google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Pro Kontra Jalur Sepeda di Ibu Kota

Polemik Keberadaan Jalur Khusus Sepeda

Wabah pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembatasan segala kegiatan apapun itu. Hal ini salah satunya membuat tempat-tempat fitness dan taman untuk berolahraga masyarakat tidak bisa diakses. Sepeda menjadi alternatif warga untuk tetap bisa berolahraga, dan memicu penjualan sepeda yang meningkat drastis di masa pandemi. 

Pemerintah DKI Jakarta pun kemudian menyediakan sejumlah jalur khusus sepeda, seperti yang ada di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin. Alasannya, semakin banyaknya warga yang menggunakan sepeda untuk berolahraga, dianggap membutuhkan jalur khusus agar keamanan dan kenyamanan bisa mereka dapatkan. Namun kini muncul sejumlah kabar yang mengatakan bahwa jalur khusus sepeda itu akan dibongkar. 

Pembangunan jalur khusus tersebut tepatnya mulai dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret lalu. Saat itu Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp30 miliar untuk jalur sepanjang 11,2 km dengan lebar mencapai 2 meter. Tidak hanya berupa jalur untuk sepeda, namun di sana juga disediakan pijakan kaki, wayfinding dan juga titik-titik untuk tempat istirahat. Untuk membatasi dengan jalur kendaraan bermotor, digunakan planter box. 

Namun meskipun sudah ada jalur khusus, ada sejumlah pengguna sepeda road bike yang tidak menggunakan jalur yang sudah disediakan dan malah merangsek ke jalan kendaraan bermotor. Tentu hal itu mengganggu pengguna kendaraan lain, dan puncaknya adalah sebuah foto seorang pengendara motor yang mengacungkan jari tengah ke pesepeda yang memenuhi ruas jalan kendaraan bermotor, kemudian viral di internet. 

Imbasnya, jalur khusus sepeda itu pun diminta untuk dibongkar. Hal ini kemudian memicu perdebatan antar sejumlah pihak berwenang, bahkan Kapolri pun setuju pembongkaran namun pihak Pemprov DKI Jakarta masih akan melakukan diskusi lebih lanjut. 

Sahroni Usulkan Pembongkaran

Adalah Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Fraksi Nasdem yang mengusulkan agar jalur khusus sepeda yang ada di Jalan Sudirman – Thamrin itu. Dia menyampaikan usulan saat melakukan Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada hari Rabu kemarin. 

Sahroni meminta agar jalur itu dibongkar karena telah terjadi diskriminasi antar pengguna sepeda, hingga terjadinya ujaran yang tidak pantas yang dikhawatirkan memecah belah komunitas sepeda. 

“Mohon kiranya Pak Kapolri untuk mengevaluasi tentang jalur sepeda di Jalan Sudirman – Thamrin. Jangan sampai ada isu-isu diskriminasi baik sepeda road bike atau sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh komunitas,” kata Sahroni.

Viral Pemotor Acungkan Jari Tengah ke Pesepeda

Keberadaan jalur khusus sepeda itu dianggap telah menimbulkan diskriminasi, terlebih karena hanya berlaku untuk dua jam saja, sementara lokasinya ada di jalanan umum. 

“Disayangkan bahwa itu sebenarnya adalah jalan umum, yang para pesepeda sekarang hanya makan waktu dua jam. Sementara 22 jam lainnya dipakai pengguna lain. Jangan sampai nanti semua pelaku hobi motor minta juga ke pemerintah jalur khusus untuk harley atau super bika,” tambahnya. 

Oleh karenanya Sahroni pun berharap agar Kapolri mau membongkar jalur khusus sepeda itu, supaya semua pengguna jalan bisa memanfaatkan jalan tersebut dan risiko pun akan ditanggung masing-masing. 

Rencana Pembongkaran Disetujui Kapolri

Mendengar usulan dari anggota Komisi III DPR RI itu, Kapolri mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan rencana pembongkaran jalur khusus sepeda tersebut. Menurut Listyo usulan itu memang menjadi solusi paling logis untuk menyelesaikan permasalahan pesepeda di Jakarta. 

“Kami setuju untuk masalah permanen akan dibongkar saja jalur sepeda itu,” ungkap Listyo dalam rapat kerja tersebut.

Ke depannya, pihak kepolisian dan sejumlah lembaga terkait akan mengupayakan adanya studi banding ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana negara-negara di luar sana bisa menyediakan jalur sepeda yang aman dengan aturan yang memayungi. 

Secara khusus, pihaknya akan mengadakan rapat khusus dengan Menteri Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat, untuk membahas soal aturan yang akan diterapkan. Misalnya soal kapan dan durasi penggunaan sepeda, serta jangkauan wilayahnya. 

Listyo nantinya juga akan meminta Kapolda yang ada di luar Jakarta agar turut menggelar pembahasan soal jalur sepeda di wilayah masing-masing. Tujuannya agar apa yang terjadi di Jakarta, tidak dialami oleh wilayah lainnya. Utamanya agar tidak menimbulkan konflik antara pesepeda dengan pengguna jalan lainnya. 

Pemprov DKI Jakarta pun saat ini tengah melakukan evaluasi atas usulan pembongkaran jalur khusus sepeda. Pihaknya mengaku akan secara terbuka menerima dan mendengar saran dari berbagai pihak, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik untuk semua pihak.

Butuh Kajian Mendalam 

Bagi Ombudsman, keberadaan jalur sepeda khusus di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin itu telah sesuai dengan aturan yang ada, jadi harus ada kajian yang mendalam lebih dulu jika ingin melakukan perubahan atau pembongkaran jalur tersebut.

“Jika ingin mengubah standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus atau pedestrian, harus ada kajian lebih dulu oleh pihak yang ingin mengubahnya, termasuk itu adalah pihak Polri yang ingin menghilangkan pembatas jalur tersebut,” ungkap Ketua Komisioner Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho lewat keterangan tertulisnya. 

Menurut pihaknya, Polri juga tidak bisa begitu saja menyatakan persetujuan atas usulan anggota DPR soal pembongkaran jalur khusus sepeda tersebut. Sebab, pengamanan untuk jalur sepeda telah disusun oleh pihak Kementerian Perhubungan sesuai Permenhub Nomor 52 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda. Dalam aturan tersebut, diwajibkan mengenai keberadaan pembatas lalu lintas jalur sepeda yang berdampingan langsung dengan jalur kendaraan bermotor. 

Tolak Rencana Pembongkaran

Rencana untuk membongkar jalur khusus sepeda di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin itu mendapat penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah tokoh politik Fadli Zon. Menurutnya, jalur sepeda itu sudah cukup bagus dan sangat disayangkan kalau nantinya sampai dibongkar. Dirinya juga mengutip cuitan rekannya, yang menyebut bahwa mayoritas warga Jakarta menolak pembongkaran jalur sepeda tersebut.

“Menurut saya jalur itu sudah bagus, jangan dibongkar. Ini adalah sebuah infrastruktur yang bisa dimanfaatkan warga untuk bisa hidup sehat dan di banyak negara sudah banyak juga yang menerapkan. Baik itu untuk transportasi alternatif ataupun kegiatan olahraga,” kata Fadli. 

Warga Ibu Kota Saat Memanfaatkan Jalur Khusus Sepeda

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarot Saiful Hidayat juga menyayangkan jika nantinya jalur tersebut dibongkar. Sebab anggaran yang telah dihabiskan untuk pembangunannya itu telah menghabiskan dana yang tidak sedikit, jumlahnya mencapai puluhan miliar. Adapun munculnya polemik yang berujung rencana pembongkaran disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang oleh para pemangku kepentingan.

Tidak hanya para elit politik yang menolak pembongkaran, tetapi juga masyarakat kelas bawah pun berharap agar pemerintah tidak melakukan pembongkaran. Sejumlah pedagang kopi keliling yang selama ini memanfaatkan keberadaan jalur khusus sepeda itu mengaku sangat terbantu dalam mencari nafkah. 

Jaelani, salah satu pedagang kopi keliling itu mengaku senang karena dengan adanya jalur sepeda tersebut dia bisa menggowes sepeda untuk berjualan menjadi lebih lancar, dan tidak harus menjadi satu dengan jalur kendaraan bermotor. 

“Jadi lebih enak pakai jalur sepeda ini, sampai tujuan jadi lebih cepat, nggak macet,” ungkapnya.

Berkat adanya jalur khusus sepeda itu, Jaelani pun mengaku lebih sering berjualan, karena jalur itu juga dimanfaatkan para pekerja kantoran yang berlalu lalang. Dirinya pun menyayangkan jika planter box sebagai pembatas nantinya akan dibongkar. 

“Kalau bisa ya jangan dibongkar, ini soalnya sudah bagus, kok mau dibongkar,” tambahnya. 

Rekan Jaelani lain yang juga biasa menjajakan kopi di wilayah itu juga mengungkapkan hal yang sama. Sebelum ada jalur khusus, dirinya selalu khawatir ketika harus mengayuh di antara kendaraan bermotor lainnya.

“Kalau di jalan raya itu saya takut aja kesenggol motor atau mobil. Suka diklakson-klasonin kalau jalannya lambat. Padahal ya kan emang lagi bawaanya berat, jadi gowesnya juga berat jalannya pun lambat. Seharusnya yang ditertibkan itu ya kendaraan bermotornya, jangan sampai masuk ke jalur sepeda, bukan malah jalur sepedanya yang dibongkar,” kata Yusuf. 

Istri AHY Kritik Rencana Pembongkaran

Annisa Pohan yang juga istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengomentari rencana pembongkaran jalur khusus sepeda di Jakarta. Terlebih ketika sosok Gubernur Anies Baswedan mendapatkan kritikan karena kebijakannya yang membangun jalur tersebut. 

“Saya sebagai warga Jakarta dan juga pengguna sepeda, mendukung dengan keberadaan jalur sepeda itu. Karena dengan adanya jalur khusus, malah tidak mengganggu kendaraan bermotor, tidak seperti sebelumnya. Sebuah kota maju kok malah dihalang-halangi, kayak nggak ada urusan lain aja yang lebih penting yang seharusnya diurus,” celoteh Annisa lewat akun Twitternya. 

Annisa pun kemudian menduga ada kepentingan pribadi di balik rencana pembongkaran jalur khusus sepeda itu.

Annisa Pohan dan AHY Bersepeda

“Mungkin ada kepentingan pribadi? Mau bebas naik sepeda di tengah jalan dan dengan kecepatan tinggi tanpa harus tertib masuk ke jalur sepeda yang harus antre dan lebih mengurangi kecepatan? Ada apa sih ini sebenarnya? Kok tiba-tiba saja jalur sepeda mau dibongkar?” ungkapnya. 

Setelah ditelusuri, rupanya cuitan dari Annisa itu sudah terhapus dari akun Twitter istri AHY itu. Tak lama kemudian, Annisa kembali mencuitkan pernyataan bahwa dirinya akan mencoba tabayyun terlebih dahulu dalam memahami masalah yang sedang terjadi.

“Saya akan hapus beberapa twit pribadi saya, karena saya akan coba tabayyun dulu,” tuturnya.

Upaya Adu Domba Annisa Pohan 

Soal pernyataan Annisa Pohan itu pun menjadi ramai diberitakan oleh sejumlah media massa. Partai Demokrat menilai ada pihak yang sengaja mencoba memancing di air keruh, dengan mengangkat judul yang provokatif yang menggiring opini bahwa Annisa sedang menyerang Kapolri. Padahal dalam cuitannya Annisa tidak menyebutkan sama sekali pihak lain, termasuk Kapolri Listyo.

“Tapi tidak ada menyentil siapapun. Lagipula konteks pernyataan Kapolri itu adalah rencana untuk melakukan kajian dan evaluasi, serta mencari formula yang paling cocok untuk semua pihak, tidak ada kata bongkar,” jelas Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra.