google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

KAHMI Akan Teken MoU Pengawasan UU Anti Monopoli Dengan KPPU

KAHMI Beri Penghargaan Kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Praktik monopoli atau persaingan tidak sehat memang menjadi salah satu momok dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, sejak pasca reformasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. 

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat sebagai antitesa terhadap praktik-praktik persaingan usaha yang tidak fair, yang biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar saja, sementara perusahaan kecil dan UMKM lebih sering terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan untuk bisa bersaing. 

Tujuan utama dari diterbitkannya UU Anti Monopoli tersebut diharapkan bisa menciptakan landasan ekonomi yang kuat sehingga bisa tercipta sebuah perekonomian yang efisien dan terbebas dari adanya distorsi pasar. UU Anti Monopoli menjadi prasyarat wajib dalam sebuah ekonomi modern yang bisa memberikan kesempatan yang sama untuk setiap para pelaku usaha secara terbuka dan bisa bersaing dengan jujur. 

Namun dalam perjalanannya, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh UU Anti Monopoli ini, dan oleh karenanya dibutuhkan peran serta dari berbagai kalangan masyarakat untuk bisa mewujudkan cita-cita utama dari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Hal inilah yang mendorong KAHMI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, untuk ikut berperan serta dalam upaya mengawal kepatuhan penerapan UU Anti Monopoli tersebut. 

Pasalnya KAHMI juga menilai bahwa UU Anti Monopoli adalah sebuah program strategis untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha untuk bisa bersaing secara jujur dan terbuka. 

Dengan potensi serta infrastruktur organisasi yang solid, KAHMI merasa ikut bertanggung jawab dalam mengambil langkah-langkah penguatan pelaksanaan program kepatuhan persaingan usaha itu. KAHMI pun berharap pihaknya bisa membentuk sebuah sinergi yang kuat dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku pihak yang diamanatkan untuk mengawasi larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga kalangan dunia usaha lainnya. 

Untuk mewujudkan terbentuknya sinergi dalam mengawasi dan menjaga kepatuhan terhadap UU Anti Monopoli tersebut, MN KAHMI menginisiasi adanya sebuah kerja sama dengan pihak KPPU. Hal ini, akan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU antara KAHMI yang diwakili oleh Viva Yoga Mauladi selaku Koordinator Presidium MN KAHMI dengan Kodrat Wibowo selaku Ketua KPPU. 

Penandatangan MoU dan Diskusi Virtual KAHMI

Lebih lanjut nota kesepahaman itu memiliki tujuan untuk bisa dijadikan sebagai landasan dalam menjalin kerja sama strategis di antara para stakeholders guna mendorong kelancaran program kepatuhan persaingan usaha. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai bentuk upaya menggali potensi dan peluang BUMN sebagai role model dan langkah penguatan program kepatuhan Anti Monopoli tersebut. 

Selain itu, KAHMI juga akan menggelar sebuah acara diskusi publik secara virtual dengan tema “Badan Usaha Milik Negara Sebagai Role Model Kepatuhan Persaingan Usaha”.

Acara diskusi tersebut nantinya akan digelar pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga akan disiarkan lewat kanal Youtube dari Gedung KAHMI Center di Jl Turi I No. 14 Senopati, Jakarta Selatan.

Adapun acara diskusi virtual itu akan mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai keynote serta sejumlah narasumber seperti Komisioner KPPU Kurnia Toha, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Komisaris PTPN VI Syarkawi Rauf dan juga Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Acara diskusi virtual tersebut, nantinya akan terbuka untuk publik.