Kemenkeu Beberkan Kondisi Utang Indonesia Terkini, Tembus 7.800 T

Teller Bank dan Tumpukkan Uang Rupiah
Teller Bank dan Tumpukkan Uang Rupiah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa jumlah utang Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada tahun ini, utang pemerintah mencapai angka tertinggi sejak negara ini merdeka. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12.

Dalam pernyataan tersebut, Kemenkeu mengkonfirmasi fakta bahwa utang negara Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sumber dana tambahan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, pernyataan JK tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang menjelaskan secara komprehensif.

Dalam penjelasannya, Deni Ridwan mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh JK memiliki kebenaran tertentu. Namun, ia menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak menyajikan gambaran yang lengkap mengenai situasi yang ada.

Deni menjelaskan bahwa meskipun jumlah utang meningkat, kemampuan ekonomi Indonesia juga mengalami peningkatan. Jika membahas tentang risiko atau keberbahayaannya, hingga saat ini Indonesia tidak pernah mengalami kegagalan dalam membayar utang. 

Dalam pandangannya, hal ini berarti bahwa utang Indonesia masih tergolong aman dan pemerintah masih mampu untuk membayarnya.

Seperti yang diketahui, per April 2023, jumlah utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.849,8 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp29,18 triliun dari bulan Maret 2023 yang mencapai Rp7.879,07 triliun. Jumlah utang tersebut juga dibarengi dengan rasio utang sebesar 38,15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Penurunan jumlah utang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola utang secara efektif. Rasio utang terhadap PDB yang masih berada di level yang terkendali juga memberikan gambaran bahwa pemerintah masih mampu mengatasi kewajiban pembayaran utang dengan pendapatan yang dihasilkan dari perekonomian negara.

Deni juga menekankan pentingnya melihat konteks secara keseluruhan dalam menginterpretasikan jumlah utang dan rasio utang terhadap PDB. Dalam hal ini, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan negara, dan kebijakan fiskal pemerintah juga perlu diperhitungkan.

Selain itu, Deni menegaskan bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya, negara seperti Malaysia memiliki rasio utang sebesar 70%, Filipina sebesar 60%, dan bahkan negara-negara di Timur Tengah yang merupakan produsen minyak juga memiliki utang. Sebut saja seperti Arab Saudi yang memiliki rasio utang sebesar 26%.

Dalam konteks ini, Deni ingin menekankan bahwa nominal utang Indonesia saat ini masih tergolong aman. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan batas aman atau threshold rasio utang pemerintah maksimal 60% dari PDB, serta batas defisit APBN maksimal 3% dari PDB.

Dengan demikian, meskipun utang Indonesia meningkat, rasio utang terhadap PDB masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dalam perbandingan dengan negara lain, Indonesia memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam hal pengelolaan utang.

Dikritik Mahasiswa

Menurut catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp7.849,89 triliun per April 2023. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mencapai 38,15%. Angka-angka ini cukup signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai alasan mengapa pemerintah Indonesia terus mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan.

Pertanyaan kritis juga dilontarkan oleh kalangan mahasiswa terkait besarnya nilai utang pemerintah yang terus meningkat di atas angka Rp7.800 triliun tersebut. Kementerian Keuangan kemudian memberikan respons dengan menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan pengelolaan utang tersebut dilakukan dengan baik.

Dalam acara “Amankah Utang Pemerintah Saat Ini” yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, mahasiswa dari Universitas Atma Jaya dan Jayabaya menyampaikan serbuan pertanyaan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Dua di antara mereka yang mengajukan pertanyaan adalah Yunita dan Dafasya, yang mewakili BEM FISIP dari kedua universitas tersebut. Mereka menyatakan kekhawatiran mereka terkait kemungkinan meningkatnya utang pemerintah di masa depan akibat kebutuhan pembiayaan yang tinggi. 

Mereka juga menyoroti rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadi faktor tambahan dalam pertumbuhan utang tersebut.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Deni Ridwan, menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebenarnya bukanlah inisiatif yang baru dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, rencana tersebut sudah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurutnya, Pemindahan ibu kota ini juga tidak akan dilakukan secara sembarangan oleh Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan karena belum ada presiden sebelumnya yang berani mengambil keputusan untuk menanggung biaya pemindahan ibu kota. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan bahwa kota baru tersebut ramah lingkungan.

Deni menegaskan bahwa pembangunan IKN bukanlah proyek yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, seperti dalam 1-2 tahun. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan dalam APBN akan terus difokuskan pada proyek tersebut. IKN adalah proyek jangka panjang yang diperkirakan akan berlangsung selama 20-30 tahun. Dengan demikian, alokasi anggarannya akan dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

Deni membantah adanya klaim bahwa anggaran hanya difokuskan pada pembangunan IKN sehingga program-program lain terabaikan. Meskipun dia mengakui adanya kritik dari mahasiswa terkait hal ini, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite saat tersedia anggaran untuk pembangunan IKN.

Pada tahun sebelumnya, pemerintah meningkatkan harga Pertalite karena subsidi energi telah meningkat dari Rp150 triliun menjadi Rp500 triliun dalam APBN 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang signifikan. Jika tidak ada penyesuaian harga subsidi energi, maka anggaran subsidi bisa mencapai Rp700 triliun.

Dengan demikian, Deni menjelaskan bahwa kenaikan tarif pertalite bukan semata-mata untuk memenuhi anggaran pembangunan IKN. Hal tersebut terkait dengan perlunya penyesuaian harga subsidi energi sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia yang signifikan.

Deni menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai mengapa anggaran untuk IKN tidak dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran di program lain. Menurutnya, anggaran untuk IKN dalam APBN 2022 hanya sebesar Rp5 triliun, jauh dari jumlah yang dibutuhkan sebesar Rp700 triliun. Oleh karena itu, anggaran IKN sebesar Rp5 triliun tidaklah signifikan dan tidak memadai untuk menutupi kekurangan anggaran yang besar di program lain.

Sebagai hasilnya, Deni menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat dengan seenaknya menukar anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap kebutuhan. Yang menjadi prioritas, menurutnya, adalah bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan defisit APBN tetap di bawah 3%. Hal ini berarti pendapatan negara akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara tanpa perlu membuka peluang untuk utang yang besar.

Pemerintah dapat menjaga defisit ini ketika IKN sedang dibangun melalui penerapan skema alokasi anggaran. Dengan cara ini, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta dan Jawa dapat dialihkan ke Kalimantan.

Deni menyatakan bahwa pertumbuhan di Jakarta dapat terjadi tanpa campur tangan karena banyaknya sektor swasta yang aktif di sana. Namun, di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, situasinya berbeda karena kurangnya sektor swasta yang berkembang. 

Oleh karena itu, intervensi dari APBN dan pemerintah diperlukan sebagai salah satu strategi untuk memastikan kemakmuran bangsa ini tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Jakarta dan Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lainnya.