google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Fadli Zon Ditegur Prabowo Sebab Sindir Jokowi, Bagaimana Nasib Koalisi?

Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon melontarkan sindiran tajam kepada Presiden Joko Widodo, dan kali ini cukup membuat heboh. Sindiran tersebut dilontarkan Fadli Zon, lantaran Jokowi dianggap lebih memilih menjajal Sirkuit Internasional Mandalika, di Papua, padahal daerah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah tiga minggu terendam banjir. Meskipun sudah lama terkena banjir, Presiden Jokowi sama sekali belum mengunjungi daerah tersebut.

Fadli Zon mengutip cuitan Jokowi di akun Twitter resminya, di mana Jokowi tampak menaiki motor Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi dan melaju di atas aspal Sirkuit Mandalika, layaknya seorang pembalap. 

“Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, soalnya sudah tiga minggu di sana banjir belum surut,” bunyi cuitan Fadli menanggapi akun resmi Jokowi. 

Peresmian lintasan balap tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 lalu, dan di saat yang bersamaan terjadi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang belum juga surut sejak air pertama kali membanjiri mulai tanggal 21 Oktober. 

Ditegur Prabowo

Karena menyindir Jokowi itu, Fadli Zon rupanya mendapatkan teguran keras dari Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Teguran itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Gerindra. 

“Pak Prabowo (yang memberikan teguran) via Sekjen,” ungkap Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman. 

Menurut Habiburokhman, sebagai seorang kader Gerindra, teguran semacam itu adalah hal yang biasa, dan lumrah terjadi. Dia mengaku juga sering mendapatkan teguran apabila memang mengeluarkan pendapat yang dinilai tidak tepat. 

Habiburokhman juga mengatakan bahwa memang hendaknya apabila ingin menyampaikan kritik, sebaiknya tidak perlu sampai menyudutkan pihak lainnya. Selama ini Partai Gerindra tidak pernah memberikan larangan tertentu bagi para kadernya yang ada di parlemen, untuk memberikan kritik atas segala kebijakan pemerintah yang diambil, selama itu disampaikan dalam bahasa yang pantas. 

“Tentu secara umum namanya kami di parlemen tugasnya adalah mengawasi pemerintahan. Boleh saja semua. Kalau anda lihat dinamika rapat-rapat di komisi, kami sering mengkritisi berbagai kebijakan. Tetapi pernyataan tersebut hendaknya dibungkus dengan kalimat yang tepat, tidak menyudutkan pihak lain apalagi secara personal,” tambahnya. 

Dirinya juga kembali menegaskan, terkait teguran yang diberikan Prabowo kepada Fadli, tujuannya adalah agar kritik yang disampaikan tidak menimbulkan ketidaknyamanan pihak-pihak tertentu. 

Selain itu, Anggota Komisi III DPR tersebut juga ingin menyampaikan, bahwa apa yang diungkapkan oleh Fadli adalah murni pendapat pribadi, dan bukan bentuk sikap resmi fraksi atau Partai Gerindra. 

Prabowo Subianto Saat Berbincang Dengan Fadli Zon

Juga Dimarahi Petinggi PDIP

Rupanya, sindiran Fadli Zon kepada Jokowi itu tidak hanya mendapatkan teguran dari Prabowo saja. Namun Faldi juga mendapatkan kecaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dirinya, Fadli selama ini hanya bisa mengkritik pemerintah, tetapi di sisi lain dia tidak mampu untuk menghasilkan karya atau memberikan kontribusi yang baik ke masyarakat Indonesia. 

“Pak Fadli Zon hanya bisa memberikan kritik saja, tanpa bisa memberikan perbuatan yang nyata,” ungkap Hasto. 

Hasto juga menyayangkan bagaimana Fadli begitu sering mengkritik dan menyindir pemerintahan Presiden Jokowi, padahal dirinya merupakan bagian dari Partai Gerindra yang sekarang sedang berkoalisi dengan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Seharusnya, Fadli bisa menghormati dalam hal sesama partai politik yang berada di satu pemerintahan, bukan malah menjadi penghambat dengan kritikan dan sindiran yang dinilai tidak tepat.

Kritikan Fadli Zon Harus Didukung

Fahri Hamzah selaku politikus dari Partai Gelora memberikan tanggapan yang berbeda atas sindiran tersebut, di mana dia lebih memilih untuk membela Fadli Zon. Menurutnya, teguran yang diberikan Prabowo kepada Fadli yang mengkritik Jokowi, justru menunjukkan hal yang tidak etis dalam dinamika perpolitikan. 

Bagi Fahri partai politik seharusnya tidak boleh memberikan gangguan apapun kepada wakil rakyat yang dipilih dan digaji oleh rakyat saat menjalankan amanatnya, termasuk ketika sang wakil mencoba untuk mengutarakan pendapat. 

Seharusnya, selama seorang wakil rakyat itu menyuarakan aspirasi yang mewakili rakyat dan menjalankan fungsi kedewanan yang seharusnya dijalankan, maka dia harus tetap diberikan dukungan. Dirinya menekankan kepada semua pihak, bahwa seharusnya posisi Fadli Zon dalam menyindir Jokowi itu tidak dikaitkan dengan posisinya sebagai politikus Gerindra, tetapi sebagai wakil rakyat. Hal yang serupa juga seharusnya berlaku ketika seseorang menjabat sebagai wali kota atau gubernur, di mana partai politik harus membebaskan setiap kadernya yang memiliki jabatan publik. 

“Digaji oleh rakyat, diberi fasilitas oleh rakyat, maka konsepnya untuk menilai adalah menilai sebagai wakil rakyat,” tegas Fahri.

Fahri juga menyinggung apabila sedang menjabat sebagai seorang anggota DPR RI, maka bos Fadli Zon bukanlah Prabowo Subianto, melainkan rakyat Indonesia yang memilihnya. Sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon pun mendapatkan amanat dan kekuasaan dari rakyat. Posisi partai politik dalam hal ini hanya karena mencalonkan, tetapi tidak bisa lagi memberikan kekuasaan, karena yang bisa memberikan kekuasaan hanyalah rakyat. Oleh karena itu, alasan utama Fadli dalam mengkritik Jokowi ini karena posisinya yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk bisa memberikan pengawasan dan mengontrol pemerintah. 

Koalisi PDIP – Gerindra Tidak Terpengaruh

Habiburokhman juga menegaskan bahwa kritikan yang disampaikan oleh Fadli Zon, dan juga sejumlah sindiran yang berasal dari partai koalisi lainnya dengan menyebut “Koalisi Rasa Oposisi” hanyalah bagian dari dinamika politik, dan itu hal yang sudah lumrah terjadi. Demikian juga tanggapan dari Hasto juga dianggap sebuah hal yang biasa, sehingga tidak akan memberikan dampak atau mengganggu hubungan antara PDIP dengan Gerindra. 

“Kami dalam satu koalisi, sebagai teman, jadi sudah biasa jika ada dinamika, ini namanya saling mengingatkan, ada evaluasi apabila ada hal yang dirasa tidak pas. Pernyataan yang diucapkan Pak Hasto mengenai apa yang dilakukan Fadli Zon, tidak akan sampai mengganggu hubungan antara PDIP dan Gerindra,” jelas Habiburokhman. 

Baru Kali Ini Ditegur Prabowo

Fadli Zon memang aktif dan kerap kali memberikan kritikan yang cukup pedas kepada pemerintahan Jokowi sejak dulu. Namun dirinya mengaku bahwa selama memberikan kritikan itu tidak pernah mendapatkan teguran dari Prabowo. Pengakuan itu dia sampaikan pada bulan Agustus tahun 2020 silam, di mana saat itu Fadli begitu yakin bahwa sosok Prabowo adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi.

“Secara langsung saya nggak pernah (ditegur Prabowo) sih ya, tidak pernah. Saya rasa beliau ini orang yang cukup demokratis, begitu,” ungkap Fadli Zon kala itu. 

Meski begitu, Fadli Zon juga beberapa kali memang pernah diingatkan oleh Prabowo bahwa partainya, Gerindra, saat ini sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Fadli juga memberikan alasan mengapa dia begitu aktif memberikan kritikan, karena menurutnya hal itu sudah menjadi bagian dari sebuah negara yang demokrasi. Dengan adanya kritikan, dirinya berharap agar masyarakat luas bisa menerima apa yang dia sampaikan, sebagai bentuk proses dari sebuah pendewasaan berpolitik. 

Presiden Jokowi Saat Mencoba Sirkuit Mandalika

Elektabilitas Prabowo Dipertaruhkan

Memang sindiran keras Fadli Zon kepada Jokowi dianggap tidak akan memberikan dampak negatif terhadap hubungan antara PDIP dengan Gerindra. Akan tetapi di sisi lain, teguran yang diberikan Prabowo kepada Fadli, justru memiliki dampak yang buruk terhadap Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

Sejumlah pengamat politik menilai, bahwa elektabilitas yang dimiliki Prabowo akan tergerus apabila memilih untuk bersikap demikian, yakni menegur Fadli yang mengkritik pemerintah. Seharusnya, Prabowo harus bisa menyadari bahwa Fadli Zon adalah orang dengan DNA kritikus sejati. Partai pun harus bisa memberikan keleluasan untuk Fadli, meski sedang berada dalam koalisi pemerintahan. 

“Besar atau kecil hal itu akan memberikan pengaruh. Apabila terus-terusan melarang Fadli Zon untuk memberikan kritik ke pemerintah, maka rakyat nantinya bisa saja justru berbalik menyalahkan Prabowo. Pada akhirnya, hal tersebut akan membuat elektabilitas Prabowo tidak bergerak, atau bahkan bisa menurun,” kata pengamat politik Ujang Komarudin. 

Memang karena sudah menjadi satu dalam sebuah koalisi pemerintahan, ada sebuah hukum yang tidak tertulis antara Gerindra dengan PDIP, agar bisa saling menghormati misalnya. Adalah hal yang kurang elok apabila ada partai yang berkoalisi dengan pemerintah, justru memberikan kritikan tajam ke pemerintah tersebut. Ujang pun menilai bahwa hal ini adalah salah satu kerugian apabila harus bergabung dengan pemerintahan, karena tidak boleh lagi untuk vokal memberikan kritikan, meskipun demi menjalankan amanat rakyat. 

Sikap Prabowo yang menegur Fadli itu juga dianggap terlalu berlebihan, karena sikap yang kritis kepada pemerintahan atau kebijakan yang dianggap kurang pas, sudah menjadi hak Fadli Zon, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR, karena itu adalah salah satu bagian dari pengawasan. 

“Apa yang dilakukan Prabowo itu cukup berlebihan. Hak Fadli Zon sebagai anggota DPR yang menyuarakan kondisi dan masalah banjir yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat Sintang. Mestinya hal itu harusnya didukung, agar bisa lebih kencang lagi dalam mengkritik,” tambah Ujang. 

Tindakan Prabowo yang menegur Fadli, justru memunculkan anggapan bahwa Gerindra saat ini sedang risau mengenai posisinya di dalam koalisi pemerintahan. Gerindra sepertinya mencoba untuk menghindari adanya konflik dan polemik di dalam koalisi, sehingga mereka lebih memilih untuk menegur sindiran yang dilontarkan Fadli Zon. 

“Ada dampak yang bisa membuat hubungan Prabowo dan Gerindra dengan Jokowi tidak harmonis. Karena Gerindra bisa saja dianggap tidak memahami aturan dalam berkoalisi. Dan dampaknya akan merugikan Jokowi. Dampak itu rupanya coba dihindari oleh Gerindra, dan langkah yang diambil adalah dengan menegur Fadli Zon,” papar Ujang.