google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Menimbang Perlunya Pembelajaran Tatap Muka Secara Terbatas

Suasana Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Saat Pandemi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menargetkan sekolah agar bisa menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada bulan Juli mendatang. Ada sejumlah hal yang menjadi alasan kenapa PTM bisa segera dilakukan, meski wabah pandemi Covid-19 tak kunjung usai, dan bahkan di sejumlah daerah mengalami lonjakan kasus baru.

Nadiem Makarim, selaku Mendikbud Ristek dalam Rapat Kerja yang dilakukan bersama pihak Komisi X DPR RI akhir Mei lalu menyinggung soal kebijakan PPKM Mikro yang diberlakukan. Nadiem mengatakan bahwa ketika PPKM Mikro tersebut diberlakukan dalam sebuah wilayah, maka sekolah yang ada di wilayah tersebut akan ditutup, sementara sekolah lainnya tidak. 

“Jadi apabila ada masyarakat yang merasa khawatir mohon jangan dilupakan bahwa instrumen paling penting kita apabila ada peningkatan kasus adalah PPKM Mikro. Jadi jika ada PPKM Mikro tentu sekolah tidak bisa dibuka,” kata Nadiem menerangkan. 

Menurut Nadiem, kembali dibukanya sekolah adalah sebuah hal yang penting dan mendesak, karena tempat umum lainnya sudah dibuka lebih dulu, misalnya mal dan kantor. Namun sekolah menjadi tempat pilihan terakhir yang dibuka. 

Nadiem juga menjelaskan bahwa pada dasarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas itu seharusnya sudah dimulai sejak bulan Januari, awal tahun ini. Pihak sekolah sudah diberikan izin untuk melakukan PTM secara terbatas, namun semua dikembalikan lagi kepada pihak orang tua, apakah mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tetap belajar secara online di rumah.

“Sekedar mengingatkan bahwa sejak bulan Januari lalu, semua sekolah dan daerah itu sudah diizinkan jika mereka siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Bahkan sebelum vaksinasi pun sudah diizinkan. Tapi pada saat sudah selesai divaksinasi itu, kewajiban sekolah untuk opsi tatap muka,” kata Nadiem.

Untuk menunjang proses PTM secara terbatas itu, para tenaga pendidik telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, dan sudah ada sekitar 28 persen dari total seluruh tenaga pendidik di Indonesia yang divaksin.

“Pada saat ini, ini adalah angka yang saya kira cukup luar biasa. Bahwa walaupun situasi global, dengan masalah pasokan vaksin yang sering terhambat, kita masih bisa berhasil lakukan vaksinasi 28 persen dari 5,6 juta tenaga pendidik di Indonesia dalam waktu yang cukup singkat,” tambahnya.  

Layakkah PTM Dilaksanakan?

Pemerintah pun telah menyepakati bahwa PTM secara terbatas akan mulai dilakukan pada bulan Juli 2021 nanti. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, kebijakan ini menimbulkan perdebatan di sejumlah kalangan. Utamanya adalah mengenai bagaimana langkah strategi yang akan dilakukan untuk bisa menyeimbangkan antara risiko pembelajaran dan juga risiko kesehatan.

Benarkah sekolah memang aman untuk kembali dibuka dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Lalu sejauh mana potensi penyebaran kasus Covid-19 di sekolah dan juga di masyarakat?

Jika dilihat secara umum, kasus Covid-19 yang ada di Indonesia cenderung masih fluktuatif. Sejumlah daerah memang telah mengalami penurunan angka kasus harian, namun beberapa wilayah justru sedang mengalami lonjakan kasus, bahkan penyekatan sampai harus dilakukan. 

Secara nasional, rasio positif Covid-19 berada di kisaran 11 sampai dengan 12 persen. Angka tersebut masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO, di mana rasio positif minimal berada di angka 5 persen. Hal tersebut masih belum ditambah dengan masalah jangkauan vaksinasi yang angkanya masih tergolong rendah, dan juga tes Covid-19 yang masih belum optimal. 

IDAI yang melakukan survei mengenai kesediaan pihak orang tua apakah anaknya diizinkan untuk mengikuti PTM secara terbatas di sekolah atau tidak, hasilnya bisa dijadikan rujukan. Dari hasil survei tersebut, sebanyak 23,8 persen orang tua memberikan izin anaknya ikut PTM secara terbatas di sekolah dengan catatan tidak ada kasus Covid-19 di sekolah tersebut. 

Kemudian sebanyak 15,1 persen mengizinkan anaknya ikut PTM secara terbatas apabila terjadi penurunan kasus Covid-19 di wilayah terkait. Sementara ada sebanyak 13 persen orang tua yang sama sekali tidak memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti PTM secara terbatas di sekolah apapun alasannya, selama pandemi masih mewabah. 

Jika merujuk pada data hasil survei IDAI tersebut, mengungkap bahwa masih banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan pihak terkait, khususnya pihak sekolah apabila berniat untuk menyelenggarakan PTM secara terbatas. 

Memang hasil studi menunjukkan bahwa penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah, telah menyebabkan meningkatnya learning loss atau kehilangan pembelajaran, learning poverty atau kemiskinan belajar, semakin banyaknya jumlah anak yang putus sekolah, sampai terjadinya ketimpangan pendidikan yang meluas. 

Apabila semakin lama penghentian kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka dampak yang ditimbulkan pun akan semakin besar. Dari simulasi yang dilakukan UNESCO Institute for Statistic, setiap satu bulan tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka siswa terancam akan kehilangan pembelajaran selama dua bulan. 

Jika dihitung kembali sejak dihentikannya kegiatan belajar mengajar di sekolah pada bulan Mei 2020 lalu sampai sekarang, para siswa telah kehilangan pembelajaran selama 1 tahun atau 100 persen tahun ajaran. 

Untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang semakin besar, oleh karena itu pemerintah di sejumlah negara berupaya untuk bisa dengan segera kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, meski dengan penerapan secara terbatas. Dan inilah yang kemudian menjadikan Kemendikbud meminta PTM secara terbatas bisa dilakukan pada bulan Juli nanti.

Namun meski demikian, risiko yang ada harus bisa diperhitungkan dengan matang dan langkah-langkah antisipasi sudah harus dipersiapkan apabila kebijakan PTM secara terbatas itu benar-benar akan dilaksanakan. Utamanya adalah pihak sekolah yang harus bisa memberikan rasa aman ketika PTM dilaksanakan, dan menjamin keselamatan tidak hanya para siswa tetapi juga para tenaga pendidik. 

Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah Masih Minim

Protokol Kesehatan Masih Kendor

Sebelum rencana PTM secara terbatas diungkapkan, sejumlah sekolah di beberapa daerah telah melakukan uji coba kegiatan belajar mengajar. Hasilnya, penerapan protokol kesehatan lebih mudah dilakukan di lingkungan sekolah, namun saat di luar lingkungan sekolah justru bertolak belakang. 

Dari sejumlah uji coba itu, ditemukan fakta bahwa penerapan protokol kesehatan cenderung kendur, di saat siswa berada di luar lingkungan sekolah. Data dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat misalnya menunjukkan bahwa para siswa tidak lagi menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker saat pulang sekolah. 

Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kurangnya kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Merujuk pada data di situs covid19.go.id per tanggal 10 April 2021, sebagian besar kabupaten atau kota memiliki tingkat kepatuhan pemakaian masker yang tergolong sangat rendah. Hanya 34,68 persen dari seluruh kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. 

Masalah kondisi keluarga di rumah juga harus bisa masuk dalam pertimbangan, jika PTM akan diterapkan. Dari survei IDAI, sebanyak 66 persen siswa diketahui tinggal di rumah yang di dalamnya dihuni oleh orang dengan lanjut usia dan juga anak balita. Dua kelompok tersebut, selama ini masuk dalam kelompok yang memiliki tingkat risiko tinggi terinfeksi virus Covid-19.

Skenario terburuk adalah, ketika siswa terinfeksi Covid-19 di sekolah saat kegiatan belajar mengajar, maka siswa tersebut berpotensi untuk menyebarkan virus ke anggota keluarga lainnya yang satu rumah. 

Instruksi Jokowi Soal PTM

Saat melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Senin kemarin, 7 Juni 2021. Jokowi bersama dengan Menko Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB serta Menteri Kesehatan, menyampaikan adanya lima instruksi mengenai pelaksanaan PTM yang nantinya akan digelar mulai bulan Juli. 

Poin pertama adalah Jokowi menekankan supaya PTM bisa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Kemudian poin kedua adalah mengenai besaran kuota yang hanya boleh diikuti oleh maksimal 25 persen dari total siswa yang ada. Di poin ketiga Jokowi meminta agar durasi kegiatan belajar mengajar saat PTM tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari untuk setiap minggunya. Itu pun setiap harinya juga harus tidak boleh lebih dari dua jam. 

Lalu poin keempat, pihak orang tua tetap diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya masuk sekolah atau tidak. Poin kelima menegaskan agar para tenaga pendidik harus benar-benar telah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. 

Target Vaksinasi Tenaga Pengajar Belum Tercapai

Vaksinasi Tenaga Pendidik Belum Capai Target

Sayangnya, pelaksanaan vaksinasi terhadap para tenaga pengajar sampai sejauh ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

“Progres ini tidak sesuai dengan harapan. Per hari ini, baru tervaksinasi sebanyak 1,5 juta. Itu sekitar 30 persen dari target guru dan tenaga pendidik yang tervaksinasi yang angkanya mencapai 5,6 juta,” jelas Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada awak media hari Selasa, 8 Juni kemarin. 

Padahal menurut Huda, vaksinasi terhadap tenaga pendidik itu adalah salah satu syarat mutlak jika PTM secara terbatas ingin bisa dilaksanakan. Dirinya pun merasa pesimis jika nantinya pelaksanaan PTM secara terbatas itu bisa dilakukan. 

Huda pun meminta agar pelaksanaan PTM secara terbatas bisa kembali dievaluasi untuk melihat perkembangan kondisi wabah pandemi Covid-19 yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia terlebih dahulu. 

“Saya kira, pertama kita lihat perkembangan sampai akhir Juni nanti, apakah trennya akan naik atau tidak, atau bahkan bisa melandai,” tambahnya. 

Di sisi lain Huda juga menilai bahwa kebutuhan dilakukannya PTM secara terbatas itu memang cukup mendesak. PTM bisa dijadikan upaya untuk mengembalikan psikologis anak yang sudah lama tidak lagi merasakan suasana kegiatan belajar di sekolah. Walaupun pada kenyataannya nanti dia melihat pembelajaran dengan jangka waktu dua jam juga tidak bakal begitu efektif.

“Anak-anak sudah lama kehilangan suasana sekilah. Jadi ini konteksnya adalah untuk mengobati psikologis anak. Karena itu dia ga bisa diukur selama kuantitatif efektif dan tidak efektif, tapi soal mengobat psikologi anak supaya bisa merasakan kembali suasana sekolah,” pungkas Huda.