google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Merasakan Tinggal di Wilayah Gaza Yang Sarat Konflik

Merasakan Tinggal di Wilayah Gaza

Hidup di bawah bayang-bayang peperangan dan kekerasan bukan menjadi impian setiap individu, namun ketika keadaan memaksa harus tinggal dalam kondisi seperti itu, keinginan untuk terus bisa bertahan hidup menjadi satu-satunya hal yang berharga yang bisa dimiliki. Bagaimana tidak, semua materi serasa tidak berguna ketika perang melanda. Bisa makan saja sudah menjadi anugerah luar biasa. Seperti inilah yang dialami mereka yang tinggal di Gaza, Israel. 

Gaza merupakan sebuah wilayah yang menjadi pusat konflik antara Palestina dengan Israel. Wilayah sepanjang 41 km tersebut menjadi tempat tinggal bagi dua juta orang. Konflik dengan skala terburuk selama beberapa tahun terakhir baru saja dan sedang terjadi di sana. Bahkan PBB sampai mengeluarkan peringatan akan potensi terjadinya perang dengan skala penuh. 

Saat ini penguasa jalur Gaza adalah kelompok sipil bersenjata Hamas. Mereka menguasai wilayah itu sejak tahun 2007 silam, setelah berhasil merebutnya dari tangan pasukan Loyalis Otoritas Palestina. Kedua kelompok itu sebelumnya juga terlibat perang saudara yang cukup parah. 

Karena tingginya aksi kekerasan dan potensi konflik yang tak kunjung mereda, Israel dan Mesir melakukan pembatasan sangat ketat. Mereka mengawasi dan mengatur siapa-siapa yang boleh keluar masuk wilayah itu, termasuk barang kebutuhan hidup sehari-hari warga yang tinggal di sana. 

Sudah beberapa kali pecah konflik antara kelompok Hamas dengan Israel sejak mereka menguasai wilayah itu, terbesar terjadi pada tahun 2014 dan terakhir beberapa hari yang lalu. Konflik itu tidak hanya menyisakan bangunan-bangunan yang hancur, tetapi juga ratusan korban jiwa yang kebanyakan merupakan warga sipil. 

Konflik dengan skala besar mulai terjadi pada tanggal 10 Mei, di mana Hamas menembakkan lusinan roket ke wilayah Israel, yang diklaim sebagai aksi kekerasan yang dilakukan negeri Zionis itu ke wilayah Masjid Al-Aqsa dan pengusiran keluarga Palestina di Sheikh Jarrah. Serangan roket Hamas dibalas dengan penjatuhan bom dan peluncuran rudal oleh Israel. 

Listrik Adalah Barang Mewah

Aksi saling balas serangan roket dan pengeboman itu membuat infrastruktur di wilayah Gaza porak-poranda. Dan yang paling terdampak adalah jaringan listrik. Pemadaman sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Jika sebelum terjadinya konflik masyarakat di Gaza mendapatkan listrik secara bergiliran selama delapan jam, saat terjadi perang dan pasca gencatan senjata, listrik hanya bisa digunakan paling lama tiga jam saja setiap harinya. Sebab, tidak hanya jaringan dan infrastruktur listrik saja yang rusak, tetapi juga pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik juga terganggu. 

Pemadaman Listrik Yang Rutin

Sebagai informasi, wilayah Gaza mendapat pasokan listrik yang sebagian besar dari Israel, dan sebagian lagi dari Mesir. Gaza hanya memiliki sebuah pembangkit listrik yang sangat tidak cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat di sana. 

Mereka yang memiliki dana lebih, bisa menggunakan generator. Namun sangat bergantung dengan bahan bakar diesel yang didatangkan dari Israel. Hal tersebut belum termasuk ketika Israel melakukan pemblokiran sehingga pasokan bahan bakar itu terganggu. 

Wilayah Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir, menjadi salah satu akses keluar masuk masyarakat di sana. Namun sebagian besar gerbang perbatasan itu telah ditutup oleh Mesir, sejak kelompok Hamas menguasai wilayah tersebut. Sejak tahun lalu, pembatasan semakin diperluas sebagai bagian untuk menekan penyebaran Covid-19. 

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Ocha, gerbang perbatasan Rafah ke Mesir dan juga gerbang perbatasan Erez ke Israel telah ditutup selama 240 hari dan hanya dibuka untuk 125 hari sepanjang tahun 2020 lalu. Dari data tersebut diketahui juga bahwa pada tahun 2019, tercatat sebanyak 78 ribu orang telah meninggalkan Gaza melalui gerbang perbatasan Rafah. Jumlahnya menurun menjadi 25 ribu pada tahun 2020. Penurunan itu juga terjadi di gerbang utara Erez. 

Pasca gencatan senjata, arus lalu lintas mulai bergeliat kembali. Itu adalah mayoritas konvoi bantuan yang telah mendapatkan persetujuan untuk lewat. Gerbang perbatasan hanya dibuka untuk kebutuhan pengiriman bantuan, dan untuk selain keperluan itu tidak mendapatkan izin. 

Tidak hanya ketika konflik saja akses keluar masuk begitu sulit. Untuk warga asing yang ingin masuk ke wilayah Gaza, harus meminta izin dulu kepada otoritas Mesir yang berwenang. Izin biasanya diproses setidaknya tiga sampai lima hari, itupun belum tentu diberikan. Hal ini belum termasuk kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak otoritas Mesir terhadap mereka yang mau memasuki wilayah Gaza. 

Andalkan Terowongan

Karena akses keluar masuk sangat terbatas dan berada dalam pengawasan penuh Mesir dan Israel, masyarakat Gaza pun membuat banyak sekali terowongan. Terowongan itu memiliki ujung di wilayah Mesir, yang digunakan sebagai sarana transportasi barang kebutuhan sampai dengan senjata. 

Terowongan juga dijadikan kelompok Hamas sebagai solusi blokade yang dilakukan Israel. Selain itu Hamas juga membangun banyak terowongan sebagai pusat komando bawah tanah, serta dijadikan jalur untuk mengatur dan mengeksekusi serangan terhadap Israel. 

Zona Penyangga di Wilayah Rafah

Pembatasan Lahan

Gaza termasuk salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi paling banyak di dunia. Dari data yang dimiliki PBB, ada sekitar 600 ribu pengungsi yang tinggal di Gaza. Mereka tersebar di delapan kamp yang masing-masing tentu sudah melebihi kapasitas. Para pengungsi pun tinggal penuh sesak satu sama lain. Terhitung, jumlah rata-ratanya adalah 5,700 orang setiap satu kilometer. 

Pemerintah Israel juga telah memberlakukan zona penyangga di sepanjang perbatasan antara wilayah mereka dengan wilayah Palestina. Mereka menjadikan zona penyangga itu sebagai daerah larangan untuk tinggal atau membangun pemukiman. Tujuannya adalah agar tempat itu tidak dijadikan basis serangan dan infiltrasi oleh kelompok Hamas dan pejuang Palestina. 

Akibat pemberlakuan zona penyangga itu, jumlah lahan yang tersedia sebagai tempat tinggal atau bercocok tanam pun tergerus. Zona tersebut dipenuhi puing-puing bangunan yang rusak, yang sebelumnya merupakan wilayah pemukiman penduduk. 

Layanan Kesehatan Pun Diawasi

Blokade yang dilakukan Israel dan Mesir itu tidak hanya membuat pasokan kebutuhan pangan dan bahan bakar terganggu, tetapi juga peralatan medis dan obat-obatan menjadi sangat langka. Sistem kesehatan masyarakat di Gaza pun dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Yang bertanggung jawab dalam masalah kesehatan warga Gaza ini dipegang oleh otoritas Palestina (PA).

Fasilitas Kesehatan di Gaza

Hal tersebut semakin diperparah dengan anggaran kesehatan yang jumlahnya sangat minim. PPB telah membantu operasional fasilitas kesehatan yang jumlahnya mencapai 22 unit. Namun, mayoritas unit berupa rumah sakit dan klinik itu pun telah rusak akibat serangan beberapa hari yang lalu itu. 

Warga Gaza yang membutuhkan perawatan kesehatan tingkat lanjut, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit di Tepi Barat atau Yerusalem Timur. Agar bisa dirujuk, mereka harus mendapatkan izin khusus yang dikeluarkan oleh PA dan juga pemerintah Israel. Dari data Ocha, di tahun 2019 tingkat persetujuan rujukan pasien jumlahnya mencapai 65 persen. 

Masalah kesehatan itu juga datang dari wabah pandemi Covid-19. Selama bulan April, lonjakan kasus baru jumlahnya mencapai angka 3 ribu setiap hari. Sejak wabah menyerang, tercatat lebih dari 104.000 kasus dan sebanyak 946 orang telah meninggal dunia. 

Pihak WHO sendiri sebenarnya sudah seringkali mengeluarkan peringatan, agar pembatasan gerbang perbatasan itu bisa dilonggarkan untuk kebutuhan medis dan obat-obatan. Namun upaya itu tidak menghasilkan hasil yang menggembirakan. Perawatan pasien terhalang, dan penanganan terhadap virus Covid-19 pun terhambat. 

Status Rawan Pangan Parah

Berdasarkan data PBB, sebanyak lebih dari 1 juta masyarakat di Gaza masuk dalam golongan kelompok dengan status rawan pangan sedang sampai parah. Meski sebagian besar masyarakat itu telah mendapatkan bantuan pangan. 

Pembatasan terhadap pasokan bahan pangan sebenarnya sudah mulai dilonggarkan, dan konvoi bantuan pangan pun bisa lewat. Namun konflik kemarin telah menjadi penyebab gangguan pengiriman bantuan pangan itu. 

Bantuan Pangan PBB

Warga Gaza sendiri juga sangat kesulitan untuk bisa memproduksi bahan pangan di tempat tinggal mereka. Ini tidak lepas dari kebijakan pembatasan pemerintah Israel yang memperketat akses ke lahan pertanian dan juga kegiatan penangkapan ikan. Pencabutan izin bertani di zona penyangga, telah membuat 75 ribu ton potensi produksi makanan setahun hilang. 

Pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan itu dilakukan Israel pada jarak tertentu dari bibir pantai. Warga pun memiliki lahan yang sangat minim untuk menangkap ikan. Padahal pihak PBB juga sebelumnya meminta pencabutan pembatasan penangkapan ikan, karena bisa memberikan lapangan pekerjaan dan juga sumber makanan yang murah bagi rakyat di Gaza. 

Sayangnya, bukan kelonggaran pembatasan yang didapat. Akibat konflik kemarin, Israel pun malah melarang total kegiatan penangkapan ikan dalam bentuk apapun di wilayah Gaza. 

Air Langka Sudah Biasa

Kebutuhan air untuk minum warga Gaza juga tidak bisa diharapkan. Mayoritas warga menderita kekurangan air. Jaringan air yang ada di Gaza tidak layak konsumsi. Airnya sangat asin dan seringkali tercemar limbah. Itu pun hanya diterima rata-rata enam jam setiap hari. 

Konflik terbaru juga telah menjadikan pasokan air menurun drastis. WHO sendiri menetapkan besaran kebutuhan minimal air untuk kebutuhan setiap hari adalah 100 liter untuk setiap kepala. Itu untuk kebutuhan mencuci, minum, memasak dan mandi. Namun yang ada di Gaza, konsumsi rata-rata air warganya hanya sekitar 88 liter. 

Meskipun sebagian besar rumah-rumah di Gaza sudah memiliki jaringan sanitasi yang memadai, namun instalasi pengolahan limbah tidak mampu menangani seluruh limbah yang dihasilkan. Lebih dari 100 juta liter limbah dipompa ke wilayah itu setiap harinya. Pengoperasian instalasi limbah yang baru, disebutkan baru bisa dilaksanakan akhir tahun ini. Namun terpaksa mengalami penundaan karena adanya konflik kemarin. 

Sekolah Jadi Tempat Pengungsian

Sekolah Jadi Bunker

Jangan harap juga anak-anak Gaza bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Fasilitas sekolah pun hampir tidak ada yang bisa digunakan. Karena mayoritas telah berubah fungsi menjadi bunker, dan fasilitas perlindungan. Setiap alarm serangan dibunyikan, sekolah menjadi tempat pelarian warga yang hendak menyelamatkan diri. 

Sebelum terjadinya konflik, 64 persen dari 275 sekolah yang ada di Gaza menggunakan sistem shift untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jam belajar dibagi menjadi dua shift, yakni di pagi hari dan juga sore hari. Tercatat juga ada sekitar 66 persen siswa yang bisa bertahan untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Hal itu pun hanya terbatas untuk sampai jenjang kelas enam dan paling maksimal SMA.