google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Sejarah Konflik Israel – Palestina: Pembentukan Pemerintahan Palestina (Bag. 3)

Pembentukan Pemerintahan Palestina

Di hari yang sama saat deklarasi negara Israel dilakukan, Liga Arab juga mengumumkan bahwa mereka akan membentuk sebuah pemerintahan sipil Arab di seluruh Palestina. Proses pembentukan itu sendiri baru bisa dilakukan pada tanggal 22 September 1948, saat terjadinya perang Arab-Israel. 

Tujuan pembentukan Pemerintahan Seluruh Palestina ini adalah untuk memerintah wilayah Gaza yang saat itu dikendalikan oleh Mesir. Pemerintahan ini mendapatkan pengakuan dari semua anggota Liga Arab, kecuali Yordania. 

Secara de jure wilayah yuridiksi pemerintahan tersebut mencakup seluruh bekas wilayah Mandat Palestina, namun secara de facto hanya sebatas di Jalur Gaza saja. Selanjutnya Ahmed Hilmi Pasha diangkat sebagai Perdana Menteri, dan Presidennya dijabat oleh Haji Amin al-Husseini. 

Pada tanggal 30 September 1948, dibentuklah Dewan Nasional Seluruh Palestina di Gaza. Dewan ini kemudian menghasilkan sejumlah resolusi yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 Oktober 1948 dengan pendeklarasian kemerdekaan atas seluruh Palestina, dan kemudian menjadikan Yerusalem sebagai ibukota. 

Meski demikian deklarasi itu tidak diikuti dengan pembentukan sistem pemerintahan yang konkrit. Tidak ada pegawai negeri, kas negara, bahkan pasukan militer. Bendera Pemberontakan Arab yang khas dengan warna merah hitam hijau dan putih itu pun diadopsi sebagai bendera negara hingga sekarang. 

Tak lama dari pembentukan pemerintahan tersebut, digelar Konferensi Yericho yang kemudian mengangkat Raja Abdullah I sebagai Raja Palestina Arab. Raja Abdullah I kemudian memerintahkan aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat, yang kemudian mendapat penolakan dari anggota Liga Arab. 

Dibentuknya Pemerintahan Seluruh Palestina itu dinilai sebagai langkah pertama dalam mendirikan negara Palestina yang benar-benar merdeka. Adapun Mesir memberikan perlindungan penuh terhadap Pemerintahan Seluruh Palestina. Namun, hal tersebut rupanya hanya menjadi sebatas kepentingan politis dan simbolis saja.

Serangan yang dilancarkan Israel pada akhir 1948, membuat pengaruh Pemerintahan Seluruh Palestina menurun. Pasalnya, dampak dari serangan Israel itu mengharuskan kantor pemerintahan dipindahkan dari Gaza ke Kairo. 

Meski niatan dan tujuan dari Pemerintahan Seluruh Palestina itu mampu menghidupkan kembali harapan, namun keberadaannya secara umum sama sekali tidak efektif. Negara-negara Arab saat itu juga tidak mampu membendung kekuatan militer Israel, yang semakin memperluas teritorial negeri Zionis itu. Hal ini semakin diperparah dengan ambisi dari Raja Abdullah I yang sibuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kepemimpinan Arab Palestina pun semakin kacau. 

Pada akhirnya di tahun 1959 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir secara resmi membubarkan Pemerintahan Seluruh Palestina lewat dekrit. Alasannya, Pemerintahan Seluruh Palestina dianggap telah gagal untuk memajukan perjuangan Palestina. Amin al-Hussaini pun pindah ke Libanon, dan wilayah Jalur Gaza dikembalikan ke Mesir. 

Israel kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza dari tangan Mesir lewat Perang Enam Hari yang dimenangkan pada Juni 1967. Termasuk juga wilayah West Bank dari Yordania, Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Sinai. Tentara Arab pun juga akhirnya hengkang dari Yerusalem Timur, yang kemudian membuka akses orang-orang Yahudi ke wilayah itu setelah sebelumnya dilarang selama dalam kekuasaan Yordania. Israel juga mulai membangun pemukiman untuk warga mereka. 

Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 242 yang merekomendasikan rumusan Tanah untuk Perdamaian, yang mendesak Israel untuk menarik kembali teritorial yang sebelumnya dikuasai selama perang 1967. Sebagai gantinya, dicetuskan perdamaian dengan negara yang tergabung dalam Liga Arab. 

Palestina pun kembali melanjutkan tuntutan mereka untuk menolak berdirinya negara Israel, atau membuat tuntutan baru sebagai penentuan nasib Palestina sebagai negara independen. 

Di tahun 1973, meletus Perang Yom Kippur di mana tentara Mesir merangsek ke wilayah Terusan Suez dan Suriah guna merebut kembali wilayah Dataran Tinggi Golan dari Israel. Sayangnya, serangan ini berhasil dipatahkan oleh Israel dan kemudian disepakati adanya gencatan senjata. 

Pembicaraan damai antara Mesir dan Israel pun dibuat setelahnya, dan melahirkan perjanjian Camp David 1978. Israel pun mengembalikan wilayah Semenanjung Sinai ke Mesir. 

Setelah terjadinya perang Yom Kippur, KTT Liga Arab pada tahun 1974 kemudian menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk menjadi wakil sah dari rakyat Palestina dan kemudian menegaskan kembali keinginan untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka. 

PLO sendiri memiliki status Observer dalam keanggotaan PBB. Status itu berarti PLO merupakan entitas non-negara yang memiliki hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB namun tidak memiliki hak suara. PBB pun kemudian menyetujui deklarasi kemerdekaan dan memilih untuk memakai nama Palestina, bukannya PLO. 

A Palestinian protester hurls stones towards Israeli security forces during clashes following a protest in solidarity with Palestinian prisoners held in Israeli jails, in front of the Israeli Ofer prison, near the West Bank city of Ramallah, Thursday, Aug. 18, 2016. (AP Photo/Majdi Mohammed)

Intifadah dan Perlawanan Palestina

Tanggal 8 Desember 1987 menjadi titik balik perjuangan besar perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel. Dua mobil milik warga Palestina terlibat kecelakaan dengan truk yang mengangkut tank milik Israel. Empat warga Palestina meninggal, sementara 10 lainnya mengalami luka-luka. 

Berita kematian empat warga Palestina dalam kecelakaan dengan truk pengangkut tank Israel itu dengan cepat merebak. Orang-orang Palestina pun kemudian tumpah ruah ke jalanan untuk menghadiri acara pemakaman. Kurang lebih 10 ribu orang menghadiri acara pemakaman tersebut.

Tidak lama, acara pemakaman berubah menjadi sebuah aksi demonstrasi. Para demonstran melakukan perusakan sebuah pos polisi di sekitar lokasi. Aksi itu direspon tentara Israel dengan menembakkan gas air mata ke arah para demonstran.

Aksi demonstrasi besar itu berlangsung lebih dari 10 hari, yang sampai menjalar ke wilayah Tepi Barat. Di Yerusalem Timur, para pedagang melakukan aksi mogok dengan menutup lapak-lapak toko mereka. 

Blokade dilakukan dengan membakar ban, dan orang-orang sipil Palestina melakukan lemparan batu ke arah tentara dan juga warga Israel. Serangan lemparan batu ini kemudian menjadi aksi yang ikonik sampai sekarang. 

Pihak tentara Israel melihat aksi demonstrasi itu sebagai sebuah kerusuhan parah, dan mereka pun tidak segan-segan untuk menembaki para demonstran. Jam malam pun juga diterapkan tentara Israel, untuk mencoba meredam aksi demonstrasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan itu. 

Sepanjang tahun 1987 sampai 1988, tercatat 311 orang Palestina yang tewas di tangan aparat Israel, dan 15 lainnya dibunuh oleh warga sipil Israel. Intifada ini pun berlangsung sampai tahun 1993. Konferensi digelar pada tahun 1991 di Madrid untuk mencari solusi perdamaian, yang selanjutnya melahirkan Perjanjian Oslo di tahun 1993. 

Perjanjian Oslo itu menyebutkan bahwa Palestina secara terbatas memiliki pemerintahan sendiri di beberapa wilayah yang disengketakan. Otoritas Palestina yang diberikan mandat untuk memegang pemerintahan itu. Kemudian perjanjian damai juga dilakukan oleh Israel dan Yordania. 

Beberapa kali proses negosiasi perdamaian lanjutan dilakukan oleh Palestina dan Israel. Namun perlawanan besar kembali pecah sebagai intifada kedua yang kemudian dikenal dengan Intifada Al-Aqsa. Peristiwa ini pun menjadi sorotan dunia, lantaran terjadi aksi bom bunuh diri yang dilakukan warga Palestina di wilayah Israel, yang menyebabkan banyak warga sipil tewas. 

Israel kemudian membalas dengan mengerahkan pasukan keamanan ke wilayah pemukiman warga Palestina. Mereka menargetkan pembunuhan dan penangkapan terhadap pimpinan dan organisasi militer Palestina. Israel lalu membangun komplek tembok perbatasan untuk mencegah serangan bom bunuh diri. Tembok perbatasan ini dibangun pada tahun 2002 yang melintasi wilayah Tepi Barat. 

Di tahun tersebut juga dicetuskan resolusi peredaman konflik oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB. Presiden George W. Bush menyampaikan pidato pada tanggal 24 Juni 2002 yang menyebut bahwa negara independen Palestina bisa hidup berdampingan dengan Israel dalam damai. Bush menjadi presiden Amerika pertama yang secara tidak langsung mengakui keberadaan negara Palestina. 

Pada tahun 2004 Israel menarik kembali pemukiman dan pasukan militernya dari Jalur Gaza, namun masih memiliki kontrol untuk wilayah udara dan pantainya. Dilanjutkan kemudian dengan pembongkaran pemukiman di Tepi Barat pada bulan September 2005. 

Perpecahan di Gaza dan Tepi Barat

Pemilihan legislatif Palestina pertama digelar pada tanggal 25 Januari 2006. Pemilihan umum itu digelar untuk memilih Dewan Legislatif Palestina kedua, yakni Otoritas Palestina (PA). Pemilihan itu dimenangkan oleh Hamas dan mengalahkan Fatah. 

Hasil pemilihan itu begitu tidak disangka oleh warga dunia. Hamas pun kemudian mengambil alih sebagian besar kewenangan PA di Palestina. Hamas lalu mencoba membentuk sebuah pemerintahan gabungan dengan Fatah, namun tidak membuahkan hasil. 

Tidak ingin di pemerintahan kedua kembali dimenangkan Hamas, Israel dan Amerika mencoba menjatuhkan sanksi kepada PA. Sayangnya strategi itu tidak berhasil, namun di sisi lain mampu memecah Hamas dan Fatah. 

Bulan Juni 2006, kelompok Hamas mencoba melakukan serangan terhadap Israel dengan memanfaatkan terowongan bawah tanah. Serangan itu, berhasil menangkap tentara Israel yang bernama Gilad Shalit. 

Pihak Israel yang mencoba membebaskan tentara itu lalu menggelar aksi militer berskala besar dengan melakukan invasi ke Gaza. 500 orang Palestina tewas, dan di pihak Israel 11 orang dinyatakan tewas. Sayangnya, operasi pembebasan Shalit gagal. 

Hubungan antara kelompok Hamas dan Fatah semakin panas, setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mencoba membubarkan koalisi kepemimpinan Hamas di bulan Juni 2007. Hamas memandang hal ini sebagai tindakan ilegal, yang kemudian memicu perang jalanan antara kelompok Hamas dan Fatah. 

Hamas memenangkan perang ini, dan mengambil kontrol atas wilayah Jalur Gaza. Sejak saat itu, pemerintahan Palestina terpecah jadi antara Hamas dan Fatah. Hamas kemudian mendapatkan label teroris dari Uni Eropa dan sejumlah negara Barat. 

Perjuangan Palestina tidak hanya dilakukan dengan melakukan perlawanan terhadap Israel, tetapi juga ke PBB. Beberapa kali pemerintah Palestina mengajukan status kedaulatan ke PBB melalui PLO. Perjuangan ini berbuah manis, di mana sampai dengan saat ini sudah ada 131 negara dari 193 negara anggota PBB (67.9 persen) telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. 

Meski telah mendapatkan pengakuan dari mayoritas negara anggota PBB, konflik antara Palestina dan Israel pun terus terjadi. Dan sampai saat ini masih belum terlihat adanya titik terang menuju perdamaian yang nyata.