Mengungkap Aliran Dana Korupsi BTS Kominfo

Menkominfo Johnny G Plate Ketika Berada di Kawasan Istana Kepresidenan
Menkominfo Johnny G Plate Ketika Berada di Kawasan Istana Kepresidenan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) non-aktif, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah pemeriksaan yang ketiga di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, 17 Mei 2023 oleh tim penyidik. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Johnny jadi tersangka karena dinilai terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1,2,3,4, dan 5 di Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

Johnny dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No.2-2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah maksimal 20 tahun penjara dan minimum 1 tahun penjara.

Pada Jumat (9/6), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan ada fakta temuan bahwa aliran dana korupsi BTS mengalir ke rumah ibadah, bahkan ke universitas hingga bantuan sosial.

Sementara itu, John Sitorus, seorang penggiat media sosial menanggapi ihwal temuan Kejagung yang menyatakan adanya aliran dana dari tersangka Menkominfo non-aktif Johnny G. Plate ke sebuah gereja. 

John menyatakan kesetujuan seandainya Kejaksaan Agung buka-bukaan terkait aliran dana korupsi BTS yang mengalir ke gereja seterang-terangnya. Ke gereja mana, kepada jemaat yang mana serta jumlah gereja yang mendapatkan aliran dana. Ia juga meminta diselidiki apakah pengurus gereja tahu jika dana yang diterima merupakan hasil korupsi atau tidak.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan nada menyindir jika terbukti salah, tidak perlu demo ke jalan-jalan untuk membela kepada pihak-pihak yang kerap kali berdemo turun ke jalan. 

Keterlibatan Parpol

Kasus korupsi dana BTS 4G BAKTI yang menimpa Menkominfo non aktif Johnny G Plate dikabarkan melibatkan sejumlah elite partai politik (Parpol).

Kendati belum ada informasi resmi terkait nama-nama elit partai politik yang terlibat, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI mengungkapkan bahwa informasi itu masih bersifat spekulatif dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang.

Sebelumnya Plt Menkominfo Mahfud MD pada Selasa (23/5) mengeluarkan pernyataan perihal dugaan aliran dana korupsi BTS 4G Kemenkominfo ke sejumlah elit partai politik. Dan kini penetapan Johnny yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem sebaga tersangka pun diumumkan.

Mahfud MD mengaku telah meneruskan informasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetapi tidak ingin terlibat dalam urusan politik tersebut. Selanjutnya ia berharap hukum akan menentukan nasib para pelaku korupsi dan dana yang diperkirakan mengalir ke sejumlah partai politik.

Kejaksaan Agung dan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran dari dugaan aliran dana korupsi tersebut, kendati Mahfud MD menganggap kabar itu sebagai ‘gosip politik’ menjelang diadakannya Pemilu 2024. Karena tujuan utamanya tak lain adalah untuk menetapkan keadilan dan menegakkan hukum tanpa memandang status atau afiliasi politik.

Tanah 11,7 Hektar Milik Johnny Disita

Adanya penyelidikan yang dilakukan terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang kini menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka, Kejagung menelusuri aset milik tersangka Menkominfo itu. Aset berupa tanah seluas 11,7 hektare disita oleh Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, mengungkapkan dalam keterangan pada Kamis (8/6) bahwa Tim Penyidik dan Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penyitaan atas 3 bidang tanah seluas 11,7 HA pilih tersangka JGP.

Penyitaan dilakukan pada Rabu (7/6) lalu. Ketiga tanah milik Johnny Plate tersebut disita di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Adapun tindak penyitaan tersebut telah berdasarkan Ketetapan Wakil Ketua PN Labuan Bajo Nomor: 98/Pen.Pid.B.SITA/2023/Pn Lbj tanggal 07 Juni 2023. Serta berdasarkan pada SP Penyidikan dengan Nomor: 98/F.2/Fd.2/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023.

Sebelumnya, penyitaan lain telah dilakukan penyidik yakni terhadap mobil Land Rover milik Johnny Plate.

Di kesempatan lain, kuasa hukum Johnny Plate, Kholidin Achmad menganggap penyitaan yang dilakukan tim penyidik terhadap tanah 11,7 hektar itu tidak relevan. Dilansir Detikcom, Kholidin menyatakan pembelian tanah dilakukan jauh sebelum Johnny menjadi menteri. Ada bukti juga terkait pelepasan haknya di tahun 2012.

Ia menegaskan pihaknya akan melakukan perlawanan terkait aset yang disita oleh Kejaksaan Agung. Pada sidang nanti, pihaknya akan siap membuktikan setelah menerima dakwaan. Lebih lanjut, sang pengacara mengatakan kliennya tak menyangka akan ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Johnny akan menyiapkan pembelaan nanti di pengadilan.  

Penyidik dari Kejaksaan Agung belum mengumpulkan bukti-bukti yang cukup hingga saat ini untuk menjerat Johnny G Plate dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Kejagung tengah melanjutkan penelusuran kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022. Ini juga termasuk hubungan aset Johnny dengan perkara suap tersebut.

Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengaku belum mendapat bukti akurat terkait adanya aliran-aliran dan ke tokoh-tokoh politik senilai Rp8,32 triliun yang diduga bersumber dari hasil korupsi sepanjang tahun 2020-2022. 

Kasubdit Penyidikan Korupsi dan TPPU Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Haryoko Ari Prabowo mengatakan tim penyidiknya akan menerima bukti-bukti maupun kesaksian dari pihak manapun yang mengetahui ihwal aliran-aliran uang ke parpol yang terduga menerima rasuah tersebut.

Meski demikian, Prabowo mengungkapkan penyidikannya memang telah menemukan bukti-bukti uang korupsi BTS 4G Bakti Kemenkominfo yang mengalir ke sejumlah tempat di Provinsi NTT. 

Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Tersangka kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kemkominfo Johnny Gerard Plate mengajukan diri ke Kejaksaan Agung untuk menjadi JC atau Justice Collaborator.

Melalui pengacaranya, Achmad Cholidin, Johnny G Plate menyatakan kesiapannya menjadi justice collaborator. Dia menyebut Menkominfo non-aktif itu bersedia mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya. Tetapi hakim yang tetap akan memutuskan apakah tersangka layak menjadi JC atau tidak di persidangan.

Lebih lanjut Achmad bilang kalau siapapun tidak akan menolak menjadi JC karena rewardnya besar. Jika ditanya apakah mau menjadi JC, tentu saja jawabannya mau. 

Kesedian Johnny menjadi JC adalah buntut dari pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh meminta agar penyelidikan tentang korupsi BTS ini dibuka seluas-luasnya dan diungkap pada publik siapa saja pihak yang terlibat. Hal ini agar kasus menjadi jelas dan dari pihak keluarga memang ingin adanya keterbukaan. 

Tidak hanya itu, Johnny G Plate dilaporkan akan siap membocorkan siapa saja pihak yang paling bertanggungjawab dalam dugaan kasus korupsi ini. Pembangunan BTS tersebut sudah dilimpahkan wewenang dan diserahkan kepada Layanan Umum (BLU) BAKTI Kominfo.

Kuasa Hukum Johnny G Plate itu mengungkap jika Direktur BAKTI yang tahu apakah tanah yang akan dibangun sudah dibebaskan atau tanahnya tidak ada sengketa. Juga terkait jumlah anggaran, jumlah menara BTS yang dibangun ada berapa.

Di tempat berbeda, Mahfud MD memberi tanggapan tentang Johnny G Plate yang mengajukan diri jadi JC. Menurut Mahfud, biarkan hal tersebut diurus oleh Kejaksaan karena pengajuan JC telah memiliki persyaratannya sendiri. Menurutnya Kejaksaan yang punya wewenang untuk menentukan, tidak perlu persetujuan darinya. 

Terkait kasus ini, Ketut Sumedana mempersilahkan Plate jika mau mengajukan diri sebagai Justice Collaborator, kemudian nantinya jaksa akan mempertimbangkan ihwal keterangan Johnny Plate bisa digunakan membongkar pelaku utama dalam kasus tersebut atau tidak. 

Ketut menjelaskan kasus itu ternyata sudah sampai ke penuntut umum dan memasuki tahap 2. Maka dari itu ia mempersilahkan untuk mengajukan ke penuntut umum. Jika pernyataannya mampu membongkar pelaku utama, Ketut akan pastikan jaksa agar mempertimbangkan rekomendasi Justice Collaborator (JC) untuk Plate. Hal tersebut bisa mengurangi ancaman hukuman Plate.

Dua Pengusaha Diperiksa

Penyidik Jampidsus Kejagung dikabarkan tengah memeriksa dua pengusaha yang diduga terlibat TPPU dengan tindak pidana asal korupsi pengadaan infrastruktur  BTS 4G BAKTI Kominfo. Kedua pengusahaa tersebut adalah Pemilik PT Anugrah Mega Perkasa berinisial DT dan Direktur Keuangan PT Aplikanusa Lintasarta berinisial H.

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/6), Ketut Sumedana mengungkapkan, H dan DT sedang diperiksa sebagai saksi dalam keterlibatannya terkait penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 di BAKTI Kemenkominfo atas nama tersangka WP pada tahun 2020-2022.