google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Peran Indonesia Dalam Kudeta Junta Militer Myanmar

Aksi Kekerasan Buntut Kudeta Militer Myanmar

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pernyataan sebelumnya mengenai sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia atas kudeta yang dilakukan militer di Myanmar. Jokowi mengatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia sudah sangat jelas, menginginkan kekerasan yang terjadi akibat kudeta itu segera dihentikan dan semua pihak terkait bisa melakukan dialog. 

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi ketika dirinya melakukan pertemuan secara virtual dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel di Istana Bogor, Selasa 13 April kemarin. 

“Dialog di antara mereka diharapkan untuk bisa segera dilakukan, guna mengembalikan demokrasi, stabilitas dan juga perdamaian di Myanmar,” ungkap Jokowi lewat keterangan tertulisnya. 

Saat bertemu secara virtual dengan Angela Merkel, Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengusulkan untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang fokusnya membahas isu yang ada di Myanmar. Persiapan untuk konferensi itu pun saat ini dijelaskan Jokowi terus dilakukan.

“Dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan,” tambahnya. 

Jumat pekan lalu, tanggal 19 Maret 2021, Jokowi mendesak digelarnya dialog dan rekonsiliasi yang bertujuan untuk memulihkan demokrasi, perdamaian dan juga stabilitas di Myanmar. Jokowi juga mendesak agar tindak kekerasan oleh militer tidak lagi dilakukan yang bisa menyebabkan semakin bertambahnya korban jiwa yang berjatuhan. Prioritas utamanya adalah keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat Myanmar. 

Sebagai informasi, pertemuan bilateral yang dilakukan Jokowi dengan Angela Merkel itu digelar satu hari setelah dilakukannya pembukaan Pameran Hannover Messe 2021. Indonesia sendiri telah ditunjuk untuk menjadi mitra atau partner country dan Merkel memberikan penghargaan kepada Indonesia karena telah bersedia menjadi partner country itu. 

Merkel meyakini bahwa kemitraan yang terjalin bisa semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman. Merkel juga mengatakan bahwa tahun depan Indonesia bakal menjadi Ketua dari G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Oleh karena itu, harapan Merkel adalah Jerman bisa melakukan sinergi prioritas kerja yang baik dengan indonesia. 

“Menjadi suatu kehormatan bagi Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023,” tutup Jokowi.

Korban Jiwa Tembus 510 Orang

Terkait pernyataan Jokowi yang menyoroti aksi kekerasan di Myanmar saat bertemu dengan Angela Merkel, hingga saat ini sudah lebih dari 510 orang yang meninggal dunia di tangan pasukan militer Myanmar. Mayoritas korban jiwa itu terjadi dalam sejumlah aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi itu meluas hingga memicu terjadinya pembakaran sejumlah pabrik yang diketahui didanai oleh pemerintah Cina. Hal tersebut tidak lain menjadi buntut dari pemerintah Cina yang dituduh berada di balik kudeta yang dilakukan pasukan militer Myanmar. Cina dituduh memberikan dukungan ke pasukan militer. 

Baca juga Kudeta Militer Myanmar Di Tengah Transisi Menuju Demokrasi

Atas pembakaran sejumlah pabrik itu, Cina pun meminta bantuan kepada Junta Militer yang direspon dengan penempatan lebih banyak aparat keamanan di sejumlah area vital dan penting yang diketahui memiliki hubungan erat dengan Cina. 

Melihat semakin banyaknya korban yang berjatuhan, memuat dunia internasional naik pitam. Uni Eropa misalnya, yang secara terang-terangan akan memberikan sanksi berat terhadap para jenderal militer Myanmar yang terlibat dalam aksi kudeta dan kekerasan terhadap rakyat Myanmar. 

Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT ASEAN Bahas Myanmar

Sementara itu, menengok pada pertemuan bersama antara Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah dengan Perdana Menteri Malaysia Mohyiddin Yasin, dihasilkan kesepakatan bahwa KTT ASEAN yang membahas konflik yang terjadi Myanmar akan diadakan di Jakarta.

Dalam pertemuan itu sayangnya tidak menyebutkan kapan KTT ASEAN itu akan digelar. Informasi yang dihimpun dari pernyataan yang dikeluarkan Jokowi, menyatakan bahwa KTT ASEAN harus segera digelar, dan kemungkinan besar akan dilakukan pada bulan April ini. 

Protes Kudeta Militer Myanmar

Nasib WNI di Myanmar

Konflik dan aksi kekerasan Junta Militer Myanmar secara tidak langsung juga memberikan dampak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di negara itu. Meski situasi semakin mencekam, Duta Besar RI untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan bahwa kondisi WNI yang ada Myanmar masih aman. 

“Aman, mayoritas WNI terkonsentrasi di daerah Yangon,” ungkap Iza lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada awak media. 

Sampai sekarang, pihak KBRI masih belum mempertimbangkan adanya kemungkinan melakukan evakuasi WNI untuk bisa meninggalkan Myanmar, dan pihaknya juga belum mengeluarkan himbauan maupun desakan bagi WNI untuk segera keluar dari negara itu. 

Dari data yang ada, sekitar 312 WNI masih berada di Myanmar, dan jumlahnya berangsur berkurang karena sudah mulai banyak WNI yang memutuskan untuk meninggalkan Myanmar dan kembali ke Indonesia menggunakan transportasi pesawat.

Sejauh ini, pihak KBRI hanya mengeluarkan himbauan agar para WNI yang berada di Myanmar untuk bisa tetap tenang dan berdiam diri mengurangi hingga sekecil mungkin untuk keluar dari kediaman mereka dengan menghindari bepergian termasuk bekerja jika memang tidak begitu mendesak.

Perang sipil di Myanmar sepertinya sudah tidak terelakkan lagi, di mana di daerah perbatasan antara Myanmar dan Thailand sudah terjadi bentrokan besar antara pasukan militer dengan kelompok milisi etnis minoritas tertua di negara itu yakni Persatuan Nasional Karen (KNU).

Kudeta Myanmar Disebut Tiru Kudeta Soeharto 

Pakar politik mengatakan bahwa militer Myanmar sepertinya telah mengadopsi pelajaran yang salah dari proses transisi yang terjadi di Indonesia. Pihaknya juga mengatakan bahwa jajaran petinggi militer Myanmar telah terinspirasi oleh aksi percobaan kudeta pada Soeharto di era reformasi.

Adalah Asisten Profesor dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara Jindal Global University yakni Nehginpao Kigpen yang menyayangkan bahwa aksi Junta Militer Myanmar itu sebagai hasil kesalahan penyerapan ilmu secara luas.

“Sebelum Myanmar beralih ke pemerintahan semi-sipil di tahun 2011 silam, pimpinan militer mempelajari model transisi demokrasi yang ada di Indonesia,” ungkapnya. 

Yang membedakan Myanmar dengan Indonesia yang kemudian menjadi penyebab melencengnya kudeta militer sekarang ini adalah bahwa Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menganut demokrasi modern, dengan masyarakat sipil yang telah mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan Indonesia itu juga didukung oleh tingkat kepercayaan publik terhadap militer yang juga sangat tinggi.

Konflik Aparat Militer dengan Warga Sipil Myanmar

“Angkatan bersenjata yang dihormati dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik bahkan dari presidennya sendiri, menjadikannya model yang patut ditiru,” tambahnya. 

Dirinya menyebut bahwa Myanmar telah meninggalkan pelajaran paling berharga dari bab kedua sejarah yang dimiliki Indonesia. 

“Militer Myanmar mungkin telah terinspirasi oleh bara api rezim Orde Baru di Indonesia, namun mereka telah gagal menyerap pelajaran dari transisi demokrasi yang ada. Pada April 1998, Soeharto menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat, dan kemudian memilih untuk mengalihkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada sang wakil, yakni BJ Habibie,” tutur Nehginpao. 

Dirinya juga memberikan penjelasan bahwa setelah pemimpin dari politik sipil mengambil alih pemerintahan, peran keterlibatan militer dalam politik juga secara sengaja mengalami pengurangan bertahap. 

Inilah yang menjadi sorotan Nehginpao, karena sebenarnya militer Myanmar telah menunjukkan niat untuk melakukan transfer kekuasaan kepada kelompok sipil namun sayangnya langkah itu terhenti tanpa jelas apa penyebabnya.

“Militer telah membuat undang-undang pemilu yang melarang siapa pun yang telah dijatuhi hukuman untuk bergabung dengan partai politik, yang kemudian mengharuskan Liga Nasional Untuk Demokrasi (LND) mengusir sang pemimpin yakni Aung San Suu Kyi saat hendak berpartisipasi, yang kemudian memaksa partai itu dan sejumlah sekutu partai melakukan pemboikotan pemilihan umum tahun 2010,” pungkas Nehginpao dalam pernyataannya itu.