google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, Uang Hasil Korupsi Untuk Foya-Foya

Gubernur Sulawesi Selatan Nonaktif Nurdin Abdullah Divonis Bersalah Atas Kasus Korupsi

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam persidangan dinyatakan telah terbukti terlibat tindak pidana korupsi, dengan menerima gratifikasi. Mirisnya, uang gratifikasi tersebut digunakan untuk berfoya-foya, termasuk membeli speed boat dan jetski, yang kemudian dijadikan hadiah untuk sang anak, yakni M Fathul Fauzi Nurdin. 

Nurdin yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan untuk tahun periode 2018 – 2021 diketahui terbukti menerima uang gratifikasi yang jumlahnya mencapai 200 ribu dolar Singapura dan 5,587 miliar rupiah. Proses persidangan tersebut dilakukan secara online jarak jauh, di mana Nurdin berada di Gedung KPK, Jakarta, sementara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dari KPK dan anggota lainnya berada di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan.

Dengan bukti dan kesaksian yang dimiliki Majelis Hakim, Nurdin Abdullah pun dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda uang Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. 

Pada dakwaan yang pertama, Nurdin menerima uang suap dari Agung Sucipto, yang merupakan owner dari PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Uang yang diterima dari Agung itu diketahui sebesar Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura. Lalu pada dakwaan yang kedua, dia terbukti mendapatkan gratifikasi uang Rp5,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura yang dia terima dari sejumlah orang. 

Awal Pengungkapan Kasus 

Penyelidikan kasus ini dimulai pada medio tahun 2020 lalu, di mana Nurdin kedapatan menerima sejumlah uang yang saat itu masih belum diketahui besarannya. Uang tersebut berasal dari Michella Robert Wijoyo, yang merupakan pemilik perusahaan jasa kontraktor PT Gangking Raya. 

Kemudian pada tanggal 18 Desember di tahun yang sama, Nurdin kembali mendapatkan uang Rp2 miliar, yang masing-masing sebesar Rp1 miliar, berasal dari PT Mega Bintang Utama dan PT Bumi Ambalat. Pihak yang memberikan uang tersebut diketahui bernama Nuwardi alias H. Momo dan Haji Andi Indar. 

Lalu di bulan Februari 2021, Nurdin menerima lagi uang Rp2,2 miliar dari Komisaris Utama PT Karya Pare Sejahtera, Fery Tanriady. Masih di bulan yang sama, pemilik PT Lompulle, Haruddin memberikan uang kepada Nurdin sebesar Rp1 miliar. Dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, Nurdin juga mendapatkan uang sebesar Rp387,6 juta dari Direktur CV Mimbar Karya Utama, yakni Kwan Sakti Rudy Moha. 

Meski demikian, pihak majelis hakim tidak sependapat dengan JPU KPK yang memberikan pernyataan bahwa Nurdin mendapatkan gratifikasi Rp1 miliar dari Thiawudy Wikarso, Petrus Yalim dan Direksi PT Bank Sulserbar, di mana uang tersebut dikirimkan lewat rekening Bank Sulselbar atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak, yang ditransfer antara bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. 

Lebih lanjut, uang yang diterima Nurdin dari Haji Momo dan Haji Andi Indar senilai Rp2 miliar itu diberikan dengan perantara Sari Pudjiastuti. Uang sebesar itu diserahkan kepada Nurdin sebanyak Rp800 juta. Rp355 juta digunakan untuk membeli mesin speed boat, kemudian Rp797 juta dibuat membeli 2 unit jetski, sementara sisanya sebesar Rp48 juta diambil oleh M Fathul Fauzi Nurdin. 

Pada bulan Januari 2021, Nurdin diketahui juga menerima uang sebesar 200 ribu dolar Singapura, yang diberikan oleh H. Momo, yang kemudian diserahkan kepada Syamsul Bahri. Uang itu lalu disimpan di rumah jabatan. Meskipun Nurdin membantah uang tersebut, namun dia telah mengetahui proses penerimaan uang dan tahun di mana uang itu disimpan. 

Hukuman Tambahan

Majelis hakim tidak hanya memberikan hukuman penjara kepada Nurdin, tetapi juga yang bersangkutan diwajibkan untuk membayar uang pengganti. Hukuman tambahan itu yakni membayar 150 ribu dolar Singapura dan Rp2,5 miliar, ditambah dengan 200 ribu dolar Singapura dan Rp5,587 miliar. Kemudian dikurangkan Rp2,2 miliar yang sebelumnya telah disita, dan Rp1,2 miliar dari pembelian jetski dan speed boat yang juga sama-sama telah disita. 

Jadi total uang pengganti yang harus dibayarkan Nurdin adalah sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura. 

Sementara itu, Pengadilan Tipikor Makassar juga memberikan hukuman lainnya kepada Nurdin, yakni dengan mencabut hak politik selama 3 tahun terkait kasus gratifikasi tersebut. Adapun, masa berlaku pencabutan hak politik Nurdin itu dimulai sejak pihak Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif tersebut. 

“Menetapkan hukuman pidana tambahan terhadap terdakwa, yakni berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ungkap hakim dalam persidangan tersebut. 

Pihak Majelis Hakim memaparkan bahwa ada sejumlah hal yang memberatkan tindakan yang dilakukan oleh Nurdin itu. Yakni perbuatan menerima gratifikasi dari sejumlah pihak itu, dinilai telah bertentangan dengan program pemerintah yang berupaya melakukan pemberantasan tindak korupsi. 

Sedangkan, hal yang memberikan keringanan terhadap hukuman Nurdin adalah karena dirinya belum pernah mendapatkan hukuman pidana sebelumnya, serta memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan dan kooperatif selama proses penyelidikan hingga persidangan, serta dianggap tidak pernah bertingkah dengan beragam alasan yang memperlambatnya proses hukum yang sedang dijalankan. 

Suasana Sidang Vonis Nurdin Abdullah Yang Digelar Secara Online

Putusan Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, rupanya lebih rendah satu tahun, dari tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK. JPU KPK sebelumnya mengajukan tuntutan agar Nurdin divonis hukuman enam tahun penjara dan juga denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Melihat putusan yang lebih rendah dari tuntutan yang diajukan itu, pihak KPK mengaku menghormati keputusan yang telah diambil oleh pihak Majelis Hakim. Namun di sisi lain pihaknya juga masih belum menyatakan untuk menerima putusan tersebut atau akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi nantinya. Pihak KPK saat ini masih mempertimbangkan dan memikirkan sejumlah hal. 

“Tentunya kami menghormati putusan yang disampaikan Majelis Hakim yang dimaksud. Saat ini tim jaksa masih pikir-pikir setidaknya dalam waktu tujuh hari ke depan setelah putusan dibacakan,” ungkap Ali Fikri selaku Plt Juru Bicara KPK. 

Saat ini yang akan dilakukan pihak KPK adalah menunggu salinan resmi dari putusan tersebut, kemudian bakal mempelajarinya sebagai dasar untuk memutuskan langkah yang akan diambil selanjutnya. 

Kuasa Hukum Pertimbangkan Banding

Pihak Nurdin Abdullah mengaku akan melakukan upaya banding atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Hal ini diungkapkan oleh irwan Irawan selaku penasihat hukum Nurdin Abdullah setelah acara sidang pembacaan vonis hari Senin, 29 November 2021 kemarin. 

Meski berencana untuk mengajukan banding, pihak kuasa hukum masih akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Nurdin. Pihak kuasa hukum juga akan melihat sejauh mana sikap kliennya itu atas putusan yang telah dijatuhkan. 

Irwan sendiri mengaku menghormati segala keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim, namun di satu sisi juga tetap melihat adanya ruang yang menjadi hak kliennya, yakni dengan mengajukan banding.

“Dengan adanya putusan tersebut, kita akan melakukan upaya banding. Tetapi juga akan berkonsultasi dengan Pak Nurdin dahulu, untuk melihat sejauh mana sikapnya terkait dengan putusan yang ada saat ini. Kita harus menghormati apa pun putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim, tetapi aturan hukum yang ada memberikan ruang kepada kita untuk melakukan upaya banding. Kami akan pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah diberi waktu tujuh hari untuk itu. Kami harus berkonsultasi dulu dengan Pak Nurdin, apalagi beliau berada di Jakarta,” tutur Irwan.

KPK Sasar Target Baru

Setelah vonis telah dijatuhkan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah dalam kasus gratifikasi, kini KPK akan melanjutkan kasus tersebut dengan menyasar sejumlah nama lainnya. Pihak yang menjadi target KPK berikutnya adalah sejumlah kontraktor yang memberikan uang kepada Nurdin. Selain para kontraktor, ada seorang pegawai BPK yang juga menjadi target, karena namanya sempat disebut.

“Ini termasuk analisa kami ke depannya terhadap nama-nama ini, mengenai langkah apa yang akan kami ambil,” ungkap jaksa KPK Zaenal Abidin. 

Sejumlah pejabat di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terlibat, juga akan diperiksa dan diproses untuk menemukan titik terang lebih lanjut. Beberapa nama pejabat itu adalah mantan pejabat Pemprov Sulawesi Selatan Sari Pudjiastuti, sampai dengan ajudan Nurdin, yakni Syamsul Bahri. 

Adapun pejabat BPK yang akan diperiksa diketahui bernama Gilang, karena dalam persidangan yang digelar sebelumnya namanya disebut telah meminta sejumlah uang kepada mantan Sekdis PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat. Uang itu diduga untuk mengamankan apabila suatu waktu ada temuan dari pihak BPK. 

Nurdin Abullah Saat Mengenakan Seragam Tahanan KPK

Bursa Calon Wakil Gubernur Sulsel 

Ada tiga partai politik yang memiliki peluang cukup besar untuk menempatkan kader mereka sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, selepas Nurdin Abdullah menjalani hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dan hak politiknya dicabut. 

Sebagai informasi, pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman diusung oleh tiga partai yakni, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga PDIP di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 silam. PAN merupakan partai utama yang mengusung pasangan itu dengan 9 kursi, sedangkan PKS dan PDIP masing-masing memberikan 6 dan 5 kursi. 

Nama Ashabul Kahfi santer disebut sebagai sosok yang paling memiliki peluang besar untuk menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Faktor yang memperkuat peluang tersebut adalah karena dia adalah Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, dan saat ini juga sedang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IX Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan selama tiga periode, yakni dari 2004 sampai 2019. Latar belakangnya adalah seorang akademisi dan merupakan tokoh Muhammadiyah yang cukup berpengaruh. 

Selain Ashabul Kahfi, ada juga nama tokoh lain seperti Andi Muhammad Irfan AB, Usman Lonta sampai dengan nama Syamsuddin Karlos yang merupakan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Termasuk juga nama Yusran Paris dan Andi Jamaluddin Jafar. 

Sementara itu saat dikonfirmasi, PAN mengaku saat ini masih belum mengambil keputusan mengenai bursa calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan itu, karena pihaknya masih akan menunggu putusan inkrah, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.