google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Kabinet Pemerintahan Jokowi Makin Gemuk, 8 Posisi Wamen Masih Kosong

Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Presiden Joko Widodo secara resmi menerbitkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 mengenai Kementerian Sosial. Yang menjadi sorotan dalam aturan baru itu adalah, penambahan posisi Wakil Menteri. Dengan demikian, Kementerian Sosial yang saat ini dipimpin oleh Tri Rismaharini akan mendapatkan seorang wakil baru. 

Namun sayangnya, tidak disebutkan siapa yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Sosial tersebut, dan Jokowi belum menunjuk satu nama pun. Nantinya, wakil menteri tersebut akan memiliki tugas untuk membantu menteri dalam setiap pelaksanaan kewajiban yang diemban oleh Kementerian Sosial. 

Ruang lingkup dalam kewajiban seorang wakil menteri dijelaskan dalam peraturan itu akan meliputi dua hal. Pertama adalah membantu menteri dalam setiap perumusan atau pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah membantu menteri dalam melakukan koordinasi untuk mencapai kebijakan strategis lintas unit di lingkungan Kementerian Sosial.

Dengan adanya penambahan posisi wakil menteri itu, maka formasi Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi jumlahnya bertambah dan cenderung semakin gemuk. Total sampai sekarang ini ada 16 posisi wakil menteri dalam kabinet tersebut. 

Penambahan Wakil Menteri Sejak 2019

Pada 25 Oktober 2019 silam, Jokowi diketahui telah melantik sebanyak 12 wakil menteri baru yang akan membantu sejumlah menteri sesuai dengan pos masing-masing. Sebanyak 12 wakil menteri itu diketahui berasal dari beragam latar belakang yang berbeda, mulai dari latar belakang partai yang diikuti, latar belakang profesi sampai personalitasnya. 

Salah satunya adalah Angela Tanoesoedibjo yang dilantik untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berasal dari Partai Perindo. Kemudian dari kalangan profesional ada nama Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Lalu pada tanggal 22 Desember 2020, Presiden Jokowi kembali melakukan perubahan dalam susunan kabinetnya, termasuk merombak jabatan wakil menteri. Saat itu, Jokowi kembali melantik lima wakil menteri, di mana itu terdiri dari dua wakil menteri pengganti, dan tiga wakil menteri baru. Salah satu wakil menteri baru yang ditunjuk Jokowi itu adalah Edward Omar Sharif Hiariej yang menempati posisi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyiapkan delapan posisi wakil menteri lainnya, namun belum dilantik siapa sosok yang akan mengisinya.

Dengan tambahan tiga wakil menteri baru, maka sampai dengan 22 Desember 2020, tercatat ada sebanyak 22 wakil menteri. Sebanyak 10 orang berasal dari non-partai dan 5 wakil menteri lainnya berasal dari kalangan partai. 

Kemudian baru-baru ini Jokowi kembali mengeluarkan peraturan baru yang menambahkan posisi seorang wakil menteri untuk Kementerian Sosial. Sehingga total jabatan wakil menteri yang ada sekarang jumlahnya ada 23 wakil menteri. Berikut ini daftar lengkapnya:

  1. Mahendra Siregar selaku Wakil Menteri Luar Negeri
  2. Zainut Tauhid Sa’adi selaku Wakil Menteri Agama
  3. Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan
  4. Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan
  5. John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  6. Alue Dohong selaku Wakil Menteri Lingkungan Hidup
  7. Budi Arie Setiadi selaku Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  8. Surya Tjandra selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
  9. Angela Hary Tanoesoedibjo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  10. Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN
  11. Pahala Mansury selaku Wakil Menteri BUMN
  12. Muhammad Herindra selaku Wakil Menteri Pertahanan
  13. Dante Saksono Harbuwono selaku Wakil Menteri Kesehatan
  14. Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  15. Harfiq Hasnul Qolbi selaku Wakil Menteri Pertanian

Sementara untuk jabatan Wakil Menteri yang masih kosong antara lain:

  1. Wakil Menteri Sosial
  2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan
  3. Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  4. Wakil Menteri Perindustrian
  5. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
  6. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
  7. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  8. Wakil Menteri Investasi
Jokowi dan Ma’ruf Amin Bersama Sejumlah Wakil Menteri

Sinyal Reshuffle Kabinet

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan salah satu partai di koalisi pemerintahan menilai bahwa penambahan posisi wakil menteri oleh Jokowi itu sebagai sebuah sinyal untuk dilakukannya perombakan kabinet dalam waktu dekat. 

Achmad Baidowi selaku Ketua DPP PPP menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah ada beberapa posisi wakil menteri baru yang dibuat, namun sampai sekarang ada beberapa yang masih belum terisi. 

“Semoga bisa diisi dalam waktu dekat posisi wakil menteri yang kosong itu. Ini juga semakin memperkuat anggapan yang ada di publik bahwa akan terjadi reshuffle kabinet, kalau dilihat dari porsi wakil menteri yang belum diisi itu,” ungkap Baidowi dalam keterangannya kepada awak media.

Meski demikian, alasan atau strategi apapun yang ada di balik penambahan jabatan wakil menteri tersebut, hanya Presiden Jokowi yang mengerti maksud serta tujuannya. Termasuk juga mengenai kepastian dari adanya reshuffle. 

“Kami pun selaku partai politik yang taat asas konstitusi, maka menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif,” tambahnya. 

Politik Akomodasi

Penambahan jabatan Wakil Menteri Sosial menjadikan kursi wakil menteri pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini semakin bertambah. Padahal pada periode pertama, Jokowi hanya menyediakan tiga kursi wakil menteri, seperti Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Apalagi, dari total kursi wakil menteri yang sudah disediakan, baru 15 posisi yang sudah ada pengisinya, sementara 8 posisi lainnya dibiarkan kosong, menanti siapa yang akan mengisinya.

Melihat kondisi ini, Peneliti Populi Center Usep S. Ahyar memang memaklumi bahwa penambahan kursi wakil menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden Jokowi. Namun dirinya juga mempermasalahkan alasan di balik penambahan posisi tersebut, dan urgensinya. 

“Secara normatif, hal itu memang diperbolehkan, karena itu hak prerogatifnya Pak Jokowi. Cuma kan masalahnya, pertanyaannya adalah urgensinya itu apa? Kalau sekedar akomodasi kepentingan politik ya buat apa? Apalagi konsolidasi politik sudah selesai,” tutur Usep. 

Usep melihat bahwa saat ini pemerintahan yang dipimpin Jokowi sudah stabil, di mana hampir semua partai koalisi bahkan sampai organisasi massa besar telah mendapatkan porsi di pemerintahan. Kecuali memang jika Jokowi ingin mengakomodir wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini memutuskan untuk merapat ke pemerintahan, atau memang ada kelompok lainnya yang butuh untuk diakomodir. 

Menurutnya, adanya wakil menteri juga tidak begitu efektif karena mengurusi masalah internal yang ada di kementerian. Dan itu juga tidak akan efektif apabila diisi dengan alasan menteri yang mengalami kesulitan karena beban kerja yang terlalu tinggi. Pasalnya, tugas menteri selama ini sudah terbantu dengan adanya perangkat tambahan seperti dirjen dan sekjen, sehingga seharusnya tidak dibutuhkan lagi posisi wakil menteri. 

Dirinya juga menyoroti janji Jokowi pada awal masa pemerintahan yang berupaya untuk menjadikan kabinet pemerintahan lebih ramping. Namun sekarang malah menambah jabatan wakil menteri, bahkan sampai belum terisi dan dibiarkan kosong. Usep pun mengingatkan bahwa hal ini tidak hanya membuat pemerintahan menjadi gemuk, tetapi utamanya adalah ada biaya negara yang menjadi membengkak, pemborosan yang pada akhirnya memunculkan persepsi akan adanya politik bagi-bagi jabatan.

“Masyarakat kan jadinya malah bertanya itu Pak Jokowi punya program perampingan birokrasi, tetapi kemudian justru menambah posisi wakil menteri. Orang terus kan bisa dipahami kenapa jadi curiga atau menafsirkan, oh ini mungkin mau melakukan akomodasi politik,” pungkas Usep.

Presiden Joko Widodo Saat Memberikan Pidato

Apa Mau Jokowi? 

Kritikan juga datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Mardani Ali Sera terkait kebijakan Jokowi yang menambah posisi wakil menteri yang baru. Dirinya mengaku bingung dengan apa yang dilakukan Jokowi yang selama ini dengan keras menyuarakan reformasi birokrasi, tetapi pada kenyataannya justru terus menambah jabatan baru di kabinetnya. 

“Pak Jokowi maunya apa?” cuit Mardani lewat akun Twitternya beberapa waktu yang lalu. 

Mardani Ali Sera menyorot dengan keras mengenai reformasi birokrasi yang jadi salah satu prioritas kerja Jokowi saat menjabat sebagai presiden untuk periode tahun 2019 sampai 2024 mendatang. Menurut dirinya, reformasi birokrasi itu seharusnya dilakukan dengan merampingkan atau memperkecil struktur pemerintahan, dan di sisi lain berupaya untuk meningkatkan fungsinya. 

“Mestinya ini birokrasi kita itu dibuat ramping. Reformasi birokrasi yang sebenarnya itu adalah miskin struktur namun kaya akan fungsi,” tambahnya. 

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi bisa dijadikan sebagai contoh pengelolaan pemerintahan yang tidak baik dan pemerintahan selanjutnya bisa berkaca dari masalah ini. Pasalnya, banyak sekali pejabat eselon III dan IV yang hendak dikurangi jumlahnya, tetapi wakil menteri malah terus semakin diperbanyak. 

Kabinet Gemuk Ala Jokowi

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron juga ikut memberikan kritikan kepada Jokowi, terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 yang menambah posisi wakil menteri baru di Kementerian Sosial. 

Senada dengan Mardani Ali Sera, Herman juga menyebut bahwa penambahan wakil menteri baru itu tidak sejalan dengan rencana pemerintahan Jokowi yang awalnya ingin merampingkan birokrasi. 

“Jabatan itu memang menjadi domain dari seorang Presiden, tetapi saya tidak bisa melihat urgensinya, dan hanya membuat birokrasi yang ada semakin gemuk dan ini tentunya membutuhkan anggaran,” ungkap Herman.

Dirinya memberikan himbauan kepada Jokowi bahwa seharusnya dalam kondisi seperti ini, seorang kepala negara harusnya melakukan penghematan anggaran. Sebab penambahan jabatan wakil menteri itu bisa dipastikan akan membebani APBN.

“Di saat keuangan negara sedang kurang baik, semestinya yang kita lakukan adalah penghematan, termasuk anggaran untuk jabatan-jabatan yang tidak menjadi kebutuhan mendesak. Ini dimaksudkan agar anggaran negara lebih efektif untuk membangun dan mensejahterakan rakyat,” tambah Herman.