Dikritik Berbagai Pihak, Gubernur NTT Terus Gas Aturan Masuk Sekolah Lebih Pagi

Potret Siswa Yang Harus Masuk Lebih Pagi Karena Kebijakan Baru Gubernur NTT
Potret Siswa Yang Harus Masuk Lebih Pagi Karena Kebijakan Baru Gubernur NTT

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mulai menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 WITA, mulai awal pekan ini. Memicu kontroversi, kebijakan itu pun mendapatkan kritikan dari banyak pihak terutama untuk Gubernur NTT. 

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tidak bergeming menghadapi kritikan yang datang, dan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi itu bertujuan untuk memberikan pelajaran disiplin dan membentuk karakter siswa, supaya bisa masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia. 

Untuk saat ini, kebijakan masuk sekolah pagi hari diberlakukan kepada 10 sekolah SMA dan SMK di Kota Kupang. 

Tidak hanya masuk lebih pagi dibanding sekolah-sekolah pada umumnya, Pemprov NTT juga menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan. Evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Pemprov NTT, hingga dari 10 sekolah tersebut tersaring 2 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan. 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat itu tidak hanya ditentang oleh para orang tua murid, asosiasi pengajar, dan lembaga perlindungan anak, tetapi juga pemerintah pusat dan berbagai lembaga. 

Beban Murid Bertambah

Salah satu pelajar kelas XII di SMAN 6 Kupang mengaku dirinya sulit untuk tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi, agar tidak terlambat mengikuti pelajaran di sekolahnya. Sementara, orang tuanya menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan serta kesehatan anaknya. 

Supaya bisa bangun lebih pagi pukul 04.00 dan mempersiapkan diri berangkat sekolah, Melania Setia salah satu murid di SMAN 6 Kupang mengaku harus bisa tidur sejak pukul 20.00. Ini adalah kebiasaan dan pengalaman baru baginya, sehingga dirinya pun merasa kesulitan.

“Jam belajar menjadi berkurang. Biasanya saya belajar sampai jam 10 malam, sekarang harus di jam 7 sampai jam 8 malam,” ungkap Melania kepada wartawan BBC. 

Di hari pertama dia memang mampu bangun tepat waktu pukul 04.00. Namun di hari-hari berikutnya, dia selalu bangun telat dari jam tersebut. Alasannya dikarenakan dia harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan pihak sekolah, yang baru bisa dia selesaikan lebih dari jam 21.00. 

Tanpa adanya PR dari sekolah pun, dia lebih terbiasa tidur mulai pukul 22.00. Oleh karenanya, ketika harus bangun di jam 04.00 dia masih sangat mengantuk, karena kurang tidur. Bahkan, walaupun dia sudah berhasil bangun jam 04.00 dan berangkat jam 05.00, dia tetap telat datang ke sekolah karena waktu perjalanan yang lebih lama. Sebab, pada jam tersebut belum ada kendaraan umum yang beroperasi.

Dalam kasus ini Melania tidak sendirian. Ada banyak teman-teman sekolahnya yang juga datang terlambat sampai ke sekolah. Karena banyak murid yang terlambat datang, kegiatan belajar mengajar pun baru efektif berjalan mulai pukul 06.00, dari yang seharusnya pukul 05.00.

Melania berharap, apabila kebijakan semacam ini terus dilanjutkan, dia hanya menginginkan adanya fasilitas seperti kendaraan umum, yang mampu mendukung kebutuhan siswa untuk bisa sampai ke sekolah dengan tepat waktu. 

Sementara itu, orang tua Melania mengaku baru mendapatkan surat pemberitahuan atas pemberlakuan kebijakan baru tersebut dari pihak sekolah, dua hari setelah kebijakan mulai dijalankan. Dia pun keberatan karena kebijakan ini dijalankan secara mendadak. 

“Dari awal saya sebenarnya tidak setuju jika anak-anak harus masuk jam 5 pagi. Karena anak saya ke sekolah itu naik bemo, dan di jam segitu masih belum ada bemo yang ke SMAN 6,” terangnya. 

Meski demikian, orang tua Melania terpaksa mengizinkan anaknya berangkat sekolah walaupun baru keluar dari rumah di atas jam 5 pagi. Menurutnya, walaupun terlambat tidak masalah asalkan tetap ke sekolah. 

Orang tua Melania memandang jika faktor keamanan lebih penting dalam hal ini. Oleh karena itu, dia baru mengizinkan Melania keluar dari rumah apabila jalanan sudah tidak lagi sepi, dan sudah ada kendaraan umum yang beroperasi. 

“Saya yakin kalau gurunya di sekolah masih punya hati, jadi meskipun anak saya datang terlambat, tapi dia tetap ke sekolah dengan senang hati,” imbuhnya. 

Kebijakan masuk sekolah lebih pagi itu menurutnya juga bisa berdampak pada kesehatan anaknya. Sebab, pola tidur Melania menjadi terganggu karena dia terpaksa harus membangunkan anaknya lebih pagi dengan jam tidur yang kurang. 

Pembelaan Pemprov NTT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov NTT, Linus Lusi mengatakan bahwa kebijakan ini hanya bersifat uji coba. Ada 10 sekolah dari SMA dan SMK negeri yang ada di Kota Kupang, yang dijadikan model percontohan atas kebijakan tersebut. 

Nantinya, pihak Pemprov bakal menyaring 2 sekolah unggulan dari 10 sekolah yang telah dilakukan evaluasi, sejak tanggal 26 Februari sampai 27 Maret mendatang. Adapun indikator dari evaluasi yang dilakukan adalah pada nilai akademik, karakteristik siswa, literasi, yang sesuai dengan hasil tes Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK).

Disinggung soal kajian ilmiah mana yang dijadikan sebagai dasar penerapan kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi itu, Linus menyebut lambatnya kajian yang ada di wilayahnya. 

“Pemerintah Indonesia telah melakukan kajian sejak Orde Lama, Order Baru. Namun sampai dengan era reformasi ini untuk NTT masih berjalan begitu lambat, sehingga kita membutuhkan adanya percepatan di kelas XII yang bakal menempuh UTBK,” terang Linus kepada wartawan BBC.

Terkait kekhawatiran para orang tua murid, pihaknya bakal mengantisipasi kemungkinan buruk, utamanya masalah keselamatan dan keamanan dengan bekerjasama bareng aparat keamanan, guna menjaga jalur-jalur rawan yang digunakan para murid untuk berangkat ke sekolah. Utamanya di pagi hari. 

Organisasi Guru Berharap Pembatalan Kebijakan

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta kepada pemerintah supaya kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi ini dibatalkan. Pihaknya menyebut kebijakan yang diterapkan tidak berlandaskan kajian ilmiah, serta minim partisipasi dari pihak orang tua murid. 

Ketua Dewan Pakar FGSI Retno Listyarti menduga bahwa kebijakan yang dijalankan tidak berlandaskan pada kajian akademik secara mendalam. Selain itu juga tidak melibatkan publik serta belum pernah dilakukan uji coba sebelumnya. 

“Seharusnya bukan jadi kebijakan, baru kemudian diuji coba. Tapi ini uji coba dulu supaya kebijakan ini bisa disempurnakan. Kalau memang itu pelibatan publiknya sudah ada, kajiannya ada, saya yakin tidak ada semua unsur ini,” ujar Retno kepada wartawan BBC. 

Usai kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi itu diterapkan, pihak FGSI mengaku mendapatkan banyak sekali keluhan dari para orang tua dan juga guru. Pada umumnya, keluhan yang disampaikan oleh orang tua adalah masalah keamanan, transportasi sampai masalah kesehatan karena anak mereka kurang jam tidur. 

Orang tua pun juga terdampak. Pasalnya, ketika anak bangun lebih pagi, maka itu berarti orang tua juga harus bangun lebih pagi dari anaknya, untuk membantu mempersiapkan ke sekolah dan membuatkan sarapan dan bekal. Hal inilah yang berpotensi membuat jam tidur mereka terganggu. 

Persilakan Pindah Sekolah Lain

Merespon keluhan para orang tua atas pemberlakukan jam masuk sekolah pukul 05.00, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengaku tetap akan melanjutkan penerapan kebijakan itu, dengan alasan sebagai desain dari sebuah sekolah unggulan. 

Viktor mengungkap bahwa anggaran pendidikan di NTT cukup besar, hingga lebih 20% dari yang diamanatkan konstitusi. Sayangnya, jumlah lulusan SMA di wilayahnya sangat sedikit yang bisa sampai ke perguruan tinggi negeri ternama. Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan guna menyiapkan SMA yang didesain sebagai sekolah unggulan. 

“Tidak perlu semua sekolah, tapi cukup dua sekolah saja. Nantinya dua sekolah itu dijadikan sekolah unggul. Unggul yang dimaksud dalam hal pengetahuan, dan juga karakter. Sekolah ini harus mampu mencukupi itu semua, karena kita punya banyak kekurangan,” terang Viktor seperti melansir dari Detik. 

Anggaran pendidikan yang ada, nantinya bakal difokuskan ke sekolah-sekolah tersebut. Selain itu pihaknya juga bakal menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga, yang diharapkan bisa mempersiapkan siswa sejak dini, supaya bisa lolos dalam tes masuk di kampus ternama. 

“Untuk orang tua yang menginginkan mendorong anaknya di situ, maka dia bakal disiapkan dengan baik untuk bisa menjadi pemimpin di masa mendatang. Yang tidak mau juga tidak dipaksa, monggo geser ke sekolah lain,” imbuhnya. 

Dirinya tidak menampik jika banyak sekali kritikan yang ditujukan kepadanya atas pemberlakuan kebijakan itu. Namun Viktor menegaskan tidak akan mundur atau merevisi aturan yang telah dia terbitkan itu. 

Mendikbud Ristek Diminta Turun Tangan

Kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur NTT, menurut Komisi X DPR RI harus diberlakukan berdasarkan data serta capaian target tertentu. Pihaknya pun berharap agar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim patut turun tangan guna membereskan polemik yang terjadi akibat dari pemberlakukan kebijakan tersebut.

Komisi X DPR mengaku heran dengan kebijakan yang mewajibkan siswa untuk masuk sekolah lebih pagi, dan mempertanyakan dasar dari pemberlakuan kebijakan serta target apa yang ingin dicapai oleh Pemprov NTT.

“Apakah masuk lebih pagi bisa menjadikan lebih rajin dan produktif? Output apa yang diharapkan? Karena ujung-ujungnya kalau kita bicara pendidikan adalah soal habit. Itu berarti sebuah sikap perilaku, dan perilaku pendidikan berbeda dengan militer. Ya kalau begitu, menteri yang bersangkutan harus turun tangan dalam masalah ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat ditemui wartawan Detik.

Rapat DPRD Dengan Pemprov Buntu

Rabu, 1 Maret 2023 Komisi V DPRD NTT melakukan rapat dengar pendapat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, guna membahas kebijakan masuk sekolah pukul 05.00. Sayangnya, rapat tersebut tidak menemukan titik terang. 

Pihak DPRD meminta agar kebijakan tersebut ditunda, sembari mengadakan kajian dan analisis yang melibatkan pakar pendidikan. Namun, permintaan DPRD itu ditolak oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan bertekad untuk melanjutkan kebijakan tersebut. 

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP menilai bahwa pelaksanaan jadwal masuk sekolah lebih pagi itu bukanlah sebuah kebijakan. Tetapi hanya sebuah arahan, sehingga belum bisa dijalankan. Sebab, jika itu adalah kebijakan, maka harus didasarkan pada sebuah peraturan daerah atau surat keputusan Gubernur, dan itu pun harus setelah dilakukan analisis, kajian serta penelitian lapangan. 

Di sisi lain, aturan itu termasuk dalam pelanggaran hak-hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, wajar, berkualitas serta menyenangkan. Peraturan semacam itu tidak boleh menjadi sebuah pemaksaan atas hak-hak tersebut.