google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Plat Nomor Khusus Anggota DPR RI Berpotensi Tambah Masalah Baru

Plat Nomor Khusus Anggota DPR RI Berpotensi Tambah Masalah Baru

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mengeluarkan peraturan baru yang dianggap sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Peraturan ini malah lebih cenderung menunjukkan ekslusifitas jabatan mereka. Aturan baru tersebut akan menjadikan para anggota DPR RI bisa menggunakan plat nomor khusus untuk kendaraan yang mereka miliki. 

Nantinya sebanyak 575 anggota DPR RI akan mendapat plat nomor tersebut, yang alasannya diharapkan bisa menjadi penanda sehingga masyarakat bisa mengenali para wakilnya saat berada di jalan raya. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa plat nomor kendaraan khusus itu merupakan produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Selanjutnya pihak Sekretariat Jenderal DPR dan juga Kapolri akan mengeluarkan aturan sebagai bagian dari penerapan aturan yang disahkan MKD. 

Dasco mengatakan, alasan plat nomor khusus untuk kendaraan anggota DPR RI agar masyarakat bisa dengan lebih mudah mengenali mereka ketika berada di Kompleks Parlemen Senayan, atau saat berada di jalan raya. Ini juga termasuk apabila anggota DPR kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. 

“Kemarin kan banyak keluhan katanya itu mobil anggota DPR yang melanggar lalu lintas, lampu merah, tapi itu tidak bisa dibuktikan, apa betul? Tapi kalau sudah pakai identitas dari institusi dan ada nomor anggotanya, jadi gampang dikenali. Sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti oleh MKD dan diawasi oleh masyarakat,” ungkap Dasco. 

Polri Sosialisasikan Plat Nomor Khusus Anggota DPR

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diterbitkan oleh MKD, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan sebuah surat telegram yang berisi himbauan untuk kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajaran anggota Polri di seluruh tingkat wilayah mengenai keberadaan dari plat nomor khusus untuk kendaraan anggota DPR RI itu.

Surat telegram yang baru saja dikeluarkan itu bernomor STR/164/III/YAN/1.2/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang juga telah dibubuhi oleh tandatangan Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono. 

Diterbitkannya surat telegram untuk sosialisasi plat nomor khusus kendaraan milik anggota DPR itu dikonfirmasi oleh Kasubdit STNK Dit Regident Korlantas Polri Kombes M Taslim Chairuddin. 

“Surat telegram tersebut untuk mensosialisasikan kepada jajaran, Kapolda dan lainnya kalau ada aturan di DPR terkait nomor plat baru,” jelas Taslim saat dimintai keterangan wartawan.

Dijelaskan juga oleh Taslim bahwa telegram itu merujuk kepada penerbitan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Penerbitan dan Penggunaan STNK dan TNKB Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Nantinya dengan adanya peraturan itu, pihak Polri bisa memberikan identitas khusus serta pengamanan kendaraan bermotor para pimpinan dan juga anggota DPR RI, sebagai bagian dari kelancaraan pelaksanaan giat konstitusional. 

Surat telegram itu juga menjelaskan mengenai detail dari plat nomor khusus tersebut. Di antaranya yakni adanya logo DPR RI, memiliki bentuk persegi panjang, warna hitam sebagai dasar di kolom nomor, warna silver pada bagian logo dan juga garis pinggir, serta nomor kendaraan akan menggunakan warna silver. 

Nomor plat khusus itu pun akan diberikan oleh aparat berwenang pada kendaraan bermotor yang sebelumnya telah terdaftar lewat BPKB dan STNK serta TNKB. 

Penampakan Kendaraan Dengan Plat Nomor Khusus

Saat mengunjungi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tampak sebuah kendaraan milik anggota DPR RI yang sudah terpasang plat nomor khusus baru itu. Adalah sebuah mobil dengan jenis SUV warna hitam yang kedapatan telah menggunakan plat nomor tersebut. Mobil itu sedang terparkir di halaman Gedung Nusantara III. 

Penampakan Plat Nomor Khusus Kendaraan Anggota DPR RI

Terlihat di plat nomor khusus itu sebuah lambang atau logo DPR RI, yang kemudian diikuti oleh dua digit kode dalam bentuk nomor dan juga angka romawi. Bedanya dengan plat nomor kendaraan pada umumnya, di plat itu tidak terlihat adanya karakter huruf. 

Dari tampilan secara keseluruhan, plat nomor itu mirip dengan plat untuk jajaran TNI yang berbeda pada penggunaan warna, di mana TNI dominan menggunakan warna hijau-hitam dan untuk anggota DPR ini menggunakan warna hitam-silver. 

Plat Nomor Khusus DPR Tidak Berfaedah

Tentu saja, aturan tersebut tidak serta merta bisa diterima oleh publik. Hal ini terbukti dengan banyaknya kritikan yang dialamatkan kepada kebijakan baru tersebut. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) misalnya, melihat bahwa aturan itu sangat tidak tepat. Aturan itu justru seolah ingin menunjukkan anggota DPR bersikap eksklusif. 

Padahal seharusnya para anggota DPR itu memiliki sikap yang merakyat, atau setidaknya seperti orang-orang yang mereka wakili. 

“DPR memang pejabat negara, tetapi tidak harus eksklusif seperti itu. Apalagi namanya wakil rakyat, seharusnya merakyat, tidak harus pakai nomor eksklusif atau istimewa,” kata Leo kepada awak media yang meliput. 

Selain itu, adanya aturan plat nomor khusus itu malah lebih banyak menimbulkan kekhawatiran baru. Misalnya plat itu bisa saja nanti malah dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk mendapatkan prioritas saat berada di jalan raya, di saat macet misalnya atau sebagai bahan untuk terhindar dari pelanggaran hukum. 

Dirinya pun meminta sebaiknya aturan pemberian plat nomor khusus itu bisa dibatalkan saja. Karena sejauh yang bisa dipahami, aturan itu tidak memberikan faedah sama sekali untuk masyarakat luas. 

Hal yang senada juga diutarakan oleh Indonesia Traffic Watch (ITW). Edison Siahaan selaku Ketua Presidium ITW mengatakan bahwa plat nomor khusus anggota DPR itu bisa saja nanti dipalsukan atau ditiru oleh mereka yang tidak bertanggung jawab atau yang sebenarnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk menggunakannya. Salah satu tujuannya adalah agar mereka bisa bebas tilang. 

“Kemungkinan akan banyak nomor plat DPR yang palsu nantinya. Hanya untuk supaya bisa bebas dari tilang,” kata Edison menjelaskan. 

Edison juga menilai tidak ada urgensi atau alasan yang sangat mendesak di balik penerapan kebijakan pemberian plat nomor khusus kepada anggota DPR itu. Ia menduga hal itu hanya agar para anggota DPR bisa lolos dari tindakan aparat saat mereka melanggar lalu lintas.

Hanya Timbulkan Masalah Baru

Tak hanya masalah urgensi yang menjadi pertanyaan di benak publik, tetapi kebijakan yang dibuat oleh anggota DPR itu hanya memberikan kesan bahwa mereka sekedar ingin ikut-ikutan terlihat berbeda seperti mobil dinas yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Hal ini justru hanya berpotensi menimbulkan sejumlah masalah baru lain.

Apalagi jika pada penerapannya nanti, plat nomor khusus itu malah dipakai oleh kendaraan pribadi. Selain berpotensi dijadikan penyalahgunaan seperti penipuan atau gagah-gagahan di jalan raya seperti yang banyak terjadi belakangan, ada kekhawatiran juga bahwa nanti aparat polisi yang bertugas di jalan raya tidak berani untuk memberikan penindakan apabila anggota DPR itu melakukan pelanggaran.

“Paling penting jika nantinya ada anggota DPR yang melanggar lalu lintas di jalan, apakah nanti polisi berani untuk memberikan surat tilang dan penindakan? Jangan-jangan justru dengan TNKB itu ada perlakuan khusus juga,” tegas pengamat transportasi Djoko Setijowarno.

Oleh karena itu Djoko meminta agar pihak-pihak terkait bisa memberikan kepastian, sebab tanpa menggunakan plat khusus saja sudah seringkali terjadi kasus-kasus di jalan raya yang menunjukkan arogansi dari para anggota DPR yang melanggar aturan. Namun pada akhirnya tidak ada tindakan yang tegas diberikan, karena yang melanggar adalah anggota DPR. 

“Adanya model TNKB khusus itu bisa diberikan dengan pertimbangan akan menambah produktivitas kerja para anggota DPR. Jika tidak itu hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara untuk cetak TNKB yang baru. Mau bentuk apa pun TNKB, kalau polisi tidak berani menindak anggota DPR yang melanggar lalu lintas, maka itu tidak ada manfaatnya,” tambah Djoko. 

Sementara itu di kesempatan yang berbeda, pihak kepolisian yang dimintai penjelasan mengenai apakah akan ada prioritas terhadap kendaraan yang menggunakan plat nomor khusus itu di jalan, mengatakan bahwa pihaknya memastikan semua kendaraan apapun itu bisa ditilang jika memang terbukti melakukan pelanggaran.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Yogo mengatakan bahwa semua pengguna jalan raya memiliki hak yang sama di mata hukum.

“Semua bisa ditilang, berdasarkan kewenangan masing-masing. Misalnya plat dinas TNI oleh POM TNI dan yang lain oleh Polri,” jelas Sambodo. 

Plat Nomor Khusus Anggota DPR Bukan Untuk Gagah-Gagahan

Mudah Diviralkan Kalau Ada Yang Melanggar

Ahmad Sahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR memberikan penjelasan, bahwa masalah soal plat nomor khusus itu sudah menjadi pokok pembahasan dari periode sebelumnya. Namun baru mendapatkan tindak lanjut oleh MKD beberapa waktu yang lalu. Dirinya pun mengatakan bahwa kebijakan ini juga telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. 

“Plat ini sama seperti milik kementerian dan lembaga lain yang punya nomor sendiri khusus, baik Kemenhan, Bakamla, ada kementerian lainnya yang memiliki nomor khusus,” kata Sahroni.

Sahroni juga menambahkan bahwa sebenarnya plat nomor khusus itu bukan sebagai identitas mobil milik anggota DPR, melainkan identitas dari anggota dewan dan telah disesuaikan dengan aturan yang ada. Sehingga apabila anggota yang bersangkutan tidak lagi menjabat, maka plat itu akan dikembalikan ke negara.

“Plat yang ada ini sebenarnya hanya untuk identitas anggota DPR yang memiliki Perpres 5 tahunan,” tambah Sahroni.

Baginya, plat itu bukan sebagai cara untuk terlihat gagah, sehingga para anggota DPR bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang di jalan. Justru dengan adanya plat nomor khusus ini, masyarakat bisa lebih mudah mengetahui siapa yang menggunakan kendaraan itu dan menindak apabila kedapatan melakukan pelanggaran atau tindakan tidak terpuji lainnya. 

“Jadi kalau tadi ada istilah mau melakukan kesewenang-wenangan, ya sehebat apa sih anggota DPR di jalan. Toh banyak juga plat nomor lain yang RS-RS itu seenak dewe. Kalau ada yang merugikan, tinggal diviralkan di sosmed plat nomornya, beres itu,” pungkas Sahroni.