Denny Indrayana Usulkan Pemakzulan Jokowi

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana Yang Mengusulkan Pemakzulan Terhadap Presiden Jokowi
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana Yang Mengusulkan Pemakzulan Terhadap Presiden Jokowi

Eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden SBY, Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan proses impeachment (pemakzulan) Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tersebut, Denny menyampaikan tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi. 

Sebagai bukti awal, Denny menuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden (wapres) bahwa Presiden Jokowi sejak awal sudah mendesain hanya ada dua capres pada Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan. Kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya, seperti tertulis dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya pada Rabu (7/6/23).

Ahli hukum tata negara itu menyebut tokoh yang merupakan eks wapres tersebut mendapatkan info bahwa Anies akan gagal maju di Pilpres 2024, karena rencana penjegalannya dengan kasus korupsi. Oleh karena itu, Denny memberikan saran pada DPR untuk melakukan investigasi melalui hak angket yang dijamin UUD 1945.

Lebih jauh, ia meminta hak angket DPR itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki dugaan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi dalam menjegal Anies Baswedan di pesta demokrasi mendatang dengan menggunakan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Yang kedua, Denny menduga adanya pelanggaran yang dilakukan Jokowi dengan pembiaran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Upaya pemboikotan terhadap Partai Demokrat tersebut akan berakhir pada penjegalan Anies untuk maju di pemilihan Presiden mendatang.

Menurut Denny, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu kalau Moeldoko sedang mengganggu Partai Demokrat. Yang terakhir adalah tentang Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Ia juga mengatakan kalau pun Presiden Jokowi tidak setuju mengenai langkah KSP Moeldoko membegal partai, Presiden terbukti membiarkan adanya pelanggaran Undang-Undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol.

Yang ketiga, dugaan pelanggaran seperti yang ditulis oleh Denny adalah Presiden Jokowi menentukan arah koalisi dan pasangan capres cawapres menuju pemilihan presiden 2024 dengan menggunakan kekuasaan dan sistem hukum.

Denny berpendapat indikasi pelanggaran tersebut telah terlihat dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya melayangkan surat pemakzulan Jokowi, Denny Indrayana juga membandingkan kasus Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon.

Menurut pengacara ini, Denny yang menilai sikap Jokowi tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Ia membandingkan Jokowi dengan Richard Nixon, mantan Presiden AS yang dulu mundur dari jabatannya karena skandal Watergate. Presiden Richard Nixon ketika itu takut dimakzulkan karena skandal Watergate yang akhirnya ia terpaksa mundur. Saat itu kantor Partai Demokrat Amerika dibobol lalu dipasangi alat penyadap.

Adapun Denny menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi lebih berbahaya ketimbang Rochard Nixon, pasalnya telah melakukan pelanggaran konstitusi. Sehingga menurutnya lebih layak dimakzulkan.

Tidak Mudah Memakzulkan Presiden

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari terkait pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi karena dinilai tidak netral dalam Pilpres 2024.

Menurut Hasto, menyikapi cawe-cawe yang dimaksud Presiden Jokowi seharusnya Denny bisa menyikapinya secara intelektual. Dulu saat ada yang mengatakan akan terjadi chaos dan kecurangan pemilu, itu semua merupakan cara pandang sendiri. Termasuk apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. 

Ia menilai Denny harusnya berbicara dengan kerangka berpikir secara intelektual mengingat beliau adalah sosok akademis. Jangan berbicara hanya berdasar dari perasaan, apalagi ini bicara tentang pemakzulan.

Hasto yang ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan (7/6) menegaskan tidak bisa menghentikan kepemimpinan Presiden Jokowi di tengah jalan karena konstitusi tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat.

Sistem politik dalam memilih presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, legitimasi dan legalitas pemimpin negara itu sangat luas, melalui suatu mekanisme yang tidak mudah, dan tidak bisa diberhentikan begitu saja di tengah jalan. Hasto mengatakan Denny seharusnya paham terhadap sistem politik Indonesia.

Ia siap untuk berdebat dengan Denny Indrayana setelah menyindir salah satu partai politik yang mengalami kenaikan suara hingga 300 persen. Ia mengajak Denny untuk mengevaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, di mana instrumen negara digunakan sehingga ada partai politik yang kenaikannya mencapai ratusan persen.

Lebih lanjut GHasto meminta Denny Indrayana untuk mengungkap apa yang terjadi pada pemilu 2009 yang ketika itu justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral. Dia menilai kenaikan tersebut tidak normal sebab PDI Perjuangan hanya bisa naik 1,8 persen dalam lima tahun.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Mardiono menyatakan jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan begitu saja dimakzulkan. Merespon surat terbuka Denny Siregar terkait permintaan impeachment (pemakzulan) terhadap Presiden Jokowi, Mardiono menyebut ‘emang siapa lu?’ katanya saat ditemui di Kantor DPP PPP pada Rabu (7/6).

Menurut Mardiono, Denny disebut tidak berkompeten untuk melontarkan pernyataan yang seperti disampaikannya di surat terbuka itu. Proses pemakzulan membutuhkan proses panjang. Tidak ada alasan untuk masuk-masuk ke ruang itu dan Mardiono meyakini hal itu.

Di tempat lain, Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahmi Bachmid menegaskan dasar pemakzulan seorang presiden harus berlandaskan alasan hukum, bukan hanya berdasarkan prasangka politis saja.

Hal ini merespon surat terbuka Denny Indrayana yang dilayangkan ke DPR untuk melakukan pemakzulan Presiden Jokowi karena dinilai tidak netral pada Pilpres 2024 nanti.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu bisa dilihat sebagai apresiasi politisi yang diterima lembaga DPR yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan atau tidak melakukan proses pemakzulan seorang pemimpin negara.

Sesuai dengan amanat yang diatur dalam undang-undang Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Seperti dilansir di Detiknews, Fachri Bachmid berpendapat jika memang DPR berkehendak untuk melakukan pemakzulan kepada presiden dan/atau wakil presiden pastinya berdasar dan berpijak pada kewenangan konstitusional berupa pengawasan dengan menggunakan instrumen hanya. Yaitu hak angket atau hak menyatakan pendapat untuk menyelidiki adanya pelanggaran konstitusi.

Nantinya jika terbukti ditemukan fakta-fakta yuridis terkait adanya pelanggaran hukum, maka bisa dilakukan pemakzulan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945. Kendati demikian, pemakzulan kepada presiden dan/atau wakil presiden merupakan hal yang sangat rumit menurut Fachri. 

Pada dasarnya langkah konstitusional untuk impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden memang sengaja dibuat rumit dan berat dengan dalam hal itu melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR.

Lebih jelas Fachri menyimpulkan bahwa pemakzulan dalam sistem presidensial dapat dikatakan sesuatu yang ‘extraordinary political event’ secara akademis.

Untuk mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan konstitusi, hampir semua konstitusi negara mengatur permasalahan pemakzulan atau impeachment ini sebagai sebuah mekanisme yang legal dan efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power/détournement de pouvoir). Konstitusi mengatur mekanisme tersebut sehingga tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip ‘rule of law’.

Sebab itu, seorang kepala negara hanya boleh diberhentikan dengan alasan hukum dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis saja. Hal tersebut sejalan dengan kaidah pemerintahan sistem presidensialisme. Fachri menyambung, jika melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini bukanlah hal yang mudah apalagi secara hukum desain impeachment memang dibuat agar tidak mudah menjatuhkan kepala negara.

Pakar Hukum Tata Negara tersebut berpendapat secara akademik wacana yang disampaikan oleh Denny Indrayana dibiarkan dan dapat dimaknai sebagai ‘academic discourse’ dan secara politik agar DPR RI menyikapi hal tersebut sesuai kewenangan konstitusional yang ada.