Gerindra dan PDIP. 

Bupati Alor Amon Djobo

Pernah Ancam Tembak Kolonel TNI AD

Rupanya sikap emosional Bupati Alor Amon Djobo tidak hanya terjadi sekali ini saja. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan November 2020, Amon Djobo juga pernah terlibat perselisihan dengan Kasilor Korem 161/Wira Sakti Kolonel (Cpl) Imanuel Yoram Dionisius Adoe. Dirinya pun sempat dilaporkan ke polisi karena memberikan ancaman menembak mati Imanuel. 

Adapun perselisihan yang terjadi saat itu diketahui karena adanya permasalahan soal tanah, di mana tanah yang dimiliki oleh TNI digunakan oleh Polri. Kemudian masalah itu dibahas dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Bupati Alor. Sejumlah pihak terkait pun hadir dalam rapat tersebut. 

Namun sehari setelahnya, Imanuel menolak menandatangani hasil rapat yang telah dibuat, dan kemudian mengajukan dilakukan perbaikan. Imanuel pun kemudian mengundang Kabag Hukum Pemkab Alor untuk melakukan diskusi. Hal ini pun terdengar oleh Amon yang kemudian menyatakan keberatan. Amon lantas menghubungi Imanuel lewat telepon dan memarahi serta mengancam untuk menembak mati. 

Gubernur NTT Diminta Turun Tangan

Video Bupati Alor yang marah-marah itu pun sampai ke telinga Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik pun akhirnya melayangkan surat kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat agar perselisihan yang dialami Bupati Alor bisa segera diselesaikan. 

Isi dari surat dengan Nomor Pem 130/104/2021 tertanggal 21 April 2021 yang dikirimkan itu menjelaskan bahwa sebelumnya Bupati Alor juga pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan penyesalan pemerintah Kabupaten Alor. 

Akibat dari masalah penyaluran bantuan bencana alam itu, akhirnya memicu adanya hubungan yang tidak harmonis antara pihak Bupati Alor dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor, karena adanya kesalahpahaman berkomunikasi. Bahkan saat itu kedua belah pihak sampai saling mengirimkan aduan ke polisi. 

Akmal Malik pun mengatakan bahwa masalah itu ujung-ujungnya justru menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan dan pada akhirnya juga menyebabkan masyarakat Kabupaten Alor rugi. Oleh karenanya Akmal berharap kepada Gubernur NTT untuk bisa mengambil langkah-langkah konkrit untuk bisa memfasilitasi adanya perdamaian antara pihak DPRD dengan Bupati Alor. 

“Penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama. Kemudian memastikan bahwa program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat Alor tidak mengalami gangguan,” kata Akmal mengutip surat yang telah dikirimkan itu.