google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Dokumen Rahasia Pembelian Alutsista TNI Rp1,7 Kuadriliun Bocor, Picu Polemik Baru

Parade Alutsista TNI

Rencana pemerintah untuk mengadakan pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI bocor ke publik. Pengadaan tersebut disebutkan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan peremajaan dan modernisasi alutsista TNI yang ada dan akan dihadirkan nantinya. Bocornya rencana ini pun kemudian menjadi polemik, karena tidak hanya jumlah anggarannya saja yang fantastis, tetapi juga sumber dana yang diambilkan lewat utang luar negeri. 

Dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2020 – 2024 (Alpahankam), dijelaskan pada Pasal 7 bahwa dana yang dibutuhkan untuk rencana pembelian alutsista TNI itu mencapai USD124,995 miliar. Jika dikonversi dalam mata uang rupiah, jumlahnya mencapai Rp1.7 kuadriliun atau Rp1.700 triliun. 

Sudah Waktunya Modernisasi

Saat dimintai keterangan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya anggaran sebesar itu untuk pengadaan alutsista TNI telah dibahas dalam rapat tertutup bersama dengan Komisi I DPR RI. Jadi Prabowo menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan, dan bukan menjadi keputusan final.

“Rencana tersebut masih kita godok bersama Bappenas, Kemenkeu, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya,” jelas Prabowo setelah menghadiri rapat bersama dengan DPR RI hari Rabu tanggal 2 Juni kemarin. 

Prabowo pun mengakui bahwa selama ini alutsista yang dimiliki TNI sudah berusia uzur dan sangat mendesak untuk bisa dilakukan peremajaan atau modernisasi. 

“Sudah saatnya memang mendesak harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat,” tambah Prabowo. 

Terkait besaran anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.700 triliun itu, Prabowo menegaskan bahwa jumlahnya masih bisa mengalami perubahan karena sedang direncanakan. 

Skema Utang Luar Negeri Sebuah Kewajaran

Di kesempatan yang berbeda, Penasehat Kepala Staf Presiden Andi Widjajanto menjelaskan mengenai skema utang luar negeri yang nantinya dijadikan sumber pendanaan dalam pengadaan alutsista tersebut. Menurutnya, adalah sebuah hal yang wajar, jika untuk melaksanakannya menggunakan hutang dari luar negeri.

“Selalu ada pinjaman dari luar negeri untuk kebutuhan alutsista,” kata Andi kepada awak media.

Lebih lanjut, menurut Andi sebenarnya rencana ini sudah masuk dalam anggaran sejak lama, sebelum Covid-19 sudah mengalami kendala. Adapun jumlah anggaran yang fantastis itu dikarenakan pengadaan alutsista yang akan dilakukan kali ini masuk dalam Renstra Jangka Panjang Keempat selama sejarah bangsa Indonesia. Di mana, yang pertama dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan rencana Pembangunan Semesta Berencana waktu itu.

Prabowo Rapat Dengan Komisi I DPR RI Bahas Rencana Pengadaan Alutsista TNI

Total Anggaran Capai 3 Kuadriliun

Menurut Andi, jumlah anggaran sebesar Rp1.700 triliun itu sendiri masih belum dari total keseluruhan rencana pengadaan yang akan dilakukan. Apabila di total sampai dengan tahun 2044, jumlahnya bisa mencapai Rp3 ribu triliun. 

Andi kemudian juga membeberkan data yang dimiliki terkait Rancangan Perpres itu yang disebutkan merupakan salah satu dari sekian tahapan perencanaan strategis pertahanan yang dalam pelaksanaanya akan menggunakan strategi pendekatan teknokratik anggaran. 

Sebagai informasi tambahan, Andi juga menjelaskan bahwa selama ini ada empat pendekatan utama yang dijadikan patokan sebagai alat merumuskan belanja pertahanan. Pertama adalah politik pertahanan, kedua skenario ancaman, ketiga pengembangan kapabilitas pertahanan dan keempat yang akan diambil ini adalah teknokratik anggaran. 

Dari data itu juga dijelaskan mengenai tiga model ekonomi pertahanan yang selama ini digunakan dalam merancang Perpres tersebut. Model I yakni memperhitungkan kenaikan biaya produk alutsista untuk 9 sistem utama yang menghasilkan perkiraan anggaran belanja sebesar Rp2,54 sampai Rp3,47 kuadriliun. 

Model II dengan berpatok pada proyeksi linear kenaikan belanja alutsista di angka 9 persen per tahun hingga 2044, yang menghasilkan perkiraan anggaran sebesar Rp1,1 kuadriliun. Lalu Model III yakni dengan memasukkan 4 asumsi ekonomi makro yang konservatif dan menghasilkan perkiraan anggaran belanja sebesar Rp1,7 kuadriliun. 

Dan yang diambil pemerintah adalah Model III, yang juga menunjukkan jika Kementerian Pertahanan merencanakan pertimbangan yang cukup matang dengan berdasarkan pada 4 asumsi ekonomi makro. 

Daftar Rencana Pembelanjaan

Lebih lanjut, perlengkapan militer yang rencananya akan dibeli itu terdiri dari kendaraan tempur TNI AD dengan tahun pembuatan 2014 yang jumlahnya mencapai 3.738 unit. Lalu untuk AL berupa kapal perang permukaan tahun pembuatan 2017, 40 unit dan juga tahun pembuatan 2020 sebanyak 16 unit. Termasuk juga kapal selam buatan tahun 2018 sebanyak 10 unit, dan kapal amfibi tahun pembuatan 2007 sebanyak 41 unit. 

Sementara untuk AU, direncanakan akan membeli pesawat tempur tahun pembuatan 2013 yang jumlahnya mencapai 120 unit, pesawat latih tahun pembuatan 2003 sebanyak 36 unit, dan pesawat untuk patroli tahun pembuatan 2017 sebanyak 36 unit. 

Kemenhan Buru Pembocor Dokumen Rahasia Negara

Di tempat terpisah, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak juga menjelaskan mengenai skema pembelian alutsista yang penyusunannya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan itu. Dia juga menyayangkan jika akhirnya informasi yang seharusnya menjadi rahasia negara itu bisa bocor dan tersebar ke publik. Apalagi, penyebaran informasi rahasia itu dibumbui dengan sejumlah narasi tidak benar dan menyesatkan.

Dirinya menduga bahwa ada motif politik hingga akhirnya ada oknum tidak bertanggung jawab yang membocorkan dokumen rahasia soal Rancangan Perpres mengenai Pembelian Alpalhankam. 

“Jadi kalau ada yang mencoba mengembangkan isu yang masih simpang siur yang kemudian menjadikan seolah-olah Kementerian Pertahanan sudah belanja alutsista sampai Rp1.700 triliun itu, maka sangat jelas ada motif politik di baliknya,” ungkap Dahnil. 

Oleh karenanya, pihak Kemenhan berjanji akan mencari tahu siapa dalang yang membocorkan rahasia negara itu, dan akan melakukan tindakan hukum.

Keberadaan PT TMI Dipertanyakan

Hal menarik lainnya yang mendapatkan sorotan selain besaran anggaran dan skema pembayaran lewat utang luar negeri, adalah keberadaan dari PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI). Perusahaan tersebut adalah yang bertugas mengurus pembelian alutsista TNI nantinya. 

Penunjukkan PT TMI itu pun menuai curiga publik, karena perusahaan itu rupanya dibentuk oleh Prabowo Subianto, dan Presiden Direkturnya juga ditunjuk secara langsung oleh Ketua Partai Gerindra itu. 

Sebelumnya, Prabowo telah meneken surat resmi dengan nomor B/2099/M/XI/2020 yang berisi penjelasan mengenai tugas pokok PT TMI sebagai pihak yang berwenang untuk memperlancar, melaksanakan dan mempercepat pengerjaan proyek dan akuisisi teknologi pertahanan RI.

Sejumlah pihak menduga bahwa PT TMI nantinya akan menjadi pihak paling sentral dalam proyek pengadaan alutsista itu, dan ada potensi yang bisa menyebabkan kerugian dialami oleh negara karena yang memutuskannya adalah Prabowo secara langsung.

Dahnil pun kemudian mencoba mengklarifikasi dugaan tersebut dengan menjelaskan bahwa surat yang diteken Prabowo itu merupakan bagian dari strategi komunikasi pihak Kementerian Pertahanan agar bisa mendapatkan harga terbaik, menghindari terjadinya mark up harga tidak wajar serta menghindari penggunaan jasa broker seperti yang sering terjadi dalam kasus-kasus pengadaan alutsista sebelumnya. 

Kantor PT TMI Di Gedung Ratu Prabu I

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Prabowo yang dimintai penjelasannya mengenai PT TMI dalam rencana pembelian alutsista itu mengatakan bahwa, penunjukkan tersebut tidak memiliki kepentingan apapun dengan partai, maupun kolega kedekatan. 

Prabowo juga menampik bahwa keberadaan PT TMI nantinya akan berperan sebagai broker, namun lebih menjadi tim asistensi untuk memberikan transfer ilmu dan teknologi mengenai peralatan militer. Pasalnya, Prabowo juga mengaku bahwa pihaknya membutuhkan sosok yang ahli yang diketahui berada di dalam PT TMI itu. 

Dapat Dukungan Ketua DPR

Rencana Kementerian Pertahanan yang akan melakukan pembelian alutsista TNI dengan anggaran mencapai Rp1,7 kuadriliun itu ditanggapi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pihaknya menyatakan dukungan atas rencana tersebut, namun meminta pihak Kemenhan untuk bisa menyediakannya sesuai dengan karakteristik wilayah negara Indonesia dan juga kebutuhan nasional. 

“Pihak DPR RI menyatakan mendukung dan mendorong pemenuhan kebutuhan alutsista untuk Indonesia, yang juga harus menyesuaikannya dengan karakteristik wilayah serta potensi ancaman yang sedang dihadapi,” ungkap Puan melalui keterangan resminya. 

Secara khusus, Puan pun meminta agar alutsista yang dibeli itu nantinya barang yang sudah pernah dipakai negara lain atau istilahnya barang bekas. 

“Sejak terjadinya peristiwa KRI Nanggala itu, saya meminta dan mengusulkan agar alutsista apa yang nantinya akan kita beli bukanlah barang bekas,” tandasnya. 

Lebih lanjut, bagi Puan kebijakan ini juga telah sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan guna melakukan modernisasi yang merujuk kepada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2024 nanti. 

TNI Ajak Masyarakat Naik Tank

Urgensi Modernisasi Alutsista

Memang penilaian Prabowo mengenai kebutuhan untuk melakukan modernisasi alutsista itu wajar dan sangat bisa untuk dibenarkan. Pasalnya, dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki 17 ribu lebih pulau serta kekayaan sumber daya alam melimpah, masalah pertahanan menjadi bagian paling penting.

Terlebih saat ini situasi dan kondisi geopolitik di Laut Cina Selatan terus mengalami peningkatan ketegangan, di mana Cina mencoba menunjukkan kekuatan di wilayah itu dengan mengklaim mayoritas wilayah tersebut.

Aksi gagah-gagahan Cina di Laut Cina Selatan itu memantik ketegangan dan mengancam kedaulatan negara sekitar seperti Malaysia, Filipina dan juga Indonesia. Bahkan Amerika Serikat juga sampai ikut turun tangan dengan membangun sejumlah pangkalan militer di dekat Laut Cina Selatan serta menerjunkan puluhan armada kapal perang serta ribuan pasukan militer, dengan alasan kebebasan navigasi bisa tetap terjaga. 

Jadi dengan kondisi peralatan militer yang dimiliki Indonesia saat ini yang jumlahnya kurang memadai dan diperparah usia alutsista yang sudah uzur, posisi Indonesia pun sangat lemah di kawasan yang sedang dipersengketakan itu.