google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Hal Yang Perlu Diperhatikan Terkait Vaksinasi Gotong Royong

Pada awalnya, program vaksinasi gotong royong ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2021. Akan tetapi, pelaksanaan vaksinasi ini diundur menjadi dimulai pada 17 Mei 2021 karena supaya tidak mengganggu waktu libur lebaran.

‘’Saya luruskan sebelumnya, vaksinasi gotong royong ini bukan pada tanggal 9 Mei, namun di tanggal 17 Mei. Jadi setelah Lebaran barulah vaksinasi tersebut dilakukan,’’ jelas Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, diberitakan oleh Kompas.com, pada hari Kamis 6 Mei 2021.

Berikut ini ada beberapa hal yang memang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, di antaranya adalah sebagai berikut :

  1. Harga dan Tarif Maksimal

Pelayanan Vaksin Gotong Royong Sudah Tertuang Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK. 01. 07/MENKES/ 4643/ 2021.

Adapun mengenai harga dari produksi Sinopharm melalui penunjukan langsung PT Bio Farma (Persero) untuk vaksinasi gotong royong, yakni : Harga pembelian vaksin Covid-19 sebesar Rp. 321.600 per dosis, Tarif maksimal dari pelayanan vaksinasi sekitar Rp. 117.910 per dosis vaksin.

Harga yang sudah tercantum di atas merupakan harga tertinggi dari vaksin Covid-19 per dosis yang dibeli langsung oleh badan hukum atau pun badan usaha, termasuk keuntungan sebanyak 20 persen dan biaya distribusi vaksin. Besaran angka yang sudah ditetapkan ini setelah mendapatkan pandangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, para ahli, akademisi, atau aparat hukum.

2. Jenis Vaksin Covid-19 Yang Digunakan Untuk Program Vaksinasi Gotong Royong

Program vaksinasi gotong royong terdapat dua jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan, yakni : Vaksin Covid-19 Sinopharm dan Vaksin Covid-19 CanSino Biologics.

Untuk pengadaan vaksin, pemerintah Indonesia telah membuat kontrak pengadaan vaksin Sinopharm ini sebanyak 7,5 juta dosis vaksin, dengan jumlah vaksin yang sudah tersedia saat ini mencapai sekitar 500 ribu dosis vaksin. Adapun untuk vaksin Covid-19 CanSino Biologics dari China, akan tersedia sebanyak 5 juta dosis vaksin. Berbeda halnya dengan vaksin Sinopharm, vaksin CanSino hanya akan diberikan dalam satu dosis suntikan saja.

3. Gratis Untuk Para Pekerja

Vaksinasi gotong royong akan ditujukan kepada para karyawan, karyawati, buruh, dan keluarga yang pendanaannya ditanggung oleh perusahaan. Seluruh penerima vaksinasi ini tidak akan dipungut biaya alias gratis. Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat seluruhnya adalah gratis.

Pembelian vaksin ini akan dibebankan kepada badan hukum atau pun badan usaha yang menaungi para pekerja.

4. Tidak Menggunakan Vaksin Gratis Pemerintah

Pengadaan Vaksinasi Gotong Royong Ini bukan untuk mengganggu jalannya program vaksin dari pemerintah yang telah berjalan. Pemerintah sudah menetapkan bahwa vaksinasi ini tidak boleh menggunakan jenis vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan Novavax.

Keempat jenis vaksin ini merupakan vaksin program pemerintah yang akan diberikan secara gratis. Hanya ada dua vaksin yang diperbolehkan untuk program vaksinasi gotong royong, yakni vaksin CanSino dan Sinopharm.

5. Tidak Dijalankan di Layanan Kesehatan Pemerintan

Pelaksanaan vaksinasi gotong royong hanya boleh dijalankan di fasilitas layanan kesehatan milik swasta yang sudah memenuhi persyaratan. Adapun dari program ini tidak boleh dijalankan di pelayanan kesehatan milik pemerintah atau Negara.

6. Kewenangan Dari BUMN Dan Juga Biofarma

Pengadaan vaksin untuk vaksinasi ini sudah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga PT Bio Farma.

7. Pelaporan Kepada Kemenkes RI

Meskipun dilaksanakan di layanan kesehatan swasta, akan tetapi data vaksinasi ini harus tetap dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Setiap perusahaan yang akan melakukan program vaksinasi gotong royong ini, wajib melaporkan peserta penerima vaksin kepada Kemenkes RI.

8. Distribusi Vaksinasi

Pendistribusian vaksin akan dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang bekerja sama dengan bahan usaha atau pun badan hukum.

Adapun jumlah dari vaksin yang akan segera didistribusikan harus sesuai dengan kebutuhan vaksin Covid-19 yang diajukan oleh badan usaha atau pun badan hukum.

9. Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Setempat

Dalam hal pelaksanaan vaksinasi ini, pihak pelaksana juga diharuskan untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau dinkes kabupaten atau kota setempat. Adapun untuk fasilitas layanan kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasi ini, harus melakukan pencatatan dan juga pelaporan secara elektronik. Pelaporannya melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19.

Dapat pula dilakukan secara manual dengan cara menyampaikan secara langsung kepada dinkes kabupaten atau pun kota setempat.

10. Tidak Diperbolehkan Untuk Melebihi Tarif Maksimal

Pemerintah sudah menetapkan tarif maksimal untuk pelayanan dari vaksinasi gotong royong. Biaya dari pelayanan vaksinasi ini tidak boleh melebihi dari tarif maksimal yang akan segera ditetapkan oleh pemerintah.

11. Kartu Atau Pun Sertifikat Vaksin Covid-19

Setiap orang yang sudah mendapatkan vaksinasi akan memeroleh kartu vaksinasi Covid-19 atau pun sertifikat elektronik.

12. Tata Pelaksanaan Vaksinasi

Tata pelaksanaan dari vaksinasi ini harus tetap mengacu pada standard pelayanan dan standard prosedur operasional yang sudah ditetapkan oleh masing – masing fasilitas kesehatan. Prosedur tersebut ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis dari pelayanan vaksinasi.

Adapun untuk penanganan dari Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, pelaksana vaksinasi gotong royong juga akan sama dengan penanganan KIPI untuk vaksinasi program dari pemerintah.