google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Pengusaha Meradang Anies Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen

Anies Baswedan Saat Menemui Para Buruh Yang Berunjuk Rasa

Penetapan upah minimum untuk tahun 2022 kini memasuki sebuah babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan revisi pada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022. Kenaikan yang dilakukan sebesar 5,1% dari sebelumnya. 

Tentu saja, keputusan Anies tersebut disambut hangat oleh para pekerja. Terlebih, mereka sebelumnya telah melakukan serangkaian aksi unjuk rasa untuk menolak keputusan kenaikan UMP sebelumnya yang dianggap tidak memuaskan. Bahkan mereka saat itu menganggap kenaikan UMP besarannya tidak lebih baik dari sewa toilet. 

Pemutusan kenaikan rata-rata UMP tahun 2022 oleh pemerintah itu juga sempat menjadi polemik. Di mana sejak masih dalam tahap pembahasan, para buruh sudah lantang untuk menolak hitung-hitungan kenaikan UMP karena pemerintah berpatokan pada metode penghitungan yang telah tercantum pada UU Cipta Kerja. 

Pada saat itu, pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan UMP tahun 2022 rata-rata sebesar 1,09%. Angka tersebut diambil dari perhitungan data ekonomi yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS). 

Padahal, para buruh berharap kenaikan UMP untuk tahun 2022 setidaknya bisa naik sebesar 10%. Melihat keputusan kenaikan rata-rata UMP oleh pemerintah hanya 1,09%, buruh pun menggelar aksi massa di sejumlah daerah guna menolak kebijakan tersebut. Tak terkecuali kantor dinas Gubernur DKI Jakarta yang menjadi sasaran unjuk rasa massa buruh, di mana hampir setiap hari didatangi. 

Anies Baswedan sendiri sebelumnya memutuskan untuk menaikkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp4.453.935 atau naik Rp37.749. Massa buruh yang menggeruduk kantor Anies, menuntut agar Gubernur DKI itu mau merevisi kenaikan UMP sebesar 4% sampai 5%. 

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memaparkan, apabila kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar itu dibagi 30 hari, maka jumlahnya lebih lebih kecil dari sewa toilet umum yang hanya Rp2 ribu untuk sekali masuk. 

“Jika dibagi dengan 30 hari untuk hidup, berarti kenaikan upah minimum itu per hari sekitar Rp1.300. Untuk membandingkan saja kalau kita masuk ke toilet umum, di terminal atau stasiun itu kita bayarnya Rp2 ribu. Itu artinya kenaikan gaji buruh oleh Gubernur DKI dihargai di bawah biaya toilet umum,” ungkap Said Iqbal dalam sebuah konferensi virtual beberapa waktu yang lalu.

Aksi massa buruh yang menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta itu pun mendapatkan atensi dari Anies Baswedan. Saat menemui massa buruh yang berunjuk rasa, Anies sepakat jika kenaikan UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) angkanya tidak cocok jika diterapkan di Jakarta. Menurut Anies, kenaikan UMP sebesar itu terlalu kecil.

“Formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak akan bisa sesuai. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk para buruh yang ada di Jakarta,” jelas Anies. 

Anies Revisi Kenaikan UMP

Mendengar pernyataan Anies itu, para buruh pun berharap orang nomor satu di DKI Jakarta itu bisa memegang janjinya, untuk melakukan revisi kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022. Dikatakan, bahwa Anies akan menyelesaikan revisi kenaikan UMP itu pada tanggal 16 Desember 2022. 

Meski terlambat dua hari dari janji, pada tanggal 18 Desember 2021 Anies secara resmi melakukan revisi atas kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Jika sebelumnya hanya naik Rp37.749, Anies merevisinya menjadi Rp225 ribu, atau kenaikannya mencapai 5,1%. 

“Dengan dinaikkan sebesar Rp225 ribu untuk setiap bulan, maka saudara kita para pekerja ini bisa menggunakannya sebagai dana tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting dari ini semua adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau para pekerja ini tidak mengalami penurunan,” tutur Anies dalam keterangan resminya. 

Selain itu, Anies beralasan bahwa revisi kenaikan UMP tersebut juga menyesuaikan dengan angka inflasi yang ada di Jakarta. 

“Selama ini kenaikan UMP itu selalu lebih besar dari besaran inflasi, inflasi itu kenaikan harga, sementara UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi yang di Jakarta sebenarnya 1,1%, kalau pakai formula Kementerian naiknya 0,8%, itu yang mengganggu rasa keadilan. Bagaimana bisa buruh upahnya naik hanya 0,8% padahal biaya hidupnya naik 1,1%,” beber Anies. 

Keputusan itu juga dijelaskan Anies dengan mempertimbangkan proyek pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dari faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada, di dapatkanlah angka pastinya, yakni 5,1%. Menurut Anies, kenaikan sebesar itu akan memberikan rasa adil bagi para buruh, sementara untuk pengusaha jumlah tersebut masih bisa terjangkau. 

“Angka 5,1% itu diharapkan bagi para buruh bisa memberikan rasa keadilan, bagi para pengusaha masih angka yang terjangkau. Jadi ini adalah sebuah jalan tengah yang harapannya bisa memberikan keadilan bagi kita semua,” tambahnya.

Menurut Anies, penetapan kenaikan UMP di DKI Jakarta berbeda dengan di provinsi lain. Jika di provinsi lain ada UMP untuk tingkat provinsi dan ada juga UMK untuk tingkat kabupaten atau kota. 

“UMP untuk DKI Jakarta itu berbeda dengan provinsi lainnya. Kalau di provinsi lain itu ada UMP tingkat provinsi, dan ada juga UMK tingkat kabupaten atau kota. UMP di Jakarta untuk semuanya, karena tidak ada lagi kabupaten atau kota,” pungkas Anies. 

Para Buruh Bersuka Cita Anies Revisi Kenaikan UMP DKI 2022

Kenaikan UMP DKI Jakarta Ditolak Pengusaha

Keputusan revisi hingga 5,1% itu pun disambut hangat oleh para pekerja. Sementara di sisi lain, para pengusaha merespon revisi kenaikan UMP itu merugikan mereka. Bahkan para pengusaha tersebut bakal menyeret Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

“Sejumlah pengusaha bakal membawa masalah ini ke ranah, katakanlah ke ranah hukum. Jadi paling tidak, mungkin akan ke PTUN dalam hal ini,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz. 

Apindo DKI Jakarta juga menyatakan bahwa pihaknya menolak keras adanya keputusan mengenai kenaikan UMP yang sebesar 5,1% itu, karena hal tersebut tidak hanya memberatkan para pelaku usaha tetapi juga telah menyalahi peraturan yang ada. 

Menurut Apindo, langkah yang diambil Anies Baswedan itu melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia wajib menetapkan besaran UMP sebelum 21 November 2021. 

Dalam mengeluarkan kenaikan UMP sebelumnya pada tanggal 21 November 2021 sebesar 0,85%, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 Tahun 2021 mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022. Namun dengan adanya revisi kenaikan UMP, bagi Apindo Anies telah melanggar regulasi yang dia tetapkan sendiri sebelumnya. 

“Sekarang merevisi Kepgub tersebut, itu yang sangat kami sayangkan karena hal itu melanggar regulasi. Lalu apakah dari Kepgub yang lama itu ada kesalahan? Kalau yang lama memang ada kesalahan, kami akan setuju adanya perubahan. Tetapi kalau tidak ada kesalahan kenapa mesti direvisi? Tegas Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman.

Nurjaman melanjutkan bahwa pada dasarnya permasalahan ini bukan pada besar atau kecilnya kenaikan UMP, tetapi lebih pada adanya tidaknya regulasi yang mengatur perubahan tersebut. 

Saat ini pihak dari Apindo memang mengaku belum mengetahui isi salinan dari Kepgub yang baru, yang bakal diterbitkan guna merevisi kebijakan Anies sebelumnya. Pihaknya akan lebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak Pemprov DKI, guna membahas kenaikan UMP tersebut. 

Namun di sisi lain, pihaknya masih akan tetap memastikan untuk mengambil jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika nantinya Kepgub soal kenaikan UMP 5,1% itu tetap akan diterbitkan. Dirinya berharap agar Anies tidak menerbitkan Kepgub soal kenaikan UMP 5,1%, karena bisa dipastikan akan menimbulkan kegaduhan di dunia usaha. Terlebih saat ini para pengusaha masih banyak yang terdampak pandemi. 

“Kami nantinya akan melakukan pendekatan kepada pemerintah DKI Jakarta, para stakeholder dan sejumlah pengusaha di Jakarta, untuk secara bersama-sama menyikapi Kepgub yang akan ditetapkan oleh Pak Gubernur. Tentunya, upaya yang kami lakukan, termasuk juga kemungkinan adanya upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN nanti,” terang Nurjaman.

Sejumlah Pekerja Sebuah Pabrik Konveksi

Pengusaha Tunggu Klarifikasi Kemenaker

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meminta klarifikasi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, atas keputusan Anies yang merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1%. Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini adalah dari Kemenaker. Mereka juga mempertanyakan apakah keputusan Anies tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. 

“Tentunya kami dari para pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, karena mereka yang bertanggung jawab dalam menegakkan aturan dan regulasi yang terkait dengan penetapan UMP. Kami menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pihak pemerintah pusat, untuk bisa meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan kenaikan UMP tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” jelas Ketua Umum HIPPI DKI JAkarta Sarman Simanjorang. 

Menurut pihak HIPPI, Kemenaker harus bisa berperan aktif dalam mengawal regulasi yang telah ditetapkan untuk bisa memberikan kepastian hukum untuk dunia usaha. Sebab, akan ada hal yang ditakutkan jika pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan berupaya tidak produktif, karena di sisi lain juga mereka sedang berjuang untuk bisa pulih dari pandemi. 

Namun, HIPPI mengaku tetap akan menghormati segala itikad baik dari Anies Baswedan dalam melakukan perubahan terhadap angka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, karena juga hal tersebut dilakukan dalam rangka memperjuangkan nasib warganya. Meski semuanya harus memiliki dasar hukum dan regulasi.