google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Kementerian Agama Tiadakan Keberangkatan Ibadah Haji Tahun 2021

Ibadah Haji di Kala Pandemi Covid-19

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan keputusan mengejutkan yakni menunda keberangkatan jemaah ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi untuk tahun 2021 ini. Menurut Yaqut, keputusan untuk meniadakan ibadah haji ke Tanah Suci untuk tahun ini merupakan sebuah keputusan yang amat pahit, namun menjadi keputusan yang terbaik mengingat kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. 

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian wabah Covid-19 ini bisa segera usai,” kata Yaqut saat menyampaikan keputusan penundaan ibadah haji tahun 2021 dalam acara telekonferensi hari Kamis, 3 Juni 2021 lalu. 

Pengambilan keputusan untuk menunda keberangkatan Ibadah Haji tahun ini juga dijelaskan Yaqut telah melewati sejumlah kajian yang mendalam dengan sejumlah pihak terkait. Pada tanggal 2 Juni lalu, satu hari sebelum penyampaian keputusan, Kementerian Agama telah melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. Dan pihak DPR akan menghormati apapun keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.

Yaqut menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena sampai dengan detik ini, pemerintah Indonesia belum mendapatkan undangan dari Arab Saudi untuk membahas serta melakukan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman mengenai Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H. 

Lebih lanjut Yaqut menjelaskan bahwa kendala ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di sejumlah negara lain. Banyak negara yang belum mendapatkan jatah atau kuota ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi, karena Nota Kesepahaman yang belum diteken bersama tadi. 

Nota Kesepahaman tersebut adalah yang mengatur segala persiapan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan karena tidak ada kesepakatan, maka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 pun ditiadakan. 

Padahal menurut Yaqut, dengan kuota haji yang biasanya diberikan sebesar 5 persen dari kuota normal, persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji bisa memakan waktu sampai 45 hari. 

Faktor lain yang menjadi pertimbangan Kementerian Agama adalah ketatnya penerapan protokol oleh pemerintah Arab Saudi karena situasi yang masih dalam pandemi. Pemerintah Saudi begitu ketat dalam membatasi pelaksanaan ibadah haji. 

“Apalagi jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sejumlah negara lain dalam kurun waktu sepekan terakhir jumlahnya masih tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan,” ungkap Yaqut.

Hal ini tercermin dalam kegiatan umrah yang dilakukan pada awal tahun ini, di mana para jemaah dilarang untuk melakukan ibadah salat di Hijir Ismail dan berdoa di Multazam. Physical Distancing juga dilakukan saat mendirikan salat, serta jumlah jemaah yang hendak salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu akan dibatasi.

“Pembatasan masa tinggal juga terkena dampaknya. Khususnya pada penyelenggaraan Arbain, di mana masa tinggal itu hanya diberikan selama tiga hari, sehingga dipastikan para jemaah tidak akan bisa menjalankan Arbain,” tambahnya. 

Meski demikian pemerintah memastikan bahwa para jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini, akan diberangkatkan pada tahun depan. Baik itu jemaah haji reguler maupun haji khusus, tentunya yang sudah melakukan pelunasan biaya haji BPIH. 

Pemerintah pun kemudian mempersilahkan apabila nantinya ada calon jemaah haji yang memutuskan untuk menarik kembali dana yang sudah disetorkan untuk kebutuhan ibadah haji tersebut. 

Keputusan Telah Matang

Pihak pemerintah menampik jika keputusan untuk menunda keberangkatan ibadah haji tahun ini dilakukan secara terburu-buru. Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menjelaskan bahwa keputusan yang diambil telah dilakukan dengan kajian mendalam mulai dari aspek kesehatan sampai dengan persiapan untuk melakukan pemberangkatan. 

“Pemerintah melakukan serangkaian pembahasan yang mendalam, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR,” jelas Khoirizi saat dikonfirmasi wartawan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Bahkan, Khoirizi menjelaskan bahwa pembahasan dan langkah mitigasi telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, dari tahun 2020 lalu. Pihaknya pun juga telah menyusun sejumlah skenario, seperti memperhitungkan pemberlakukan kuota normal, pembatasan kuota 50, 30, 25 sampai dengan 5 persen. 

Langkah lebih jauh juga telah diambil oleh Kemenag, dengan melakukan pertemuan secara virtual dengan Kementerian Haji Arab Saudi awal tahun ini, guna membahas mengenai tata laksana penyelenggaraan ibadah haji. 

“Semuanya telah kita lakukan, meski faktanya sampai dengan 23 Syawal 1442 H, pihak Saudi tak kunjung mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman,” ungkapnya. 

Kondisi demikian ini pun membuat semua persiapan penyelenggaraan ibadah haji menjadi kacau. Pemerintah pun lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan jemaah dan akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan ibadah haji tahun ini. 

Bagaimana Nasib Dana Haji?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia tidak sekali ini saja memilih untuk menunda keberangkatan ibadah haji. Terhitung hal itu sudah dilakukan sebanyak dua kali, sehingga daftar tunggu calon jemaah haji pun semakin membengkak dan molor. 

Padahal, jumlah dari calon jemaah haji di Indonesia yang telah masuk dalam daftar tunggu itu jumlahnya telah mencapai 5 juta lebih. Jadi apabila jatah yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk keberangkatan haji masih sebesar 220.000 orang, maka untuk memberangkatkan semua calon jemaah haji itu bisa membutuhkan waktu sampai dengan 22 tahun. 

Atas kondisi ini, sejumlah pihak pun mempertanyakan mengenai nasib dana haji yang telah disetorkan para calon jemaah. 

Diketahui, jumlah dana calon jemaah haji telah mencapai angka Rp150 triliun. Kondisi ini pun menimbulkan sejumlah isu-isu miring. 

Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa dana yang telah disetorkan oleh calon jemaah haji masih aman karena dikelola dengan baik. Pihaknya pun telah memastikan hal itu dengan melakukan peninjauan ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlokasi di Menara Bidakara I, Jakarta Selatan hari Jumat 4 Juni kemarin. 

BPKH sendiri dijelaskan oleh Muhadjir merupakan sebuah badan yang sifatnya independen dan sangat profesional, sehingga tidak bisa dicampuri oleh kepentingan lain. Pengelolaannya pun diklaim bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat MES Iggi H. Achsien. Pihaknya memahami dengan baik keputusan yang telah diambil oleh pemerintah itu, dan menyadari bahwa dalam pengambilannya telah melewati sejumlah pertimbangan yang matang dan komprehensif.

Pihaknya pun meminta masyarakat untuk bisa tetap tenang dan berpikir jernih atas keputusan yang telah dibuat pemerintah. Pasalnya keputusan itu merupakan langkah antisipatif atas kebijakan dari pihak Pemerintah Arab Saudi yang juga masih belum memberikan keputusan pemberian kuota sampai jangka waktu yang telah ditentukan. 

Iggi juga menampik sejumlah kabar tidak benar yang menyebut bahwa penundaan ibadah haji dikarenakan kondisi keuangan yang buruk. Dirinya memaparkan seperti yang telah diungkap oleh Menteri Muhadjir bahwa dana dikelola oleh badan yang profesional dan penuh kehati-hatian. 

Suasana Pemberangkatan Jemaah Haji Asal Indonesia

Alasan Pemerintah Saudi Tak Kunjung Keluarkan Keputusan

Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid membeberkan penyebab di balik gagalnya pemerintah memberangkatkan calon jemaah ibadah haji tahun ini. Menurutnya, pembatalan itu tidak semata karena masalah kuota, namun karena pihak Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan.

Hal itu dijelaskan oleh Yenny karena memang di jajaran pemerintahan Arab Saudi masih terjadi rotasi birokrasi pada lembaga yang mengurusi ibadah Haji dan Umroh.

“Jadi begini, kita juga harus menyadari bahwa pasti pemerintah Saudi memberikan penekanan untuk masalah keamanan. Namun di sisi lain juga sedang terjadi pergantian secara birokrasi di jajaran pemerintah yang selama ini mengurusi kegiatan Haji dan Umroh,” ungkap Yenny. 

Masalah birokrasi itulah yang diduga jadi penyebab pihak pemerintah Arab Saudi tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai besaran kuota haji yang akan dikeluarkan. Yenny juga menegaskan bahwa semua negara saat ini memang sedang menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. 

Yenny beranggapan meskipun nantinya ada kuota untuk jemaah Indonesia, kemungkinan pengurusan izin masuk pun sangat kecil untuk bisa lolos. Hal ini tak lain karena insiden beberapa waktu yang lalu, di mana ada calon jemaah asal Indonesia yang lolos namun ternyata saat menjalani pemeriksaan di Saudi, jemaah itu kedapatan positif Covid-19. 

Yenny mengaku akibat insiden tersebut, dia mendapatkan teguran keras dari Menteri Haji Arab Saudi. 

Penjelasan Pemerintah Saudi

Pihak pemerintah Arab Saudi akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang ditujukan untuk meluruskan sejumlah kabar miring yang muncul terkait pelaksanaan ibadah haji 2021 yang harus mengalami penundaan. 

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed al-Thaqafi dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasannya. Pihaknya menegaskan bahwa sampai saat ini, pemerintah Saudi belum mengeluarkan keputusan apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji untuk tahun 2021 ini. 

Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi

Surat tersebut secara khusus untuk membantah kabar yang telah beredar sebelumnya soal Indonesia yang tidak mendapatkan kuota haji. 

“Yang menyebutkan adanya negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi tahun ini, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut, adalah sebuah kabar yang tidak benar,” bunyi isi dari surat Dubes Saudi untuk Indonesia. 

Surat tersebut juga termasuk membantah pemberitaan sejumlah media yang mengutip pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan soal masalah pemberian kuota itu. 

“Hingga saat ini, Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah asal Indonesia maupun jemaah dari seluruh negara di dunia,” tambahnya. 

Brunei dan Singapura Juga Batalkan Keberangkatan Ibadah Haji

Menyusul keputusan pemerintah Indonesia yang membatalkan keberangkatan ibadah haji untuk tahun ini, Brunei Darussalam juga akan mengambil langkah yang serupa. Hal ini didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. 

Pihaknya juga menginformasikan bahwa sejauh ini ada dua negara yang telah mengeluarkan keputusan untuk meniadakan keberangkatan ibadah haji. Yakni Indonesia dan juga Singapura. Sampai saat ini pun, pihaknya juga masih belum menerima perkembangan informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi.