google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Selip Lidah Jokowi Yang Bikin Heboh Publik

Kesalahan Pernyataan Jokowi Yang Timbulkan Kehebohan Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap progress pembangunan Tol Trans-Sumatera pada hari Rabu 19 Mei 2021 yang lalu. Keberadaan dari Tol tersebut diharapkan bisa menjadikan provinsi yang ada di Sumatera bisa terkoneksi dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing hingga ke tingkat internasional. 

“Kita harapkan agar prosesnya makin hari makin panjang dan sekali lagi dengan terbukanya banyak ruas jalan tol ini kita harapkan mobilitas barang, orang bisa dipercepat,” ungkap Jokowi saat memberikan pidato sambutan dalam acara tersebut.

Menariknya adalah, ketika menyampaikan pidatonya itu ia mengalami selip lidah, yakni salah dalam menyebutkan status wilayah kota Padang menjadi Provinsi Padang. 

“Dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain, dan produk-produk yang ada, baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang, nantinya akan memiliki daya saing yang baik,” kata Jokowi yang salah dalam menyebutkan Provinsi Padang yang seharusnya disebutkan adalah Provinsi Sumatera Barat. 

Mungkin Jokowi masih terngiang dan terpaku dengan nama yang digunakan untuk ruas Tol tersebut yang bernama Tol Ruas Pekanbaru – Padang itu. Namun hal ini tak pelak tetap saja selip lidah yang dialaminya ini membuat kehebohan di media sosial dan sejumlah pemberitaan media massa. Terlebih, acara kunjungan itu disiarkan melalui akun Youtube resmi Sekretariat Presiden. 

Tanggapan Publik

Hendri Satrio yang merupakan pakar komunikasi politik mengatakan bahwa dalam pidato Jokowi yang salah dalam menyebutkan Provinsi Padang itu dirinya melihat tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Dirinya menduga, saat menyampaikan pidato tersebut Jokowi sedang tidak fokus atau memang sedang banyak pikiran yang ada di benaknya. Hendri pun meminta agar masyarakat bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh Presiden RI ini.

“Mungkin saat itu Presiden lagi banyak pikiran ya, saya sih mengajak untuk memaklumi, saya yakin hal itu nggak sengaja,” kata Hendri dalam cuitan di akun Twitternya. 

Susi Pudjiastuti yang pernah bekerja bagi Presiden Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ikut memberikan komentarnya atas kesalahan pengucapan Provinsi Padang yang dilontarkan oleh Jokowi. 

Lewat akun Twitternya, Susi mengatakan bahwa Pak Presiden perlu untuk segera memberikan klarifikasinya terkait kesalahan yang telah diucapkan dalam pidato itu, dan masyarakat pun pasti akan menerima dan memaklumi kesalahan yang telah dilakukan Jokowi.

“Komunikasi yang sederhana dan sincere seperti ini sangat bagus, masyarakat pasti dengan hati yang terbuka akan menerimanya,” kata Susi. 

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Roy Suryo yang meminta agar publik khususnya warganet bisa segera menyudahi perdebatan yang muncul atas kesalahan Jokowi dalam menyebutkan Kota Padang menjadi Provinsi. Roy dalam menyampaikan tanggapannya itu juga mengutip perkataan dari Ustad Yusuf Mansur yang menyebutkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan sering bisa salah. 

“Sudah, sudah. Viral banget gara-gara Presiden Jokowi salah sebut Provinsi Padang. Seperti kata Ustad Yusuf Mansur semalam, manusia itu tidak ada yang sempurna, sering bisa salah. Kalau salah dan sudah minta maaf, ya kita sebagai umat yang beriman maafkan saja,” kata Roy dalam cuitan di akun Twitternya. 

Klarifikasi Pihak Istana

Melihat semakin ramainya warganet dan publik yang terus memberikan komentar atas Jokowi yang salah dalam menyebutkan Provinsi Padang itu, pihak istana pun segera memberikan klarifikasi. 

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Presiden Joko Widodo itu adalah Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. 

“Maksudnya Pak Jokowi itu adalah Provinsi Sumbar Kota Padang,” jelas Heru kepada awak media yang memintai tanggapan pihak istana. 

Heru kemudian juga menambahkan bahwa ruas tol yang sedang dikunjungi oleh Presiden itu merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang akan menyambungkan wilayah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 

“Kan yang sedang ditinjau itu adalah Tol dari Pekanbaru sampai Padang,” tambahnya. 

Selip Lidah Yang Pernah Dilakukan Jokowi

Rupanya, kesalahannya dalam mengucapkan Kota Padang jadi Provinsi itu bukan semata-mata kesalahan pengucapan satu-satunya yang pernah dialami oleh Jokowi. Selain masalah Provinsi Padang, ada beberapa pernyataan lain darinya yang ternyata salah, dan menimbulkan kehebohan di publik. 

Pidato Jokowi Salah Sebut Tempat Kelahiran Soekarno
  • Tempat Kelahiran Soekarno

Pada tahun 2015 silam, Presiden Joko Widodo pernah menimbulkan kehebohan publik. Hal itu dialami ketika dirinya menyampaikan pidato peringatan hari lahir Pancasila. Saat itu, Jokowi diketahui salah dalam menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden pertama Indonesia, Soekarno. 

Kala itu, Jokowi mengatakan bahwa kota tempat kelahiran Soekarno adalah di Kota Blitar. Padahal, kota tempat kelahiran Soekarno sebenarnya adalah di Kota Surabaya. Komentar dan perundungan pun dilontarkan oleh warganet, dan rupanya hal itu terjadi karena adanya kesalahan dari penulis teks pidato Presiden Jokowi.

Diketahui, penulis teks pidato tersebut adalah Sukardi Rinakit. Saat memberikan keterangannya, Sukardi mengaku bahwa dia telah mendapatkan informasi yang salah dari beberapa sumber dan dia pun lantas meminta permohonan maaf atas kesalahannya itu. 

  • Nyatakan Darurat Sipil

Pada akhir Maret tahun 2020 silam, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan jajaran kementerian dan para asistennya. Dalam rapat tersebut, Jokowi menegaskan mengenai pentingnya adanya sebuah kebijakan pembatasan sosial dalam skala yang besar yang harus diterapkan lebih efektif lagi dan juga pentingnya adanya kebijakan pendamping dari kebijakan darurat sipil itu. 

Pernyataan Jokowi soal kebijakan darurat sipil itu memantik reaksi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan juga para akademisi. Pasalnya, status darurat sipil yang diucapkan Jokowi itu hanya ada di peraturan lawas, yakni dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 23 Tahun 1959. 

Tidak lama setelahnya, pernyataan Jokowi itu pun juga membuat kehebohan publik. Sebelum masalah itu semakin membesar, Fadjroel Rachman yang menjadi juru bicara Presiden dengan tanggap memberikan klarifikasi. Kala itu Fadjroel mengklarifikasi bahwa pernyataan Jokowi yang hendak menerapkan status darurat sipil itu adalah sebuah langkah terakhir, yang kemungkinan besar juga tidak akan pernah digunakan sebagai langkah dalam mengatasi wabah pandemi Covid-19.

  • Soal Bipang Ambawang

Beberapa waktu yang lalu, menjelang Lebaran, Jokowi juga sempat membuat kehebohan publik dan lagi-lagi terkait pernyataannya yang cukup kontroversial. Hal itu adalah di saat Jokowi mempromosikan Bipang Ambawang, yang tidak lain adalah makanan berupa Babi Panggang khas Kalimantan. 

Pasalnya, babi merupakan makanan yang diharamkan bagi umat muslim yang menjadi mayoritas di negara ini, dan lebih-lebih juga promosi itu dilakukan Jokowi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan berharap Bipang Ambawang bisa dijadikan oleh-oleh Lebaran.

Diketahui, promosi yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan bagian dari kampanye yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang mengajak agar masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi produk-produk khas buatan dalam negeri. Ajakan ini diunggah melalui kanal Youtube resmi Kementerian Perdagangan pada tanggal 5 Mei 2021 dengan judul “05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia”.

Kehebohan ini semakin menjadi, ketika klarifikasi yang dilakukan oleh Fadjroel Rachman juga salah dalam penjelasannya. Fadjroel mencoba memberikan klarifikasi bahwa Bipang yang dimaksud dalam pidato ajakan Jokowi itu adalah Jipang, makanan berbahan baku beras dan gula. 

Pernyataan Fadjroel tersebut dianggap salah, karena Bipang Ambawang sama sekali berbeda dengan Jipang yang dia maksud. Adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang pada akhirnya meminta maaf ke masyarakat bahwa sebenarnya dirinya lah yang meminta ke Jokowi agar mempromosikan Bipang Ambawang, namun hal itu pada dasarnya hanya sebagai bagian dari ajakan untuk mengkonsumsi produksi dalam negeri, tidak ada maksud yang bertentangan dengan nilai-nilai agama di masyarakat.