google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Partai Buruh Dibangkitkan, Siap Bertarung di Pemilu 2024

Deklarasi Partai Buruh Siap Pemilu 2024

Setelah menggelar Kongres pada awal pekan ini di Jakarta, secara resmi Partai Buruh kembali dihidupkan. Pendeklarasian kembali partai tersebut juga diikuti dengan penetapan susunan pengurus partai untuk periode 2021 – 2026. Yang terpilih untuk memimpin Partai Buruh adalah Said Iqbal yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh (KSPI). 

Said Iqbal saat dimintai keterangan oleh awak media mengatakan bahwa Partai Buruh telah memenuhi syarat untuk didirikan sebagai partai sesuai dengan aturan dan perundang-undangan Pemilu yang berlaku. Dirinya juga menyebut Partai Buruh telah memiliki susunan kepengurusan yang di 34 Provinsi di Indonesia. 

Dirinya berharap partai yang dia komandoi itu mampu bersaing dengan partai politik lainnya dan lolos Pemilu 2024. Iqbal begitu yakin jika partainya telah sangat siap untuk bertarung di kontestasi pemilu yang akan datang. 

“Dengan mengucap bismillah dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Partai Buruh siap untuk mengikuti Pemilu 2024,” tegas Iqbal. 

Partai Buruh mengklaim telah memiliki konstituen yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 10 juta orang. Mayoritas konstituen itu berasal dari kelas pekerja, termasuk para petani, buruh, nelayan, sopir sampai dengan tenaga pendidik. 

Secara terperinci dijelaskan oleh Said Iqbal bahwa basis konstituen tersebut berasal dari 11 organisasi kerakyatan, di mana di dalamnya berisi empat konfederasi buruh paling besar di Indonesia yakni, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), serta Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI).

“Di KSPI sendiri ada sekitar 2,2 juta orang, KSPSI Andi Gani lebih besar lagi hampir mencapai 3 juta buruh. Lalu di KSBSI kurang lebih ada 200 ribuan orang, KPBI lebih dari 50 ribu dan mendekati 100 ribu, sementara SPI menyebar di 25 provinsi dengan aliansi-aliansi petani,” terang Said Iqbal. 

Susunan Kepengurusan Partai Buruh

Susunan kepengurusan dari Partai Buruh telah diumumkan juga di hari yang sama, di sidang paripurna yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Berikut ini susunan kepengurusan Partai Buruh untuk periode 2021-2026, merujuk pada situs resmi partai tersebut.

  • Presiden : Said Iqbal 
  • Wakil Presiden : Agus Supriyadi
  • Sekretaris Jenderal : Ferry Nurzarli
  • Bendahara Umum : Luthano Budyanto
  • Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah
  • Ketua Mahkamah : Riden Hatam Aziz
  • Ketua Badan Pendiri : Sony Pudjisasono.

Partai Buruh berjanji bahwa susunan kepengurusan partainya tidak akan menerapkan sistem turun temurun seperti dinasti keluarga, yang kini kerap terjadi di beberapa partai politik lainnya. Semua kader yang tergabung di Partai Buruh akan memiliki hak, kewajiban dan suara yang sama. Menonjolkan azas yang merangkul untuk mencari jalan terbaik dalam setiap permasalahan yang akan dihadapi, dan bekerja bukan hanya sekedar untuk mengejar jabatan. 

“Partai Buruh bukan partai dinasti, ini bukan partai keluarganya Iqbal atau Sonny, bukan partai yang hanya karena ada orang punya uang yang bisa memiliki partai. Tidak. Ini adalah partai rakyat,” tegas Iqbal dalam kongres yang diadakan secara virtual tersebut. 

Setelah mendeklarasikan diri, Partai Buruh akan secepatnya melengkapi segala kebutuhan administrasi untuk mengikuti verifikasi KPU agar bisa ikut pada Pemilu 2024 mendatang. Target pertama yang akan dikejar Partai Buruh adalah menggandeng semua elemen buruh yang ada di 34 provinsi di Indonesia.

Sumber Pendanaan

Salah satu faktor utama penunjang kelangsungan sebuah partai politik, tentunya adalah uang. Demikian juga dengan Partai Buruh yang mengaku sudah memiliki susunan skema pendanaan. Said Iqbal memaparkan bahwa sumber pendanaan Partai Buruh berasal dari iuran para anggotannya.  

Perhitungan yang dilakukan Partai Buruh adalah, jika semisal dari 10 juta konstituen maka setidaknya akan ada 1% yang militan, dan menurut Said Iqbal itu adalah kader sejati. Dia memperkirakan nantinya akan ada setidaknya 100 ribu kader militan yang akan membayarkan iuran secara sukarela dengan jumlah yang besar. 

“Pendanaan Partai Buruh berasal dari iuran. Diperkirakan ada 10 juta konstituen, dan 1% dari itu berarti 100 ribu kader adalah militan yang akan kami minta iuran secara sukarela. Itu sudah pernyataan siap 100 ribu anggota kader buruh tani, nelayan termasuk juga para guru honorer,” kata Iqbal.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyepakati adanya iuran yang jumlahnya sebesar Rp50 ribu untuk setiap kader. Dari hitung-hitungan yang dilakukan, dengan 100 ribu anggota, maka itu bisa mencapai 5 miliar.

Partai Buruh Kembali Dibangkitkan

Janji Bagi-Bagi Uang

Partai Buruh berharap mampu lolos verifikasi KPU dan juga ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Jika nantinya lolos verifikasi, kemudian masuk dalam kontestasi Pemilu 2024 dan berhasil mendapatkan kursi di parlemen, mereka berjanji akan membagikan bantuan uang untuk 100 juta lebih penduduk Indonesia setiap bulan. Jumlah uang yang akan dibagi-bagikan setiap bulan itu sebesar Rp500 ribu. 

“Kalau nantinya Allah memang berkehendak menghantarkan kita lolos dari verifikasi KPU, tidak usah muluk-muluk berbagi dengan rakyat. Apa bentuknya? Kasih makan rakyat. Setiap rakyat nanti akan dikasih rekening setiap bulan,” ungkap Iqbal. 

Membagikan uang ke rakyat sebesar Rp500 ribu setiap bulan itu menurut Iqbal jauh lebih baik daripada pemberian bantuan-bantuan sosial yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Iqbal mengaku hal tersebut terinspirasi dari apa yang dilakukan pemerintah Bolivia dan Brasil, dan dirinya optimis kebijakan yang sama akan berhasil diterapkan di Indonesia. 

“Penduduk kita 260-an juta, kita beri ke setengahnya, 100 juta orang. Nah 100 juta dikali Rp500 ribu per bulan, cuma Rp50 triliun. APBN kita ada Rp2 ribu triliun. Kurangi anggaran lain yang aneh-aneh, integrasikan BLT dan bansos lainnya,” tambah Iqbal. 

Beda Partai Buruh Dulu dan Sekarang

Visi utama Partai Buruh adalah untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sejahtera atau Welfare State. Partai Buruh yang baru dideklarasikan ini disebut berbeda dengan Partai Buruh yang lama. 

Sebagai informasi, Partai Buruh diketahui pertama kali dibentuk pada tahun 2003 silam oleh Muchtar Pakpahan dan Sony Pudjisasono. Sayangnya, partai itu gagal di Pemilu dan akhirnya dibubarkan. Setelah beristirahat selama lima tahun, partai itu dibangkitkan kembali. 

Untuk bisa mewujudkan negara yang sejahtera, ada tiga prinsip yang wajib dilaksanakan. Pertama adalah kesetaraan kesempatan, kedua adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata, dan terakhir adalah tanggung jawab publik. 

Tiga prinsip tersebut selanjutnya diturunkan ke sasaran kerja partai yang dibagi dalam 13 kelompok, antara lain :

  1. Kedaulatan rakyat
  2. Lapangan kerja
  3. Pemberantasan korupsi
  4. Jaminan sosial
  5. Kedaulatan pangan, ikan dan ternak
  6. Upah yang layak
  7. Pajak yang berkeadilan
  8. Hubungan industrial
  9. Lingkungan hidup, HAM dan masyarakat adat
  10. Perlindungan perempuan dan anak
  11. Pemberdayaan kelompok difabel
  12. Perlindungan dan advokasi tenaga honorer
  13. Penguatan koperasi dan BUMN
Lambang Partai Buruh

Adapun tujuan utama dari dibangkitkannya Partai Buruh ini dicerminkan dalam lambang partai. Pada lambang partai itu tampak nama Partai Buruh dengan ukuran besar, kemudian ada gambar padi 33 bulir dan 3 rumpun padi. Lalu di bagian bawahnya terdapat tulisan yang menjadi tujuan utama partai yakni, Negara Sejahtera. Partai Buruh menggunakan warna dasar oranye, yang juga diterapkan ke atribut partai lainnya. 

Selain menjelaskan mengenai lambang dan misi utama partai, Said Iqbal juga mengungkap adanya perbedaan Partai Buruh yang sekarang dan yang dulu. Partai Buruh yang lama dijelaskan hanya didukung oleh satu saja organisasi serikat buruh, dan itu adalah SBSI. Sedangkan Partai Buruh yang baru mendapatkan dukungan dari 11 organisasi buruh yang tersebar di penjuru negeri. 

11 Organisasi buruh tersebut kemudian ditetapkan sebagai pendiri atau pemilik Partai Buruh yang baru. 11 Organisasi buruh itu antara lain adalah :

  1. Pengurus Partai Buruh yang lama yaitu Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), 
  2. Rumah Buruh Indonesia yang dibentuk oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), 
  3. Organisasi Rakyat Indonesia yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, 
  4. Rumah Buruh Indonesia yang diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
  5. Serikat Petani Indonesia (SPI), 
  6. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), 
  7. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, 
  8. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, 
  9. Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia, 
  10. Gerakan Perempuan Indonesia.
  11. Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia

Dibangkitkan Karena Omnibus Law

Partai Buruh berjanji akan menyuarakan aspirasi seluruh elemen buruh yang ada di Indonesia, sebab sekarang ini kondisi buruh makin memprihatinkan dan kesulitan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Melihat kondisi yang demikian, Partai Buruh pun dibangkitkan kembali. Menurut Said Iqbal, Omnibus Law terus menghilangkan hak-hak buruh dalam bekerja. Bahkan menurutnya kebijakan soal masalah ketenagakerjaan di Indonesia jauh lebih kapitalis jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. 

“Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang men-trigger Partai Buruh untuk dihidupkan kembali. Kami ingin berjuang secara parlemen, bukan lagi sekedar berunjuk rasa di jalanan. Indonesia sudah melebihi Amerika yang super kapitalis. Karyawan kontrak diulang-ulang, upah UMSK tidak ada lagi, UMK nilai kenaikannya kecil,” jelas Iqbal. 

Di negara industrialis lainnya seperti Inggris, Selandia Baru sampai Australia, Partai Buruh juga sudah ada. Oleh karena itu, keinginan untuk kembali membangkitkan Partai Buruh ini sangat tinggi. 

Jadi Alternatif di Pemilu 2024

Firman Noor selaku Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) menyebut bahwa hadirnya kembali Partai Buruh di perpolitikan Tanah Air bisa menjadi pilihan alternatif masyarakat pada Pemilu mendatang. 

Alasannya adalah karena selama ini belum ada parpol yang mampu menyuarakan aspirasi para buruh secara maksimal. Meski nantinya tidak ada jaminan bahwa para buruh akan memilih partai tersebut, sebab mayoritas dari mereka sudah memberikan suaranya ke partai lain. 

Oleh karenanya, meski dengan tujuan yang sangat menjanjikan, Partai Buruh wajib berjuang keras, utamanya dalam menyediakan pendanaan dalam jumlah besar, memiliki ketokohan dan jaringan yang kuat dan luas. Ketokohan di Partai Buruh perlu untuk ditingkatkan lagi, karena mereka baru memiliki tokoh yang sejauh ini hanya dikenal di lingkungan para buruh, dan terasa asing di masyarakat umum.