google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Ubah NIK Menjadi NPWP

Rencana Perubahan NIK Menjadi NPWP

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dipastikan akan menjadi satu-satunya nomor identitas pribadi yang akan berlaku ke semua layanan publik yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. 

Salah satu kebijakan yang akan segera diterapkan terlebih dahulu adalah dengan menjadikan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini artinya, nomor NIK di KTP akan bisa digunakan sebagai identitas untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak. Sementara NPWP akan dihapuskan.

“Bagi yang belum memiliki NPWP, cukup mencantumkan NIK saja,” kata Zudan.

Secara tidak langsung, perubahan tersebut akan secara tidak langsung membuat semua orang memiliki status sebagai wajib pajak. Meski demikian, kebijakan itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan, tidak serta merta sekaligus dalam sekali jalan. 

Lebih lanjut Zudan menjelaskan bahwa meskipun ke depannya setiap pemilik KTP akan berstatus wajib pajak, tidak semuanya akan dikenakan pajak begitu saja. Karena pada dasarnya, tidak semua orang memang kena pajak dan ada kategori dan ketentuannya sendiri-sendiri. 

Kebijakan tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah dan telah dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sekarang diganti menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan juga telah menjadi bagian dari penerapan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2021 yang mensyaratkan semua layanan publik berbasis NIK. 

Ditjen Pajak sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penghapusan NPWP untuk kemudian digantikan dengan NIK. 

Pemerintah saat ini tengah mendorong terjadinya era satu data, dan sejumlah kementerian serta lembaga yang ada mulai berupaya melakukan sinkronisasi data yang dimiliki dengan data milik Dukcapil. Tujuannya yang pasti adalah agar setiap perencanaan, pembangunan sampai dengan pelayanan publik bisa jadi lebih tepat sasaran. Salah satu yang akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini adalah pemberian bantuan sosial (bansos).

“Integrasi data penerima bansos misalnya, pemerintah lewat Kementerian Sosial akan melakukan sinkronisasi DTKS dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Apabila nantinya ditemukan ketidakcocokan data, maka data tersebut akan dikeluarkan dari DTKS,” jelas Zudan. 

Saat ini, langkah optimalisasi NIK sebagai basis utama integrasi data juga telah mencakup sejumlah sektor-sektor sekunder lainnya. Seperti layanan dan jaringan telekomunikasi, asuransi, perbankan, kesehatan, penegakan hukum sampai dengan pembangunan demokrasi. 

Berbicara soal penegakan hukum, pihak kepolisian secara rutin menggunakan hak akses data kependudukan, dalam pemanfaatan teknologi face recognition serta pencocokan biometrik guna mengungkap suatu kasus kejahatan dan memburu pelakunya. Data DPO pun juga telah terintegrasi dengan data milik Dukcapil. 

Alasan Menkeu Ubah NIK Jadi NPWP

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasannya bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ini memang dengan sengaja dilakukan, demi meningkatkan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Selain itu juga agar bisa menambah tingkat efektivitas sistem di Direktorat Jenderal Pajak. 

“Termasuk di dalamnya itu untuk mengantisipasi perubahan, yakni penggunaan NIK sebagai NPWP. Saya harap persoalan ini bisa meningkatkan efisiensi serta efektifitas DJP,” tukas Sri Mulyani. 

Diharapkan, perubahan NIK menjadi NPWP dampaknya bisa langsung terlihat di sistem perpajakan wajib orang pribadi. Sebab, merekalah yang menjadi sasaran utama objek penggunaan NIK menjadi NPWP. Prosesnya pun diharapkan bisa berjalan dengan baik juga, tanpa adanya gejolak yang berarti yang bisa menimbulkan kesusahan kepada para wajib pajak di masa transisi. 

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga memerintahkan para pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat membuat sebuah sistem data dan aplikasi yang memadai guna memanfaatkan penggunaan NIK jadi NPWP itu. Pada akhirnya, secara langsung segala kebijakan perubahan itu, diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Sehingga, tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak, turut mengalami peningkatan.