Presiden Joko Widodo mengubah rute perjalanan dalam acaranya meninjau kondisi jalan rusak di beberapa daerah. Setelah melakukannya di Lampung, Jokowi rupanya kembali melakukan perubahan rute jalur secara mendadak pada Selasa (15/5), saat meninjau ruas jalan nasional batas Kota Jambi menuju ke Pelabuhan Talang Dukuh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Fotografer resmi presiden, Agus Suparto memberi keterangan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi meninjau ruas jalan dari Kota Jambi menuju Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Rombongan kepala negara tiba di Pelabuhan Talang Dukuh setelah menempuh perjalanan selama satu jam. Sampai di sana, Presiden berkeliling meninjau pelabuhan peti kemas. Ketika akan kembali, Presiden meminta berputar ke arah berlawanan dari rute seharusnya. Nampak kondisi jalan yang rusak di jalan tersebut. Kendati begitu, mobil Presiden tetap melaju di jalan yang rusak. Presiden Jokowi juga sempat turun dari mobil dan berjalan kaki untuk mengecek langsung jalanan yang rusak.
Agus juga membagikan rekaman video saat Presiden Jokowi meninjau jalan rusak didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPUR) Basuki Hadimuljono dan Pejabat (Pj) Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah.
Dalam rekaman tersebut nampak Presiden Jokowi sempat bertanya seperti apa jalan yang rusak. Pj Bupati Bachyuni menjawab jika ada kurang lebih dua kilometer yang rusak berupa spot-spot. Pihak Bachyuni menjelaskan telah mengusahakan perbaikan jalan sepanjang satu kilometer dari total kerusakan yang ada. Sementara sisanya diperbaiki dengan sistem CSR.
Didampingi Menteri Basuki
Seperti yang dilansir Kompas, Menteri Basuki yang dimintai keterangan secara terpisah mengungkapkan keluhan warga mengenai jalan rusak pada ruas yang menuju Pelabuhan Talang Dukuh.
Sang menteri menjelaskan jika ruas jalan nasional dalam keadaan cukup baik. Berbeda dengan jalan kabupaten yang kondisinya justru kurang baik. Ini berkenaan dengan keluhan masyarakat pada ruas jalan tersebut yang selalu padat oleh kendaraan angkutan tambang batu bara pada malam hari yang menuju ke pelabuhan.
Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan meski termasuk jalan kabupaten, perbaikan jalan akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Perbaikan Infrastruktur di Sumatera
Pada kunjungannya di SMK Pertanian Pembangunan Negeri (PPN) 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara di hari Rabu (17/5), Presiden Jokowi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan akan terus digenjot agar jalan-jalan produksi dan jalur logistik tidak terganggu.
Hal ini ditekankan karena jika jalur tersebut terganggu, maka akan ada potensi kenaikan ongkos logistik yang pada akhirnya jadi pemicu timbulnya inflasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan rusak yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
Sebelumnya, mobil rombongan Presiden sempat terperosok dan tidak dapat melewati jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan yang membuat rombongan berbalik arah.
Jalanan yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi tidak hanya di ruas Jalan Gunting Saga, melainkan Jalan Asahan juga. ”Insya Allah bulan Juli sudah mulai semuanya,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip di Sekretariat Kabinet.
Presiden Jokowi lebih lanjut mengatakan bahwa perbaikan tidak hanya di dua jalan tersebut, tetapi juga di jalan lainnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Bahkan juga di provinsi-provinsi lain semuanya akan dicek satu persatu.
Dana Sebesar Rp800 miliar rupiah siap digelontorkan pemerintah untuk memperbaiki seluruh jalan di Provinsi Sumut. Meski begitu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Jalan-jalan infrastruktur yang sebagian diambil alih oleh pemerintah pusat jangan lantas membuat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota keenakan ‘tidur’. Lanjutnya lagi, pemerintah pusat ingin membantu mempercepat dan juga memperbaiki karena adanya keluhan masyarakat.
Selama ini, masyarakat Labuhanbatu Utara meminta pejabat setempat untuk memperbaiki jalan karena kerap kali menyebabkan truk terbalik. Namun sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah daerah sehingga jalanan tersebut rusak selama bertahun-tahun.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengungkap bahwa dirinya mendapat pengaduan dari media sosial seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook Presiden jika ada jalan rusak mencapai 7.400 lokasi. Termasuk data yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dikutip dari Antara, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan keluhan warganet berupa komentar pada unggahan Presiden Jokowi ini mempermudah pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan yang rusak.
Pemerintah Gulirkan Dana Triliunan
Setelah sejumlah jalan rusak di Indonesia mendapat sorotan, kini pemerintah pusat akan segera melaksanakan perbaikan jalan-jalan rusak di daerah. Rencananya, perbaikan jalan rusak akan dimulai pada Juni 2023 dengan anggaran sebesar Rp14,9 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun secara keseluruhan untuk perbaiki jalan-jalan rusak. Adapun eksekusi awal akan dimulai dengan anggaran senilai Rp14,9 triliun.
Dari penuturan Hedy, dana sebesar hampir Rp15 triliun itu diharapkan akan segera digerakkan mulai Juni 2023.
Dilansir dari detikfinance, saat ditemui awak media, Hedy mengaku pembangunan akan diprioritaskan pada daerah-daerah dengan pertimbangan kesiapan mulai dari desain, lahannya yang tidak bermasalah, serta dokumen lingkungan yang memadai.
Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah jalanan di Jambi, Lampung, hingga Labuhan Batu Utara Sumut. Wilayah tersebut sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi . Namun untuk daerah lain, Hedy belum menyebutkan secara rinci.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2023 mengenai Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, langkah pemerintah untuk memperbaiki jalan ini ditujukan untuk penanganan jalan-jalan non-nasional rusak dan peningkatan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia.
Dana penanganan perbaikan jalan itu sendiri didukung oleh bantuan APBD. Hedy menerangkan instrumen pendukung pertama ada pada dana alokasi khusus (DAK) jalan. Selanjutnya adalah bantuan pemerintah dari APBN reguler dan ketiga adalah Inpres. Inpres dikeluarkan karena DAK dan regular tidak cukup mendukung. Itu sebabnya Presiden dan Menteri turun secara langsung karena sifatnya lebih top down.
Ada beberapa kriteria bagi jalanan yang masuk dalam kategori prioritas utama perbaikan. Menurut Hedy, berdasarkan Inpres tersebut, jalan yang diutamakan harus dalam keadaan rusak. Kemudian mendukung kegiatan ekonomi dan konektivitas jalan dengan jalan tol.
Selain itu, ada daerah-daerah industri yang juga masuk dalam Inpres, contohnya Morowali. Hedy menegaskan, perbaikan jalan akan segera digarap di daerah Indonesia yang masuk kategori prioritas. Pihak pemerintah intinya memfokuskan perbaikan konektivitas jalan daerah sehingga menyambung ke jalan nasional.
Lebih lanjut lagi Hedy menerangkan adanya masalah anggaran di pemerintah daerah yang mungkin dananya ada tetapi tidak punya policy untuk memperbaiki jalan. Untuk yang benar-benar tak ada dana, akan dibantu pemerintah. Itulah tujuan Presiden dan Menteri melakukan cek langsung di lapangan dan memastikan permasalahan-permasalahannya.