google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Rizieq Shihab Divonis Denda Rp20 Juta di Kasus Kerumunan Megamendung

Vonis Denda 20 Juta Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan Megamendung

Persidangan Rizieq Shihab akhirnya sampai pada pembacaan vonis oleh Majelis Hakim. Dalam sidang yang digelar hari Kamis, 27 Mei 2021 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis ke Rizieq Shihab. Adapun vonis itu adalah denda sebesar Rp20 juta dengan subsider pidana penjara 5 bulan. Vonis ini dijatuhkan untuk kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor yang terjadi pada tanggal 13 November 2020 lalu.

“Menyatakan bahwa terdakwa Moh Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan. Selanjutnya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan lima bulan,” tutur Hakim Ketua Suparman Nyompa. 

Oleh Majelis Hakim, Rizieq Shihab dinilai telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan, yang menjelaskan bahwa setiap orang wajib untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 

Bagi pihak Hakim, yang memberatkan Rizieq dalam kasus ini adalah yang bersangkutan tidak ikut mendukung dan membantu program pencegahan wabah Covid-19 yang sedang gencar di digalakkan oleh pemerintah.

Pihak Hakim juga menjelaskan beberapa hal yang kemudian meringankan Rizieq Shihab dalam tuntutan yang diajukan. Ini adalah dikarenakan Rizieq Shihab merupakan sosok tokoh agama yang dikagumi masyarakat, yang kemudian diharapkan ke depan bisa memberikan edukasi yang bisa dipahami dan dicontoh oleh masyarakat luas.

Setelah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim, pihak dari Rizieq Shihab mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. 

Sebagai informasi, vonis yang dijatuhkan itu lebih ringan dari apa yang dituntut oleh jaksa. Sebelumnya tuntutan terhadap Rizieq yang diajukan tim jaksa adalah pidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp50 juta. 

Jaksa juga meminta Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa larangan dan pencabutan hak untuk terlibat dalam organisasi msayarakat selama tiga tahun. 

“Yaitu dicabut haknya jadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun,” tegas pihak jaksa. 

Dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, jaksa menyebut bahwa Rizieq telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 4 tahun 1984 mengenai wabah penyakit menular dan atau pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 soal kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. 

Adapun pihak jaksa juga membeberkan sejumlah hal yang bisa dijadikan pemberat tuntutan pidana. Yang pertama adalah fakta bahwa Rizieq sebelumnya telah dipenjara sebanyak dua kali. Lalu soal perbuatan yang dianggap tidak mendukung program yang dicanangkan pemerintah dan bahkan bisa memberikan dampak buruk kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ketiga adalah tindakan yang dilakukan Rizieq bisa mengganggu ketertiban umum yang juga mengakibatkan keresahan di masyarakat. Terakhir, Rizieq dinilai tidak bisa menjaga etika dan sopan santun saat memberikan keterangannya di persidangan. 

Sebelumnya, Rizieq Shihab juga telah membacakan pledoi yang berharap kepada Majelis Hakim untuk bisa menjatuhkan vonis bebas murni. 

“Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah SWT, demi tegaknya keadilan agar Majelis Hakim bisa memutuskan terdakwa dengan vonis bebas murni. Dibebaskan dari semua tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, nama baiknya dikembalikan, termasuk martabat dan kehormatan,” ungkap Rizieq. 

Sementara itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rizieq Shihab masuk dalam kategori kesalahan yang tidak disengaja, untuk kasus kerumunan Megamendung di Bogor, Jawa Barat. 

Dengan melihat dasar seperti itu, majelis hakim pun menyatakan jika Rizieq sekedar dikenakan pidana denda Rp20 juta dengan pengganti kurungan penjara apabila tidak dibayarkan. Selain itu bagi majelis hakim juga bahwa selama ini sudah seringkali adanya kerumunan massa yang tidak memenuhi prosedur kesehatan. Akan tetapi kerumunan-kerumunan tersebut tidak mendapatkan implikasi hukum. 

Bagi majelis hakim, Rizieq Shihab dinilai telah mendapatkan diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi di negara ini. 

“Telah terjadi pengabaian terhadap masyarakat karena sudah jenuh terhadap Covid-19, dan ada pembedaan perlakuan di masyarakat satu sama lain,” jelas majelis hakim.

Sementara itu, aduan pelanggaran terkait UU Ormas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tidak bisa membuktikan bahwa Rizieq Shihab dan sejumlah mantan petinggi FPI telah melakukan pelanggaran. Dengan demikian, semua terdakwa telah dibebaskan atas dakwaan itu.

“Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kelima. Dengan demikian para terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan kelima itu,” ujar hakim. 

Begitu juga dengan tuntutan yang diajukan JPU soal Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang tidak diperpanjang agar tidak lagi dipermasalahkan. Pasalnya, dalam hal ini hakim telah merujuk pada keterangan dari ahli tata negara Refly Harun yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berserikat atau membentuk organisasi. Selama tidak melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang hal itu tidak perlu dipersoalkan. 

“Doktor Refly Harun menjelaskan bahwa suatu ormas bisa melakukan aktivitas meski tidak memiliki SKT. Sebab ormas merupakan perwujudan dari hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Hal ini telah dilindungi oleh konstitusi, selama ormas itu tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” kata hakim. 

Vonis Sesuai Prediksi

Sementara itu kuasa hukum Rizieq Shihab, Azis Yanuar mengatakan bahwa vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim itu sudah seperti apa yang diperkirakan. 

“Alhamdulillah sesuai dengan prediksi. Jadi memang prediksi kita adalah semacam denda. Tadi Habib juga menyampaikan bahwa sudah diprediksi tipisnya putusan, sehingga tidak akan memberatkan beliau,” ungkap Azis. 

Dalam kesempatan itu tim kuasa hukum Rizieq Shihab juga mencoba memberikan klarifikasi soal isu bahwa ada penggalangan dana untuk membantu pembayaran denda yang telah dijatuhkan sebagai vonis. 

Pihaknya menegaskan bahwa selama ini sama sekali tidak pernah melakukan penggalangan dana untuk donasi membantu denda yang diterapkan kepada Rizieq Shihab. Mereka kemudian membagikan sebuah postingan penggalangan dana yang mencatut nama Rizieq Shihab, yang kemudian beredar di media sosial.

Dalam postingan tersebut ditunjukkan oleh tim kuasa hukum sebuah ajakan yang berbunyi, “Ayo galang dana umat. Koin keadilan untuk revolusi akhlak. Untuk bayar denda sesuai putusan pengadilan. Satu rekening tim kuasa hukum”.

Atas postingan yang telah beredar di media sosial itu, tim kuasa hukum menegaskan bahwa postingan itu adalah hoaks dan sama sekali tidak benar. 

“Hoaks. Kuasa hukum HRS dan kawan-kawan tidak pernah buka rekening atau donasi buat apapun terkait kepentingan HRS dan kawan-kawan,” tegas tim kuasa hukum Rizieq. 

Jadi Panggung Politik Bima Arya

Di kesempatan berbeda secara khusus Rizieq Shihab mengatakan bahwa apa yang sedang dialami oleh dirinya itu malah dijadikan sebagai bahan politik oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. 

“Jangan sampai sakitnya saya itu dijadikan sebagai konsumsi untuk panggung politik. Itu yang saya tidak terima,” jelas Rizieq Shihab. 

Rizieq menambahkan bahwa pada saat dirinya dinyatakan positif Covid-19, tidak pernah sama sekali mencoba melakukan tindakan yang menghalang-halangi Satgas Covid-19 Kota Bogor mengenai proses pengobatan yang dijalaninya di RS Ummi. 

“Saya tidak pernah menghalang-halangi siapapun mengenai proses pengobatan saya di RS Ummi. Kita menunggu dari pagi sampai sholat Jumat, sampai jam 14.00. Itu baik Dinkes Kota Bogor atau Satgas Kota Bogor tidak ada yang datang,” tegas Rizieq.

Namun dirinya begitu kaget, ketika tiba-tiba Bima Arya melaporkan dirinya dan RS Ummi ke aparat kepolisian. 

“Kami sangat terkejut kemudian wali kota dengan Satgasnya Kota Bogor melaporkan rumah yang hal itu dilakukan di tengah malam. Perilakunya sangat tidak etis, seenaknya membongkar rahasia pasien dan ini telah melanggar UU,” kata Rizieq.