google-site-verification=If6OFp2AVlBc1ozhWbqP0TAD0qIlciYAMuPY1RVWjtI

UMP 2022 Hanya Naik 1,09%, Dua Juta Buruh Siap Mogok Kerja

Upah Minimum Provinsi Hanya Naik 1,09 Persen

Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2022 baik itu Kabupaten maupun Kota telah ditetapkan. Rata-rata UMP tiap wilayah mengalami kenaikan tipis, jika dibandingkan dengan besaran UMP tahun 2021. Kondisi perekonomian yang tumbuh melambat, dianggap sebagai alasan UMP hanya mengalami sedikit kenaikan. 

Pemerintah menjelaskan bahwa penghitungan besaran UMP tahun 2022 didasarkan pada rumus yang telah tercantum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan. Beleid itu adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kerap dijuluki dengan Omnibus Law. 

Kenaikan UMP untuk tahun 2022 merujuk pada peraturan pemerintah itu, rata-rata naik sebesar 1,09%. Lebih lanjut pihak Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Anggoro Putri menjelaskan bahwa persentase itu adalah rata-rata perhitungan untuk semua provinsi. Dalam artian, tidak semua provinsi akan mengalami persentase kenaikan yang sama. 

“Di sini kan angka rata-rata persentase, bukan berarti itu semua provinsi naik 1,09%, bukan seperti itu,” ungkap Putri. 

Berdasarkan kenaikan tersebut, besaran UMP untuk tahun 2022 yang paling tinggi adalah di DKI Jakarta yang mencapai Rp4.453.724, dan yang paling rendah adalah Jawa Tengah yakni Rp1.813.011. Sementara itu, ada empat provinsi yang nilai UMP untuk tahun 2021 rupanya jumlahnya lebih besar daripada batas atas upah minimum. Oleh karenanya, keempat provinsi itu tidak akan mengalami kenaikan, atau jumlahnya masih sama dengan UMP tahun 2021. 

Berikut daftar UMP untuk tahun 2022 yang sudah diketahui nilainya, dari yang paling tinggi ke paling rendah:

  • DKI Jakarta: Rp4.453.724
  • Sulawesi Selatan : Rp3.165.876
  • Sumatera Selatan : Rp3.144.446
  • Sulawesi Utara : Rp3.310.723
  • Sulawesi Barat : Rp2.678.863
  • Jawa Tengah : Rp1.813.011

Sementara itu empat provinsi yang tidak mengalami perubahan besaran UMP untuk tahun depan antara lain, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Alasan Penghitungan UMP Gunakan Omnibus Law

Sebelumnya, pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah dalam menetapkan besaran UMP untuk tahun 2022, tidak merujuk pada Omnibus Law. Namun rupanya pemerintah tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, dan tetap berpegang pada UU Nomor 11 Tahun 2020 itu sebagai dasar penghitungan UMP. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan mengenai alasan pemerintah yang berpegang pada UU Omnibus Law dalam menetapkan besaran UMP tahun 2022. Menurut pihaknya, hal tersebut bertujuan agar kesenjangan besaran UMP antar wilayah bisa dihindari. Selain itu juga sebagai bagian dari perwujudan program strategis nasional, yang merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. 

“Terkait dengan aspirasi para pekerja, sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah, yang upah minimumnya tinggi dengan wilayah yang upah minimumnya rendah,” ungkap Ida memberikan penjelasan. 

Rumus UMP merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2021, untuk memacu percepatan pertumbuhan UMP di daerah yang capaian upah minimumnya relatif rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di wilayah itu. Ini artinya, agar jangan sampai ada pihak yang menerima upah kurang dari batas bawah. 

Oleh karenanya, pemerintah melakukan penyesuaian penetapan UMP tahun 2022 dengan menggunakan batas atas dan bawah pada wilayah terkait. Adapun rumus batas atas dan bawah ini tidak tercantum dalam aturan yang lama, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. 

Kabar Baik Bagi Pelaku Usaha

Kenaikan UMP tahun 2022, meskipun tidak terlalu banyak, disambut gembira oleh para pelaku usaha. Salah satu pelaku usaha kuliner yang bernama Danu ini misalnya, dia mengatakan bahwa kenaikan UMP akan kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya, daya beli masyarakat sangat berpengaruh pada pendapatan pala pelaku usaha kecil dan menengah.

Dirinya kemudian menceritakan beberapa waktu yang lalu saat wabah sedang mengganas, ekonomi terpuruk dan para pelaku usaha pun menjerit, karena para pembeli memilih untuk melakukan penghematan. 

“Kalau upah naik, meski itu tidak signifikan, tentu akan berpengaruh terhadap daya beli. Pelanggan akan berburu kuliner seiring turunnya level PPKM juga,” ungkap Danu. 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Ita, yang selama ini berprofesi membuka toko online. Dia yakin nantinya di tahun 2022 pendapatannya akan naik, dengan adanya kabar soal kenaikan UMP, terlebih lagi kondisi perekonomian yang terus membaik. 

Dirinya mengaku para pelanggannya yang bisa berbelanja di tokonya sebagian besar adalah para pekerja. 

“Ekonomi naik, upah buruh naik, jadi pendapatan kami pasti akan naik. Semoga dengan kenaikan upah di tahun 2022 nanti bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada perdagangan online,” kata Ita. 

Pidana Menanti Bagi Yang Langgar UMP

Dengan adanya kenaikan UMP tahun 2022 mendatang, pihak Kemenaker meminta perusahaan untuk bisa memberikan gaji atau upah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan pemerintah. Pihaknya mengatakan apabila ada perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai dengan peraturan, maka sanksi pidana menanti. 

Perusahaan juga tidak boleh melakukan penundaan dalam menetapkan upah minimum tahun 2022 mendatang, karena pemerintah tidak akan mau menerima alasan apapun itu bagi perusahaan yang melakukan penundaan, termasuk dengan menggunakan dalih kondisi masih dalam pemulihan pandemi Covid-19. 

Tak hanya perusahaan, sanksi juga akan menanti para Gubernur atau kepala daerah yang tidak bisa memenuhi kebijakan pengupahan. Dijelaskan bahwa sanksi yang akan dikenakan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi, teguran tertulis dan yang paling berat bisa sampai pada pemberhentian sementara maupun seterusnya, sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. 

Gubernur diberikan tenggat waktu atau deadline paling lambat dalam menetapkan UMP adalah pada tanggal 21 November 2021. Namun, mengingat tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka akan dimajukan menjadi tanggal 20 November 2021. 

Lalu untuk penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tenggat waktunya paling lambat adalah tanggal 30 November 2021, setelah UMP ditetapkan oleh Gubernur. 

Kemenaker juga menegaskan nantinya tidak akan ada lagi penetapan upah minimum berbasis sektoral. Jadi Upah Minimum Sektoral (UMS) yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020, masih akan berlaku sampai ketika UMP atau UMK wilayah yang bersangkutan lebih tinggi. 

Kenaikan UMP 1,09% Dinilai Terlalu Kecil

Asosiasi buruh selain meminta penghitungan UMP tidak berdasarkan UU Omnibus Law, juga meminta agar kenaikan besaran upah minimum itu bisa mencapai 10%. Namun ternyata, rata-rata kenaikan UMP itu hanya sekitar 1,09%, sangat jauh dari apa yang dituntut para buruh. 

Bagi Tadjuddin Noer Effendi, selaku pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengaku sangsi mengenai kabar soal besaran rata-rata UMP tahun 2022 yang hanya naik 1,09%. Tadjuddin menilai, kenaikan sebesar itu amat kecil. 

Dirinya mempertanyakan soal besaran kenaikan UMP yang hanya 1,09% didasarkan pada faktor apa. Tadjuddin menduga bahwa persentase itu hanya berdasarkan pada tingkat inflasi yang dalam hal ini menjadi salah satu indikator rumus yang digunakan untuk menyusun upah minimum. Jika hal ini benar, maka angka tersebut sangat kecil sekali, sebab jika melihat pada tingkat inflasi sampai dengan bulan Oktober 2021, besarannya sudah mencapai 1,66%. 

Tadjuddin juga menanyakan mengenai sejumlah indikator lainnya yang dijadikan rujukan untuk formula penyusunan upah, yang tidak diinformasikan oleh pemerintah. Sebab apabila merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2021, nilai UMP didasari beberapa indikator lain, yang berasal dari kondisi ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Misal, dari tingkat daya beli masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan juga median upah. Indikator-indikator ini nantinya akan membentuk sebuah batas atas dan bawah, yang bisa dijadikan rentang untuk kenaikan UMP. 

Aksi Demonstrasi Buruh Menolak Upah Murah

UMP 2022 Lebih Buruk Dari Rezim Soeharto

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak besaran upah minimum untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pihaknya, upah sebesar itu jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan masa pemerintah Soeharto di era Orde Baru. Pemerintah pun dinilai cenderung melindungi kaum pengusaha dan pemodal, daripada melindungi kaum pekerja. 

KSPI pun meminta agar mulai tahun depan kenaikan UMP yang sangat kecil itu harus diimbangi dengan meningkatkan sistem sosialisasi dan juga pengawasan ke perusahaan. Pihaknya pun mengungkap bahwa selama ini masih banyak pengusaha yang tidak patuh untuk membayar upah pekerjanya sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Bahkan kasus pekerja yang tidak dibayar sesuai upah, jumlahnya terus meningkat dalam empat tahun terakhir. 

Kenaikan yang hanya 1,09% itu dianggap terlalu kecil untuk para buruh, di mana mereka saat ini juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kondisi masih dilanda pandemi Covid-19. 

Dua Juta Buruh Siap Demo

KSPI pun mengaku akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja untuk menolak kenaikan UMP yang dianggap terlalu kecil tersebut. Mereka bahkan akan melakukan mogok kerja sampai dengan tiga hari atau bahkan lebih jika dibutuhkan, yang akan dilakukan setidaknya pada bulan Desember 2021. 

Aksi mogok kerja itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan rata-rata UMP yang hanya naik 1,09%. Pihaknya menegaskan aksi mogok kerja itu akan diikuti kurang lebih dua juta buruh, yang bekerja di ratusan ribu pabrik yang ada di seluruh Indonesia. Sejauh ini, organisasi buruh yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi mogok kerja antara lain, KSPI, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), KSPSI Andi Gani dan 60 federasi pekerja lainnya di tingkat nasional. 

“Kami memutuskan akan melakukan mogok nasional, tidak akan menjalankan kegiatan produksi yang rencananya bakal diikuti lebih dari dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan stop produksi. Aksi ini adalah aksi legal dan sesuai dengan konstitusional,” kata Said Iqbal. 

Tak hanya itu, aksi-aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai hari ini di tingkat daerah, sebagai langkah pendahuluan dan aksi itu akan ditujukan ke kantor pemerintahan daerah setempat.