google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional Gegara Lonjakan Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional Gegara Lonjakan Covid-19

Pemerintah mengeluarkan keputusan baru mengenai aturan hari libur nasional. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa akan ada dua hari libur nasional yang akan dilakukan perubahan serta pada Natal tahun ini cuti bersama akan ditiadakan. Pihaknya menjelaskan bahwa alasan di balik keputusan tersebut adalah karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum terlihat membaik, dan bahkan cenderung semakin mengkhawatirkan dengan lonjakan pasien yang terus meningkat.

Adapun dua libur nasional yang mengalami perubahan itu adalah untuk hari libur memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang pada awalnya pada tanggal 10 Agustus, dimundurkan menjadi tanggal 11 Agustus 2021. Kemudian hari libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang awalnya diperingati tanggal 19 Oktober, diundur menjadi tanggal 20 Oktober 2021. Sementara itu untuk hari libur dalam rangka cuti bersama Hari Raya Natal 2021 yang seharusnya diperingati tanggal 24 Desember akan ditiadakan. 

“Pemerintah memutuskan untuk mengubah dua hari hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama,” jelas Muhadjir lewat konferensi pers yang digelar secara virtual hari Jumat kemarin. 

Muhadjir menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan perubahan hari libur nasional itu telah sesuai dengan arahan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Jokowi meminta agar hari libur nasional yang sebelumnya telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk dilakukan peninjauan ulang. 

Lebih lanjut, SKB Tiga Menteri yang dimaksud adalah yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Ikhtiar Redakan Wabah Covid-19

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan bahwa keputusan yang telah diambil oleh pemerintah yang kemudian mengubah hari libur nasional adalah bentuk dari ikhtiar guna meredam merebaknya virus Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan.

Keputusan itu pun telah mendapatkan kesepakatan dari sejumlah pihak terkait seperti Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziah, dan juga Menag Yaqut Cholil Qoumas. Sebelumnya, rapat untuk membahas keputusan tersebut telah dilakukan bersama Menko PMK Muhadjir Effendy. 

“Saya kira ini telah sejalan dengan keinginan kita semua untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari Covid-19. Jadi ikhtiar ini sejalan dengan program vaksinasi dan upaya mengkampanyekan protokol kesehatan,” ungkap Yaqut. 

Dirinya pun juga menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya memahami sangat dalam mengenai perasaan warga yang biasanya melakukan bermacam kegiatan pada sejumlah hari-hari keagamaan. Pihaknya pun memutuskan untuk menghilangkan dua hari libur lainnya seperti yang telah diputuskan dalam rapat tersebut.

“Jadi, meski pandemi masih ada di mana-mana, belum hilang seluruhnya, tapi hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap umat beragama,” tambah Yaqut.

ASN Dilarang Cuti di Hari Kejepit

Dalam kesempatan yang sama, Menpan RB Tjahjo Kumolo juga menjelaskan bahwa pemerintah melarang semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengambil hak cuti mereka saat hari libur yang berdekatan, atau biasa disebut hari kejepit. 

“Jangan sampai nanti hari Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa libur. Terus nanti semua ASN minta cuti pada hari Senin. Nah ini dilarang, silahkan cuti di hari lain saja,” tegas Tjahjo. 

Menurut Tjahjo larangan tersebut juga merupakan bagian dari arahan yang telah disampaikan Jokowi sebelumnya, agar semua pihak pemerintah dan yang berwenang untuk bisa lebih fokus dalam menangani pandemi Covid-19. 

Selain itu Tjahjo juga menegaskan bahwa untuk saat ini tidak ada juga yang namanya cuti bersama. Surat Edaran Menpan RB nomor 67 sebelumnya yang mengatur soal Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara juga dijelaskan Tjahjo masih berlaku. 

Tak Ada Lockdown Kementerian

Sebelumnya muncul isu bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan lockdown di seluruh kementerian karena lonjakan Covid-19 yang semakin parah dalam beberapa hari belakangan. Isu tersebut muncul yang berawal dari usulan sejumlah kementerian dan lembaga setelah ditemukannya kasus positif baru di kantor pemerintahan tersebut. 

“Ada usulan beberapa kementerian, lembaga, dan juga instansi karena stafnya ada yang positif di kantor yang jumlahnya meningkat. Walau yang positif bawaan dari luar, mungkin keluarga atau lingkungan tempat tinggal,” kata Tjahjo. 

Namun Tjahjo kemudian menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya itu bahwa hal tersebut hanya cuman isu semata. Sampai sekarang pihak pemerintah sama sekali belum membahas mengenai rencana lockdown di seluruh kantor kementerian atau lembaga yang ada di Jakarta. 

Pihaknya menegaskan masih berpedoman pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 67 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa sebanyak 75 persen pegawai bisa bekerja di kantor untuk wilayah yang sudah rendah risiko Covid-19-nya. 

“Kami belum ada rencana membahas opsi lockdown di kantor pemerintahan. Tetap berpedoman pada SE PAN-RB Nomor 67 dengan memperhatikan zona merah Covid DKI dan kondisi yang ada di masing-masing perkantoran,” jelas Tjahjo kepada wartawan.