Ketua KPK Firli Bahuri Kembali Diperiksa Terkait Dugaan Pemerasan

Firli Bahuri Mencoba Menutupi Wajah dan Bersembunyi di Dalam Mobil Usai Menjalani Pemeriksaan Atas Kasus Dugaan Pemerasan
Firli Bahuri Mencoba Menutupi Wajah dan Bersembunyi di Dalam Mobil Usai Menjalani Pemeriksaan Atas Kasus Dugaan Pemerasan

Pertemuan antara Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar guna membahas kasus pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri. Saat pertemuan berlangsung, belum ada kepastian mengenai nasib Firli.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak mengatakan pertemuan dihelat sebagai tindak lanjut permintaan supervisi ke KPK. Di dalam pertemuan, penyidik Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK.

Ade menyatakan bahwa dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung, belum ditemukan kendala atau hambatan yang signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan di Gedung KPK.

Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam penyelidikan tersebut, Firli Bahuri menjadi terlapor. Firli didakwa menerima sejumlah uang dari pihak Syahrul dengan tujuan agar KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.

Firli telah menjalani dua kali pemeriksaan oleh Polda terkait kasus ini. Setelah pemeriksaan, Firli selalu menolak memberikan komentar kepada wartawan. Pada beberapa kesempatan, baik Firli maupun perwakilan dari KPK membantah adanya dugaan pemerasan dalam kasus tersebut.

Dalam menangani kasus tersebut, Polda mengajukan permintaan supervisi kepada KPK melalui surat. Supervisi adalah wewenang yang digunakan untuk mengawasi penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum lain. Pertemuan antara KPK dan Polri hari ini merupakan tindak lanjut dari permintaan supervisi tersebut.

Dalam pertemuan di hari Jumat (17/11), pihak kepolisian diwakili oleh Dirkrimsus Polda Metro Kombes Ade Safri dan Wakil Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Arief Adiharsa. Sementara itu, KPK diwakili oleh Direktur Koordinasi Wilayah II KPK Yudhiawan Wibisono.

Ade Safri menyatakan bahwa permintaan supervisi diajukan oleh Polda sebagai upaya untuk menjaga transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan nama Firli. Dia memberikan jaminan bahwa penyidik akan menjalankan tugas mereka dengan profesional.

“Kami jamin bahwa penyidik akan tetap menjalankan tugas dengan profesional, transparansi, dan akuntabel serta terbebas dari adanya tekanan, paksaan, atau intimidasi,” jelas Ade.

Penjelasan Firli Bahuri

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pendapatnya mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (16/11). Dalam pernyataan tertulisnya, Firli meminta agar statusnya dapat segera dipastikan.

“Saya dalam status sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas kepastian hukum, meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” ujar Firli seperti dilansir dari CNBC.

Pihak Polda sebelumnya telah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Firli sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan pertama dilaksanakan pada Selasa (24/10), sedangkan pemeriksaan kedua dilakukan pada Kamis (16/11) di Gedung Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). 

Pada pemeriksaan kedua tersebut, terjadi momen menarik, yaitu ketika Firli terlihat menutupi wajahnya dengan tangan ketika dikepung oleh awak media. Usai pemeriksaan, dia memberikan penjelasan sebanyak 9 poin. Berikut adalah rincian dari penjelasannya. 

Di poin pertama, Firli memaparkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Penyidikan dengan Nomor: SP-Sidik/6715/X/ RES.3.3/2023/Ditreskrimsus untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan permasalahan hukum di Kementan dari tahun 2020 hingga 2023. 

Dugaan ini merujuk pada Pasal 12 e, Pasal 12 B, atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 KUHP, yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama kurun waktu 2020 hingga 2023.

Poin berikutnya Firli menjelaskan jika dirinya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Selasa, (24/10), dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ini, Kamis, (16/11).

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Ketua KPK, Firli Bahuri, yang berlokasi di Bekasi (Villa Galaxy). Namun, dalam penggeledahan tersebut tidak ada barang yang disita. Sementara itu, di rumah sewa di Kertanegara 46, Jakarta Selatan, terdapat tiga barang yang disita. Ketiga barang yang dimaksud yaitu kunci dan gembok gerbang, dompet berwarna hitam, serta kunci mobil keyless.

Dalam poin selanjutnya, Firli dengan tegas membantah tuduhan mengenai ketidakhadirannya dalam pemanggilan Penyidik Polda Metro Jaya. Firli menegaskan bahwa semua koordinasi disampaikan secara komunikatif dan informatif, serta selalu berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Sebagai respons terhadap permintaan Penyidik Polda Metro Jaya melalui Biro Hukum KPK, Firli pun telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Poin selanjutnya, Firli mengklaim telah menunjukkan sikap penghormatan terhadap kewenangan penyidik. Sebagai Warga Negara Indonesia, dia menegaskan komitmennya untuk selalu bersikap kooperatif dan mematuhi kewajiban dalam proses penegakan hukum.

Hingga saat ini, sekitar 20 pegawai KPK telah dipanggil oleh Penyidik PMJ, dan proses tersebut telah melibatkan penyitaan terhadap beberapa dokumen milik KPK.

Masih dalam poin pernyataan itu, Firli bersama dengan Pimpinan KPK, menegaskan keterbukaan dan kesiapan untuk bekerja sama dalam mendukung kebutuhan penegakan hukum dan berharap agar situasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Poin terakhir Firli menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam kegiatan memeras, gratifikasi, dan suap. Selama proses penggeledahan di rumahnya, tidak ada barang yang ditemukan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI dari tahun 2020 hingga 2023.

Dompet dan Kunci Mobil Firli Disita Polisi

Sejumlah barang dan dokumen milik Firli Bahuri, disita oleh polisi terkait dugaan pemerasan terhadap SYL. Barang yang disita antara lain LHKPN, kunci mobil, dan dompet. 

Sebelumnya, Firli telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Bareskrim Polri pada Kamis (16/11). Pemeriksaan ini adalah yang kedua bagi Firli. Kedatangannya pun dikonfirmasi oleh Kombes Arief Adiharsa. Dalam pemeriksaan kali ini, dia diperiksa selama kurang lebih 4 jam.

Adapun soal penyitaan LHKPN, menurut Ade dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait kasus yang sedang dalam penyelidikan. Ade menyatakan bahwa dokumen LHKPN tersebut akan dipelajari lebih lanjut oleh penyidik.

Ade mengungkapkan bahwa upaya penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, termasuk penyitaan beberapa surat dan dokumen, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki oleh tim penyidik gabungan.

Selain melakukan penggeledahan di rumah Kertanegara, penyidik Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Firli di daerah Bekasi. 

Tutup Wajah Usai Diperiksa

Tindakan Firli Bahuri yang menutup muka setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, menjadi hal yang patut dipertanyakan.

Yudi Purnomo Harahap, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengkritik tindakan Firli yang menutup mukanya setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Menurutnya, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, Firli seharusnya tidak perlu melakukan tindakan tersebut. 

Yudi berpendapat bahwa tindakan menutup wajah Firli akan menjadi pertanyaan di kalangan publik, terutama mengingat Firli diundang ke Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

Yudi juga menekankan bahwa jika Firli tidak melakukan tindakan yang dilaporkan, maka seharusnya tidak perlu menutup mukanya, terlebih lagi karena statusnya sebagai saksi.

“Ya kalau bersih tidak bersalah ngapain Firli Bahuri seperti itu,” kata Yudi

Yudi menekankan bahwa selain menimbulkan pertanyaan, tindakan tersebut juga menimbulkan keraguan di kalangan publik terkait pernyataan Firli Bahuri yang membantah adanya pertemuan dan tindakan pemerasan terhadap, yang kini menjadi tersangka korupsi di KPK. 

“Jadi kenapa sekarang malah diperiksa Polda Metro di Bareskrim malah berbalik 180 derajat gitu ya. Ketika dia malah sembunyi-sembunyi ke dalam Bareskrim padahal wartawan nunggu, pas keluar juga begitu sembunyi-sembunyi,” ungkap Yudi.

Meskipun Firli memilih untuk menghindar dari sorotan media, Yudi menyarankan agar semua pihak tetap memusatkan perhatian pada proses penegakan hukum yang sedang dijalani oleh pimpinan KPK tersebut.

Libatkan Ahli Mikro Ekspresi

Dalam rangka mendalami foto yang beredar dengan menampilkan sosok Firli dan SYL, pihak kepolisian menggandeng ahli mikro ekspresi. Informasi ini pun dikonfirmasi oleh Ade Safri. 

Pendalaman foto ini, merupakan rangkaian dari langkah-langkah penyidikan yang dilakukan atas kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Firli dan SYL. Dengan demikian, tim penyidik telah melibatkan setidaknya lima ahli saat mengusut kasus tersebut. 

“Jadi ini sudah ada lima ahli ya, yang sudah memberikan keterangannya. Salah satunya yaitu pakar mikro ekspresi,” terang ade seperti mengutip dari Kompas. 

Firli Sudah Bisa Jadi tersangka

Abdul Fickar, seorang ahli hukum dari Trisakti, memberikan tanggapan terhadap keputusan Tim Penyidik Gabungan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri yang akan melakukan Analisis dan Evaluasi (Anev) dalam kasus dugaan Pemerasan dan Gratifikasi yang melibatkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Abdul Fickar berpendapat bahwa kasus yang melibatkan Firli Bahuri sudah dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya pemerasan atau tidak. Pendapat ini didasarkan pada penghadiran 52 saksi dan 8 orang ahli, tanpa perlu melakukan Analisis dan Evaluasi (Anev) tambahan.

Menurutnya, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan memanfaatkan dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut dapat berasal dari keterangan saksi, ditambah dengan bukti berupa surat-surat atau keterangan yang disampaikan oleh tersangka.

“Polda Metro Jaya sudah memeriksa saksi dan ahli yang cukup, sehingga sudah cukup untuk menetapkan FB sebagai tersangka. Tidak ada batas waktu, yang penting ada dua alat bukti,” Jelas Abdul Fickar

Indikasi tersebut dapat dilihat dari panggilan yang diterima oleh Firli Bahuri dan SYL dari Polda Metro Jaya, serta pemanggilan keduanya oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Polda Metro Jaya menurutnya juga sudah memiliki dasar untuk menetapkan status Firli Bahuri mendekati status tersangka.