google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Tes Wawasan Kebangsaan yang digelar untuk anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah disorot. Pasalnya hasil dari tes tersebut menyebutkan ada puluhan anggota KPK yang tidak lolos tes, dan terancam diberhentikan tugasnya. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Novel Baswedan, penyidik senior KPK dan juga korban penyiraman air keras di wajah yang kasusnya pun masih meninggalkan sejumlah misteri. Banyak pihak menilai, Tes Wawasan Kebangsaan itu sebagai strategi melemahkan kekuatan KPK. 

Seperti apa Tes Wawasan Kebangasaan itu?

Menurut informasi yang didapat dari halaman resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tes Wawasan Kebangsaan tersebut memiliki tujuan untuk menguji kelayakan dan sebepara baiknya wawasan serta pengetahuan yang dimiliki oleh calon Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Nasionalisme dan juga wawasan mengenai pilar-pilar negara. 

Adapun, Tes Wawasan Kebangsaan ini dilakukan terkait dengan rencana menjadikan para anggota KPK sebagai ASN, dan tes tersebut menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tes tersebut merupakan satu dari tiga jenis tes yang wajib diikuti mereka yang ingin mengikuti seleksi menjadi seorang ASN. Tes lainnya yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dan Tes Intelegensia Umum (TIU).

Tiga tes yang menjadi syarat mutlak itu termasuk dalam komponen Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang telah diatur menurut Peraturan Menteri PANRB dengan nomor 36 Tahun 2018 mengenai Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. 

“Uji kemampuan ini dilakukan lantaran salah satu fungsi ASN yakni menjadi perekat NKRI, penjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Beberapa item yang ada di dalamnya seperti kemampuan verbal, numerik, figural, berpikir logis dan juga kemampuan berpikir analitis,” ungkap pihak BKN menjelaskan. 

Beda Tes Wawasan Kebangsaan Dengan Tes CPNS

Meski demikian, rupanya antara Tes Wawasan Kebangsaan yang diberikan untuk para anggota KPK itu memiliki perbedaan dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang ditujukan untuk para CPNS. Khususnya yang menjadi perbedaan adalah dari isi soal yang diberikan. 

Sejumlah anggota KPK yang mengikuti tes tersebut mengeluhkan mengenai pertanyaan yang diberikan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan keterkaitan dengan tugas yang akan dijalankan, bahkan cenderung menyimpang. 

Narasumber dari internal KPK menjelaskan bahwa dirinya bahkan mendapatkan pertanyaan yang menanyakan perihal kondisi pribadi, baik kesehatan mental dan kehidupan pribadinya. Pertanyaan yang dimaksud seperti :

  • Apakah sudah menikah?
  • Kenapa belum menikah?
  • Apakah bersedia menjadi istri kedua?
  • Jika berpacaran apa saja yang dilakukan?
  • Apakah bersedia melepas hijab?

Menurutnya, pertanyaan semacam itu dianggap kurang pantas dan tepat untuk diajukan sebagai bagian dari Tes Wawasan Kebangsaan. Dia mengaku tidak habis pikir mengapa pertanyaan semacam ini bisa dijadikan tolak ukur mengenai pengetahuan dan wawasan kebangsaan para anggota KPK. 

Adapun mekanisme yang diterapkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk para anggota KPK ini juga memiliki sejumlah perbedaan dengan tes untuk para CPNS. Berikut mekanismenya:

  1. KPK melakukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (yang selanjutnya disingkat menjadi TWK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 kepada 1.351 pegawai, namun ada 2 orang yang tidak hadir ketika dalam tahap wawancara. 
  2. Rangkaian TWK dibagi dalam beberapa tahapan seperti berikut:
  • Tes Tertulis Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan Integritas pada tanggal 9 sampai 10 Maret 2021
  • Profiling pada tanggal 9 sampai 17 Maret 2021
  • Wawancara pada tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021
  1. Dalam TWK tersebut, pihak KPK dan BKN melibatkan sebanyak 5 instansi yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
  2. Lima instansi tersebut memiliki peran masing-masing seperti berikut:
  • Dinas Psikologi TNI AD dan BAIS TNI memiliki peran untuk melaksanakan Tes IMB dan Integritas
  • BIN dan BNPT memiliki peran dalam melaksanakan profiling
  • BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD dan BNPT memiliki peran dalam melaksanakan wawancara
  • BKN bersama dengan BIN, BNPT, Pusat Intelijen TNI Angkatan dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer dari hasil asesmen TWK
  1. Dari 1.351 pengawai KPK yang mengikuti tes TWK, ada 75 orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya adalah Novel Baswedan. Sementara dua orang tidak mengikuti tes.
Novel Baswedan Penyidik Senior KPK

Sementara itu Tes Wawasan Kebangsaan untuk para CPNS memiliki mekanisme seperti berikut ini:

  • Seleksi Kompetensi Dasar
  • Materi Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:
  • Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Nasionalisme, Integritas, Bela Negara, Pilar Negara, Bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

Prinsip dan Penentuan Kelulusan

  1. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan atau passing grade
  2. Nilai passing grade Seleksi Kompetensi Dasar diatur dalam Permen PANRB secara tersendiri
  3. Apabila peserta memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada: 
  • Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi
  • Apabila tersebut angka masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum, dan TWK
  • Apabila tersebut angka masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, dan sedangkan untuk lulusan SMA/Sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah atau jika masih sama, ditentukan pada usia tertinggi

Sedangkan soal-soal pertanyaan yang ada dalam Tes Wawancara Kebangsaan untuk para CPNS lebih umum dan wajar seperti pertanyaan menjelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan Negara Indonesia, atau menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 

Tes Wawasan Kebangsaan Amanat Undang-Undang

Masalah Tes Wawasan Kebangsaan yang berujung pada munculnya kabar pelemahan KPK dengan adanya pemecatan terhadap puluhan pegawainya, termasuk salah satunya adalah Novel Baswedan begitu menyita perhatian publik. Hal ini pun mendapat respon dari anggota DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan cross-check kepada pihak KPK dan menemukan informasi bahwa sebenarnya KPK semata-mata hanya menjalankan amanat yang telah tertuang dalam Undang-Undang, dan tes tersebut sebagai bagian dari syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. 

“Saya telah melakukan cek langsung ke pihak KPK mengenai masalah ini, yang memang terus terang apabila dilihat dari sisi luar akan terlihat begitu janggal. Namun setelah melakukan pendalaman, saya merasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat sesuai Undang-Undang,” ungkap Sahroni.

Dirinya menambahkan bahwa dalam melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan tersebut, pihak KPK tidak sendirian, namun juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Jadi pihak KPK hanya menerima hasil dari tes tersebut. 

“Yang melaksanakan tes itu pun bukan dari pihak KPK, melainkan lembaga negara lain seperti BKN, BIN, BAIS-TNI, BNPT dan lainnya. Dalam hal ini, pihak KPK hanya menerima hasil tes saja. Namun jika KPK tidak melaksanakan amanat itu, sama saja mereka akan melanggar Undang-Undang yang berujung pada kasus yang baru lagi,” tambah Sahroni.

Namun Sahroni juga mengungkapkan apabila ternyata masalah ini bisa berpengaruh terhadap pandangan publik mengenai kinerja yang dilakukan KPK, mungkin lebih baik pihak BKN bisa membuka hasil tes itu kepada publik. Pasalnya, pihak BKN memiliki peran melaksanakan tes.

Dugaan Pelemahan KPK

Abraham Samad yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua KPK mengatakan bahwa kondisi lembaga anti-rasuah itu sekarang tampak begitu menyedihkan. Upaya pelemahan terjadi di berbagai sisi, dan kini lembaga itu tengah diserang oleh isu baru.

Abraham Samad Mantan Ketua KPK

Dirinya menduga bahwa sebanyak 75 anggota KPK yang tidak berhasil lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan itu merupakan bagian dari sebuah skenario atau rencana besar untuk melemahkan KPK dengan menyingkirkan beberapa pegawai pentingnya.

“Apakah skenario tersebut memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini. Tes Wawasan Kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan untuk menyingkirkan teman-teman ini. Dramaturgi KPK,” kata Abraham Samad saat dimintai pandangannya oleh awak media.

Menurutnya, sebanyak 75 anggota KPK tersebut selama ini dikenal begitu keras dan tak kenal kompromi dalam memberantas tindak korupsi. Jika 75 orang itu benar-benar tidak lagi bisa bekerja di KPK, maka lembaga tersebut akan kehilangan marwah. 

“Saya tidak bisa membayangkan apabila mereka-mereka ini disingkirkan. Apakah akan ada OTT lagi sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang menghebohkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang bisa kita harapkan bila mereka ini tidak ada,” tambahnya.

Sejak awal bagi Abraham Samad adanya revisi UU KPK merupakan rencana untuk melemahkan lembaga anti-rasuah itu. Namun rupanya setelah UU KPK telah direvisi pun, lembaga itu masih memiliki taji untuk melakukan OTT, dan pada akhirnya kembali dilakukan upaya pelemahan lain dan salah satunya lewat Tes Wawasan Kebangsaan ini.

BKN Buka Suara

Polemik yang semakin mencuat ini pun, membuat sejumlah lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan itu pun saling membela diri masing-masing. Mereka tidak mau dijadikan satu-satunya lembaga yang paling bertanggung jawab di balik isu tersebut. Mayoritas mereka melemparkan bola panas polemik tes tersebut kepada pihak BKN, karena dianggap menjadi yang paling berperan sebagai penyelenggara tes.

Pihak BKN pun akhirnya tidak tinggal diam dan membuka suara. Pembelaan dari pihak BKN ini mereka sampaikan melalui sebuah keterangan tertulis yang dikirim oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang mendapat tanda-tangan dari Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono.

Dalam pembelaannya itu, pihak BKN pertama-tama memberikan penjelasan bahwa tes itu telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 soal KPK, PP Nomor 41 Tahun 2020 mengenai Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. 

Berdasarkan sejumlah peraturan itu, pihak BKN menegaskan bahwa untuk bisa dialihkan menjadi pegawai ASN, maka anggota KPK harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan yang dimaksud seperti kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancsila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah. Tidak terlibat dengan kegiatan atau organisasi terlarang, serta memiliki moralitas yang baik dan integritas yang tinggi. 

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Kemudian pihak BKN menjelaskan mengapa tes tersebut begitu berbeda dengan tes untuk pegawai negara lain. Menurutnya, tes itu menjadi lebih ketat karena mereka yang menjadi peserta telah memiliki rekam jejak dan juga jabatan yang tinggi di pemerintahan, sehingga membutuhkan tingkatan tes yang berbeda juga. Pihaknya pun lantas menggunakan metode assessment center multi-metode. 

Selanjutnya, penilaian akhir pun juga dilaksanakan lewat Assessor Meeting, sehingga metode ini dijamin bahwa tidak ada satu pun lembaga atau instansi yang bisa menentukan nilai hasil tes secara mutlak, yang membuat independensi tetap terjaga. Proses perekaman audio video selama tes pun juga dilakukan. 

Menarik untuk menunggu bagaimana polemik ini akan berlanjut, namun yang jelas masalah ini akan memunculkan lebih banyak masalah baru lain, dan proses penindakan kejahatan korupsi sepertinya tidak bisa benar-benar berjalan dengan mulus.