Terkait Bansos Jelang Pilpres, Tim Hukum Prabowo-Gibran Sebut PKS, PDIP, dan NasDem

Tim Hukum Prabowo-Gibran
Mengenai bansos, Tim Hukum Prabowo-Gibran sebut PKS, PDIP, hingga NasDem sudah setujui itu juga.

cr photo: Viva.

Tim Hukum Prabowo-Gibran membahas permasalahan bansos jelang pilpres yang diajukan pihak 01 dan 03 di sidang sengketa Pilpres 2024, menurtnya PKS, PDIP, hingga NasDem pun ikut dalam pelaksanaan bansos tersebut. Seperti yang diketahui salah satu hal yang dipermasalahkan kubu 01 dan 03 di sidang sengketa Pilpres 2024 ini adalah pembagian bansos menjelang bergulirnya Pilpres, yang diduga dipakai untuk kepentingan paslon nomor urut 02. Akan tetapi hal ini lantas dibantah oleh Otto Hasibuan selaku Tim Hukum Prabowo-Gibran yang menyatakan bahwa program tersebut sudah ketentuan Undang-Undang dan disetujui banyak parpol di pemerintahan.

Pada sidang sengketa Pilpres 2024 kedua yang dilaksanakan pada hari Senin (1/4/2024) yang lalu, MK menghadirkan sejumlah saksi dari kubu AMIN atau paslon 01. Salah satu yang datang adalah Faisal Basri, di mana ia menyebut bahwa penyaluran bansos yang dilakukan jelang Pilpres 2024 memiliki tujuan untuk memenangkan salah satu paslon, yaitu paslon 02 Prabowo-Gibran. Faisal menyampaikan hal tersebut di dalam sidang yang agendanya meliputi mendengarkan keterangan dari para saksi dan juga ahli, serta pengesahan bukti dari pihak 01.

Faisal Basri sendiri merupakan seorang pakar ekonomi senior, ia menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini sudah menerapkan pork barrel politics, atau politik gentong babi. Yang dimaksud politik gentong babi di sini adalah situasi di mana pemerintah menggelontorkan uang demi kepentingan politik. Ia menyebut hal ini bisa meliputi pemberian bansos dan sejenisnya. Faisal juga menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah memobilisasi para pejabat untuk melancarkan agenda ini dengan tujuan memenangkan salah satu paslon di pilpres 2024.

Dibantah Tim Hukum Prabowo-Gibran

Mengenai hal ini, Otto Hasibuan yang merupakan salah satu tim hukum Prabowo-Gibran membantah apa yang telah disebutkan oleh saksi dari kubu 01 terkait masalah bansos ini. Menurut Otto, bansos yang dilakukan oleh pemerintah itu memang murni untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut bahwa program dari Presiden Joko Widodo ini merupakan hal yang sudah ada di dalam undang-undang.

Kemudian itu pun berharap bahwa MK memang benar benar akan menghadirkan jajaran menteri di pemerintahan Joko Widodo. Karena menurut Otto, hal ini justru akan semakin memperkuat argumen dari kubu 02. Otto juga mengatakan pemberian bansos juga adalah bentuk pelaksanaan undang-undang APBN. Menurutnya UU yang mengatur mengenai pemberian bansos sendiri sudah disetujui oleh orang-orang di DPR.

Karena itulah Otto juga turut menyeret sejumlah parpol yang ada di dalam DPR era pemerintahan Joko Widodo ini dari mulai PKS, PDIP, sampai dengan NasDem yang di Pilpres 2024 ini memang berseberangan dengan pihak 02, juga sudah menyetujui pelaksaan bansos tersebut.

Tanggapan Otto Hasibuan

“Terkait yang mereka dalilkan mengenai bansos ini sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari kubu 02. Tetapi itu merupakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kami merasa bahwa di sini semisal nanti menteri diundang, mudah-mudahan jadi diundang oleh Mahkamah Konstitusi.” ucap Otto dalam sidang kedua masalah sengketa Pilpres 2024, di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024) dilansir dari laman CNN Indonesia.

“Kalau DPR ikut terlibat maka di sana semua partai politiknya seperti PDIP, Demokrat, PKS, NasDem, Golkar, Gerindra, pasti semuanya ada di sana. Artinya saat undang-undang ini dibuat, maka semua parpol sudah setuju, iya kan. Jika presiden atau pemerintahan mau menjalankan undang-undang apa itu salah? Kata mereka (kubu 01) kan wajib melaksanakan undang undangnya.” tambah Otto.