Parpol Koalisi Perubahan AMIN Dikabarkan Merenggang, Sudirman Said Beri Respons

Parpol Koalisi Perubahan AMIN Dikabarkan Merenggang, Sudirman Said Beri Respons
Parpol Koalisi Perubahan AMIN Dikabarkan Merenggang, Sudirman Said Beri Respons

Sudirman Said selaku Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) langsung memberikan respons terkait dengan kabar renggangnya dalam Koalisi Perubahan pendukung pasangan capres dan cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sudirman mengungkapkan bahwa merenggangnya Koalisi Perubahan disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, jelas Sudirman, ialah adanya perbedaan kepentingan dalam pasangan calon (paslon).

‘’Saya kan selalu mengatakan ada 3 entitas. Yang pertama paslon, paslon tentu saja juga punya kepentingan mengurus partai, yang satunya punya kepentingan mengurus sendiri dan segala macam,’’ jelas Sudirman Said dalam sesi wawancara di Padepokan Kalisoga, Brebes, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024.

‘’Itu pasti dalam kondisi ini jikalau dikatakan agak renggang ya jadi hal yang wajar lah kan urusannya berbeda lagi. Lain halnya kalau pasangan datang dari satu partai,’’ jelas Sudirman.

Kemudian, Sudirman menjelaskan bahwa, penyebab kedua ialah entitas (partai) pengusung paslon menganggap tugasnya sudah selesai. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa ketiga partai politik (parpol) pengusung AMIN adalah NasDem, PKB, dan PKS.

‘’Entitas kedua adalah entitas koalisi yang bertiga itu. Yang bertiga itu terbentuk karena adanya kesepakatan sesuatu jalan yang mungkin sebagai koalisi mereka merasa sudah bertugas mengusung calon ya sudah selesai, karena kan mereka bersepakat mengusung calon saja, calonnya bertanding lalu hasilnya begitu. Sekarang entitas calon yang memproses ke MK. Jadi ini punya batas waktu,’’ kata Sudirman menambahkan.

Kemudian, Sudirman memaparkan pula bahwa faktor ketiga penyebab renggangnya Koalisi Perubahan yakni adanya otonomi bertindak dari setiap parpol (partai politik).

‘’Yang terakhir adalah entitas partai politik yang masing2 punya otonomi mau bersikap. Mungkin sebagian akan mempertimbangkan bergabung dengan yang menang, sebagian merasa lebih tepat berada di luar jadi ketiga entitas ini memiliki tantangan punya prioritas punya strategi masing-masing yang tidak bisa diseragamkan,’’ beber Sudirman.

Namun, Sudirman berpandangan sikap tersebut merupakan hal yang wajar saja terjadi dalam dunia politik.

‘’Saya sih melihatnya ini suatu normal saja dan proses transisi ini adalah sangat menentukan arahnya mau kemana tapi apapun sikap dari partai2 itu Pak Anies kan bukan bagian dari partai jadi mesti menghormati sikap masing2 partai,’’ pungkas Sudirman Said menambahkan.

Sebelumnya juga, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Sudirman Said menjelaskan bahwa, pihaknya jelas akan menghormati apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 pada 22 April 2024 mendatang.

‘’Ya, kita mesti hormati apapun keputusannya,’’ kata Sudirman di Padepokan Kalisoga, Brebes pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024.

Sudirman Said Sebut Harus Move On Usai Putusan MK

Lebih lanjut lagi, Sudirman berpesan supaya pihak yang kalah ataupun menang untuk tidak memberikan reaksi secara berlebihan. ‘’(Pihak) yang kalah (jangan) terus menangis dan (pihak) yang menang tidak boleh (bersikap) jumawa dan merasa mendapatkan semua yang diperoleh,’’ kata Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Sudirman meyakini bahwa MK bakalan menimbang pernyataan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam Sidang PHPU Presiden Tahun 2024.

‘’Apapun keputusan yang telah diambil oleh MK dengan paparan bukti-bukti, paparan kejadian, suara masyarakat, suara guru besar, suara orang-orang pintar, pengirim surat yang disebut dengan amicus curiae sebagai sahabat pengadilan, saya punya keyakinan atau harapan besar bahwa MK akan menempatkan itu sebagai catatan-catatan penting dalam bernegara,’’ jelas Sudirman dia.

‘’Tugas mereka adalah sebagai lembaga konstitusi oleh karena itu segala sesuatu yang membahayakan harus dicatat sebagai sesuatu peringatan,’’ Sudirman menambahkan.

Minta Kepada Pihak Pemenang untuk Merangkul

Sudirman menjelaskan pula bahwa kedua pihak supaya segera kembali seperti semula usai putusan dibacakan karena ada banyaknya permasalahan yang ada.

‘’Setelah proses itu selesai ada baiknya kita semua segera move on, segera menata sebab nanti yang menang kan harus beres-beres menyusun kabinet menyiapkan pilkada lagi. Lalu, jangan lupa juga keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja,’’ kata Sudirman.

Dirinya pun berharap supaya pihak yang nantinya memerintah (eksekutif) bisa mengambil talenta-talenta terbaik Indonesia agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

‘’Pemimpin politik ada dalam jalur masing-masing namun teknokrat kan bisa diambil dari mana saja. Jadi ambil saja orang-orang terbaik untuk masuk ke dalam tim eksekutif sebab sudah puluhan tahun lamanya kita investasi mengirim anak-anak muda Indonesia ke berbagai negara untuk belajar berbagai macam hal demikian,’’ papar Sudirman.

Sudirman Said mengungkapkan pula bahwa ketika berlangsung pergantian pemerintahan adalah waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada talenta yang telah disiapkan sebelumnya.

‘’Ini jadi kesempatan karena tiap 5 tahun ada perputaran kepemimpinan. Ini adalah peluang yang baik untuk panen investasi yang sebelumnya telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun,’’ ungkap Sudirman.

Serahkan Kesimpulan, KPU Yakin MK Bakal Menolak Gugatan dari Anies dan Ganjar

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah menyerahkan secara resmi, kesimpulan dari sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK. Adapun untuk penyerahan kesimpulan yang dipimpin langsung oleh Muhammad Afifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

‘’Kami telah menyerahkan kesimpulan beserta alat bukti tambahan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini,” jelas Afif kepada awak media, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024.

Afif meyakini pula bahwa, sebagai pihak termohon bakal memenangkan perkara sengketa Pilpres 2024. Hal ini disebabkan, seluruh dalil dari para pemohon dan fakta persidangan tidak membuktikan ada dugaan kecurangan dalam proses Pilpres 2024.

Diketahui pula pemohon dalam sengketa Pilpres 2024 ini adalah kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

‘’Karena itu KPU melalui Kesimpulan tersebut meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak bisa diterima dan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan serta menyatakan dengan sah, benar, dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa,’’ tegas Afif lagi.

Afif juga telah merinci, KPU RI sudah menyerahkan total 139 alat bukti yang terbagi untuk 2 perkara, yakni perkara 1 yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan perkara 2 yang diajukan oleh Ganjar Pranowo-Mahfud.

‘’Perkara 1 ada sebanyak 68 alat bukti, dan untuk perkara 2 ada sebanyak 71 alat bukti. Alat bukti KPU tersebut berisi dokumen-dokumen terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Pusat,’’ kata Afif menjelaskan.

Sirekap Dirancang Sebagai Alat Transparansi Pemilu, Bukan untuk Kecurangan

Masalah Sirekap yang terus dipersoalkan oleh para pemohon, Afif memastikan bahwa hal tersebut juga telah tertulis dalam kesimpulan. Dalam penjelasannya, Sirekap bukanlah alat untuk berbuat curang namun sebaliknya, sebagai cara dilakukan KPU supaya Pemilu 2024 berjalan secara transparan.

‘’Dokumen yang berhubungan dengan penjelasan Sirekap sebagai alat bantu dan sarana transparansi penyelenggaraan pemilu, beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. KPU juga menghadirkan 1 ahli dan 2 saksi fakta yang menjelaskan tentang Sirekap,’’ ungkap Afif.

‘’KPU juga sudah meyakini bahwa yang mulia Majelis Hakim Konstitusi bakal menilai secara objektif berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan,’’ tandas Afif.

Kata Jubir MK Sidang Sengketa Pilpres Digelar Kembali pada 22 April 2024

Fajar Laksono selaku Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa sidang sengketa pilpres 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih belum selesai. Sidang berikutnya bakalan digelar pada pekan depan.

‘’Sidang lagi pada 22 April 2024,’’ ungkap Fajar ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, pada hari Senin, 15 April 2024.

Fajar mengungkapkan pula pada agenda sidang pada 22 April 2024 ialah pengucapan keputusan. Yang artinya adalah MK sudah tidak ada lagi pemanggilan saksi, namun tetap dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Tidak Hanya Anies Baswedan, PKS Hendak Menyaring Nama Non-Kader untuk Pilgub DKI 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang menjaring kader maupun non kader untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Khoirudin sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta, menjelaskan bahwa partainya memang amat terbuka pada kandidat non kader yang mumpuni untuk diusung maju Pilkada DKI Jakarta. Sehingga, kata Khoirudin, siapa saja yang senafas dengan PKS bakal dipertimbangkan.

‘’Buat kita (PKS) siapa saja yang bisa menjalankan platform silahkan, kami akan terima. Nilainya sama dengan kader kalau dia bisa menjalankan platform (PKS), ayuk jadi gubernur Jakarta, buat Jakarta,’’ ungkap Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada hari Kamis, 18 April 2024.

Menurut Khoirudin sendiri, partainya akan menjaring sejumlah nama potensial non kader untuk maju pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Kata Khoirudin, selain nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, juga ada pula nama tokoh-tokoh non kader PKS lainnya yang hendak dipertimbangkan PKS untuk maju Pilgub DKI Jakarta 2024.

‘’Kita akan menjaring juga tentu bukan hanya Pak Anies, di belakang Pak Anies ada banyak orang-orang yang bagus dan keren yang perlu kita komunikasikan untuk mewujudkan Jakarta lebih baik,’’ katanya lagi.

Terlebih lagi, sambung Khoirudin, dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bakal ada 15 urusan pusat yang menjadi tanggung jawab Jakarta. Sehingga, katanya, sosok cagub potensial diperlukan untuk bisa menghadapi tantangan dan peluang baru Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.

‘’Kita masih diskusi (sosok-sosoknya) namanya masih dirahasiakan nanti pada waktunya kita akan buka, paling tidak kita masih menunggu hasil sidang MK dulu deh, biar suasana lebih dinamis,’’ jelas dia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah melakukan jajak pendapat supaya mencari tahu nama-nama yang potensial untuk diusung maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 mendatang.

‘’Saya mengawal calon-calon karena saya ketua DPW DKI Jakarta. Saya di internal PKS sudah melakukan jajak pendapat keluar lah nama-nama dari kader dan non kader,’’ kata Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada hari Kamis, 18 APril 2024.

Menurut Khoirudin sendiri, PKS sudah menentukan sejumlah indikator siapa sosok pilihan untuk didukung maju di Pilkada Jakarta 2024. Indikator yang ia maksud adalah yang bisa melaksanakan platform PKS.