google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Jebakan Cina Dengan ‘Utang Tersembunyi’ Ratusan Triliun ke Indonesia

Presiden Jokowi Saat Bertemu Dengan Presiden Cina Xi Jinping

Hasil riset yang dilakukan oleh AidData mengungkap rencana tersembunyi yang bisa menjadi bom waktu dari ambisi Cina dalam membangun jalur sutera (Silkroad) baru, yang bernama Belt and Road Initiative. Laporan tersebut menyibak fakta bahwa ada puluhan negara yang ternyata memiliki ‘utang tersembunyi’ kepada Cina, yang jumlahnya mencapai USD 386 miliar atau sekitar Rp5.5 ribu triliun. 

Mengejutkannya, Indonesia menjadi salah satu dari puluhan negara yang memiliki utang tersembunyi itu. Lebih lanjut, utang tersembunyi Indonesia kepada Cina itu jumlahnya mencapai USD17,28 miliar atau Rp266 triliun. Jumlah sebesar itu diberikan sepanjang tahun 2000 sampai 2017, yang nilainya setara dengan 1,6% Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, negara yang memiliki utang tersembunyi paling besar itu adalah Laos, yang jumlahnya setara 35% dari PDB. Kemudian ada Angola dan Namibia masing-masing sebesar 12%, Brunei Darussalam sebesar 14%, Kazakhstan sebesar 16%, Papua Nugini sebesar 11%, Tonga 21% sampai dengan Turkmenistan sebesar 23%.

Sementara hitungan di luar utang tersembunyi tersebut, Indonesia diketahui mendapatkan pinjaman dari Cina sebesar USD4,42 miliar (Rp63 triliun) di periode yang sama lewat skema Official Development Assistance (ODA). Termasuk juga pinjaman dengan skema Other Official Flows (OOF) yang jumlahnya diketahui sebesar USD29,96 miliar (Rp427 triliun). Dalam daftar negara yang paling banyak memiliki utang tersembunyi kepada Cina, Indonesia masuk dalam jajaran Top 10. 

Sebagai informasi, AidData adalah sebuah laboratorium penelitian yang secara khusus meneliti pengembangan internasional, yang memiliki markas di Virginia College of William & Mary. AidData diketahui telah melakukan proyek analisa terhadap 13.427 proyek pembangunan yang dicanangkan Cina, dengan nilai total USD843 miliar di 165 negara, selama 18 tahun sampai dengan tahun 2017. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui seberapa banyak utang tersembunyi yang telah diberikan Cina ke lebih 100 negara lewat proyek Belt and Road Initiative. 

Adapun, utang tersembunyi yang dimaksud oleh AidData adalah utang yang diberikan pemerintah Cina kepada sejumlah negara berkembang, yang bukan melalui pemerintahan negara bersangkutan atau negara peminjam, akan tetapi lewat perusahaan negara seperti BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV), dan termasuk juga perusahaan patungan di sektor swasta. 

Kebanyakan dari utang itu pada dasarnya tidak akan muncul dalam catatan neraca utang pemerintah. Sehingga utang ini pun tidak akan muncul di sistem pelaporan utang yang disusun oleh lembaga keuangan dunia, seperti World Bank atau International Monetary Fund (IMF). Namun yang menjadi kekhawatiran adalah utang tersebut bisa menjadi beban bagi pemerintah terkait, jika pihak yang melakukan peminjaman terjadi wanprestasi. 

Dari laporan AidData itu juga terungkap bahwa sebanyak 70% pinjaman yang diberikan Cina, telah mengalir ke lima jenis peminjam tersebut. Padahal, sebelum adanya proyek Belt and Road Initiative, sebagian besar pinjaman yang diberikan pemerintah Cina diserahkan langsung ke pemerintah. 

Terungkap juga bahwa ada sekitar 42 negara yang sekarang memiliki tingkat eksposur utang ke Cina melebihi 10% PDB yang dimiliki. Secara sistematis, pinjaman-pinjaman itu juga tidak dilaporkan ke sistem pencatatan utang yang dimiliki oleh Debtor Reporting System (DRS), milik World Bank. Penyebabnya adalah, pinjaman itu dianggap oleh pemerintah negara peminjam sebagai beban utama yang harus segera dilunasi tanggungannya. 

Lebih parah lagi, AidData juga menemukan fakta bahwa pinjaman yang diberikan pemerintah Cina melalui program pendanaan proyek infrastruktur tidak memberikan keuntungan bagi negara peminjam. Setidaknya, ada sebanyak 7% program utang dari proyek Belt and Road Initiative, berujung pada skandal dan menjadi kasus yang kontroversial hingga menimbulkan pelanggaran hukum. 

Dalam hal ini, Indonesia menjadi top 5 negara yang memiliki kasus atau skandal proyek Belt and Initiative paling bermasalah, selain empat negara lainnya yakni, Pakistan, Vietnam, Kenya dan Malaysia. 

Brooke Russel selaku penulis laporan dari AidData itu tidak begitu menyoroti bagaimana langkah pertanggungjawaban dari para debitur terkait proyek-proyek yang bermasalah tersebut. Melainkan, besaran utang yang terus menggunung yang dampaknya bisa merusak keberlanjutan ambisi Cina dalam proyek Belt and Road Initiative. 

Di sisi lain, Cina juga harus mampu mengatasi kekhawatiran para debitur agar negara-negara yang telah menerima pinjaman itu masih tetap mendukung keberlangsungan proyek Belt and Road Initiative. 

Cina juga diketahui mulai melampaui capaian Amerika Serikat dalam hal menyalurkan pinjaman pembangunan infrastruktur untuk negara lain. Tercatat, Cina telah mengalokasikan anggaran sebesar USD85 miliar setiap tahunnya untuk program pembangunan infrastruktur ke negara-negara lain. Jumlahnya diketahui telah dua kali lebih banyak dari apa yang dilakukan Amerika yang hanya sebesar USD37 miliar. 

Pemerintah Indonesia Menampik

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir membantah jika Indonesia memiliki utang tersembunyi ke Cina yang jumlahnya mencapai ratusan triliun itu. Dirinya menyebut bahwa itu bukanlah utang tersembunyi, melainkan investasi dari perusahaan Cina.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir

“Tidak benar jika kemudian disebut utang tersembunyi. Pada dasarnya itu adalah investasi yang dilakukan perusahaan Cina, yang dalam bentuk penanaman modal asing (PMA),” ungkap Iskandar menjelaskan. 

Menurutnya, justru dengan adanya investasi dari perusahaan Cina, perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih baik, utamanya memberikan dampak yang sangat positif dalam sisi ekspor. Investasi itu telah menjadi salah satu katalis ekspor Indonesia yang luar biasa dorongannya, sehingga neraca perdagangan nasional mampu mencatatkan surplus selama 16 bulan berturut-turut. 

“Dengan produksi nikel dari perusahaan Cina tersebut, Indonesia bakal menjadi produsen baterai untuk mobil listrik yang memasok pasar global,” tambah Iskandar. 

Pada akhirnya, perkembangan yang apik pada industri baterai dan kendaraan listrik, akan menjadikan rasio utang atas PDB Indonesia lebih baik dari negara-negara lainnya, meskipun kondisi global sedang mengalami tekanan kuat akibat pandemi. 

Merujuk pada catatan utang ke PDB Indonesia pada tahun 2020, diketahui jumlahnya sebesar 39,4%, di mana jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang berada di level yang sama seperti Thailand yang mencapai 44,9% atau Filipina 54,6%.

Jebakan Cina Untuk Negara Miskin?

AidData menganggap bahwa pinjaman yang sangat besar yang diberikan Cina kepada negara-negara miskin dan berkembang, telah memberikan beban tersendiri yang nantinya bisa menjadi bom waktu di masa mendatang. Beberapa negara yang sebelumnya melakukan pinjaman kepada Cina untuk pembiayaan proyek infrastruktur mereka, melakukan protes. Sementara lainnya terlibat kasus dugaan skandal mega-korupsi. 

Kesepakatan yang abu-abu dalam pemberian pinjaman oleh Cina dengan bank-bank dan juga perusahaan negara terkait, di bawah iming-iming investasi proyek Belt and Road Initiative, telah menjadikan puluhan pemerintah negara berpenghasilan rendah kelabakan, karena utang itu tidak ada di neraca keuangan mereka. 

“Banyak pemerintah khususnya di negara miskin, tidak lagi bisa melakukan pinjaman lagi. Akhirnya Cina semakin kreatif, dengan memberikan pinjaman kepada pihak swasta, yang sayangnya di balik itu menggunakan jaminan dari pemerintah, jika pihak swasta tersebut tidak bisa membayar kewajibannya,” kata Direktur Eksekutif AidData, Brad Parks. 

Di sisi lain, kontrak pemberian pinjaman dan kerjasama proyek sangat keruh, di mana pemerintah tidak tahu betul berapa nilai tanggungan yang harus dibayarkan kepada Cina. Jumlah utang yang tidak terlapor itu mencapai USD385 miliar. 

Proyek BRI China di Balochistan, Pakistan

Kebencian dan penolakan atas proyek Belt and Road Initiative Cina itu pun bermunculan, seperti yang terjadi di Balochistan, Pakistan, di mana kelompok militan di wilayah tersebut kerap melakukan serangan yang menarget sejumlah proyek investasi Cina. Kerjasama itu adalah proyek peningkatan jalur kereta api yang nilainya mencapai USD7,2 miliar, yang dibangun antara Peshawar dan Karachi, yang akan menghubungkan ke Kashgar.

“Apa yang kami lihat saat ini soal proyek Belt and Road Initiative adalah penyesalan demi penyesalan yang diutarakan oleh negara-negara debitur. Banyak pemimpin yang pada awalnya begitu tertarik dengan proyek investasi Cina itu, sekarang melakukan penangguhan bahkan pembatalan proyek infrastruktur dengan Cina. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh masalah keberlanjutan utang,” jelas Parks. 

Dalam dua tahun terakhir, AidData juga mencatat bahwa telah terjadi pelambatan pemberian pinjaman untuk pendanaan proyek Belt and Road Initiative yang disebabkan oleh adanya penolakan dari pihak peminjam, baik itu pemerintah maupun pihak swasta. 

Di lain pihak, negara-negara kaya yang tergabung dalam kelompok Tujuh (G7), mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan skema pembiayaan atau pinjaman yang mirip dengan pendanaan proyek Belt and Road Initiative. Tujuan utamanya adalah untuk melawan dominasi Tiongkok dalam menggelontorkan pinjaman ke negara asing tahun ini. 

Temuan yang disampaikan oleh AidData menunjukkan bahwa pinjaman dari Cina menuntut suku bunga yang jauh lebih tinggi, namun di sisi lain juga memberikan periode pembayaran atau tenor yang lebih pendek. 

Brad Parks berpendapat bahwa penelitian yang dilakukan bersama timnya memunculkan kesimpulan bahwa program Belt and Road Initiative bukanlah sebuah skema yang memiliki tujuan untuk membangun kerjasama atau membentuk aliansi dengan negara lain, seperti yang sebelumnya sering digembar-gemborkan oleh Cina. Akan tetapi, itu hanyalah ambisi dari negeri Tirai Bambu untuk berburu proyek yang paling menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri.

Proyek Belt and Road Initiative di Indonesia

Di Indonesia proyek terkait Belt and Road Initiative terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni pada tahun 2013. Beberapa proyek itu adalah dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC), yang merupakan mega-proyek yang akan menghubungkan Jakarta-Bandung dengan kereta cepat. Proyek itu diketahui telah menghabiskan dana mencapai USD6,071 miliar. 

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Seperti kebanyakan proyek-proyek Belt and Road Initiative lainnya di luar negeri, proyek Kereta Cepat ini dalam perjalanannya berjalan penuh kontroversi. Awalnya, proyek ini ditarget akan mulai beroperasi pada awal tahun 2020. Namun kemudian diundur sampai dengan 2024, dan kembali memerlukan biaya tambahan yang jumlahnya mencapai USD1,39 miliar. 

Selain proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, ada juga proyek PLTA di Medan, yang menghabiskan biaya Rp22 triliun. Lalu ada proyek pembangunan Morowali Industrial Park, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, Weda Bay Industrial Park dan lainnya. Dan yang paling disorot saat ini adalah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.