google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Polemik Pemecatan Pegawai KPK, Keberadaan Jokowi Dipertanyakan

Aksi Demo Dukung KPK

Sebanyak tujuh perwakilan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus dalam TWK, melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan KPK. Tuju perwakilan tersebut antara lain, Direktur Pembinaan Jaringan Antar Komisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan, Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan empat pegawai lainnya yakni, Novariza, Tri Artining Putri, Benydictus S dan Samuel Fajar. 

Surat keberatan tersebut berisi permintaan agar Pimpinan KPK mau mencabut Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, yang menyatakan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan dinonaktifkan. SK itu sendiri diketahui ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021. 

Sayangnya surat keberatan yang dilayangkan perwakilan pegawai KPK yang dinonaktifkan itu mendapat respon negatif. Pimpinan KPK pun menolak untuk mencabut SK Nomor 652 itu. Pihak Pimpinan KPK dalam hal ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengirimkan surat balasan, yang berisi mengenai penjelasan atas penolakan pencabutan SK Tersebut.

Poin pertama adalah bahwa keputusan Pimpinan KPK untuk menerbitkan SK itu adalah merupakan tindak lanjut dari hasil TWK yang telah dikeluarkan sebelumnya. 

“Bahwa Pimpinan KPK menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 itu sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK. Hasil dari asesmen itu menerangkan bahwa sebanyak 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya jadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap Alexander. 

Selanjutnya untuk poin kedua dalam surat balasan itu, Alexander menjelaskan bahwa SK yang dikeluarkan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan Pimpinan KPK yakni untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Menurut Alexander, latar belakang kebijakan yang diambil tersebut adalah mitigasi risiko atau permasalahan yang mungkin nantinya bisa muncul karena 75 pegawai KPK telah dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. 

“Berkenaan dengan sejumlah hal yang telah dijelaskan di atas, kami sampaikan bahwa Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi permintaan untuk mencabut SK Pimpinan KPK Nomor 652 itu,” tambah Alexander. 

Pelantikan 1.271 Pegawai KPK Lulus TWK

Di tengah polemik yang muncul atas hasil TWK, Pimpinan KPK tetap melanjutkan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Selasa tanggal 1 Juni 2021 kemarin, bertempat di Gedung Juang KPK, sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan dan kemudian menjadi ASN. Mereka adalah pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan lulus TWK. Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut diwakili oleh 53 pegawai dan pejabat struktural KPK, sementara sisanya mengikuti proses pelantikan secara online. 

Ketua KPK Firli Bahuri menjadi pemimpin dalam acara pengambilan sumpah jabatan tersebut. Sedangkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjadi perwakilan pegawai yang dilantik. 

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai KPK Jadi ASN

Ajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi

Tepat sehari setelah digelarnya acara pengambilan sumpah jabatan 1.271 pegawai KPK yang lulus TWK dan berhak dilantik menjadi ASN, para pegawai KPK yang tidak lulus mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan uji materi pasal yang terkait dengan peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN.

Lebih lanjut, pengajuan gugatan tersebut diajukan untuk Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Adapun kedua pasal tersebut dianggap telah bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28D ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di UU yang sama. 

Tak hanya untuk melakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan, gugatan itu juga untuk menguji putusan MK dalam perkara No. 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menyatakan bahwa proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak dan juga kewajiban pegawai KPK itu sendiri. 

“Kami berpikir bahwa penggunaan TWK untuk alih status pegawai KPK sangat bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 28D ayat 1,2 dan 3 UUD 1945. Sehingga isu yang telah beredar di publik ini, dan kesimpangsiurannya kita bawa ke sidang MK agar bisa terbuka semuanya,” kata Hotman Tambunan selaku perwakilan dari pegawai KPK.

Sebelumnya, para pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu juga telah melakukan aksi perlawanan lainnya. Seperti mengadukan para pimpinan KPK ke Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi, kemudian mengadu ke Komnas Perempuan soal adanya dugaan tindak pelecehan seksual serta melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM karena diduga dalam proses TWK itu terjadi pelanggaran HAM.

Untuk pelaporan ke Komnas HAM, prosesnya masih bergulir sampai sekarang, di mana sebelumnya pihak Komnas HAM memanggil sejumlah pegawai KPK untuk dimintai keterangannya. Lalu untuk pimpinan KPK akan dijadwalkan pemanggilannya pada pekan depan.

Pegawai KPK Non-ASN Tetap Ngantor

Yudi Purnomo Harahap selaku Ketua Wadah Pegawai KPK mengatakan bahwa ke-75 pegawai non-ASN tetap bisa bekerja di kantor Gedung Merah Putih dan bekerja seperti biasanya. 

“Tetap masuk kantor seperti biasanya. Tidak ada perbedaan, kawan-kawan tetap memberi dukungan kepada kami,” ungkap Yudi melalui keterangan tertulisnya. 

Yudi menambahkan, saat ini tidak perbedaan meskipun sudah ada 1.271 pegawai KPK lainnya yang telah dilantik menjadi ASN. Mereka yang telah dinonaktifkan oleh pimpinan KPK, sampai sekarang bisa melakukan koordinasi namun secara informal mengenai kegiatan penanganan kasus korupsi. Meski demikian memang proses dan kewenangannya tidak akan sama dengan sebelumnya. 

“Namun untuk tindakan pro justicia, misalnya seperti proses penggeledahan, pemeriksaan saksi atau tersangka, menyita barang bukti sudah tidak bisa lagi dilakukan. Sebab mereka ini telah diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan,” jelas Yudi. 

Novel dan Firli Pernah Bahas Isu Sensitif

Penyidik Senior KPK Novel Baswedan mengaku bahwa sebelum muncul polemik penonaktifan pegawai KPK yang tidak lulus TWK, dirinya pernah membahas masalah sensitif dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam pembicaraan tersebut, Firli menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi adanya pegawai KPK yang memiliki hubungan atau tergabung dengan organisasi terlarang. 

Novel dan Firli Sempat Bahas TWK

Pembicaraan itu dilakukan keduanya jauh sebelum TWK dilaksanakan, saat itu Novel menanyai Firli soal ada tidaknya pegawai KPK yang terindikasi ikut organisasi terlarang.

“Saya dulu sempat tanya sama Pak Firli, lewat Whatsapp, apakah jika TWK digunakan untuk mencari tahun ada tidaknya pegawai yang berhubungan dengan organisasi terlarang, maka apa sudah ada indikasinya? Apa itu indikasinya?

Saat itu dijawab oleh beliau bahwa indikasi itu tidak ada. Lalu kemudian saya mengatakan jika memang ada indikasinya tidak perlu menunggu proses TWK. Setiap saat pun pegawai KPK yang terindikasi bisa langsung diberhentikan, disingkirkan, karena hal tersebut sejatinya telah melanggar kode etik yang dimiliki KPK,” kata Novel menjelaskan. 

Novel mengatakan bahwa pertanyaan semacam itu dilontarkan kepada Firli, karena saat itu pimpinan KPK kerap kali memberikan penjelasan bahwa TWK hanya sebatas asesmen saja dan digunakan untuk melihat apakah seorang pegawai KPK itu berhubungan dengan organisasi terlarang, mencintai NKRI, Pancasila dan UUD atau tidak. 

Dijelaskan kemudian oleh Novel bahwa Firli juga menegaskan jika TWK itu digelar hanya sebagai strategi untuk memetakan para pegawai KPK. Hal itulah yang kemudian membuat Novel dan beberapa pegawai KPK lainnya percaya dan mengikuti TWK yang digelar. 

“Kami pun hanya mencoba berpikir positif dan mengikuti alurnya saja. Tapi kemudian pada akhirnya hanya menimbulkan masalah yang lebih banyak,” tutur Novel. 

Dari apa yang terjadi, Novel menilai bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK yang dirinya juga termasuk di dalam daftar itu, bukan lagi sebuah langkah untuk menyingkirkan pegawai yang memiliki integritas. Namun lebih dari itu, dirinya menganggap bahwa harapan yang selama ini dimiliki masyarakat Indonesia akan upaya pemberantasan korupsi sedang terancam. 

Dimana Keberpihakan Jokowi?

Di tengah carut marut dan polemik yang terjadi di tubuh lembaga anti-rasuah itu, publik pun mempertanyakan posisi Presiden Jokowi. Masyarakat berharap Jokowi bisa menyatakan sikap yang tegas dan memberikan dukungan sepenuhnya pada upaya pemberantasan korupsi. 

Moeldoko Tegaskan Posisi Jokowi

Sebelumnya Jokowi mengeluarkan pernyataan resminya, bahwa proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TWK, kemudian tidak bisa dijadikan dasar utama untuk melakukan pemecatan terhadap pegawai KPK. Jokowi juga menyatakan kesamaan pendapat dengan MK yang mengatakan bahwa proses peralihan status itu tidak boleh merugikan hak-hak yang dimiliki pegawai KPK. 

Namun rupanya, pernyataan Jokowi itu tidak digubris oleh Pimpinan KPK, dan pemecatan 51 pegawai KPK pun tetap dilakukan. Hal ini dianggap sejumlah pihak sebagai tindak pembangkangan dan insubordinasi yang dilakukan para pimpinan KPK. 

Sayangnya, Jokowi juga tidak banyak berbicara setelah pemecatan pegawai KPK itu. Padahal, keberpihakan Jokowi saat ini sangat memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan institusi tidak hanya KPK tapi juga institusi lainnya di masa mendatang. 

Benydictus Siumlala, salah seorang pegawai KPK ini juga menanyakan posisi Jokowi dalam polemik ini. Menurutnya, Jokowi hendaknya sudah menunjukkan keberpihakan saat muncul penolakan terhadap revisi UU KPK. Pasalnya, sejak disahkan, hasil revisi UU KPK itu sudah menimbulkan kontroversi, sampai ada demo besar-besaran di sejumlah kota. 

“Presiden seharusnya sudah mengambil langkah yang nyata, karena sudah banyak bukti setelah revisi UU KPK itu disahkan, pemberantasan korupsi jadi mundur ke belakang,” kata Beny.

Pemecatan Adalah Urusan Internal Lembaga

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa nasib 51 pegawai KPK yang dipecat itu sudah menjadi urusan internal KPK. Dirinya pun kembali menegaskan bahwa sikap pihak Istana dalam polemik ini telah dijelaskan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu.

“Itu sudah jadi urusan internal KPK. Arahan presiden juga sudah disampaikan. Urusannya dari pimpinan ke internal,” ungkap Moeldoko. 

Meski arahan Jokowi itu dianggap banyak pihak tidak didengar oleh pimpinan KPK, namun menurutnya lembaga anti-rasuah itu tentunya sudah memiliki pertimbangan yang kuat. Moeldoko pun melemparkan bola panas ini ke BKN, sebab masalah kepegawaian itu menjadi urusan BKN, bukan jadi urusan Istana.

“Tanya BKN, mereka yang lebih tahu itu,” ungkap Moeldoko.