google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Perlawanan 75 Pegawai KPK Yang Terancam Dinonaktifkan

Protes TWK Pegawai KPK

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik, karena hasil dari tes tersebut menyatakan bahwa sebanyak 75 anggota atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lulus. Akibatnya mereka terancam dipecat. Padahal, sebagian besar dari nama-nama yang tidak lulus itu merupakan sosok senior yang selama ini kerap menjadi bagian pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Sebut saja salah satunya adalah Novel Baswedan. 

Karena muncul nama-nama yang tidak lulus TWK dan mereka ini terancam diberhentikan dari tugas, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Jokowi memberikan penjelasan bahwa hasil dari TWK itu sebenarnya tidak bisa serta-merta dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos mengikuti tes. 

Bagi Jokowi, TWK itu dinilai sebagai tambahan masukan untuk melakukan pembenahan di tubuh KPK.

“Hasil dari TWK terhadap para pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah dalam memperbaiki KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta-merta dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos dalam tes,” ungkap Jokowi lewat video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden. 

Jokowi menambahkan apabila hasil TWK itu menunjukkan adanya kekurangan pada personal anggota KPK, sebenarnya kekurangan tersebut bisa diperbaiki dengan mengadakan pendidikan kedinasan guna meningkatkan wawasan kebangsaan. Tak hanya itu, hasil TWK alangkah lebih baik bisa dijadikan momentum untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan di level individu maupun organisasi. 

Jokowi juga menyatakan persamaan pandangan dengan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa proses peralihan status kepegawaian anggota KPK untuk menjadi ASN tidak boleh malah merugikan hak para anggota KPK tersebut. 

Dengan demikian, Jokowi pun meminta agar sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini seperti para pimpinan KPK, Menpan RB, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengambil langkah tindak lanjut terhadap ke-75 anggota KPK yang tidak lulus TWK itu dengan prinsip-prinsip seperti di atas. 

Diselamatkan Pernyataan Jokowi

Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang juga termasuk dalam 75 nama anggota KPK yang tidak lulus tes TWK, menyambut positif apa yang dikatakan oleh Jokowi soal hasil tes tersebut. Pasalnya, akibat dari hasil tes TWK itu, para pegawai KPK yang tidak lulus dituding tidak memiliki nasionalisme, dan cenderung memiliki masalah ideologi. Padahal kenyataan yang ada tidak seperti itu, karena selama ini para pegawai KPK tersebut dikenal memiliki integritas tinggi dan menjadi sosok pilar dalam langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Penyidik Senior KPK Novel Baswedan

“Pernyataan dari Bapak Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan miring dan itu bagus sekali, karena memberantas korupsi memang diperlukan adanya dukungan dan ketika dipersepsikan seperti itu adalah hal yang sangat berbahaya dan jelek sekali,” tutur Novel Baswedan.

Novel pun kembali menegaskan bahwa apabila Presiden telah menyampaikan sebuah arahan yang tegas dan jelas, maka itu sudah menjadi menjadi kewajiban bagi seluruh aparatur negara untuk melaksanakannya. Apabila menentang apa yang telah diucapkan oleh Presiden, maka hal itu akan memunculkan masalah baru lagi. 

TWK sebagai bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dianggap Novel memiliki masalah tersendiri dan sudah selayaknya untuk dicurigai. Menurutnya, TWK justru dijadikan kesempatan pihak-pihak tertentu untuk menyingkirkan pegawai KPK. 

“Kami ini statusnya masih pegawai KPK, belum menjadi ASN. Mestinya tanggung jawab berada di pimpinan KPK. Sehingga dalam melaksanakan TWK itu, pimpinan KPK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam hal peralihan status menjadi ASN, baru ada kaitan dengan pihak Kemenpan, BKN dan bidang-bidang terkait,” tambah Novel menjelaskan. 

Serangan ke Pimpinan KPK

Sujanarko selaku Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK juga turut menanggapi pernyataan Jokowi yang menolak untuk melakukan pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK. Sujanarko pun meminta agar pimpinan KPK bisa dengan tanggap dan cepat untuk mengambil sikap atas pernyataan Jokowi tersebut.

“Kepala negara kan sudah mengeluarkan statement, sudah memutuskan. Mau apa lagi yang digoreng-goreng? Mau apa lagi yang dimasak-masak? Apakah mau melawan perintah Presiden?” tegas Sujanarko. 

Masalah soal hasil TWK dan nasib 75 pegawai KPK itu sebenarnya bisa cepat selesai, apabila para pimpinan KPK memang memiliki niatan yang baik. 

“Sebetulnya kalau semuanya memiliki niatan yang baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai rekomendasi. Jadi kira-kira prosesnya bisa selesai hari ini atau besok, supaya republik ini tidak selalu ribut,” tambah Sujanarko. 

Di tempat yang berbeda, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum di Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang meminta agar pimpinan KPK untuk bisa segera mencabut Surat Keputusan Nomor 652 mengenai penonaktifan 75 pegawai yang tidak lulus TWK. 

Sejauh ini, Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya tidak kunjung mengambil sikap setelah Presiden Jokowi memberikan pernyataannya. 

“Enggak ada tindak lanjut. Makanya itu yang kita pertanyakan kok tidak ada tindak lanjut apa-apa begitu. Padahal seharusnya bisa langsung dilakukan. Paling awal yang bisa dilakukan adalah mencabut SK yang sudah diterbitkan sebelumnya,” kata Rasamala. 

Bagi Rasamala, keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan pegawai KPK yang tidak lulus TWK dianggap melanggar hukum. Dalam hal ini, Rasamala merujuk pada putusan yang dikeluarkan MK sebelumnya yang menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh sedikit pun memberikan kerugian hak para pegawai KPK. 

Dari situ Rasamala menilai bahwa keputusan untuk memberhentikan pegawai KPK tersebut termasuk dalam hal yang merugikan hak pegawai KPK. Oleh karenanya, dirinya dengan sejumlah pegawai KPK lain, akan terus memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar tersebut. Salah satunya adalah dengan melaporkan hal ini sebagai bentuk maladministrasi ke Ombudsman RI. 

Laporkan Pimpinan KPK ke Ombudsman

Kelima pimpinan KPK pun telah dilaporkan ke Ombudsman RI oleh 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Adapun dasar dalam pelaporan itu dijelaskan dalam beberapa poin.

“Pertama pimpinan KPK dianggap telah menambahkan metode alih status pegawai KPK bukan hanya melalui pengangkatan, tetapi juga melalui pengujian. Keduanya bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda. Pasal 20 ayat 1 Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian TWK, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, HAM dan kepastian hukum,” ujar Sujanarko yang mewakili para pegawai KPK. 

Kemudian, pimpinan KPK juga dinilai telah menyelenggarakan sendiri TWK tanpa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini pun dikatakan Sujanarko tidak diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN dan UU No 19 Tahun 2019 mengenai KPK. 

Selanjutnya, para pimpinan KPK juga melibatkan lembaga lainnya dalam melaksanakan TWK.

Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 dan juga Pasal 18 serta 19 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. 

Sujanarko juga mengatakan bahwa pimpinan KPK menggunakan hasil TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai. Sebenarnya, jika merujuk pada peraturan yang berlaku, tidak ada ketentuan semacam itu. 

“Pegawai KPK diminta membuat serta menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai. Lalu pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari TWK yang melampaui batas kewenangannya. Tindakan semacam ini tentunya bertentangan dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019,” tambah Sujanarko saat menjelaskan poin-poin dasar pelaporan ke Ombudsman. 

Sujanarko pun meminta agar pihak Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap semua pimpinan KPK terkait dengan kebijakan TWK itu. Selain itu, dirinya juga meminta agar pihak Ombudsman mengeluarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan yang menyatakan bahwa Firli Bahuri dan juga pimpinan KPK lainnya telah melakukan tindakan maladministrasi. 

Pimpinan KPK Diprotes Soal TWK

Pimpinan KPK Tak Gentar Dilaporkan ke Ombudsman

Setelah para pegawai KPK yang tidak lulus TWK melapor ke Ombudsman, pimpinan KPK mengaku tidak ambil pusing atas hal itu. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya menghargai langkah para pegawai KPK yang melapor ke Ombudsman itu. 

“Pimpinan KPK menghargai hak setiap warga negara, termasuk pegawai KPK yang menggunakan hak hukumnya untuk melapor ke Ombudsman RI jika menemukan pelayanan publik atau administrasi yang diduga terjadi maladministrasi, termasuk jika kami yang diadukan,” ungkap Ghufron. 

Nantinya, para pimpinan KPK mengaku akan siap untuk mengikuti prosedur pelaporan pihaknya ke Ombudsman. 

“Kami akan memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang akan dilaksanakan oleh Ombudsman RI,” jelas Ghufron.

Tidak Berniat Pecat Pegawai KPK

Setelah kegaduhan semakin memanas, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya angkat bicara. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada keinginan sedikit pun untuk memecat 75 pegawai KPK yang tidak lulus dalam TWK. 

“Kami ingin pastikan, sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat dan tidak pernah juga berpikir untuk menghentikan pegawai secara hormat maupun tidak hormat,” tegas Firli di Gedung KPK. 

Secara khusus, Firli memberikan apresiasi terhadap pernyataan yang dilontarkan Jokowi mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. 

Dirinya pun kembali menjelaskan bahwa sebenarnya diadakannya TWK itu sebagai bagian dari amanat UU No 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Aturan tersebut telah merujuk pada Pasal 1 UU KPK yang mengatur proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang sejatinya hanya diberikan dalam jangka waktu dua tahun saja. 

“Kalau dihitung, ini sudah setahun setengah, berarti kami hanya punya waktu tinggal empat bulan saja,” kata Firli. 

Penanganan Kasus Korupsi Mandek

Dampak dari polemik 75 pegawai KPK yang terancam dipecat karena tidak lulus TWK cukup signifikan. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi yang ditangani para pegawai itu terpaksa mandek, karena mereka dinonaktifkan. Sebut saja seperti kasus pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, kasus e-KTP dan juga kasus bansos Covid-19.

Tidak hanya penanganan kasus korupsi saja yang mandek, tetapi tugas kerja KPK lainnya juga mengalami gangguan. Pada akhirnya, masalah ini juga merugikan publik secara luas. 

“Kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Paling tidak mengalami gangguan. Tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerjasama internasional, biro SDM, biro hukum, semuanya pun mandek. Jadi apabila semakin cepat masalah ini selesai, akan semakin baik,” tutur Sujanarko.