google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

MPR dan Menkeu Berseteru, Sampai Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Belakangan terjadi suasana yang cukup panas antara sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam beberapa kesempatan, pihak yang terlihat berseteru beberapa kali melontarkan pernyataan yang cukup menyudutkan satu sama lain. 

Pimpinan MPR bahkan sampai meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Sri Mulyani dari jabatannya. Sebab, Sri Mulyani dinilai tidak lagi mampu untuk mengemban tugasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan negara.

Apa yang sebenarnya terjadi? 

Penyebab Perseteruan MPR dan Menkeu

Bambang Soesatyo, selaku orang nomor satu di MPR pada awalnya meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa lebih menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan MPR RI beberapa waktu yang lalu. 

Kekecewaan pimpinan MPR itu dikarenakan Sri Mulyani diketahui sudah beberapa kali tidak hadir untuk memenuhi undangan rapat yang diberikan MPR dan Badan Penganggaran MPR RI. Absennya Sri Mulyani dalam beberapa rapat itu juga tidak disertai oleh alasan yang jelas. Padahal, keberadaan Menkeu dalam rapat sangat dibutuhkan untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan MPR RI. 

“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul bagaimana susahnya untuk bisa berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh kami, tapi beliau tidak pernah datang. Dua hari sebelum rapat digelar, beliau selalu membatalkan kehadirannya. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” ungkap Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Menurut Bamsoet, apa yang dilakukan Sri Mulyani ini bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukan oleh pimpinan MPR, di mana pihaknya terus memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah, khususnya ketika menangani pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional. 

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI

Penyebab lain memburuknya hubungan antara MPR dengan Menteri Keuangan diketahui karena masalah anggaran. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad sebelumnya menyatakan kekecewaannya terhadap langkah Menkeu yang memangkas anggaran, di saat lembaga yang dia pimpin mengalami penambahan pimpinan menjadi 10 orang. 

Fadel Muhammad pun setuju dengan usulan rekannya, yang meminta agar Jokowi mencopot Sri Mulyani dari kursi Menkeu. 

“Kami di sini kan ada 10 orang pimpinannya, bertambah dari yang sebelumnya cuma empat orang. Tapi kenapa malah anggaran di MPR ini diturunkan, dan turun terus. Pimpinan MPR juga rapat dengan Menkeu, kami undang dia, sudah diatur waktu dan semuanya, tiba-tiba dibatalin dua hari kemudian, atur lagi, dibatalkan lagi,” ungkap Fadel. 

Sri Mulyani Beri Klarifikasi

Melalui staf khususnya, Sri Mulyani menjelaskan mengenai masalah pemangkasan anggaran MPR serta mengapa dia kerap tidak hadir memenuhi undangan rapat dari MPR. 

Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi memaparkan alasan ketidakhadiran atasannya itu dikarenakan jadwal yang bentrok dengan undangan rapat bersama presiden dan Badan Anggaran DPR. Meski demikian, pihaknya mengutus Wakil Menkeu untuk bisa hadir di rapat MPR. Sementara soal pemangkasan anggaran MPR, hal tersebut terpaksa dilakukan Menkeu karena dana tersebut dialihkan untuk memulihkan dampak pandemi.

“Undangan rapat diterima dua kali yakni pada tanggal 27 Juli 2021 yang saat itu jadwalnya bersamaan dengan rapat internal presiden, sehingga diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan. Lalu pada rapat kedua tanggal 28 September 2021, jadwalnya bersamaan dengan rapat Banggar DPR yang membahas mengenai APBN sehingga Menkeu tidak bisa memenuhi undangan rapat MPR, dan memutuskan rapat harus ditunda. 

Mengenai anggaran MPR yang dipotong, seperti yang diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat meluasnya varian Delta. Seluruh anggaran kementerian dan lembaga pun harus dilakukan refocusing empat kali. Tujuan pemangkasan ini adalah agar bisa digunakan untuk membantu penanganan Covid-19, disebabkan biaya rawat pasien yang jumlahnya mengalami lonjakan sangat tinggi, dan program akselerasi vaksinasi, serta pelaksanaan PPKM di sejumlah daerah,” tutur Yustinus menyampaikan klarifikasi dari Menkeu.

Yustinus juga menegaskan bahwa tidak hanya anggaran MPR yang dipotong, tetapi juga banyak instansi pemerintah lainnya mengalami hal yang sama. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat yang terdampak pandemi bisa mendapatkan bantuan. Namun meski dilakukan perubahan anggaran, Menkeu memastikan bahwa segala kegiatan MPR akan tetap didukung, sesuai dengan mekanisme APBN.

Sikap MPR Bisa Jadi Bumerang

Diyakini, sikap MPR yang meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan Sri Mulyani justru akan memberikan dampak negatif terhadap lembaga tinggi negara itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Pasalnya, masyarakat selama ini justru lebih bisa melihat dan merasakan kinerja yang diberikan oleh Sri Mulyani daripada MPR. 

Dengan permintaan semacam itu, masyarakat malah akan memandang bahwa sejumlah pimpinan MPR memiliki sikap kekanak-kanakan. Apalagi jika yang dipermasalahkan adalah anggaran untuk MPR, yang seharusnya tidak jauh lebih mendesak dari kepentingan rakyat banyak. 

“Sebenarnya, bentuk komunikasi politik yang semacam ini tidak perlu terjadi, dan malah akan memberikan efek bumerang terhadap pimpinan MPR itu sendiri. Jadi menurut hemat saya, hal ini justru akan bisa berbalik arah kritikannya, dan publik akan menilai negatif kepada MPR,” ungkap Kunto dalam keterangannya. 

Kunto juga menilai bahwa saat ini terjadi perbedaan popularitas yang cukup tinggi antara MPR dengan Sri Mulyani, di mana masyarakat selama ini lebih mengenal Sri Mulyani dengan kinerjanya yang dianggap sudah mampu bekerja dengan baik. 

Sementara di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa MPR tidak memiliki capaian kinerja yang baik, bahkan jarang sekali terlihat apa saja yang dilakukan selama ini. Masyarakat pun pada akhirnya akan mempertanyakan, kenapa MPR begitu marah ketika anggaran mereka dipangkas di saat masyarakat masih direpotkan dengan pandemi, dan justru membutuhkan anggaran yang lebih besar.

“Masyarakat pun akan heran, seperti apa kerja MPR sehingga butuh anggaran besar, bahkan sampai harus marah mendesak Pak Jokowi untuk memecat Bu Sri Mulyani. Ini adalah efek komunikasi politik yang buruk, dan peluang publik berada di belakang pimpinan MPR sangat kecil. Sebab MPR selama ini telah kehilangan sentuhan dengan masyarakat, terlebih saat pandemi. Sedangkan Menkeu kerap hadir di tengah masyarakat dengan beberapa programnya yang mungkin juga telah dirasakan secara langsung oleh mereka,” tambah Kunto. 

Seberapa Besar Gaji Yang Didapat Pimpinan MPR?

Pimpinan MPR yang begitu marah karena anggaran mereka dipangkas oleh Menkeu Sri Mulyani, menimbulkan rasa penasaran di benak masyarakat. Lantas hal tersebut memicu pertanyaan berapa besar gaji para pimpinan MPR hingga begitu getol meminta kenaikan anggaran. 

Jajaran Pimpinan MPR RI

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 mengenai Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi negara, gaji yang diterima adalah sebagai berikut:

  • Ketua MPR mendapatkan gaji pokok Rp5,04 juta
  • Wakil Ketua MPR mendapatkan gaji pokok Rp4,62 juta
  • Anggota MPR yang tidak merangkap mendapatkan uang kehormatan Rp1,75 juta

Selain gaji pokok mereka juga mendapatkan fasilitas, seperti rumah dan kendaraan dinas serta kebutuhan lainnya untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Itu juga belum termasuk sejumlah tunjangan seperti tunjangan listrik dan telepon, aspirasi, kehormatan, komunikasi sampai dengan tunjangan yang dipergunakan untuk meningkatkan fungsi pengawasan. 

Ada juga tunjangan lainnya seperti yang sudah diatur dalam Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No.Ku.00/9419/DPR RI/XII/2010, di antaranya adalah tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan untuk dua anak yang masing-masing sebesar 2% dari gaji, uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp18,9 juta, tunjangan beras Rp30,09 juta per jiwa setiap bulan dan PPh Pasal 21 sebesar Rp2,69 juta. 

Jawaban Istana Soal Desakan Pecat Sri Mulyani Oleh MPR

Desakan pimpinan MPR agar Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani pun didengar pihak Istana, dan langsung mendapatkan tanggapan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan pengangkatan atau penggantian jabatan seorang menteri, adalah hal prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. 

Selain menjelaskan soal wewenang pemberhentian dan pengangkatan menteri, Pratikno juga memaparkan bahwa sampai dengan detik ini, belum ada rencana untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Dirinya juga menampik adanya sejumlah isu yang menyebutkan akan adanya reshuffle kabinet. Sebab, saat ini pemerintah lebih memilih untuk fokus dalam menangani wabah pandemi Covid-19, terlebih ada varian baru yang kembali mengancam.

Oleh karena itu, Pratikno pun meminta rekan-rekannya yang saat ini menjabat sebagai menteri atau wakil menteri tidak ambil pusing mengenai adanya isu soal reshuffle, dan tidak perlu khawatir jika jabatan mereka akan diganti. Dirinya pun berharap para menteri dan wakil menteri untuk bisa tetap bekerja seperti biasanya, dan tidak termakan isu yang justru akan menghambat kinerja mereka. 

“Kalau itu kan sebenarnya urusan presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, itu hak prerogatif presiden. Setahu saya juga tidak ada rencana soal reshuffle. Jadi pokoknya semua menteri tetap bekerja saja seperti biasa, semua wakil menteri juga tetap kerja,” jelas Pratikno. 

Presiden Jokowi Saat Berdialog Dengan Sri Mulyani

Bagaimana Nasib Sri Mulyani Ke Depan?

Tidak sekali ini saja Sri Mulyani mendapatkan serangan politik agar dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan yang sedang diemban. Tercatat pada tahun 2010 lalu, dia juga didesak untuk mundur oleh DPR RI, yang saat itu sedang membahas soal kasus Bank Century. 

Namun, kondisi kali ini yang terjadi sangat jauh berbeda dengan masalah 11 tahun yang lalu itu. Pasalnya, saat ini Sri Mulyani diyakini tidak akan goyah sedikitpun karena mendapatkan dukungan penuh, dari pemerintah utamanya presiden dan juga masyarakat. 

“Tahun 2010 silam Sri Mulyani terpaksa harus mengakhiri masa pengabdian dan sampai meninggalkan Indonesia karena tidak mendapat dukungan politik. Kini, diserang lagi tetapi mendapat dukungan penuh dari presiden dan masyarakat,” kata Yustinus menjelaskan. 

Lalu apakah pernyataan Yustinus soal dukungan dari presiden itu benar adanya? Memang sampai sekarang belum ada pernyataan khusus dari Jokowi terkait hal ini, namun jika melihat apa yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno, sepertinya pihak istana lebih condong untuk memberikan dukungan kepada Sri Mulyani.