Saksi Kubu AMIN Beberkan Tindakan Intimidasi pada Kepala Desa di Jawa Timur

Saksi AMIN
Ada tindakan intimidasi kepada Kepala Desa yang dibeberkan Saksi kubu AMIN di Sidang Sengketa Pilpres 2024.

cr photo: Sumut Pos.

Kubu AMIN (Anies-Muhaimin) yang diwakili Andry Hermawan selaku Ketua Tim Hukum AMIN Jawa Timur, mengungkapkan adanya tindakan intimidasi kepada kepala desa di Jawa Timur. Pada sidang sengketa Pilpres 2024 hari kedua yang dilakukan di tanggal 1 April kemarin, kubu AMIN menghadirkan saksi yang salah satunya adalah Andry Hermawan sebagai Ketua Tim Hukum AMIN Jawa Timur. Andry pada kesempatan tersebut membeberkan bahwa ada tindakan intimidasi yang didapat oleh sejumlah Kepal Desa di Jawa Timur. Ia menyebut bahwa ada ancaman yang diberikan kepada sejumlah Kepala Desa jika enggan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Pada sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024, pihak AMIN menghadirkan sejumlah saksi yang mereka tunjuk untuk datang ke persidangan. Dari sejumlah ahli yang datang, ada nama Andry Hermawan yang merupakan Ketua Tim Hukum AMIN Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut Andry menyebut bahwa terdapat sejumlah tindakan intimidasi yang didapat oleh beberapa Kepala Desa di Jawa Timur yang enggan memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Menurut Andry, pihaknya memiliki inisiatif untuk membuka call center sebelum dimulainya hari pencoblosan di tanggal 14 Februari lalu. Dari hal tersebut, Andry mengatakan bahwa Tim Hukum AMIN di Jawa Timur mendapatkan ratusan aduan yang masuk di call center yang mereka buka. Salah satu aduan yang diterima oleh mereka adalah mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa oknum kepada Kepala Desa. Tindakan ini tentu saja tak bisa mereka diamkan karena termasuk tindakan yang melanggar Undang-Undang mengenai Pemilu yang Jurdil, Bersih, dan Damai.

Ada Tindakan Intimidasi

Pihak dari Tim Hukum AMIN Jawa Timur menjelaskan bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan di Jawa Timur terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Salah satunya adalah mengenai tindakan intimidasi, di mana beberapa Kepala Daerah diancam jika tidak mau memberikan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 02, yaitu Prabowo-Gibran. Kemudian ia juga menyebut ada sejumlah kasus pelanggaran di Jawa Timur oleh kubu 02.

Salah satunya juga terkait adanya seorang Kepala Desa bernama Ahmad Irfandi di Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah diberikan vonis hukuman lima bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 25 Februari lalu. Irfandi dinyatakan terbukti bersalah sudah melanggar Pasal 490 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 lantaran ia menggunakan fasilitas desa untuk melakukan kampanye yang mendukung salah satu paslon.

Selain itu, Andry pun mengatakan bahwa pihaknya juga menerima aduan bahwa ada sejumlah Kepala Desa di Ngawi yang juga mendapatkan intimidasi. Kemudian ia meminta ada perwakilan tim yang datang langsung ke Ngawi untuk memeriksanya. Akan tetapi pihaknya begitu kesulitan menemukan saksi ketika melakukan proses inevestigasi.

Pernyataan Andry Hermawan

“Rata-rata di daerah Jawa Timur, mengenai masalah adanya keterlibatan Kepala Desa yang dimobilisasi untuk mendukung pasangan 02. Serta ada juga kepala desa yang malah mendapat ancaman apabila mereka terbukti tidak mendukung paslon 02. Pola yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas desa untuk mendukung capres 02, di situ juga ada ditemukan foto paslon 02.” ujar Andry selaku Tim Hukum AMIN Jawa Timur di persidangan, melansir laporan CNN Indonesia.

“Selain itu, kami juga punya aduan dalam call center mengenai berita beberapa Kepala Desa di Ngawi juga mendapatkan ancaman. Karena ada dugaan intimidasi, kami juga sangat kesulitan untuk itu (mendapatkan saksi untuk dimintai keterangan).” tambahnya.