Klaim Suara di Dapil Jateng V Sengaja Dikurangi, NasDem Langsung Gugat KPU ke MK

Klaim Suara di Dapil Jateng V Sengaja Dikurangi, NasDem Langsung Gugat KPU ke MK
Klaim Suara di Dapil Jateng V Sengaja Dikurangi, NasDem Langsung Gugat KPU ke MK

Partai Nasional Demokrat (NasDem) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V jadi salah satu pemohon dalam sidang sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai NasDem telah mengklaim bahwa suaranya di daerah pemilihan tersebut sudah secara curang dikurangi oleh termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal demikian yang berakibat pada kegagalan NasDem memperoleh satu kursi tambahan di DPR RI pada Dapil Jateng.

‘’Pengurangan suara tersebut karena adanya migrasi perpindahan suara atau pengurangan pengalihan suara milik pemohon secara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pengurangan suara dimaksud dikarenakan adanya dugaan keberpihakan termohon (KPU) dengan mengalihkan perolehan suara sah milik pemohon kepada pihak terkait dan/atau pihak lainnya sehingga menguntungkan pihak terkait dan/atau pihak lainnya,’’ jelas salah satu dari perwakilan Partai NasDem di ruang sidang panel 2, Gedung MK, Jakarta, pada hari Senin, 29 April 2024.

Tim kuasa hukum NasDem mengklaim bahwa pihaknya sudah mencocokkan jumlah perolehan suara yang ada di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Dapil Jateng V dan ditemukan 728 TPS pada 4 kabupaten/kota ternyata tidak sesuai antara perolehan suara yang tercantum dalam c1, sehingga dianggap jelas menguntungkan pihak terkait.

‘’Ini merugikan pemohon karena seharusnya dengan penghitungan perolehan yang benar maka pemohon berhak mendapatkan alokasi kursi pengisian satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jateng V,’’ kata tim kuasa hukum Partai NasDem.

KPU Diminta Batalkan Hasil Pileg di Dapil Jateng V

Berdasarkan temuan tersebut, Tim Kuasa Hukum Partai NasDem dalam petitum sengketa Pileg 2024 memohon supaya MK memerintahkan KPU agar membatalkan keputusan terkait dengan penetapan hasil Pileg DPR RI di daerah pemilihan terkait.

‘’Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nomor 218/TL/.101.108-BA/05/2024 dalam pemilihan umum tahun 2024,’’ kata tim kuasa hukum NasDem.

‘’Memohon kepada MK untuk menetapkan perolehan suara DPR RI nomor urut partai 5, daerah pemilihan Jawa Tengah V dengan peroleh 135.229 suara,’’ sambung tim kuasa hukum NasDem menandasi.

Sebagai informasi tambahan bahwa, Dapil Jawa Tengah V ini meliputi beberapa daerah yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan juga Kota Surakarta.

Gerindra Sebut KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Dapil Jawa Barat IX

Partai Gerindra turut menggugat hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dalam pemilihan anggota DPR RI di Dapil Jawa Barat IX. Dalam perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Partai Gerindra menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

Munatshir Mustaman selaku Kuasa Hukum Partai Gerindra mengungkapkan bahwa, perolehan suara Gerindra yang benar pada perolehan kursi anggota DPR RI di Dapil Jawa Barat IX adalah sebesar 106.934 suara dan juga 105.558 suara untuk Partai NasDem.

Selanjutnya, Partai Gerindra mendalilkan rincian penggelembungan suara yang terjadi di antaranya seperti di 26 kecamatan di Majalengka dan 27 kecamatan di Subang.

‘’Partai Gerindra merupakan sisa suara hasil perolehan 1 kursi, dan menurut Pemohon adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana tabel di atas, disebabkan oleh adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai NasDem,’’ ungkap Munatshir di Sidang Pileg Panel 1 Gedung MK, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 30 April 2024.

Gerindra Curiga Adanya Dugaan Penambahan Suara oleh KPU

Menurut Gerindra sendiri, pergeseran dan perubahan maupun penambahan perolehan suara oleh KPU ke Partai NasDem diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitulasi yang tersebar pada 53 kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang.

Hal tersebut sebagaimana hasil pencermatan yang sudah dilakukan dalam proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, yang tertuang di dalam Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2024.

‘’Telah sepatutnya Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau atas fakta peristiwa tersebut secara hukum jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang,’’ kata Munatshir.

Munatshir kembali memaparkan bahwa, akibat dari adanya penggelembungan suara tersebut perolehan suara bagi Gerindra mengalami pengurangan, sehingga Gerindra tidak bisa memperoleh kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

Gagal ke Senayan, PPP Ungkap KPU Salah Hitung dan Suara Pindah ke Partai Garuda

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengusahakan supaya selisih kekurangan suaranya di Pemilu 2024 dapat melewati parliamentary threshold (PT) atau ambang batas 4 persen agar mampu lolos ke Senayan. Sebab, pada Pemilu 2024 suara PPP hanya kisaran 3,87 persen saja atau kurang dari 0,13 persen.

Dharma Rozali Azhar, sebagai tim hukum PPP mengklaim bahwa hal tersebut disebabkan karena suaranya berpindah ke Partai Garuda. Dirinya juga mengklaim hal itu terjadi karena adanya kesalahan hitung KPU. Contohnya saja terjadi pada sejumlah daerah pemilihan di provinsi Jawa Barat.

‘’Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI, tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Barat II, Jawa Barat V, Jawa Barat VII, Jawa Barat IX, Jawa Barat XI Provinsi Jawa Barat secara tidak sah (suara pindah) kepada Partai Garuda konversi PT 4 persen,’’ sebut Dharma dalam sidang panel 1 sengketa Pileg 2024, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, pada hari Selasa, 30 April 2024.

Dharma juga turut merinci kembali bahwa pada daerah pemilihan Jawa Barat V, suara PPP versi KPU adalah 168.963. sementara itu, versi PPP ada sekitar 177.113. Selanjutnya, suara Partai Garuda versi KPU 8.287 namun versi PPP hanya sebesar 137. ‘’ Yang artinya di Dapil Jabar V ada selisih sekitar 8.150 suara,’’ kata Dharma.

Selanjutnya lagi untuk Dapil Jabar II, suara PPP versi KPU adalah 68.231 sedangkan versi PPP sebesar 75.132. lalu, Suara Garuda versi KPU 7.090 kendati pun pada versi PPP, Garuda hanya memperoleh sebesar 189 suara. ‘’Ada selisih sekitar 6.901 suara di Dapil Jabar II,’’ jelas Dharma.

Perolehan Suara PPP di Dapil Jabar dan Minta Keadilan

Berikutnya, pada Dapil Jabar VII suara PPP versi KPU hanya mendapat 84.324. Pada kenyataan versi PPP semestinya memperoleh sekitar 92.824 suara. Sementara itu di dapil tersebut suara Partai Garuda versi KPU tercatat 8779. Padahal versi PPP hanya kisaran 279 suara. ‘’Jadi ada selisih 8.500 suara,’’ tegas Dharma menambahkan.  

Dua daerah pemilihan terakhir di Jawa Barat dengan kasus selisih suara ternyata juga terjadi di Dapil Jabar IX dan XI. Untuk Dapil IX suara PPP versi KPU ialah 175.482. Semnetara pada versi PPP 180.482 suara. Walaupun suara Garuda versi KPU adalah 5.022 tetapi versi PPP, Garuda di Dapil tersebut hanya mendapat 22 suara. Yang artinya adalah terdapat selisih sekitar 5.000 suara.

‘’Dapil Jabar XI Suara PPP Versi KPU 271.085 suara sedangkan versi PPP 279.396 suara. Begitu pun Partai Garuda, versi KPU 8.402 padahal versi PPP, Garuda hanya mendapat 91 suara jadi ada selisih 8.311 suara,’’ sambung Dharma.

Oleh sebab itu lah, lanjut Dharma, apabila di total selisih suara pada masing-masing daerah pemilihan Jawa Barat yang disebutkan sebesar 36.862. Dirinya juga turut memastikan bahwa, PPP sangat keberatan atas hal tersebut dan memohon MK dapat memutuskan dengan adil permohonannya sesuai dengan suara versi hitungan PPP.

‘’Bahwa atas perpindahan suara tersebut pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada dapil tersebut dan itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar versi pemohon,’’ tutup Dharma.

Cak Imin Sebut Siap Bantu PPP di MK Bila Diminta

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan bahwa bakalan membantu PPP yang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil pemilihan legislatif. Cak Imin juga menjelaskan bahwa, pihaknya bakalan memberikan apapun yang diminta oleh PPP supaya partai berlogo Ka’bah tersebut dapat lolos ke Senayan.

‘’Dukungan MK tentu apapun yang diminta PPP kita siapkan terutama yang utama pasti doa dan tentu memohon kepada kearifan hakim,’’ ujar Cak Imin, usai bertemu dengan PPP, di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada hari Senin, 29 April 2024.

Cak Imin juga berharap supaya PPP lolos ke Parlemen, agar tokoh-tokoh PPP yang memperoleh suara banyak di setiap daerah pemilihan tidak terbuang sia-sia.

‘’Kakak senior saya Bu Ermalena ini kan sudah terpilih di NTB masa terpilih kemudian sia-sia. Misalnya contoh meskipun kita tahu ini proses sidang baru mulai hari ini tapi insya Allah kita dukung sepenuhnya PPP,’’ kata dia.

Sementara itu juga, Muhamad Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP menyambut baik atas dukungan dari PKB dalam perjuangan partainya di MK. Selain itu pun, Mardiono juga telah mengungkapkan apa yang bakal diberikan oleh Cak Imin dalam membantu PPP dalam gugatannya di MK.

‘’Yang pasti kalau dukungan, saya ucapkan terima kasih kepada ketua umum PKB yang sudah memberikan dukungan, baik doa maupun semuanya bagi apa yang sedang kita perjuangan ke Partai Persatuan Pembangunan,’’ ujar Mardiono.

‘’Tadi jadi kesepakatan bahwa PKB akan berikan dukungan sepenuhnya, bahkan tadi Cak Imin menyampaikan ‘apa yang dibutuhkan dari PKB ngomong aja’,’’ imbuh Mardiono menandasi.