Kenaikan UMP 2024, Buruh dan Pengusaha Belum Satu Suara

Potret Pekerja Perempuan Yang Tengah Bekerja di Sebuah Pabrik Konveksi
Potret Pekerja Perempuan Yang Tengah Bekerja di Sebuah Pabrik Konveksi

Jumat (17/11) digelar Sidang Dewan Pengupahan, yang dalam agendanya membahas soal rekomendasi jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Proses jalannya sidang berlangsung cukup alot, lantaran antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI, dan juga Serikat Pekerja tidak menemukan titik kesepahaman. 

“Dari unsur pengusaha, kami menyelesaikan agenda, yaitu merekomendasikan besaran UMP Jakarta untuk tahun 2024 itu memang tidak ketemu kesepahaman,” terang Nurjaman selaku Ketua Apindo DKI, saat dijumpai usai rapat di Balai Kota DKI Jakarta. 

Dalam sidang itu, dijelaskan oleh Nurjaman, muncul tiga pendapat yang berbeda. Pihaknya bersama Pemprov DKI meminta usulan supaya kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 tahun 2023. 

Penentuan besaran UMP 2024, setidaknya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi serta indeks tertentu, di mana nilainya antara 0,2 dan 0,3. 

“Oleh para pengusaha itu alfa 0,2 jadi besaran UMP 2024 senilai Rp5.043.000. Tapi unsur pemerintah tetap mengacu pada PP 51, namun alfanya 0,3, atau sebesar Rp5.063.000. Sementara usulan dari teman-teman di serikat buruh, keluar dari PP 51, yaitu meminta sebesar 15% atau Rp5.600.000,” terang Nurjaman seperti mengutip dari Kompas. 

Dengan demikian, Sidang Dewan Pengupahan pun masih belum bisa menentukan satu angka sebagai kenaikan UMP 2024 di DKI Jakarta. Selanjutnya, tiga usulan yang dibahas dalam sidang, bakal diserahkan ke Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. 

“Rekomendasi bakal disampaikan ke Pj Gubernur, untuk kemudian ditetapkan sebagai UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 mendatang. Paling lambat penerapannya ini tanggal 21 November 2023,” pungkas Nurjaman. 

Hasilkan Tiga Poin

Pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Djainal Abidin Simanjuntak yang ditemui usai sidang mengatakan jika pihaknya telah berupaya berdiskusi untuk melahirkan satu angka saja, sehingga pihak Pemprov DKI akan lebih mudah dalam menetapkan besaran UMP 2024. 

Namun sayangnya, upaya tersebut gagal. Voting juga urung dilaksanakan, dan pada akhirnya hanya bisa mengusulkan tiga poin. 

Pihak pemerintah dan pakar ahli, mempertimbangkan mengenai median upah di DKI Jakarta yang tergolong masih lebih tinggi dibandingkan dengan UMP Berjalan. Oleh karena itu, mereka menggunakan PP No.51 tahun 2021 sebagai acuan untuk menentukan kenaikan UMP 2024. 

Di Indonesia sendiri, masalah upah juga masih cukup rendah apabila diperbandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hingga akhirnya pemerintah DKI mengusulkan UMP untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp5.067.381. 

“Jadi pertimbangan tersebut dimaksudkan supaya bisa lebih tinggi dari usulan yang disampaikan para pelaku usaha. Ditambah juga dari para pakar, yang mempertimbangkan jarak antara upah DKI dengan Kerawang dan Bekasi. Memang DKI harus bisa mengejar upah yang berlaku di dua wilayah itu,” tutur Djainal kepada wartawan Antara. 

Lalu dari unsur para pelaku usaha, Nurjaman menyebut jika pihaknya bersama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), memberikan rekomendasi soal kenaikan upah agar merujuk pada PP No.51 tahun 2023 mengenai pengupahan. Itu adalah formula alpha 0,2, sehingga besaran yang diajukan perwakilan pengusaha adalah Rp5.043.000. 

Sedangkan dari serikat pekerja rupanya tidak ingin merujuk pada PP No.51 tahun 2023. Mereka lebih memilih untuk merujuk pada permintaan kenaikan UMP sebesar 15%. Dengan demikian, serikat pekerja memberikan rekomendasi penetapan alpha sekitar 8,15%.

Adapun angka 8,15% tersebut adalah angka yang sebelumnya dirangkum oleh serikat pekerja, sebagai dampak dari adanya perbedaan upah sektoral. Angka itu pun jadi kesatuan yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan kenaikan upah 15%. 

Dewan Pengupahan yang mewakili Serikat Pekerja atau Buruh, Dedi Hartono memaparkan jika keberadaan PP No.51 tahun 2023, menjadikan para buruh tidak akan mendapatkan upah secara layak. Padahal ada kontribusi yang seharusnya bisa diberikan dalam jumlah lebih besar. 

“Angka besaran upahnya sama dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Tuntutan para pekerja adalah kenaikan 15%, dengan angka sebesar Rp5,6 juta per bulan,” terang Dedi. 

Rumus Perhitungan UMP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yakin jika UMP di tahun 2024 mendatang bakal mengalami kenaikan. Keyakinan ini lantaran adanya formula penghitungan, yang merujuk pada faktor inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta sejumlah indeks tertentu, di mana faktor-faktor yang dimaksud dalam dalam kondisi yang baik. 

Dijelaskan oleh Kemnaker, peraturan soal penentuan UMP telah diatur dalam PP No.51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No.36 tahun 2021 mengenai Pengupahan yang telah berlaku sejak 10 November 2023. 

Dalam aturan itu, formula yang digunakan dalam penetapan UMP terdiri dari tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Adapun penghitungan upah pada beleid tersebut adalah dilakukan dengan menambah UMP pada tahun berjalan (UMt), dengan nilai penyesuaian UMP (t+1). 

Untuk bisa mengetahui besaran angka t1, maka digunakan perhitungan dengan cara menambahkan inflasi dengan besaran pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan alfa (a). Adapun a adalah indeks tertentu yang dalam hal ini mewakili kontribusi tenaga kerja atas pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait. 

Simbol a sendiri disebutkan dalam variabel dari rentang angka 0,10 sampai 0,30. Adalah pihak Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang dalam menentukan besaran nilai itu. Tentunya dengan mempertimbangkan seberapa banyak tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah memaparkan jika kenaikan UMP adalah bentuk penghargaan kepada para tenaga kerja, yang selama ini dinilai telah memberikan kontribusinya terhadap perekonomian bangsa, utamanya dalam sektor pembangunan ekonomi domestik. 

Lebih lanjut, tujuan dari kenaikan upah minimum adalah salah satunya demi meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah pun berharap apabila daya beli telah meningkat, pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap penyerapan barang serta jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Sehingga kemudian perusahaan akan bisa berkembang serta mendorong pembukaan lapangan kerja yang baru. 

Tujuan kedua yaitu untuk menciptakan kepastian untuk dunia usaha dan industri. Harapannya adalah untuk bisa mewujudkan sistem pengupahan secara berkeadilan. Untuk mewujudkan harapan itu, salah satunya dengan menerapkan struktur serta skala upah, yang akan menjadi motivasi peningkatan produktivitas dan kinerja para pekerja. Sebab, para pekerja akan dibayar berdasarkan tingkat produktivitasnya. 

Yang terakhir yakni sebagai langkah pencegahan disparitas upah antara wilayah. Sehingga akan bisa menghapus adanya kesenjangan upah antar wilayah.

Laporan Penetapan UMP Belum Diterima

Pihak Kemenaker mengaku jika sampai dengan hari Jumat (17/11), mereka masih belum menerima laporan hasil penetapan UMP dari kepala daerah. Padahal, jika merujuk pada peraturan yang ada, paling lambat penetapan UMP adalah pada tanggal 21 November 2023. 

“Sampai saat ini masih belum ada Gubernur yang melaporkan kami soal laporan penetapan UMP,” terang Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri. 

Terpisah, Iwan Kusmawan selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk Bidang Internasional dan Jaringan memperkirakan hal tersebut lantaran masing-masing provinsi atau kota tengah melakukan pembahasan penghitungan. 

Namun, mekanisme penghitungan UMP yang dilakukan diyakini masih merujuk pada PP No.51 tahun 2023, yang sebelumnya mendapat penolakan dari para pekerja. 

Sebagai perwakilan dari para pekerja, Iwan pun berharap penetapan UMP untuk tahun 2024 tidak mengacu pada PP No.51 tahun 2023, sebab kenaikannya akan tidak signifikan. Dia pun merekomendasikan supaya penetapan UMP mau mempertimbangkan data kebutuhan para pekerja, baik mereka yang masih lajang ataupun yang sudah berkeluarga, dengan berdasarkan pada komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi serta pertumbuhan ekonomi. 

Pasalnya, apabila kenaikan UMP itu tidak melihat pada kenaikan harga kebutuhan pokok, maka para pekerja tentu bakal mengalami kesulitan untuk bisa hidup dengan layak. 

Buruh Perjuangan Kenaikan 15%

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) menyatakan akan terus berupaya memperjuangkan suara buruh, yang menuntut kenaikan UMP sebesar 15% untuk tahun depan. Pasalnya, besaran itu dianggap yang paling realistis. 

Dalam pandangannya, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat memperkirakan jika formula penghitungan UMP masih menggunakan PP No.51 tahun 2023, maka besaran kenaikan UMP di tahun depan tidak lebih dari 7%. Jika demikian, maka kenaikannya jauh dari harapan buruh. 

Kenaikan sebesar 15% menurutnya bukan tanpa alasan yang kuat, sebab para buruh telah mengalami kondisi yang terhimpit sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Belum lagi naiknya harga bahan pokok yang terus terjadi. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya angka 15% masih belum cukup. 

“Kalau penerapannya sebenarnya justru minus. Jika 15% mungkin masih bisa bernafas walaupun sedikit. Realistisnya adalah 25%, sementara 15% itu angka kompromi,” ujar Mirah seperti mengutip dari Tribunnews. 

Saat ditanyai lebih lanjut oleh wartawan, Mirah kembali menyinggung kenaikan barang-barang kebutuhan pokok dan juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi di saat pandemi. Apalagi mereka yang di-PHK itu tidak diberi pesangon sampai dengan dirumahkan namun tanpa digaji. 

“Tahun 2021 itu UMP buruh tidak mengalami kenaikan. Tapi kemudian tahun 2022 BBM (Bahan Bakar Minyak) justru naik. Kondisi semacam ini tentunya sangat memberatkan para buruh. Oleh karena itu jika naiknya tidak lebih dari 7%, maka sama saja itu tidak naik. Naiknya cuman segitu, tapi kebutuhan pokoknya naik 20%, ya tentu minus kan ya. Itu belum nanti ada ancaman kenaikan BBM tahun depan,” pungkas Mirah menegaskan.