google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

PNS Bakal Digantikan Oleh Robot, Ambisi Pemerintah Rampingkan Birokrasi

Pegawai Negeri Sipil Sedang Melaksanakan Apel

Kabar yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) nantinya akan digantikan oleh robot, sepertinya bukan hanya sekedar wacana saja. Ada sejumlah jabatan di tubuh PNS yang nantinya akan digantikan oleh tenaga kerja robot ini. Misalnya adalah birokrasi mengurus administrasi dalam pembuatan KTP dan juga Surat Izin Mengemudi (SIM) di Samsat, yang akan dirombak untuk kemudian prosesnya bergantung pada teknologi. 

Dengan adanya perombakan tersebut, diharapkan masyarakat ke depannya jika ingin mengurus surat-surat seperti di atas, tidak lagi harus datang ke lokasi, dan berkas yang difotokopi tidak akan lagi diperlukan. 

Akademisi dan Praktisi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali menjelaskan perubahan itu juga akan bisa menekan pungutan liar yang selama ini marak dan sudah mengakar dalam setiap pengurusan dokumen-dokumen resmi, mulai dari tingkat kelurahan hingga Samsat. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan masyarakat, sudah jamak terjadi pungli. 

“Seharusnya nanti tidak perlu lagi fotocopy KTP. Jika pekerjaan yang interaktif dengan rakyat itu bisa diganti dengan teknologi, selain masyarakat jadi puas, juga di sisi lain bisa membantu memberantas praktik korupsi dan pungli,” kata Rhenald Kasali. 

Meski demikian, dirinya juga menilai bahwa langkah perubahan itu akan sangat sulit diterapkan dan memiliki sejumlah hambatan tersendiri. Sebab, pasti nantinya akan ada oknum yang mencoba menghambatnya, karena lahan mereka merasa diganggu. 

“Tapi nanti bakal ada saja oknum yang menghambat. Misalnya mengurus dokumen secara online akan direspon lama, sehingga masyarakat terpaksa kembali datang langsung untuk mengurus,” tambahnya. 

Oleh karenanya, Rhenald Kasali berharap nantinya akan ada regulasi dan pemantauan secara khusus untuk mengawali perubahan tersebut. Utamanya pengawasan dari pihak terkait seperti menteri atau polisi. Sehingga nanti petugas kepolisian maupun menteri terkait wajib untuk secara rutin melakukan pemantauan ke lapangan. 

Rencana PNS yang akan digantikan oleh robot ini diketahui pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 silam. Saat itu Jokowi dalam pidatonya menyampaikan permohonan maaf kepada para pejabat di Eselon III dan IV yang nantinya akan diberhentikan, karena posisinya bakal digantikan oleh robot. 

“Mohon maaf kalau di sini ada pejabat Eselon III dan IV, soalnya akan kita pangkas mulai tahun depan, sehingga bisa terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, namun pelan-pelan saja,” ucap Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam acara yang diselenggarakan Bank Indonesia yang bertempat di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tanda-Tanda Nyata PNS Diganti Robot

Rencana pemerintah untuk mengganti PNS dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah ambisi besar, sebagai bagian dari upaya perwujudan birokrasi yang selama ini diimpikan oleh Presiden Joko Widodo. 

Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni Satya Pratama. Dalam pesan yang disampaikan, Satya mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan cenderung memprioritaskan penggunaan teknologi digital dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Dampaknya adalah, nantinya jumlah PNS tentu akan mengalami perampingan juga, namun perampingan ini akan dilakukan secara bertahap. 

Meski demikian, dengan adanya penggunaan teknologi AI ini, tidak serta merta akan merumahkan seluruh PNS. Beberapa jabatan memang akan dikurangi pegawainya, sementara bagian lain akan dilakukan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan pengadopsian teknologi. 

“Jadi, ke depannya pemerintah bakal menggunakan teknologi digital, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jumlah PNS nantinya tidak akan gemuk, dan akan dilakukan pengurangan secara bertahap. Meski demikian, ini tidak berarti seluruh PNS yang akan dirumahkan dan posisinya diganti oleh robot. Melainkan juga menerapkan kolaborasi antara SDM dengan teknologi,” ungkap Satya Pratama. 

Konsep penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik ini bakal terus dilakukan pematangan serta membutuhkan perencanaan yang lebih komprehensif lagi. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan pun tidak singkat, dan dikaji lebih lanjut.

PNS Bakal Digantikan Robot

Jumlah PNS Terus Menurun Sejak 2016

Berdasarkan data yang ada di buku statistik ASN per bulan Juni 2021, jumlah PNS memang telah mengalami penurunan, di mana trend tersebut sudah terjadi sejak lima tahun yang lalu. Penurunan ini, sepertinya seakan membuktikan bahwa rencana pemerintah dalam melakukan efisiensi PNS dan menggantikan dengan teknologi digital memang nyata. 

Tercatat dalam buku statistik ASN itu bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, jumlah PNS ada sebanyak 4.081.824. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 3,33% jika dibandingkan dengan jumlah pada tanggal 31 Desember 2020. 

Lebih jauh pada tahun 2015 silam, jumlah PNS diketahui ada sebanyak 4.593.604, turun jadi 4.374.341 pada tahun 2016, dan kemudian pada tahun 2017 jumlahnya kembali turun berada di angka 4.289.396. 

Sementara itu pada tahun 2018, jumlah PNS turun lagi di angka 4.185.503, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan menjadi 4.189.121. Lalu di tahun 2020 jumlahnya kembali turun menjadi 4.168.118 orang. 

Saat ini, jumlah PNS yang mengabdi di instansi pemerintahan pusat tercatat sebanyak 949.050 atau 23%, sedangkan yang mengabdi di instansi pemerintah daerah jumlahnya ada 3.132.774 atau 77%. 

Alasan Jokowi Ganti PNS Dengan Robot

Jokowi sebelumnya telah mengatakan bahwa penggantian PNS dengan teknologi AI bakal memudahkan dalam setiap pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun pusat. Menurut Jokowi, sebenarnya hal ini bukanlah sebuah perkara yang sulit. 

Keberadaan teknologi AI itu disebut-sebut bakal menggantikan pegawai di tingkat Eselon III dan IV yang selama ini dinilai banyak memberikan hambatan dalam hal birokrasi. Kebijakan penggantian ini pun adalah sebuah perintah dari presiden yang harus bisa cepat dieksekusi oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Diyakini, perubahan itu juga akan bisa menggantikan tugas pelayanan publik, misalnya yang terkait dengan pengolahan data, yang pada dasarnya memang bisa diatur sedemikian rupa oleh sistem dan digitalisasi. 

“Ini bukanlah barang yang sulit, tapi mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan di daerah maupun nasional. Nanti dengan big data yang sudah kita miliki, dan jaringannya, proses pengeluaran keputusan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak akan bertele-tele lagi, tidak muter-muter,” kata Jokowi menjelaskan. 

Jokowi juga kembali menegaskan bahwa penggantian ini tidak bermaksud untuk memotong pendapatan para pegawai, melainkan tujuan utamanya adalah untuk memberikan kecepatan dalam pembuatan kebijakan, karena pemerintahan yang fleksibel membutuhkan keputusan yang cepat. 

Kebijakan ini juga diambil karena didasari oleh perkembangan zaman yang sangat cepat, sehingga pemerintah pun harus bisa mengikutinya, utamanya pada penerapan teknologi dan digitalisasi dalam hal birokrasi, seperti layanan publik. 

Di sisi lain, sudah banyak negara di luar sana yang telah mengganti pegawai pemerintahan mereka dengan teknologi AI, dan Indonesia pun tidak ingin ketinggalan untuk bisa sesegera mungkin beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. 

Bidang Yang Akan Diganti Oleh Robot

Lebih lanjut mengenai bidang mana saja dalam tubuh PNS yang akan diganti, pihak BKN mengatakan bahwa ada sejumlah formasi yang akan dilakukan perubahan. Menurutnya, yang diganti itu adalah pada bidang yang memiliki tugas bersifat administratif dan dilakukan berulang. Meski demikian, perubahan juga akan tetap berpegang pada sistem perundang-undangan yang berlaku. 

“Tugas yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif, serta memiliki standar prosedur operasi yang jelas menurut aturan undang-undang yang berlaku dapat digantikan oleh teknologi,” jelas Satya Pratama. 

Satya juga memaparkan bahwa sebenarnya upaya transformasi digital ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun sayangnya upaya tersebut mengalami sejumlah hambatan hingga mengalami penundaan dan pembatalan. Utamanya adalah dikarenakan kondisi yang tidak pasti karena sedang dilanda pandemi Covid-19. Sehingga pada akhirnya, percepatan transformasi ini pun akhirnya dilakukan pemerintah.

Sementara itu, dikatakan oleh Satya bahwa jumlah pegawai ASN yang ada sekarang ini jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu alasannya adalah karena jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah PNS yang direkrut. Dengan adanya digitalisasi ini, diharapkan pelayanan publik pun bisa berjalan dengan baik dan semakin efektif serta efisien. 

Terlebih, dengan diterapkannya reformasi birokrasi, jabatan Eselon III dan IV dihapuskan, dan diganti oleh pejabat fungsional. Penghapusan formasi ini pun diharapkan mampu membuat PNS bisa bekerja lebih efektif lagi ke depannya. 

Presiden Joko Widodo Saat Menyampaikan Pidato

Negara Bisa Hemat Anggaran

Setiap tahunnya, diketahui pemerintah telah mengeluarkan dana hingga ratusan triliun rupiah yang diperuntukkan sebagai gaji PNS. Ini adalah sebuah angka yang sangat besar, karena mencapai 15% dari total seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sebagai informasi, untuk APBN tahun 2022 yang akan datang, anggaran untuk PNS diketahui mencapai Rp400 triliun. Adapun penggunaannya adalah untuk pembayaran gaji, tunjangan dan juga pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. 

Sebenarnya, anggaran sebesar itu dinilai lebih besar apabila dibandingkan dengan belanja barang serta modal yang bakal memberikan dampak masif terhadap perekonomian nasional. Anggaran untuk kebutuhan PNS ini bahkan setara dengan anggaran untuk pembayaran utang dan bunga negara. 

Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar apabila langkah-langkah untuk melakukan efisiensi terhadap PNS terus dilakukan pemerintah. Salah satunya juga adalah upaya penggantian pekerja ASN dengan robot ini. 

Nasib PNS Yang Terdampak Pergantian

Seperti yang dijelaskan Jokowi sebelumnya bahwa nantinya tidak sepenuhnya PNS akan digantikan oleh teknologi AI. Upaya ini juga dinilai wajar oleh Kepala Kantor Regional XIII BKN, Ojak Murdani. Menurutnya, cepat atau lambat hal ini akan terjadi, sehingga manusianya harus mampu untuk beradaptasi dengan teknologi. 

“Pada intinya, nanti keberadaan PNS akan berkurang dengan tujuan penghematan anggaran dan juga pemanfaatan teknologi sebaik mungkin, karena itu kita harus adaptif dengan teknologi. Eranya juga sudah berubah sejak dulu, dan ini harusnya bisa dipahami. Seperti perusahaan yang dulu eksis namun kini sudah hilang karena adanya peralihan teknologi,” ungkap Ojak. 

Adapun yang membuat isu soal pergantian PNS dengan Robot begitu heboh adalah karena adanya paradigma mengenai pegawai ASN. Sebab, di masyarakat sudah melekat pandangan bahwa mereka yang bekerja sebagai PNS sangat nyaman, menjanjikan, dapat pensiun, jaminan dan lainnya. 

“Semua orang, termasuk itu ASN harus siap untuk kehilangan pekerjaan dan harus bisa mendapatkan skill baru yang adaptif akan teknologi informasi,” tutupnya. 

Sementara itu, salah seorang PNS di sebuah kementerian memiliki pandangan bahwa ke depannya, lembaga atau kementerian negara masih akan membutuhkan tenaga manusia. Winadasari, nama PNS yang disamarkan itu mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru atau sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia dengan robot. 

Dirinya sendiri juga mengakui bahwa selama ini dengan adanya teknologi pekerjaannya sangat terbantu. Namun di sisi lain dia juga khawatir apabila nanti pekerjaan PNS benar-benar digantikan oleh robot. Dia berharap tidak semua pekerjaan PNS diganti dengan teknologi AI. 

“Indonesia saat ini masih kurang sumber daya manusia, bagaimana nanti jika diganti dengan teknologi. Bisa semakin berkurang SDM-nya, dan bagaimana bagi mereka yang ingin menjadi PNS? Takut sih lumayan, namun kalau tujuannya untuk mempermudah, tapi teknologi itu pada dasarnya buatan manusia. Logikanya seperti itu,” kata Winadasari saat ditanyai wartawan. 

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Tita, pegawai di salah satu lembaga pemerintah, yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya pekerjaan PNS bisa digantikan oleh robot. Sebab, intelektualitas yang dimiliki manusia dan robot itu tidak akan pernah sebanding. 

“AI tidak akan bisa menggantikan intelegensi manusia itu sendiri. Jadi, sebaiknya tetap membutuhkan keberadaan manusia dalam beberapa bidang. Kalau secara keseluruhan diganti, sepertinya tidak akan bisa,” jelas Tita.