google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Kasus Gratifikasi Helikopter, Tambah Daftar Pelanggaran Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri

Nama Ketua KPK Firli Bahuri semakin menjadi sorotan. Setelah jadi salah satu penyebab polemik atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK, kini Firli kembali diperbincangkan karena dilaporkan atas dugaan gratifikasi. Pihak pelapor adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa Firlis menerima diskon atau potongan harga dari PT APU saat dirinya menyewa sebuah helikopter untuk perjalanan pribadi. Adapun peristiwa itu diketahui terjadi pada bulan Juni 2020 lalu. 

Wana Alamsyah, selaku peneliti di ICW menjelaskan bahwa setelah menggali informasi dari berbagai pihak, pihaknya menemukan bahwa helikopter yang disewa oleh Firli itu tarifnya bisa mencapai Rp39,1 juta untuk setiap jamnya. 

Namun Firli dalam sidang etik mengaku bahwa dirinya menyewa helikopter itu hanya Rp7 juta per jam dan itu belum termasuk pajak. Firli juga mengaku bahwa dirinya menyewa helikopter itu selama kurang lebih empat jam dan dikenakan tarif Rp30,8 juta. 

“Kami dapat informasi dari penyedia jasa bahwa harga sewa per jamnya bisa mencapai 2.750 Dollar Amerika atau Rp39,1 juta. Kami total harusnya ada sebesar Rp172,3 juta yang dibayar Firli untuk sewa helikopter itu. Setelah kami selisihkan harga sewa barangnya, ada sekitar Rp141 juta yang diduga merupakan dugaan penerimaan gratifikasi atau diskon,” kata Wana menjelaskan. 

Lebih lanjut Wana berpendapat bahwa apa yang dilakukan Firli dengan menyewa helikopter untuk kebutuhan pribadinya itu bisa masuk dalam unsur pelanggaran Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 soal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, menurut Wana seharusnya pihak Dewan Pengawas KPK bisa melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai informasi yang telah disampaikan Firli saat sidang etik tersebut.

Wana juga menjelaskan sebenarnya ada beberapa perusahaan lain yang bisa disewa oleh Firli untuk menyediakan helikopter, namun dengan memilih PT APU itu menimbulkan kecurigaan tersendiri. 

“Setidaknya ada sembilan perusahaan jasa sewa helikopter yang bisa kami lihat itu berpeluang untuk disewa. Namun kenapa PT APU ini yang disewa oleh Firli Bahuri?” tambahnya. 

Pihak ICW pun kembali melanjutkan penelusuran dan menemukan fakta bahwa salah satu komisaris PT APU itu rupanya sempat menjadi salah satu saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek Meikarta yang ditangani oleh KPK pada tahun 2018 silam. Saat itu Firli menduduki jabatan sebagai Deputi Penindakan KPK. 

Hal ini kemudian dianggap ICW memiliki keterkaitan antara keputusan Firli memilih PT APU sebagai penyedia jasa sewa helikopter dengan dugaan gratifikasi diskon tarif sewa itu. 

“Apakah ada kaitannya, itu kami masih belum menindak lebih lanjut,” terang Wana. 

Sebagai informasi, pada tanggal 24 September 2020 lalu, Dewan Pengawas KPK memutuskan Firli bersalah dengan memberikan sanksi ringan kepada Firli berupa teguran tertulis II. Ini sebagai keputusan tindak lanjut atas temuan bahwa Firli terbukti menyewa helikopter untuk kebutuhan perjalanan pribadinya, yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK.

ICW pun mengadukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh Firli Bahuri kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. 

Firli Bahuri dan Dugaan Gratifikasi Sewa Helikopter

Polri Tak Mau Dilibatkan

Menanggapi aduan yang diajukan oleh ICW atas kasus dugaan gratifikasi Firli Bahuri itu, Bareskrim Polri memutuskan untuk mengembalikan dokumen tersebut kepada pihak Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut dilakukan, sebab kasus itu sudah ditangani oleh pihak Dewas KPK dan Firli juga telah menerima sanksi. 

“Sudah ditangani oleh Dewas KPK, jadi nanti kami limpahkan saja ke sana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dimintai keterangan wartawan. 

Agus tidak menjelaskan lebih rinci mengenai alasan mengapa pihaknya tidak mau melanjutkan perkara itu. Agus mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin nantinya pihak Polri ditarik-tarik dalam kisruh yang saat ini sedang bergejolak di tubuh KPK. 

Lebih lanjut, jenderal bintang tiga itu menjelaskan bahwa saat ini pihak Polri sedang fokus untuk menangani wabah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

“Mohon agar jangan tarik-tarik Polri. Energi kita fokus pada membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak penyertanya,” ungkap Agus. 

Polri Dianggap Enggan Urus Kasus Firli

Mendapati respon Kabareskrim yang memilih untuk mengembalikan laporan pengaduan tersebut ke pihak Dewan Pengawas KPK, ICW mengaku bingung. Pihaknya mempertanyakan mengapa Kabareskrim mengeluarkan pernyataan sedemikian rupa, yang meminta agar ICW tidak melibatkan Polri dalam konflik yang sedang dialami oleh internal KPK. 

“ICW mempertanyakan pernyataan Kabareskrim mengenai laporan dugaan korupsi gratifikasi Firli Bahuri. Betapa tidak, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Kabareskrim enggan untuk menelusuri lebih dalam lagi bukti yang telah disampaikan oleh ICW,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana. 

Pernyataan yang dilontarkan oleh Kabareskrim Polri itu juga dinilai ICW bukan sebuah pernyataan yang tepat. Pasalnya Polri memiliki ranah kewenangan yang berbeda dengan Dewan Pengawas KPK. 

“Dewas ini wewenangnya menelusuri pelanggaran kode etik, sementara Bareskrim melihat potensi pidananya,” tambahnya. 

Sebagai instansi penegak hukum yang bisa diandalkan, seharusnya Polri bisa lebih dulu melakukan penyelidikan sebelum mengeluarkan pernyataan aneh seperti itu. 

“Sebagai aparat penegak hukum, mestinya Bareskrim bisa menelusuri laporan sembari menyelidiki pengaduan itu. Bukan malah mengatakan menarik-nari institusi Polri dalam konflik yang terjadi di KPK. Penting untuk ditegaskan bahwa permasalahan TWK itu berbeda dengan laporan yang kami sampaikan,” terang Kurnia. 

ICW pun kemudian meminta kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk bisa memberikan teguran kepada Kabareskrim terkait pernyataan yang telah dilontarkan itu. 

“Oleh karenanya kami mendesak Kapolri untuk memberikan teguran kepada Kabareskrim dan memerintahkan jajarannya melakukan penelusuran lebih lanjut atas laporan yang telah kami sampaikan,” tandasnya. 

Firli Memilih Bungkam

Saat dimintai keterangannya atas pelaporan ICW terhadap dirinya, Firli yang baru saja selesai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI, lebih memilih untuk bungkam atas laporan itu. Saat diberondong pertanyaan oleh awak media, Firli lebih memilih memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai pegawai KPK yang tidak lulus TWK. 

Awak media yang mencoba menggali keterangan dari Firli, harus pulang dengan tangan kosong. Sebab Firli kemudian memilih pergi meninggalkan awak media dan hanya mengucapkan terima kasih. 

Kontroversi dan Pelanggaran Kode Etik

Jauh sebelum ditunjuk untuk memimpin KPK, Firli Bahuri rupanya juga menghadirkan kontroversi. Sebelumnya, pandangan masyarakat cukup negatif atas sosok Ketua KPK ini. Pasalnya, dia memiliki sejumlah catatan merah dan juga pernah terlibat dalam pelanggaran kode etik yang berat. 

Firli Kepergok Bertemu Dengan TGB
  • Pertemuan Dengan Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang)

Firli pernah dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik berat pada tahun 2019 silam. Ini adalah ketika dirinya melakukan pertemuan rahasia dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M Zainul Majdi, tepatnya pada tanggal 12 dan 13 Mei 2018. 

Seharusnya, Firli tidak diizinkan untuk melakukan pertemuan dengan Zainul. Pasalnya saat itu KPK sedang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan kepemilikan saham PT Newmont yang diketahui melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. 

Pihak KPK pun mendapatkan sejumlah foto dan video sebagai bukti adanya pertemuan antara Firli dengan Zainul itu. Terlebih, kedatangan Firli ke NTB itu menggunakan uang pribadi dan tanpa dilengkapi surat izin tugas yang ditandatangani KPK. 

  • Mendapat Penolakan Jadi Ketua KPK

Kalangan internal KPK dan masyarakat sipil pun sempat menolak sosok Firli untuk diangkat sebagai Ketua KPK, ketika dilakukan uji kelayakan. Namun Firli tetap melenggang dan menduduki posisi penting di lembaga anti-rasuah itu. Gelombang penolakan pun semakin menjadi, karena publik menilai bahwa nasib KPK akan semakin suram di bawah kepemimpinan Firli. Sebab Firli dianggap memiliki catatan suram dan tidak berintegritas. 

  • Gratifikasi Hotel

Selain diduga menerima gratifikasi dalam penyewaan helikopter, Firli juga diduga pernah menerima gratifikasi saat dirinya menginap di sebuah hotel selama dua bulan. Firli sendiri mengakui bahwa ketika menjalani tes menjadi calon Ketua KPK, dirinya bersama keluarga pernah menginap di sebuah hotel dari tanggal 24 April sampai 26 Juni. 

Namun saat itu Firli membantah jika dia menerima gratifikasi dalam pembayaran sewa kamar hotel selama dua bulan itu. Dia menjelaskan tidak memakai uang dari pihak lain, melainkan biaya sewa kamar hotel dibayarkan oleh istrinya sebesar Rp50 juta saat pertama check-in. Kemudian dibayarkan lagi Rp5,1 juta saat melakukan check-out. 

  • Pertemuan Dengan Komisaris PT Pelindo I

Kejadian pertemuan tanpa izin terulang, di mana saat itu Firli mengadakan pertemuan dengan Timbo Siahaan, selaku Komisaris PT Pelindo I. Sebab, KPK saat itu sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut. 

Timbo mengatakan bahwa dirinya saat itu diundang untuk hadir dalam acara buka puasa oleh Firli. Acara itu juga dihadiri oleh tujuh orang pimpinan media massa. Namun undangan tersebut dijelaskan Timbo ditujukan atas kapasitasnya sebagai Pemimpin Redaksi dari Jak TV. 

  • Bertemu Dengan Petinggi Parpol Jelang Seleksi

Pada 1 November tahun 2018 silam, Firli juga sempat menjadi sorotan karena terungkap melakukan pertemuan dengan salah seorang perempuan yang menjadi petinggi salah satu partai politik. Pertemuan tersebut terjadi di sebuah hotel di Jakarta. 

Adapun saat itu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, dan dirinya pun dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Firli menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sejatinya tidak disengaja sama sekali. Saat itu dirinya mengaku mendapatkan undangan salah satu temannya, namun di lokasi dia bertemu dengan ketum parpol. 

  • Jemput Saksi Sendiri

Aksi kontroversi lain yang pernah dilakukan Firli adalah ketika dirinya menjemput sendiri saksi dari kasus dana perimbangan yang saat itu akan diperiksa oleh KPK. Saksi tersebut diketahui adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah dan Auditor Utama BPK I Nyoman Wara. 

Dalam peristiwa itu, Firli juga mendapatkan sanksi pelanggaran kode etik berat oleh Dewan Pengawas KPK.