google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Sorotan Tajam Atas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Kontroversi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Nama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan setelah sebelumnya mengeluarkan keputusan yang cukup membuat publik kecewa. Ini terkait keputusan yang dia ambil untuk meniadakan keberangkatan Ibadah Haji tahun 2021 ini. Adapun keputusan tersebut diambil karena pihak Kerajaan Arab Saudi tidak kunjung mengeluarkan izin keberangkatan untuk calon jemaah haji asal Indonesia. Dijelaskan juga, bahwa tidak hanya Indonesia yang mengalami masalah serupa, tetapi juga banyak negara lainnya. 

Rupanya, tak hanya sekali ini kebijakan dan pernyataan Menteri Yaqut mengundang kontroversi di masyarakat. Tercatat ada beberapa pernyataannya yang juga sempat menimbulkan kontroversi dan perdebatan, selain masalah keberangkatan calon jemaah haji itu.

Afirmasi Hak Syiah dan Ahmadiyah

Baru satu hari setelah diangkat sebagai Menteri Agama yang baru oleh Presiden Jokowi pada bulan Desember tahun 2020 lalu, Yaqut Cholil Qoumas sudah mengundang kontroversi di mata publik. Saat itu, Yaqut mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah yang ada di Indonesia.

Yaqut mengatakan bahwa dirinya tidak mau kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah yang ada di Indonesia ini terus mengalami pelanggaran hak asasi, seperti terusir dari kampung atau mendapatkan tindak kekerasan lainnya, hanya karena perbedaan keyakinan. 

“Warga Syiah dan Ahmadiyah merupakan warga negara yang juga harus mendapat perlindungan,” katanya pada 24 Desember 2020 lalu.

Kemudian sehari berikutnya, dirinya kembali memberikan penjelasan dan klarifikasi bahwa perlindungan yang dia maksud adalah perlindungan sebagai warga negara yang telah diatur undang-undang untuk memiliki hak yang sama. 

“Tidak ada pernyataan bahwa saya bermaksud memberikan perlindungan terhadap organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama adalah untuk melindungi mereka sebagai warga negara Indonesia,” jelasnya. 

Sebagai perwujudan dari perlindungan yang dia maksud, maka Kementerian Agama akan selalu siap untuk menjadi pihak penengah jika ada kelompok atau golongan tertentu yang terlibat konflik dengan kelompok Syiah maupun Ahmadiyah. 

Sejumlah pihak pun setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama. Ada yang mengusulkan pencabutan SKB Tiga Menteri mengenai Ahmadiyah sebagai langkah untuk menghindari adanya tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok tersebut. SKB itu adalah yang dibuat pada tahun 2008 silam, yang utamanya meminta kelompok Ahmadiyah untuk menghentikan segala kegiatan dan aktivitas yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam.

Meski demikian pertentangan juga dialamatkan oleh sejumlah kalangan lainnya. Meskipun secara garis besar menyetujui soal penjaminan kesamaan hak yang diberikan pemerintah terhadap kelompok minoritas, pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun saat itu mewanti-wanti agar pernyataan Menteri Yaqut dimaknai secara berbeda dan pada ujungnya membatalkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya menyatakan soal aliran sesat. 

Pihak MUI pun saat itu juga melontarkan kritikan kepada Menteri Yaqut, agar bisa lebih berhati-hati lagi saat mengeluarkan pernyataan. 

“Saya memberikan himbauan kepada Menteri Agama untuk bisa berhati-hati, karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif, karena bersifat teologis,” kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas saat itu. 

Doa Pembuka Kemenag

Perbedaan pendapatan antara MUI dengan Kementerian Agama kembali terjadi, dan menjadi kontroversi baru atas sosok Yaqut. Keributan itu terjadi saat rapat kerja Kemenag di Bali. Ketika itu, Menteri Yaqut mengeluarkan pernyataan yang bisa dijadikan masukan apabila doa pembuka yang dibacakan saat rapat kerja tidak hanya diisi dengan pembacaan Al-Quran dan doa-doa agama Islam saja, tetapi juga doa dari agama selain Islam. 

“Pagi ini saya senang rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan. Jadi, jangan ini kesannya kita sedang rapat ormas Kementerian Agama, ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melaksanakan rakernas Kemenag yang di dalamnya diisi tidak hanya urusan agama Islam saja,” kata Yaqut saat membuka sambutan di rakernas tersebut. 

Kembali Anwar Abbas mengkritik dengan apa yang dilontarkan oleh Yaqut, dan merasa bingung dengan pernyataan Menteri Agama itu. 

“Kalau di daerah yang mayoritas Islam seperti di Aceh, yang itu cukup dengan doa ajaran Islam, kalau di Bali yang doa Hindu, kalau di NTT ya doa agama Katolik, kalau di Sulawesi Utara yang doa agama Protestan, ya” turut Anwar memberikan penjelasan. 

Anwar kemudian justru berbalik memberikan masukan kepada Yaqut, agar pembacaan doa itu lebih baik melihat dulu mayoritas peserta yang hadir dalam suatu acara, sehingga pembacaan doanya bisa disesuaikan. Artinya, pembacaan doa mengikuti mayoritas agama peserta yang hadir. 

Anwar kemudian menilai Menteri Yaqut tidak begitu paham soal toleransi, dan cara dalam menghargai perbedaan.

“Menteri Agama ini kurang ngerti toleransi. Toleransi itu baru punya arti makna jika berada di tengah-tengah perbedaan dan kita menghargai perbedaan tersebut. Itu namanya menteri yang menurut saya telah kehilangan akalnya, terlalu obsesi oleh kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu pada dasarnya tidak akan rusak oleh perbedaan,” pungkasnya. 

Rencanakan Bimbingan Wawasan Kebangsaan Bagi Pendakwah

Menteri Agama kembali mengundang kontroversi karena menyampaikan rencana Kementerian Agama yang berniat untuk menggelar ujian atau sertifikasi wawasan kebangsaan terhadap para pendakwah atau ustadz, yang disebutkannya sebagai bagian dari program moderasi beragama. 

Nantinya, para pendakwah itu akan diminta untuk ikut dalam program bimbingan teknis terlebih dahulu, dan baru ketika sudah lulus mereka akan mendapatkan sertifikat khusus dari pemerintah. Sehingga diharapkan pada pendakwah memiliki landasan dan integritas kebangsaan yang tinggi.

“Diharapkan nantinya para dai yang sudah terbina, wawasan dan kompetensi keilmuannya akan semakin bertambah, serta memiliki integritas kebangsaan yang tinggi,” ucap Yaqut saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 31 Mei pekan lalu.

Lebih lanjut, dalam program sertifikasi itu pihak Kementerian Agama kan bekerja sama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan ormas Islam. Nantinya ormas tersebut akan dilibatkan dalam setiap pemberian bimbingan teknis kepada para pendakwah. 

Yaqut yang juga merupakan Ketua Umum GP Ansor berharap dengan adanya program itu para pendakwah yang telah mendapatkan sertifikasi setelah menyelesaikan program tersebut bisa menyajikan dakwah dengan pendekatan kultur dan budaya setempat. 

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas Saat Berpidato Di Depan Anggota Banser

“Adanya fasilitas pembinaan ini guna meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespons isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan hubbul wathon minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman),” tutur Yaqut. 

Sebagai informasi, program semacam itu sebenarnya pernah didengungkan oleh Kementerian Agama dari beberapa tahun yang lalu, yang saat itu juga menimbulkan polemik. 

Pada saat itu posisi Menteri Agama dijabat oleh Fachrul Razi yang menyebutkan bahwa adanya sertifikasi bertujuan agar dakwah di masjid-masjid bisa diisi dengan dakwah yang mendamaikan dan bersifat toleran. MUI dan sejumlah ormas Islam kala itu menolak rencana tersebut beramai-ramai, karena dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kehidupan beragama. 

Atas rencana yang sama yang akan dilakukan oleh Menteri Yaqut, kritikan keras terlontar dari mulut mantan pentolan FPI Novel Bamukmin. Menurutnya, selama ini para pendakwah sudah memiliki wawasan kebangsaan yang tidak perlu lagi dilakukan sertifikasi, dan bukan menjadi penyebab kegaduhan kehidupan beragama yang terjadi saat ini di Indonesia. Menurut Novel, sumber masalah sebenarnya dari kegaduhan selama ini karena para pejabat yang haus kekuasaan. 

Terlebih menurut Novel jika selama ini ada pejabat negara yang diberikan amanah untuk mengurusi soal agama tapi tidak cukup ilmu, sehingga pada akhirnya memicu masyarakat menjadi gampang terpecah bela ketika muncul isu-isu mengenai agama. 

“Bahkan membuat gaduh negara ini dengan pernyataan yang nyeleneh yang menyulus umat Islam. Diduga itu cuma lulusan SMA bisa mengatur agama maka kata Rasulullah tinggal menunggu kehancuran saja,” tukas Novel yang menyindir Menteri Yaqut. 

Harta Kekayaan Juga Disorot

Publik tidak hanya menyoroti soal kebijakan dan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Menteri Yaqut, namun besaran harta kekayaan yang dimiliki Ketum GP Ansor tersebut. 

Jika merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Yaqut terakhir memberikan laporan hartanya tercatat pada tanggal 31 Maret 2021 lalu. Diketahui total hartanya mencapai Rp11 miliar. 

Yang disoroti masyarakat adalah kenaikan jumlah harta yang jumlahnya signifikan hingga 10 kali lipat dari laporan harta kekayaan pada bulan Juni 2019 yang hanya sebesar Rp936 juta. Kenaikan harta kekayaan yang signifikan terjadi setelah dirinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama. 

Yaqut Cholil Qoumas Saat Dilantik Jadi Menteri Agama Oleh Jokowi

Jika sebelum menjabat sebagai Menteri Agama, Yaqut hanya memiliki satu bidang tanah senilai Rp882 juta, pada laporan terakhir yang kurang dari satu tahun itu, dia telah memiliki 6 bidang tanah dan bangunan.

Diketahui juga bahwa Yaqut kerap kali berganti-ganti kendaraan roda empat. Pada April 2016, saat menjabat sebagai anggota DPR RI, dia memiliki dua buah mobil yakni Mazda Biante tahun 2014 senilai Rp400 juta dan juga Mazda CX-5 senilai Rp482 juta. 

Sebelum dua mobil tersebut, dia pernah memiliki Nissan Cefiro tahun 1990 yang kemudian dia jual, di mana saat itu harganya ditaksir Rp7 juta. Setelah dirinya ditunjuk sebagai Menteri Agama, Yaqut diketahui mengganti mobil Mazda Biante-nya dengan Mercedes Benz tahun 2018 yang nilainya ditaksir Rp980 juta. 

Hingga sekarang, kendaraan roda empat yang masih nangkring di garasinya itu adalah Mercedes Benz 2018 dan rupanya Yaqut masih setia dengan Mazda CX-5 yang diketahui memiliki spesifikasi istimewa dengan mesin Skyactiv-G 4 silinder DOHC 16 valve 2.488 cc itu.