MK Ungkap Bansos Tidak Ada Kaitannya dengan Kenaikan Suara Paslon di Pilpres 2024

MK Ungkap Bansos Tidak Ada Kaitannya dengan Kenaikan Suara Paslon di Pilpres 2024
MK Ungkap Bansos Tidak Ada Kaitannya dengan Kenaikan Suara Paslon di Pilpres 2024

cr: ANTARA News

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terkait dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Hakim konstitusi Arsul Sani pun ikut mengulas soal dugaan adanya kejanggalan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah ketika kontestasi Pilpres 2024, yang dinilai dilakukan agar bisa meningkatkan suara dari salah satu paslon tertentu.

‘’Penggunaan anggaran perlinsos, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,’’ kata Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.

‘’Karena adanya pelaksanaan anggaran sudah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” sambung Arsul Sani.

Menurut Arsul Sani, proses yang sistematis tersebut turut terjadi dalam pelaksanaan anggaran bansos yang telah disalurkan sekaligus atau rapel, maupun yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi beserta para menteri. Hal itu adalah bagian dari siklus anggaran yang sebelunya sudah diatur untuk penggunaan serta pelaksanaannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Lembaga itu hanya bisa merujuk pada aturan perundang-undangan dalam melihat penggunaan anggaran bansos yang disalurkan kepada masyarakat.

‘’Bahwa oleh karena itu lah terkait dengan penggunaan anggaran atau realisasi APBN terkait dengan perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran, in casu APBN 2024 yang telah ditetapkan dalam UU 19/2023 tentang APBN TA 2024,’’ ungkap Arsul Sani.

Selama proses mendalami dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan Pilpres 2024, MK berhasil menemukan sederet fakta bahwa alat bukti dari kubu Anies-Muhaimin yang bisa dijadikan rujukan hakim hanyalah hasil survei dan juga keterangan ahli semata.

‘’Pembacaan atas hasil survei oleh para ahli, maupun hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh/lengkap/komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual,’’ beber Arsul sani.

‘Berlandasarkan dari hal tersebut, terhadap dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos secara nyata sudah mempengaruhi atau pun mengarahkan secara paksa pilihan bagi pemilih,’’ sambung Arsul Sani.

Tak Ada Korelasi Bansos dengan Peningkatan Suara Paslon 02

Hakim MK Arsul Sani pun menyimpulkan bahwa, MK tidak menemukan adanya korelasi antara peningkatan perolehan suara salah satu paslon Pilpres 2024 dengan penyaluran bansos yang disalurkan oleh pemerintah.

‘’Mahkamah tidak meyakini apabila adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran dana bansos dengan peningkatan perolehan suara kepada salah satu pasangan calon tertentu,’’ ujar Arsul Sani menjelaskan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin, tanggal 22 April 2024. Sidang itu juga digelar secara terbuka sekitar pada jam 09.00 WIB.

Perkara tekait dengan gugatan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar teregistrasi dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sedangkan untuk gugatan yang dilayangkan oleh pasangan nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md adalah 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Kedua pasangan capres dan cawapres itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Keduanya juga turut meminta kepada MK agar menyatakan diskualifikasi untuk pasangan nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024, dan juga memerintahkan kepada KPU supaya melakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh paslon 02.

Sebagai informasi tambahan bahwa, dalam sidang PHPU Pileg 2024 itu MK sudah menentukan tiga panel hakim konstitusi yang bakal memimpin sengketa Pileg 2024. Mahkamah Konstitusi juga sudah menjelaskan bahwa masing-masing dari ketua tiga panel hakim konstitusi tersebut. Suhartoyo sebagai Ketua MK akan menjadi Ketua Panel I, dilanjutkan pula dengan Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi Ketua Panel II, lalu ada hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi Ketua Panel III.

Disseting Opinion Hakim Saldi Isra Sebut Adanya Politisasi Bansos dan Tidak Ingin Terulang di Pilkada Serentak

Hakim Konstitusi Saldi Isra jadi salah satu dari tiga hakim yang turut menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Hakim Saldi menjelaskan bahwa pendapat berbedanya itu terkait dengan pembagian bansos untuk menaikkan elektoral adalah sebuah keniscayaan.

‘’Berdasarkan pertimbangan hukum dam fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali,’’ kata Hakim Saldi di Gedung MK, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.

Hakim Saldi pun sudah mengingatkan supaya hal serupa tidak terulang pada Pilkada Serentak 2024, perlu ada juga antisipasi penggunaan dari anggaran negara ketika pemilu. ‘’Saya mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan agar dapat mengantisipasi serta mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu mendatang,’’ jelas Saldi.

‘’Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara, atau pun oleh kepala daerah demi bisa memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan,’’ ungkap Saldi menambahkan.

HAkim Saldi menegaskan pula bahwa dalam dalil 01 terkait dengan penyalahgunaan bansos beralasan menurut hukum. ‘’Kepada seuruh calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,’’ tambah Saldi.

Hakim Saldi Ungkap Harusnya Ada Pemungkutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Sebelumnya juga, bahwa dalil dari pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos hingga mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum.  Berangkat dari hal itulah, Hakim Saldi menilai bahwa MK semestinya memerintahkan untuk diadakan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah.

‘’Demo turut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya pula mahkamah memerintahkan untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang di sejumlah daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas,’’ papar Saldi.

MK Ungkap Isi Putusan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud, Ada Dissenting Opinion

Diketahui pula bahwa MK sudah menolak untuk keseluruhan gugatan yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. ‘’Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat,’’ jelas Ketua MK Suhartoyo.

Ketua MK Suhartoyo juga turut membacakan langsung putusan untuk gugatan Anies-Cak Imin yang teregistrasi dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. ‘’Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,’’ jelas Suhartoyo.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Adapun hasilnya adalah lembaga tersebut sudah menolak gugatan yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Ketua MK Suhartoyo turut membacakan langsung putusan untuk gugatan tersebut pada pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud yang teregistrasi dengan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

‘’Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,’’ beber Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.

Dalam forum sidang tersebut, Suhartoyo sempat menyampaikan kepada kubu Ganjar-Mahfud bahwa sebagian besar isi putusan sengketa Pilpres 2024 sama dengan yang sudah dibacakan selama sidang gugatan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang teregistrasi di nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. ‘’Termasuk juga dissenting opinion hakim sepakat dianggap untuk dibacakan,” ungkap Suhartoyo.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah melaksanakan sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 hari ini, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024.. Sidang tersebut juga digelar secara terbuka sekitar pada jam 09.00 WIB.

Perkara untuk gugatan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar teregistrasi dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sedangkan untuk gugatan pasangan nomor tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud Md adalah 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kedua pasangan tersebut sudah meminta kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Keduanya juga meminta MK untuk menyatakan bahwa agar diskualifikasi pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024, dan juga memerintahkan KPU supaya bisa melakukan pemungutan suara ulang tanpa kehadiran pasangan tersebut.

Sebagai informasi tambahan dalam sidang PHPU Pileg 2024 itu MK telah menentukan tiga panel hakim konstitusi yang akan memimpin sengketa Pileg. MK pun mengungkap masing-masing ketua tiga panel hakim konstitusi tersebut. Ketua MK Suhartoyo menjadi Ketua Panel I, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi Ketua Panel II, dan hakim konstitusi Arief Hidayat menjadi Ketua Panel II.